cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,794 Documents
 22   23   24   25   26 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 TENTANG UJI MATERIL PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 Muhammad S. Faisal; Osgar S. Matompo; Muliadi Muliadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.351 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.701

Abstract

Metode yang digunakan dalam Skripsi ini adalah mengunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Normatif. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui Dasar pertimbangan Mahkamah Agung membuat putusan Nomor 46P/HUM/2018 tentang Uji Materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018(2)Untuk mengetahui putusan Uji Materil Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 telah memenuhi tujuan Hukum sebagaimana yang diungkapkan Gustav Radbruch. Hasil penelitian ini adalah (1) Dalam pertimbangan Mahkamah Agung membolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif dalam putusan Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Pasal 4 ayat 3, Pasal 11 ayat 1 Huruf d peraturan Komisi Pemilihan Umum yang di ujikan Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-undang yang lebih Tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang uji materi Peraturan KPU mengenai tujuan hukum sebagai mana yang telah di ungkapkan oleh Gustav read Bruc dengan memiliki tiga indikator yaitu Keadilan, belum ada keadilan disebabkan masi adanya perdebatan di tengah masyarakat terhadap dibolehkan mantan Narapidana Korupsi Maju sebagai Anggota Legislatif. Kepastian, kepastian hukum sudah dianggap benar sepanjang belum ada perubahan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemanfaatan, putusan Uji materi sangat tidak bisa memberi kemanfaatan lebih besar kepada masyarakat, dengan putusan ini akan terabaikannya pemerintahan yang bersi sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Saran dalam penelitian ini adalah (1) sebaiknya ada upaya-upaya yang lebih dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan Putusan tersebut agar tidak menjadi Prakontra ditengah masyarakat. (2) untuk mewujudkan sinkronisasi baik secara subtansi hukum, struktur hukum  dalam pengambian keputusan Mahkama Agung tersebut lebih melihat dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya. Kata Kunci: Narapidana, Uji Materil, Mahkamah Agung, Legislatif 
PERANAN JURUSITA PENGGANTI DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu) Dian S. Puspita; Osgar S. Matompo; Moh. Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.713 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.702

Abstract

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui Peranan Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Palu (2) Untuk mengetahui kendala terhadap Peranan Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1) Jurusita Pengganti memiliki peranan yang cukup penting di Pengadilan TUN, dengan tugas dan fungsi diantaranya menyampaikan surat panggilan pemberitahuan pengadilan, melaksanakan pengiriman salinan putusan pengadilan kepada tergugat dan melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (2) Kendala dalam pelaksanaan peran Jurusita Penggganti di Pengadilan TUN Palu diantaranya yaitu belum adanya Peraturan pelaksana terkait upaya paksa dan Minimnya laporan perkembangan pelaksanaan Dan permohonan pelaksanaan suatu Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Saran dalam Penelitian ini adalah (1) Sebaiknya pemerintah melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah menimbulkan celah yang menyebabkan suatu putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap belum bisa dilaksanakan secara efektif dan memasukan secara eksplisit tugas dan fungsi jurusita pengganti ke dalam Undang-Undang tersebut (2) Sebaiknya pemerintah perlu membuat peraturan pelaksana terkait dengan pelaksanaan upaya paksa terhadap pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan keputusan pengadilan, agar menjadi pedoman bagi Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga putusan PTUN dapat dilaksanakan dengan baik             Kata  Kunci : Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Peranan Jurusita Pengganti 
PENERAPAN SANKSI DISIPLIN BAGI PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALU Fredyanto Malik Deka; Ida Malik Lestiawati; Abd Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.846 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.703

Abstract

Skripsi Ini Bertujuan (1) untuk ingin mengetahui penegakan sanksi disiplin bagi pengerdar narkotika pada rumah tahanan kelas IIA Palu (2) untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam dalam penegakan hukum pelaku peredaran narkotika melalui sanksi disiplin di Rumah Tahanan kelas IIA Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan menganalisa penanganan peredaran narkotika dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu berdasarkan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) Penegakan sanksi disiplin pada Rumah Tahanan Kelas IIA Palu dilakukan secara ketat, konsisten dan  diberlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan. Daengan tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi disiplin untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. (2) Upaya Dan Penanggulangan Aparat Rumah Tahanan Kelas IIA Palu Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu dilakukan dengan dua tahapan yang berupa tahapan Preventif dan Tahapan Represif. Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya penegakan sanksi disiplin kepada pelanggar pada Rumah Tahanan Kelas IIA Palu tetap dipertahankan. Serta Sebaiknya jumlah sipir pada Rumah tahanan Kelas IIA Palu ditambah dari sesuai dengan kuota tahanan serta narapidana yang ada pada saat ini. (2) Bahwa kiranya Regu yang pada saat ini 10 orang menjadi 20 orang serta jumlah sel yang pada awalnya berjumlah 18 menjadi 30 yang dikarenakan jumlah warga binaan semakin bertambah. Serta sebaiknya upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan berupa penegakan melalui sinar X sebagai upaya Preventif tetap di pertahankan dan upaya Represif berupa tidak diberikannya hak untuk mendapatkan pengurusan pembebasan bersyarat dan remisi tetap dipertahankan.Kata Kunci : Penerapan Hukum, Sanksi Disiplin, Peredaran Narkotika.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK RESIDIVIS PECURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu) Ismail Malik Ismail; Andi Purnawati; Ida Lestiawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.049 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.704

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Palu (2) Untuk mengetahui upaya  penanggulangan  anak sebagai residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Palu. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini adalah (1).Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya  anak residivis pencurian sepeda motor di kota Palu adapun faktor-faktor tersebut yaitu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor pendidikan. Keempat faktor inilah yang menyebabkan masih adanya anak  residivis di kota Palu (2) Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah munculnya anak residivis pencurian kendaraan bermotor yaitu diantaranya meningkatkan pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Palu, melakukan Upaya Preventif dan terakhir adalah melakukan Upaya Repsesif terhadap anak residivis kasus pencurian. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Kepolisian dalam hal ini Polres Palu diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih terarah khusus untuk anak baik itu di kalangan masyarakat umum maupun di sekolah-sekolah dari tingkatan pertama sampai tingkatan lanjut terkait pengenalan hukum kepada anak agar muncul kesadaran terhadap hukum, selain itu diharapkan kepada orang tua untuk membimbing anaknya, mengawasi baik itu dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkup tempat anak berinteraksi agar terbentuk karakter yang baik sejak dini kepada seorang anak. (2) Sebaiknya pihak LAPAS lebih fokus dan lebih memperhatikn anak didiknya dengan cara membimbing secara serius dan terarah agar anak didiknya dapat berubah dan menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan dan melakukan pendidikan karakter agar supaya anak dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana hal yang tidak baik sehingga tidak ada lagi anak residivis di Kota Palu Kata  Kunci : Kriminologis, Residivis Anak, Pencurian Kendaraan Bermotor 
Penegakan Hukum pada Pencemaran Lingkungan Akibat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Sakit: Law Enforcement on Environmental Pollution Due to Management of Hospital Hazardous and Toxic Waste (B3) Indra Agus Priyanto; Edi Pranoto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 3: MARET 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.294 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.705

Abstract

Pemerintah dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun atau disingkat Limbah (B3) masih sering mendapatkan pencemaran lingkungan hidup, yang berujung pada perbuatan pidana. Hal ini dikarenakan pengelolaan Limbah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, kepada rumah sakit tentunya harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 103 jo Pasal 116 Undang-Undang PPLH. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Sisa Kegiatan Rumah Sakit; 2.Bagaimana Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Terkait Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Sisa Kegiatan Rumah Sakit. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Prinsip kehati-hatian dan kecermatan sangat diperlukan dalam menangani kasus pidana lingkungan, khususnya pengelolaan limbah B3 tanpa izin, guna tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.;2. Terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan terkait pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun sisa kegiatan rumah sakit, dapat terjadi akibat adanya kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan Limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya pengelolaan Limbah B3 yang tidak memiliki izin, atau melakukan pengangkutan Limbah B3 tidak memiliki izin atau membuang Limbah pada tempat yang tidak tidak semestinya.
Gambaran Status Gizi Anak Umur 0-60 Bulan di Posyandu Ferbena Wilayah Kerja Puskesmas Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara: Overview of Nutritional Status of Children Aged 0-60 Months at Ferbena Integrated Health Post, Wolio Health Center Working Area, Baubau City, Southeast Sulawesi Wa Ode Nadziyran Urufia; Andi Yaumil Bay R Thaifur; Wa Ode Nurhidayati; Sumarni M; Darsal Zulfakar Dafid; Muhamad Subhan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.207 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.706

Abstract

Status gizi adalah kondisi antara asupan gizi yang diterima dengan kebutuhan gizi yang digunakan untuk mempertahankan cadangan zat gizi dan mengganti zat gizi yang hilang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran status gizi anak umur 0-60 bulan di Posyandu Ferbena wilayah kerja Puskesmas Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan survei. Penelitian dilakukan di Posyandu Ferbena pada tanggal 28 Juni-25 Juli 2024. Penelitian menggunakan teknik accidental sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 20 anak. Analisis univariat digunakan untuk menganalisis data penelitian dengan bantuan software Ms. excel. Penentuan status gizi menggunakan pengukuran antropometri standar WHO 2006 dengan menghitung Z-score BB/U, PB/U atau TB/U, BB/PB atau BB/TB, dan IMT/U. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran antropometri ditemukan anak dengan severely underweight sebesar 5%, underweight sebesar 20%, severely stunted sebesar 20% dan stunted sebesar 5%, severely wasted sebesar 5%, wasted sebesar 15%, dan overweight sebesar 5%, sedangkan berdasarkan IMT/U ditemukan anak dengan severely wasted sebesar 11,8%, wasted sebesar 5,9%, dan possible risk of overweight sebesar 11,8%. Penelitian ini diharapkan dapat membantu deteksi dini dan penanganan masalah gizi melalui kegiatan pengamatan tumbuh kembang anak di Posyandu, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya masalah gizi secara dini di Kota Baubau.
TINJAUAN YURIDIS PERAN INTELIJEN KEMANAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP TERJADINYA KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah) I Putu Agus Sugianto; Osgar S. Matompo; Ida Lestiawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.048 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.707

Abstract

Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui peran Intelkam Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap terjadinya konflik sosial di wilayah hukum Kepolisi (2) Untuk mengetahui faktor yang menghambat Intelkam Kepolisian dalam melakukan deteksi ini terhadap terjadinya konflik sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian ini adalah (1)Salah satu tugas intelkam adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, maka dari itu peranan intelkam dalam proses deteksi dini untuk menganalisas akan terjadinya konflik sosial dimasyarakat dilakukan dengan berbagai pola yaitu Pola STO (Service type Operation) Pola ini digunakan dalam melakukan kegiatan penyelidikan rutin intelijen dan Pola Pola MTO (Mision type Operation). (2) Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan deteksi dini terhadap konflik sosial tidak berjalan efektif disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya jumlah personil anggota intelkam polda sulteng, mininya anggaran serta minimnya sarana dan prasanan intelkam polda sulteng, ketiga hal inilah yang menjadi kendalam dalam pelaksanaan detekni dini terhadap gangguan kemanan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial di masyarakat. Saran dalam Penelitian ini adalah (1)Sebaiknya Intelijen harus mampu membuat suatu sistem peringatan dini yang saling terintegrasi dengan berbagai unsur pemerintahan serta aparat keamanan terkait. Sehingga potensi konflik yang sekecil apapun dapat terpantau dan dapat segera dilakukan tindakan pencegahan sebelum potensi konflik tersebut berkembang menjadi situasi konflik yang sebenarnya. (2) Sebaiknya pemerintah melakukan peremajaan dan penambahan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh intelkam polda sulteng saat ini agar pola deteksi dini dapat berjalan efektif selain itu penambahan jumlah personil Intelakam juga merupakan hal yang urgen untuk dilakukan.                                                                                            Kata  Kunci : Intelkam. Konflik Sosial. Deteksi Dini
PENGAWASAN DANA DESA OLEH MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi) Ahmat Badrun; Osgar S. Matompo; Muliadi Muliadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.734 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.708

Abstract

             Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa di desa Tangkulowi Kecamatan Sigi dilakukan dari tahapan perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan tersebut masyarakat harusnya terlibat secara aktif dalam proses tahapan-tahapan penggunaan anggaran sampai dengan pelaksaannya. Penggunaan Dana Desa di desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi belum sepenuhnya berjalan efektif hal ini disebabkan tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diakibatkan beberapa faktor Kurangnya partisipasi masyarakat desa Tangkulowi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Rendahnya sumber daya manusia (human resources) dan Koordinasi Yang kurang Baik Antara BPD dan Masyarakat Desa.Kata  Kunci : Desa, Dana Desa. Pengawasan
TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) OLEH NARAPIDANA YANG TELAH DIVONIS HUKUMAN MATI Sumardin Sumardin; Osgar S. Matompo; Ida Lestiawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.681 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.709

Abstract

Penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) oleh narapidana yang telah divonis hukuman mati serta status terpidana tersebut sebelum menerima eksekusi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, Adapun tipe penulisan ini merupakan tipe penelitian yang berusaha mengkaji dari aspek-aspek yuridis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, sehingga dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan yang muncul dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan disidang kembali untuk mengantisipasi apabila terpidana mati melakukan pengajuan permohonan grasi dan permohonan grasinya diterima oleh Presiden sehingga pidananya dirubah dari pidana mati menjadi pidana penjara selama kurun waktu tertentu. Begitu halnya Status terpidana mati di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya hanya dititipkan untuk menunggu masa eksekusi. Pembinaan yang diterapkan pada terpidana mati sama dengan pembinaan yang diterapkan pada terpidana penjara karena di Indonesia hanya ada sistem pembinaan yang bersifat umum saja, belum ada pengaturan mengenai pembinaan yang khusus ditujukan bagi terpidana mati. Bagi terpidana mati yang sudah mengakui kesalahannya, satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan grasi. Putusan pidana mati dapat dirubah apabila permohonan grasi yang diajukan diterima oleh Presiden. Adapun saran penulis adalah negara harus menyusun undang-undang yang mengatur mengenai terpidana mati yang melakukan tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penyusunan undang-undang tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pemidanaan terhadap terpidana mati, serta diharapkan pemerintah mengatur daluarsa eksekusi, bagi yang sudah mengajukan grasi daluarsanya setelah menerima putusan dari Presiden dan bagi yang tidak mengajukan grasi ditetapkan daluarsanya setelah menerima putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci : Narkotika, Terpidana Mati, Lembaga Pemasyarakatan 
PENERAPAN HUKUM ACARA TINDAK PIDAN KARANTINA PADA KANTOR BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALU Yulfi Reski; Andi Purnawati; Abd Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.711 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.710

Abstract

Penelitian ini (1) Untuk menganalisis Hukum Acara Tindak Pidana Karantina Yang Dilakukan Oleh PPNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992. (2) Untuk menganalisis Proses Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Dan Tumbuhan Pada Kantor Balai Karantina Kelas II Palu.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan menkaji penerapan hukum acara karantina pada kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu berdasarkan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri sehingga sistem peradilan pidana yang ada saat ini tidak tercederai dengan masuknya lembaga eksekutif dan diharapkan akan terjadi keselarasan dan keserempakan dalam melakukan penyidikan antara PPNS dengan penyidik Polri. (2) Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada wilayah Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu masih keliru dalam penerapan hukum, yang mana dalam penyelesaian kasus pidana Karantina hanya memberikan upaya tindakan yang berupa membuat surat pernyataan dan pemusnahan tapi tidak diproses lebih lanjut sesuai dengan amanah hukum acara pidana yang seharusnya. Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu bisa melakukan proses penyelidikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. (2) Bahwa kiranya sanksi dalam proses penyelesaian tindak pidana karantina disertai dengan sanksi denda maupun kurungan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Karantina, Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Page 24 of 280 | Total Record : 2794

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3: Maret 2026 Vol. 9 No. 2: Februari 2026 Vol. 9 No. 1: Januari 2026 Vol. 8 No. 12: Desember 2025 Vol. 8 No. 11: November 2025 Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 Vol. 8 No. 9: September 2025 Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 Vol. 8 No. 7: Juli 2025 Vol. 8 No. 6: Juni 2025 Vol. 8 No. 5: Mei 2025 Vol. 8 No. 4: April 2025 Vol. 8 No. 3: Maret 2025 Vol. 8 No. 2: Februari 2025 Vol. 8 No. 1: Januari 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 Vol. 7 No. 11: November 2024 Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 Vol. 7 No. 9: September 2024 Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 Vol. 7 No. 7: July 2024 Vol. 7 No. 6: Juni 2024 Vol. 7 No. 5: MEI 2024 Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 Vol. 7 No. 3: MARET 2024 Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 Vol. 6 No. 7: JULI 2023 Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 Vol. 6 No. 5: MEI 2023 Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 Vol. 6 No. 3: MARET 2023 Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2022 Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 7: JULI 2022 Vol. 5 No. 6: JUNI 2022 Vol. 5 No. 5: MEI 2022 Vol. 5 No. 4: APRIL 2022 Vol. 5 No. 3: MARET 2022 Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2022 Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2021 Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2021 Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2021 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2021 Vol. 4 No. 7: JULI 2021 Vol. 4 No. 6: JUNI 2021 Vol. 4 No. 5: MEI 2021 Vol. 4 No. 4: APRIL 2021 Vol. 4 No. 3: MARET 2021 Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2021 Vol. 4 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2020 Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2020 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2020 Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 Vol. 3 No. 4: JULI 2020 Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 Vol. 3 No. 2: MEI 2020 Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 More Issue