Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

jv
Website

Published by Alqaprint Jatinangor

ISSN : 08537984 EISSN : 28071247 DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1

Core Subject : Education,

Other

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 251 Documents

13 14 15 16 17

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA PUSKESMAS SUGIHMUKTI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Melani Pusparani; Sampara Lukman; Devi Irena
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang data yang digunakan penulis yakni triangulasi data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu menunjukkan bahwa adanya faktor penghambat seperti terlewatinya beberapa birokrat pengelola barang, ketidakkonsistenan komunikasi, adanya laporan penggandaan kepemilikan barang, keterbatasan staf, tidak adanya gudang, adanya rangkap jabatan pegawai, dan penatausahaan barang yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Puskesmas Sugihmukti sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari belum terpenuhinya empat indikator implementasi kebijakan yang mengacu pada teori Edwards III menunjukkan bahwa pertama mengenai komunikasi transmisi sering terjadinya miss dan adanya ketidakkonsistenan informasi yang dapat, kedua mengenai sumber-sumber yakni adanya ketidaklinieran Pendidikan pengelola BMD., ketiga yakni mengenai informasi terlihat adanya kesalahan informasi dalam pencatatan barang dan keempat yakni mengenai fasilitas-fasilitas yaitu belum adanya gudang kotor dan belum adanya SOP penatausahaan barang.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA URONGO KECAMATAN TONDANO SELATAN KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA Suraji; Ruli Sumual; Piet Pusung; Ferdinadus Jaftoran; Nadia E. Sasanaung; Vivi Maisyaroh; Ni Luh Putu Dewi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Urongo serta mengetahui berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan pada penelitian ini antara lain Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, para pejabat Kepala Bidang Pariwisata, Budaya, Kesenian dan Promosi pada Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, Lurah Kelurahan Urongo, Pelaku Wisata di Desa Wisata Urongo dan warga masyarakat Urongo. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Urongo terdapat adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Upaya pemberdayaan masyarakat yang cukup optimal yaitu kemitraan dan bantuan pendampingan. Upaya yang belum optimal yaitu belum menerima bantuan PNPM Mandiri Pariwisata, terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana dan belum adanya Pokdarwis dan Pengelola Desa Wisata. Sedangkan dalam pengembangan Desa Wisata Urongo aspek yang cukup optimal yaitu kemitraan, promosi, pembinaan lembaga sosial dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan yang belum optimal adalah pengembangan SDM, pengembangan sarana dan prasarana, kegiatan pemerintahan, kurangnya even/lomba dan belum terbentuknya Pokdarwis dan Pengelola Desa Wisata. Adapun faktor pendukung yaitu potensi wisata dan adanya respons masyarakat yang baik dan pernah mendapat bantuan PNPM. Sedangkan faktor penghambat yaitu kualitas SDM, belum adanya dasar hukum yang mengatur desa wisata, Pokdarwis dan pengelola desa wisata, kurang optimalnya kegiatan pemerintahan dan lemahnya pencatatan data kepariwisataan.

STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KABUPATEN NAGANRAYA PROVINSI ACEH Rizki Hidayatullah; Etin Indrayani; Dadang Suwanda
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Minimnya pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Naganraya baik dari aspek pendidikan maupun pelatihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan kompetensi Manajerial ASN, menganalisis faktor internal dan eksternal serta untuk menganalisis strategi pengembangan Kompetensi Manajerial ASN di Kabupaten Naganraya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menggunakan teori pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan menurut Busro (2018: 206) yang diukur dengan kesempatan dan peluang mengikuti pendidikan serta kesempatan mengikuti pelatihan. Hasil penelitian bahwa pengembangan kompetensi manajerial ASN melalui pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Naganraya belum dilakukan secara optimal, dikarenakan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan sangat sedikit, peluang beasiswa di luar APBD juga kurang dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah maupun ASN. Faktor internal 1) Peraturan perundang-undangan, 2) Visi misi Bupati Naganraya, 3) Kewenangan, 4) Belum adanya Perbup tentang tugas belajar dan izin belajar, 5) Keterbatasan anggaran, dan faktor eksternal 1) Adanya program beasiswa di luar APBD Naganraya, 2) Adanya sekolah tinggi di Kabupaten Naganraya, 3) Intervensi Politik, 4) Adanya mindset ASN yang menganggap tugas belajar di politisasi. Strategi pengembangan kompetensi manajerial ASN melalui pendidikan dan pelatihan 1) Menyusun Perbup sebagai rujukan tugas belajar dan izin belajar baik anggaran yang menggunakan APBD maupun di luar APBD, 2) Membentuk satuan tugas percepatan pengembangan kompetensi manajerial ASN dalam pemanfaatan beasiswa tugas belajar di luar APBD, 3) Membangun kerja sama dengan sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Naganraya, 4) Meningkatkan sosialisasi, dan transparansi serta kepastian pelayanan, 5) Mendorong ASN untuk izin belajar di sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Naganraya, 6) Memanfaatkan dan memfasilitasi ASN dalam mengikuti beasiswa di luar APBD, 7) Membangun komitmen bersama untuk bekerja secara profesional. Adapun saran 1) Perlunya memperbanyak kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memanfaatkan peluang beasiswa di luar APBD dengan maksimal, 2) Perlunya memanfaatkan secara maksimal kekuatan dan peluang, dan menutupi kelemahan serta mengatasi ancaman, 3) Perlunya mengoordinasikan, bekerja sama dan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian untuk melaksanakan strategi pengembangan.

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI JAWA BARAT Jonathan Galant Dewandaru; Muh. Ilham; Romly Arsyad
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fokus dari penelitian ini adalah melihat strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN dalam Pemilu di Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan teori oleh George R. Terry terkait pengawasan serta melakukan analisis SWOT dan Litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pengawasan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN dalam Pemilu oleh Bawaslu belum berjalan optimal. Adanya pengawasan dan pengendalian secara langsung, namun ketersediaan sumber daya finansial, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang kompeten belum sepenuhnya dimiliki dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian ditentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan berdasarkan analisis SWOT dan Litmus test didapatkan isu sangat strategis antara lain: Meningkatkan komitmen bersama pemerintah dalam melaksanakan pengawasan keterlibatan ASN pada pemilihan umum, Melakukan pembinaan dan pencegahan dengan melakukan pembinaan terhadap para ASN, Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan pelanggaran Pemilu, Membuat rencana kebutuhan dan percepatan pelaksanaan pengawasan pelanggaran Pemilu, Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN pada pemilihan umum, mengoptimalkan penegakan hukum terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode etik yang diatur dalam Undang-Undang.

STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DALAM MENINGKATKAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH Umbu Andu Maramba; Tjahya Supriatna; Hyronimus Rowa
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Seiring diberlakukannya otonomi daerah, daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat mengatur, mengelola dan menata pemerintahan daerah sendirinya, termasuk mengelola potensi dan mengatur keuangan daerahnya sendiri. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam meningkatkan target penerimaan pajak daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha mencari pemahaman makna berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara terhadap pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur. Adapun strategi meningkatkan target penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumba Timur yang ditemukan dalam penelitian adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dan kendala dalam peningkatan penerimaan pajak daerah, seperti masih kurangnya kualitas SDM dalam Badan Pendapatan Daerah dan masih kurangnya kualitas infrastruktur dan fasilitas dalam kantor maupun UPTD di tiap kecamatan. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, bencana alam dan letak geografis, dan masih rendahnya penguasaan teknologi informasi menjadi ancaman lain dalam pemenuhan target pendapatan daerah. Mempertimbangkan sejumlah tantangan dan kendala tersebut maka perlu ditindaklanjuti oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur pada masa yang akan datang.

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Andana Adytia Kusuma; Sadu Wasistiono; Andi Pitono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pemanfaatan teknologi digital melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru dengan istilah pemerintahan-elektronik (electronic-government). Fokus dari penelitian ini adalah melihat penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bandung, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di DPM-PTSP Kota Bandung. Peneliti menggunakan teori oleh Indrajit terkait penerapan e-government dan melaksanakan wawancara langsung untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, mengumpulkan dokumen, dan triangulasi data tentang penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Kota Bandung sudah cukup baik. Dilihat dari elemen support penerapan e-government telah didukung oleh kebijakan e-government dari tingkat Pemerintah Pusat sampai ke Organisasi Perangkat Daerah, namun sosialisasi yang dilaksanakan masih belum maksimal, Pada elemen capacity penerapan e-government telah didukung oleh anggaran, infrastruktur teknologi dan kompetensi pegawai yang memadai, pada elemen value penerapan e-government telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan DPM-PTSP Kota Bandung pada penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain: (1) Berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai komitmen penerapan pelayanan perizinan secara online dan kemudahan akses informasi publik melalui website/aplikasi; (2) Mengintegrasikan HAYU dan GAMPIL dengan aplikasi pelayanan perizinan dari pemerintah pusat; (3) Melakukan sosialisasi penerapan e-government langsung kepada masyarakat; (4) Melaksanakan audit tingkat keamanan aplikasi secara berkala; (5) Bekerja sama dengan dinas teknis untuk meningkatkan kualitas pelayanan; (6) Membuat rencana kebutuhan pegawai dan formasi yang dibutuhkan; (7) Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelayanan publik dan pelatihan di bidang TIK; (8) Melaksanakan sosialisasi lebih luas mengenai inovasi digitalisasi proses untuk mempersempit ruang gerak calo; (9) Melaksanakan forum komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memaksimalkan kualitas proses pelayanan perizinan berbasis e-government; (10) Mengoptimalkan fungsi dan kompetensi pegawai untuk melaksanakan tugas masing-masing pada penerapan e-government dalam pelayanan perizinan; (11) Membuat loket khusus bagi masyarakat yang membutuhkan panduan secara langsung.

ANALISIS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN ONLINE DI KELURAHAN NAMBOJAYA KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN Dinda Kemala Puspadiwati; Djohermansyah Djohan; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah implementasi kebijakan dalam pelayanan akta kelahiran online. Tujuan penelitian adalah (1) menganalisis implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran online di Kota Tangerang khususnya di Kelurahan Nambojaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang; menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan Inovasi pelayanan akta kelahiran online di Kelurahan Nambojaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deksriptif yang bertujuan untuk mengungkap dan membahas implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran secara online. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada informan penelitian. Penentuan sampel digunakan snow ball technique, yaitu dengan memperoleh sebanyak lima informan penelitian. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh simpulan, yaitu Political environment masih perlu adanya evaluasi dan peningkatan kemampuan ASN; Leadership kurangnya pembinaan kepada ASN; Planning yang dinilai sudah sesuai dengan payung hukum yang berlaku, yakni Peraturan Wali Kota No. 96 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang tahun 2016-2018 dan Peraturan Wali Kota No. 2 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikas; Stakeholder dalam memengaruhi implementasi kebijakan masih belum mencapai target pencapaian yang telah ditetapkan; Transparency/Visibility pengawasan yang tercipta masih lemah; Budget masih menjadi kendala tersendiri bagi kelurahan untuk dapat mengatasi permasalahan yang timbul pada Pelayanan Akta Kelahiran berbasis online; Pemanfaat teknologi yang masih kurang dioptimalkan; Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya melakukan Innovation.

ANALISIS KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DI DESA KARANGJAYA KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU Muhammad Ikrom Seknun; Khasan Effendy; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas Pendampingan di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place, dan paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya kecamatan Namlea Kabupaten Buru belum maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang pedoman Umum Pendampingan Masyarakat desa. Hal ini dikarenakan menurut teori menurut T.R. Mitchell, ditemukan kualitas kerja Pendamping Lokal Desa yang belum maksimal, ketepatan waktu yang belum maksimal, kurangnya inisiatif yang digagas oleh pendamping lokal desa, kemampuan yang belum memadai serta komunikasi yang dilakukan belum maksimal. Kinerja Pendamping Lokal Desa yang belum maksimal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya, sarana pendukung kerja yang belum memadai, serta lingkungan kerja yang belum sepenuhnya mendukung.

STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Vinsensius Fererius Payong; Muh. Ilham; Bambang Supriadi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini terfokuskan pada Pengembangan sektor Perikanan tangkap dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Flores Timur, menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan sektor perikanan, dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah strategi yang baik dalam pengembangan sektor perikanan sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengembangan oleh Kusumastanto (2003) tentang Pengembangan perikanan yang memiliki 1 (satu) dimensi, yaitu Kebijakan mengembangkan perikanan tangkap: Subsidi BBM untuk nelayan, Regulasi perizinan operasi penangkapan ikan, Kebijakan terkait (Supporting), Advokasi dan diplomasi, Kebijakan pengembangan Terkait dukungan infrastruktur dan kebijakan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data Pendekatan yang digunakan dalam analisis data, yaitu analisis SWOT dan Litmus Test yang untuk menganalisis strategi yang dapat tepat dalam Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Flores Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Flores Timur belum dilakukan secara optimal. Karena masih memiliki beberapa kekurangan dalam proses pengembangan perikanan yang ada antara lain Aspek sumber daya ikan, Aspek Produksi, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Aspek sarana dan prasarana, Aspek Pemasaran dan Aspek Ekonomi. Saran dari penelitian ini, yaitu Mengingat potensi perikanan yang menjanjikan dan sumber anggaran pembiayaan pembangunan terkhusus (PAD) Kabupaten Flores Timur perlu adanya kebijakan yang direkomendasikan mengandung asumsi rasional komprehensif, maka kiranya beberapa alternatif kebijakan hendaknya dapat menjadi suatu rangkaian kegiatan/kebijakan yang satu sama lain akan mendukung dan melengkapi (sinergi). Karena hal tersebut tentunya akan lebih memberikan hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah daerah serta masyarakat nelayan di Kabupaten Flores Timur dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah saat ini.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA WANAHERANG KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Dessi Aflenasari; M. Aries Djaenuri; Megandaru W. Kawuryan
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v13i2.426

Alokasi dana desa di Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor adalah yang cukup besar, yakni lebih dari setengah miliar rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif-deskriptif. Penentuan informan atau sumber data pada penelitian ini secara purposive sampling dan snowball sampling. Selain itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggunakan Triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan pencapaian program/kegiatan dalam rangka pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Wanaherang terlihat dari pemberian layanan terbaik, bermutu dan berkualitas untuk semua jenis pelayanan publik serta terlaksana dengan baik segala program pemerintah desa sebagaimana laporan pertanggungjawaban. Kebijakan alokasi dana desa di Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri berdasarkan empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi juga terimplementasi dengan baik. Adapun upaya pemerintah desa dan masyarakat Desa Wanaherang 1) Mendengar aspirasi masyarakat, 2) Mewujudkan aspirasi masyarakat desa, 3) Memuat dan menyusun aspirasi masyarakat tersebut melalui Musrenbang desa, 4) Melaksanakan musyawarah bersama masyarakat pada saat anggaran alokasi telah dicairkan dan akan digunakan, 5) Menyediakan segala sarana dan prasarana desa, 6) Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan pembangunan secara berkelanjutan , 7) Kerja sama instansi, 8) Masyarakat turut berpartisipasi dalam musyawarah dan juga melakukan pengawasan pada setiap kegiatan pemerintah desa, 9) BPD berperan aktifdalam mengawasi, mengendalikan dan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima dari masyarakat, 10) Kontribusi pendamping desa dalam pembinaan teknis maupun operasional kegiatan desa.

Page 15 of 26 | Total Record : 251

13 14 15 16 17

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadang Adnan Dahlan

Contact Email alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone +6281312247263

Journal Mail Official alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA