cover
Contact Name
Dadang Adnan Dahlan
Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com
Phone
+6281312247263
Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Published by Alqaprint Jatinangor
ISSN : 08537984     EISSN : 28071247     DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1
Core Subject : Education,
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 251 Documents
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI SIDIK JARI (FINGER PRINT) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Zia Komaria; Bahrullah Akbar; Rizari
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.029 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.334

Abstract

Implementasi Kebijakan Absensi Sidik Jari (Finger Print) di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah secara umum telah sesuai dengan Kebijakan Pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi apakah dalam pelaksanaannya kebijakan absensi elektronik ini dapat meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan melalui hasil rekapan absensi bulanan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan absensi sidik jari (finger print) dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan tentang keadaan secara objektif yang didukung dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan keterlibatan dengan objek penelitian untuk menganalisis data yang diawali dengan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Sebagai landasan teori digunakan teori implementasi kebijakan Publik Model Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2017:133-136). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan absensi sidik jari (finger print) di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sudah baik dibuktikan dengan tingkat kedisiplinan mencapai 85% sedangkan kinerja pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah kurang baik dibuktikan masih rendahnya etos kerja dan keloyalan kepada atasan, dan hilangnya motivasi dan semangat dalam bekerja. Namun upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil tersebut dengan cara meningkatkan kompetensi dan program pengembangan praktik dan pelatihan, dengan memberikan sistem reward dan punishment serta pembinaan karakter kepada PNS.
KINERJA PEMERINTAH KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KAMPUNG NOHON DISTRIK PASSUE KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA Ucok Pardosi; Ermaya Suradinata; Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.677 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.335

Abstract

Kinerja dari Pemerintah Kampung Nohon dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dianggap kurang maksimal, hal ini dikarenakan masih lambatnya sumber daya aparatur, kurangnya pemahaman tentang teknologi dan informasi dan juga sarana dan prasarana pendukung lainnya yang masih kurang. Penelitian ini secara kualitatif terkait indikator kinerja organisasi, yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas (Dwiyanto dalam Sudarmanto,2015:16) diimbangi dengan faktor pendukung dan faktor penghambat serta strategi dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kampung Nohon menggunakan analisis ASOCA (Suradinata,2013). Hasil penelitian menunjukkan kemampuan kinerja Pemerintah Kampung Nohon sudah cukup baik, namun perlu adanya peningkatan kualitas dari Perangkat Kampung, selain itu juga perlu adanya standar operasional prosedur tentang pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Strategi yang juga merupakan saran yakni motivasi serta dorongan kerja dari Kepala Kampung kepada perangkatnya, adanya standar operasional prosedur yang dibuat, bimbingan teknis, dan koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Pemerintah Kampung terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta pemberian insentif kerja kepada Perangkat Kampung.
EFEKTIVITAS PENERAPAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)-ONLINE DI LINGKUNGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI Nila Apriani; Ngadisah; Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.522 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.336

Abstract

Fokus dari penelitian ini adalah melihat efektivitas penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)- Online di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam penerapan SKP-Online untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara secara optimal di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan teori oleh Gibson, Donnelly, dan Ivancevich terkait efektivitas organisasi, kemudian dibatasi pada penerapan SKP-Online dan perilaku pegawai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen yang terkaitdalam penerapan SKP-Online di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SKP-Online di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi belum berjalan dengan baik dan optimal, terlihat dari proses pelaksanaannya dan pengawasan dalam penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP)-Online. Kemudian lingkungan kerja yang kurang produktif dan sumber daya aparatur yang masih kurang kompeten serta rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam penerapan SKP-Online antara lain: 1. Membuat suatu inovasi dengan membentuk grup pegawai dalam satu aplikasi “Whatsapp”; 2. Melakukan sosialisasi kembali kepada seluruh pegawai dan menginformasikan adanya tutorial pengoperasian SKP-Online; 3. Memotivasi pegawai agar mau belajar cara penggunaan sarana teknologi. Akan tetapi upaya tersebut masih belum menunjukkan hasil yang signifikan sehingga perlu adanya upaya lain dalam meningkatkan kinerja pegawai agar penerapan SKP-Online dapat berjalan secara optimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN PROVINSI ACEH Aris Maulida Monkuba; Kusworo; Yudi Rusfiana
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.607 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.337

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Sesuai dengan peraturan tersebut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan menggunakan program PATEN dalam hal pelayanan publiknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Edwards III dan analisis SWOT serta litmus test. Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis reduksi data, displai data dan verification. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan belum dapat implementasikan dengan baik karena 1) masih kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan paten terlihat belum semua masyarakat mendapatkan sosialisasi 2) kurangnya kompetensi sumber daya dikarenakan masih terdapat beberapa pegawai yang belum mengikuti pelatihan 3) kurangnya sarana dan prasarana dan pada aspek struktur birokrasi sudah dapat dikatakan baik dilihat adanya SOP dan Fragmentasi yang jelas. Kemudian terdapat beberapa faktor internal yang memengaruhi implementasi kebijakan PATEN di kecamatan Kluet Utara, yaituperaturan, komitmen, koordinasi, sarana dan prasarana, anggaran dan sumber daya aparatur dan beberapa faktor eksternal, yaitu dukungan dan kerja sama, partisipasi dan kerja sama, partisipasi kepala desa, perkembangan teknologi dan informasi. kemudian terdapat beberapa usulan strategi berdasarkan analisis SWOT dan litmus test antara lain: 1) meningkatkan komitmen Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan PATEN, 2)mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas PATEN, 3) meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, serta 4) melaksanakan program jemput bola untuk mengatasi permasalahan jauhnya letak pusat pemerintahan Kecamatan Kluet Utara dari beberapa desa.
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PENDATANG PADA PILPRES 2019 DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN Andi Tenri Chahya Sari Entong; Ngadisah; Diah Anggraeni
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.724 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.338

Abstract

Pilpres 2019 merupakan pelaksanaan Pilpres Ke IV yang dipilih secara langsung oleh rakyat dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja KPU Kota Makassar dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat pendatang pada Pilpres 2019, faktor-faktor apa yang menghambat kinerja KPU Kota Makassar dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat pendatang pada Pilpres 2019 dan upaya yang dilakukan KPU Kota Makassar dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat pendatang pada Pilpres 2019. Berbagai permasalahan di antaranya kurangnya sosialisasi, jumlah personel yang tidak sebanding dengan masyarakat, dan data masyarakat pendatang belum sinkron dengan data dukcapil/SIAK. Sebagai landasan teori digunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2008:50-51). Objek penelitian adalah KPU Kota Makassar, melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan digunakan data sekunder atau studi kepustakaan dari berbagai referensi ilmiah yang relevan untuk mendukung analisis data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja KPU Kota Makassar dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat pendatang pada Pilpres 2019 cukup baik, ditunjukkan dengan tingkat partisipasi masyarakat pendatang 84,02%, namun masih perlu ditingkatkan lagi dalam sosialisasi agar target masyarakat pendatang pada Pilpres 2024 mencapai 100% di Kota Makassar.
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH PASCA PEMINDAHAN IBU KOTA (STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA) Reza Adi Sucipto Damopolii; Ermaya Suradinata; Irawan
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.135 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.339

Abstract

Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus yang mengkaji kinerja aparatatur di Sekretariat Daerah serta merumuskan strategi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah pasca pemindahan Ibu Kota. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian deskripsi dan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui obervasi, wawancara, dokumentasi, serta audio dan visual meterial. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermas. Penentuan Strategi peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pascapemindahan ibu kota peneliti menggunakan analisis ASOCA (ability, strength, opportunities, culture, dan agility). Masuknya unsur budaya dalam strategi inilah yang membuatnya cocok dengan karakteristik Bangsa Indonesia yang didalamnya tumbuh dan berkembang beragam budaya. Hasil penelitian yang didasarkan pada lima dimensi yakni kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran dan kemampuan kerja sama menunjukan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah pasca pemindahan ibu kota mengalami degradasi yang cukup signifikan, beberapa faktor yang mempengaruhi adalah fasilitas kerja, lingkungan kerja, sistem reward and punishment, insentif, jarak tempat tinggal aparatur dengan ibu kota kabupaten, pengendalian dan pengawasan internal, kepemimpinan, serta standar kerja yang belum secara penuh dijadikan sebagai acuan dalam berkerja. Adapun strategi yang terumuskan untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penelitian ini adalah penerapanteknologi informasi secara maksimal, pendidikan lanjutan bagi ASN, penegakan disiplin secara ketat, pemanfaatan rumah susun untuk tempat tinggal ASN, Asessment bagi seluruh ASN, pelatihan teknologi informasi, membangun reward system melalui pemberian bonus (bonus pay) bagi ASN berprestasi, membangun tata kelola pemerintahan 4.0, komitmen peningkatan kinerja, membangun kekompakan dan etos kerja berdasarkan kearifan budaya masyarakat lokal yang menjunjung sikap saling memperbaiki (mototompiaan) dan saling menyayangi (mototabian) dibingkai dengan sikap saling menghormati (mooaheran) dan bahasa yang santun (mobobahasaan).
EFEKTIVITAS ORGANISASI PASCA PERUBAHAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA Helty Marcelina Lengkong; Ermaya Suradinata; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.977 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.340

Abstract

Good Governance merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu tata kelola kepemerintahan yang efisien dan efektif yang dapat diwujudkan melalui reformasi birokrasi. Birokrasi di Indonesia selama ini dinilai masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok atau orang-orang tertentu. Dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Reformasi birokrasi dapat diwujudkan melalui penataan Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan suatu birokrasi pemerintahan yang miskin struktur tetapi kaya akan fungsi yakni dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Perubahan peraturan ini mengakibatkan adanya perubahan dan pengurangan struktur pada BKPPD Kota Bitung dengan tipologi C. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi BKKPD Kota Bitung dapat dikatakan belum efektif hal ini dapat dilihat dari produktivitas kerja, kepuasan kerja yang dirasakan pegawai serta sumber daya yang masih kurang. Selain itu juga adanya faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi sebagaimana dikemukakan Richard M. Steers antara lain rentang kendali, ukuran organisasi, ukuran unit kerja, ketertarikan pada pekerjaan, serta komunikasi dalam organisasi. Sehingga dibutuhkan strategi untuk meningkatkan efektivitas organisasi sebagaimana yang telah dianalisis dalam ASOCA antara lain: (1) Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan hasil kerja sama dengan pihak luar, (2) Peningkatan manajemen sistem kepegawaian yang berkualitas melalui inovasi-inovasi baru, (3) Memaksimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan pengawasan dalam bentuk reward dan punishment, (4) Memaksimalkan kemampuan dan kecerdasan berinovasi SDM untuk melahirkan strategi yang dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas organisasi BKPPD seiring dengan perkembangan teknologi yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana, serta (5) Melakukan evaluasi jabatan pada struktur organisasi dalam rangka peningkatan jumlah SDM yang dapat menunjang penyelenggaraan organisasi secara efektif.
KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA Zheren Anggita Sumakul; Ermaya Suradinata; Bambang Supriyadi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.768 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.341

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara, apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara, serta upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan induktif yang bertujuan menggambarkan fenomena yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah person (orang), place (tempat), paper (data). Untuk pengambilan data dan informasi dilakukan menggunakan teknik dokumentasi, observasi, wawancara dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data diperOleh 1) Produktivitas (input dan output), Kualitas layanan (pemberian informasi dan kualitas Sumber Daya Manusia), Responsivitas (daya tangkap dan keinginan masyarakat), Responsibilitas (tanggung jawab dan kerja sama), Akuntabilitas (tingkat kesesuaian dan tindakan) sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum maksimal 2) faktor penghambat Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara, yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia berlatar belakang pendidikan Pariwisata, kurangnya anggaran, kerja sama dengan pihak lain, sarana prasarana, promosi objek wisata 3) Upaya yang dilakukan secara jangka pendek, yaitu bekerja sama dengan pihak lain, mengusulkan anggaran yang memadai, mencari sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pariwisata dan melengkapi sarana dan prasarana objek wisata. Sedangkan upaya jangka panjang menjadikan bahan evaluasi terhadap RIPPDA selanjutnya.
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-KINERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU Muflihun Waliulu; Sampara Lukman; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.877 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.342

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, kemudian untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapannya, serta mengetahui solusi apa yang diberikan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan penggunaan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place,dan paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku belum efektif. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu teori efektivitas menurut Makmur, masih ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan, yaitu kemampuan adaptasi, belum adanya aturan khusus yang mengatur, dan kurangnya saran dan prasarana. Oleh karena itu, untuk mengatasi faktor penghambat penerapan E-kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur beberapa solusi yang dilaksanakan, yaitu penunjukan admin E-kinerja, aturan khusus terkait E-kinerja, dan pembaharuan E-kinerja berbasis androiddan IOS sehingga proses penerapan E-kinerja dapat berjalan efektif.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBEKALAN KEWIRAUSAHAAN APARATUR PRA PURNABAKTI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Kellie Praja Putra; H. Khasan Effendy; Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.287 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.343

Abstract

Program pembekalan kewirausahaan merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan aparatur pra purnabakti menghadapi masa pensiun. Program tersebut merupakan bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang di atur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Pembekalan Kewirausahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,Bagaimana pelaksanaan program pembekalan kewirausahaan dan bentuk program pembekalan kewirausahaan yang bagaimana yang cocok diterapkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Penentuan informan menggunakan purpose sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembekalan kewirausahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum berjalan secara optimal diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa kriteria dimensi yakni, Efektivitas, Efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan belum berjalan secara optimal. Hanya saja resposivitas peserta yang sudah cukup baik karena antusias aparatur sangat tinggi setiap pelaksanaan program pembekalan kewirausahaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus merubah pola pembekalan kewirausahaan, karena program pembekalan kewirausahaan adalah suatu bentuk penghargaan bukan suatu hak darisetiap aparatur. Saran dari peneliti adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat merubah program pembekalan kewirausahaan sesuai dengan minat bakat, dan menyeleksi aparatur yang betul-betul memiliki keterampilan berwirausaha yang diikutsertakan.

Filter by Year

2020 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue