Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

jv
Website

Published by Alqaprint Jatinangor

ISSN : 08537984 EISSN : 28071247 DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1

Core Subject : Education,

Other

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 251 Documents

14 15 16 17 18

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR ANGSODUO DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI Aulia Urrahman; I Nyoman Sumaryadi; Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Berdasarkan kebijakan revitalisasi Pasar Angsoduo Baru oleh pemerintah provinsi yang kemudian diimplementasikan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu pihak PT EBN dalam bentuk Adendum Pertama Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Era Guna Nusa No. 644/09/Setda.PKS/X/2018 No. 09/X/EBN/PKS/2018 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angsoduo Baru dengan Pola Bangun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori dampak kebijakan menurut Agustino dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa terdapat beberapa dampak kebijakan revitalisasi Pasar Angsoduo, yaitu 1) Dampak revitalisasi Pasar Angsoduo pada aspek dampak terhadap masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat atau pembeli merasakan lebih nyaman, jelas. Namun terdapat pembayaran parkir dua kali. 2) Dampak kurang baik kepada kelompok pedagang. 3) Dampak revitalisasi Pasar Angsoduo Baru pada masa yang akan datang jika kondisinya masih seperti ini akan berpotensi kerugian yang dialami oleh pedagang, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi, serta PT EBN. 4) Dampak tidak langsung akibat kebijakan revitalisasi Pasar Angsoduo, yaitu berdampak kurang baik kepada beberapa profesi masyarakat sekitar Pasar Angsoduo Baru. Kemudian beberapa faktor yang menjadi penyebab, yaitu 1) Banyaknya pedagang yang belum pindah ke Pasar Angsoduo Baru. 2). Rendahnya kesadaran pedagang terhadap kerja sama menjaga kebersihan, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi dampak kebijakan, yaitu 1). Sosialisasi perpindahan pasar dari Pasar Angsoduo yang lama ke Pasar Angsoduo Baru. 2) Melakukan Penertiban, Keamanan dan Penjagaan Kebersihan. Adapun saran sebagai berikut. 1) perlu melakukan mediasi dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pasar yang dilakukan PT EBN. 2) Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi perlu melakukan mediasi antara PT EBN dan pedagang dalam hal penurunan harga pembelian ruko, kios, toko dan los. 3) Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi perlu melakukan evaluasi terhadap pedagang yang belum mau pindah. 4). Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi perlu memperhatikan dampak tidak langsung atas Pasar Angsoduo Baru, yaitu dampak terhadap objek penumpang dan pedagang online.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MINYAK KAYU PUTIH DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU Firda Catur Utami; Dedeh Maryani; Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis collaborative governance dalam pengembangan usaha minyak kayu puti di Kabupaten Buru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007), yang pada tahap kondisi awal menggambarkan adanya ketidakseimbangan sumber daya di mana potensi sumber daya alam yang ada tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional; pada aspek desain kelembagaan adapun pihak yang terlibat dan berpartisipasi adalah pemerintah daerah dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan, BUMD Nusa Gelan, pihak swasta dan masyarakat penyuling di mana dinas perindustrian sebagai leading sector, BUMD Nusa Gelan sebagai fasilitator, dan anggota swasta serta masyarakat penyuling; kepemimpinan fasilitatif adalah direktur BUMD dengan melihatposisinya yang menjadi penghubung antara pihak yang berpartisipasi; proses kolaborasi pada tahap face to face dialog dilakukan dengan melakukan diskusi atau pertemuan antar pihak yang terlibat, masih ditemukan adanya ketidakpercayaan antarsesama beberapa masyarakat penyuling, komitmen dalam kolaborasi sudah berjalan cukup baik dengan para pihak yang terlibat menjalankan tugas berdasarkan peran dan kapasitas yang dimiliki, masih belum meratanya pemahaman mengenai visi misi atau tujuan dari kolaborasi ini namun tetap menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, hasil akhir kolaborasi sudah cukup baik namun belum optimal meskipun masih ditemui adanya hambatan-hambatan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUBAHAN KEDUDUKAN KELURAHAN DARI PERANGKAT DAERAH MENJADI PERANGKAT KECAMATAN DI KELURAHAN MATAWAI KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Umbu Raya Paskah Kulandima; Layla Kurniawati; Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan di Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, serta untuk menganalisis strategi dalam mengatasi masalah yang timbul akibat kebijakan tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yakni analisis dengan pendekatan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Upaya penemuan solusi menggunakan analisis SOAR (strengths, opportunity, aspiration, result) serta menggunakan quantitative strategic planning matriks (QSPM) dalam menentukan alternatif strategi prioritas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang bertujuan mencari pemahaman berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di lokasi penelitian, kemudian dilakukan penelaahan agar diperoleh gambaran yang jelas dan sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi. Sumber data yang digunakan adalah person (orang), place (tempat), paper (data). Untuk pengambilan data dan informasi dilakukan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi, dan triangulasi. Kemudian teknik analisis data meliputi data collection (pengumpulan data), data display (penyajian data), data reduction (reduksi data), dan conclusion drawing (penarikan simpulan). Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh: 1) Secara umum pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kelurahan Matawai berjalan dengan baik, namun masih terdapat masalah yang timbul, yakni menyangkut sumber daya manusia, anggaran, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, pengangkatan birokrat, insentif dan SOP. 2) berdasarkan hasil pengolahan data, alternatif strategi terpilih yang menjadi prioritas adalah Kelurahan Matawai harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia/staf.

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Djogeh Harmana; Ella L. Wargadinata; Ismail Nurdin
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sampah berbasis collaborative governance dan juga untuk menganalisis terhadap peran masing-masing stakeholder pengelolaan sampah berbasis collaborative governance di Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik snowball sampling untuk mendapatkan suatu pemahaman yang mendetail tentang permasalahan lingkungan yang ada. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hubungan kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta, karena pihak swasta hanya memberikan bantuan tanpa adanya partisipasi lain yang dilakukan oleh pihak swasta. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah juga dirasa masih sangat kurang karena walaupun telah dibuat sebuah program untuk mengelola sampah tetapi masih ada saja dari pihak masyarakat yang membuang sampah sembarangan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Diperlukan upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan selaku koordinator dalam pengelolaan sampah untuk dapat meningkatkan partisipasi dari pihak masyarakat maupun pihak swasta.

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 Ali Rahman Rumaloak; Sampara Lukman; Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan yang timbul mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Penulis menemukan masalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur masih lemah memanajemen kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Tahun 2019 hal tersebut terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya serta Strategi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pemilihan Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur . Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan teori Dwiyanto. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur dilihat dari indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya anggaran serta sulitnya sarana dan prasarana penyeberangan laut. Saran kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Poses Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur antara lain: perlu pengelolaan anggaran yang baik, meningkatkan sosialisasi, melakukan komunikasi dan kerja sama dengan instansi lain yang terkait.

ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEIYAI PROVINSI PAPUA Peter Joharry Matakena; Kusworo; Udaya Madjid
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai, kemudian menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi dan selanjutnya merumuskan strategi yang tepat digunakan dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai. Metodologi penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan model konseptual atau model berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini. Analisis dan model konseptual tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberi penjelasan secara deskriptif berdasarkan analisis SWOT dan diuji menggunakan Litmus Test. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam mengelola barang milik daerah masih belum memadai baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sebagai suatu fungsi manajemen menurut George Richard Terry. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai adalah karena kurangnya pemahaman entitas dalam pengelolaan barang milik daerah, sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menyulitkan (pemalangan dan hak ulayat) pengelolaan barang milik daerah, keterbatasan anggaran dan kurangnya sarana prasarana yang tersedia dalam pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, Asumsi Peneliti terkait pemecahan masalah dan strategi yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai, yaitu dengan melakukan penempatan tenaga kerja sesuai basis dan kemampuan the right man on the right place, melakukan kaderisasi dan peningkatan kualitas ASN dalam pengelolaan barang milik daerah dan melakukan pendekatan persuasif kekeluargaan dengan masyarakat dalam upaya penguatan aturan serta kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai.

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DODOL KENTANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA LUBUKNAGODANG KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI Irma Anitia Dinita; Sampara Lukman; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lubuknagodang Kabupaten Kerinci. Pemberdayaan UMKM dilakukan di Desa Lubuknagodang sebagai sentra produksi Dodol Kentang yang merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Lubuknagodang, mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaannya serta menganalisis dan menyusun tindak lanjut yang dilakukan dalam menangani faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM Dodol Kentang agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Lubuknagodang. Teori yang digunakan adalah teori Pemberdayaan yang dikemukakan oleh Pranarka dan Prijono (1996), yaitu Fase Pemberdayaan: (1) Fase Inisial (2) Fase Partisipatoris, (3) Fase Emansipatoris. Penelitian ini juga menggunakan Metode kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lubuknagodang Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci belum optimal, karena ditemukannya beberapa faktor penghambat, yaitu Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemberian Diklat yang tidak merata, Pemasaran produk yang masih sederhana dan terbatas di sekitar tempat produksi. Selain itu, alat-alat pembuat Dodol Kentang yang masih manual dan sederhana, serta kualitas SDM yang masih rendah yang menyebabkan rendahnya inovasi terhadap produk UMKM Dodol Kentang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa saran dalam Pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Lubuknagodang yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci hendaknya mengalokasikan anggaran yang lebih banyak, Pelaksanaan monitoring atas pengembangan Dodol Kentang baik pada aspek inovasi produk maupun pemasarannya, memberikan pelatihan administrasi keuangan untuk menunjang perkembangan UMKM Dodol Kentang. Memanfaatkan media informasi yang baik untuk mempromosikan produk Dodol Kentang, serta Membuat Peraturan mengenai Dodol Kentang sebagai wujud perlindungan atas produk lokal.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGASUH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBINAAN PRAJA SEBAGAI KADER APARATUR PEMERINTAHAN DI KAMPUS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI JATINANGOR TAHUN 2019-2020 Satria Wijaya; Hyronimus Rowa; Muhadam Labolo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini memfokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan kompetensi pengasuh dalam meningkatkan kualitas pembinaan praja sebagai kader aparatur pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus Jatinangor. Menganalisis faktor-faktor dalam pengembangan kompetensi pengasuh, kualitas pembinaan dan strategi bagian pengasuh dalam meningkatkan kualitas pembinaan. Peneliti menggunakan teori pengembangan kompetensi oleh Wibowo dan teori kualitas pembinaan oleh T.R. Mitchell serta melakukan analisis strategi SWOT Sondang P. Siagian untuk menganalisis strategi pengasuhan. Peneliti menggunakan teori Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang pengembangan kompetensi pengasuh dalam meningkatkan kualitas pembinaan praja sebagai kader aparatur pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengembangan kompetensi pengasuh sangatlah dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pembinaan, pengembangan kompetensi pengasuh, yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengasuh dalam membina praja; 2) kualitas pembinaan praja dapat tercapai maksimal apabila kompetensi dapat dikembangkan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari Kualitas pembinaan karakter dan kepribadian praja dapat tercapai dengan kualitas pekerjaan pengasuh, yaitu kualitas pola asuh dan materi asuh, kecepatan dan ketepatan pengasuh dalam mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan, inisiatif pengasuh dalam melaksanakan pembinaan kepada praja, dan kemampuan pengasuh dalam melaksanakan pembinaan serta komunikasi pengasuh yang baik baik dengan praja maupun dengan rekan kerja dan atasan; 3) Strategi bagian pengasuhan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, yaitu Melakukan rekruitmen pengasuh, Pembuatan kurikulum pengasuh, Pembuatan dan pengembangan SOP pengasuhan, Pengembangan siklus kehidupan praja, Pembagian jumlah pengasuh yang ideal, Menerapkan punishment dan penghargaan kepada pengasuh, dan Pengembangan karier pengasuh.

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Betty Stevera Masihin; Ermaya Suradinata; Halilul Khairi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Dalam Undang-undang Desa Pasal 72 menyebutkan bahwa desa mempunyai 7 sumber pendapatan,yaitu: 1. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; 2. Dana Desa (DD) yang berasal dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara/APBN; 3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; 4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana desa perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; 6. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan; 7. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Dana Desa, mendeskripsikan kendala yang dihadapi pemerintah Kecamatan Gunungputri dalam pengelolaan dana desa dan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Gunungputri kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana desa di Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor dapat dikategorikan cukup efektif, di mana Dana Desa yang bersumber dari pemerintah dapat dikelola dengan baik, di mana dalam pengelolaan Dana Desa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan program Dana Desa yang disusun sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku, yakni Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan desa yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat desa sehingga manfaat dari pengelolaan Dana Desa dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KELURAHAN PELINDUNGHEWAN KECAMATAN ASTANAANYAR KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Muhammad Try Ardian; Sampara Lukman; Layla Kurniawati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dan mengetahui model implementasi kebijakan yang cocok dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Dalam menyelesaikan tesis ini, penelitian menggunakan teori dari E.S. Quade. Peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, situasi dan kondisi dari lokal di mana penelitian ini dilakukan. Pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Dari data yang didapat peneliti terkait anggaran realisasi pada kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung belum terealisasi secara optimal. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung berjalan dengan kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh Pertama adalah variabel Kebijakan yang diimpikan di mana sudah tersedia petunjuk teknis dan kemudahan dalam menjalankan PIPPK tetapi pada kenyataannya masyarakat belum memahami prosedur yang tepat untuk melaksanakan kegiatan PIPPK, Kedua adalah variabel Kelompok Target di mana belum memiliki staf yang memadai, akan tetapi staf yang ada sudah memiliki kompetensi dan mau untuk melaksanakan tugasnya dengan baik tetapi belum berjalan dengan optimal karena terbatasnya dan kurangnya pengawasan dari masyarakat. Ketiga adalah variabel Organisasi yang melaksanakan di mana Kelurahan sudah siap melaksanakan PIPPK, Keempat adalah Faktor Lingkungan di mana sudah efektif dalam implementasi di bidang sosial karena dengan adanya pemberdayaan pada masyarakat dapat meningkatkan pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Page 16 of 26 | Total Record : 251

14 15 16 17 18

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadang Adnan Dahlan

Contact Email alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone +6281312247263

Journal Mail Official alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA