Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

jv
Website

Published by Alqaprint Jatinangor

ISSN : 08537984 EISSN : 28071247 DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1

Core Subject : Education,

Other

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 251 Documents

15 16 17 18 19

EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK PADA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA Zefanya Yosua Jocom; Rossy Lambelanova; Marja Sinurat
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara memiliki tugas Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Kependudukan yang salah satunya adalah dokumen kependudukan berupa Kartu Penduduk Elektronik yang Pelayanan KTP-el di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, disebut KTP-el. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi Dunn (2012: 728), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik deskriptif, dalam pemilihan informan menggunakan metode purposive. Analisis data yang digunakan adalah Analisis data lapangan Miles dan Huberman. Komponen dalam analisis data di antaranya, reduksi data, displai data, pengelompokan data dan penyimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program KTP-el yang sudah dicapai masih belum maksimal, di mana masih banyaknya ketidaksesuaian NIK di Kartu Keluarga dengan di KTP-el, kemudian sering terjadinya kekosongan blanko KTP-el menyebabkan pelayanan menjadi terlambat dan banyaknya data duplicated record karena belum adanya pengecekan biometrik di Kecamatan. Adapun Strategi yang dilakukan Suku Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Jakarta Utara antara lain; menyosialisasikan manfaat KTP-el, memangkas persyaratan yang tidak perlu memastikan ketersediaan Blangko KTP-el. saran dalam penelitian ini, yaitu perlunya dilakukannya sosialisasi secara komprehensif dan perlunya ditambahkan aplikasi untuk cek biometrik di kecamatan supaya lebih efektif dan efisien, mengadakan bimbingan teknis kepada operator, serta perawatan alat-alat perekaman KTP-el.

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI KELURAHAN DANGERAKKO KECAMATAN WARA KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN Zakiah Jamaluddin; Muh Ilham; Udaya Madjid
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Program Kampung KB merupakan usaha pemerintah bukan hanya dalam pengendalian penduduk namun juga peningkatan kualitas hidup melalui partisipasi masyarakat mulai dari wilayah perkampungan. Kota Palopo sebagai kota di Sulawesi Selatan dengan laju pertumbuhan tertinggi dan kota terpadat ketiga mencanangkan program tersebut di delapan lokasi, salah satunya ialah di Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui secara jelas implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Dangerakko melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan ditentukan melalui snowball sampling dengan Lurah Dangerakko sebagai informan kunci. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Dangerakko berjalan baik dilihat dari terpenuhinya indikator sumber daya yang memadai sebagai pelaksana program, pemahaman masyarakat sendiri atas peningkatan kualitas hidup yang menjadi tugas bersama bukan sekadar pemerintah, dan dukungan masyarakat atas keberhasilan program. Keterbukaan masyarakat dan tingkat partisipasi yang tinggi menjadi faktor pendukung keberhasilan program. Situasi pandemik Covid-19 menjadi hambatan yang menjadikan kegiatan pelatihan dan sosialisasi rutin terhenti. Upaya yang dilakukan agar program ini tetap berjalan adalah melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Gugus Tugas dan Lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan program yang adaptif dengan situasi pandemi.

EVALUASI PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR Agus Sulaiman Bolkiah; Muh. Ilham; Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki, sudah selayaknya dikembangkan agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan. Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana evaluasi program bidang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di dinas perikanan Kabupaten Pamekasan. Kemudian juga melihat strategi program yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat evaluasi program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan secara deskriptif. Data-data yang didapat dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden yang dipilih melalui snowball sampling, menelaah dokumen serta observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program bidang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di dinas perikanan Kabupaten Pamekasan masih banyak yang menjadi tugas besar bagi pemerintah daerah untuk menyukseskannya. Selain anggaran yang terbilang masih sedikit, akses informasi, pengadaan sarana dan prasarana yang terbilang masih sangat kurang memadai. Sedangkan, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pamekasan cenderung dari tahun ke tahun meningkat didapat oleh masyarakat nelayan. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dirasa sangat perlu untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Pamekasan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA DI KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH Edo Pradipta Mahadika; Kusworo; Ondo Riyani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara yang dinilai belum mampu mendongkrak pendapatan desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis menggunakan analisis SWOTunt uk mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal dalam Implementasi BUMDes, sehingga dihasilkan SO, WO, ST dan WT. Isu strategis yang diperoleh selanjutnya menggunakan Litmus Test untuk memperoleh alternatif strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes belum mampu meningkatkan perekonomian desa di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara disebabkan kejelasan komunikasi masih kurang sinergi antara pemerintah desa dengan BUMDes dan masyarakat serta masih kurang konsistennya memberikan informasi tentang pengelolaan BUMDes. Sumber Daya kebijakan pelaksana pengelolaan BUMDes di Kecamatan Jepara memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan dari segi jumlahnya masih kurang. Disposisi/sikap kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Jepara telah direspons oleh stakeholders pelaksana berupa dukungan peraturan, bantuan modal dan pembinaan serta status dasar menjadi tumbuh. Struktur Birokrasi telah terbentuk struktur organisasi BUMDes di masing-masing desa serta adanya pembagian tugas para pelaksana pengelola dengan mengacu pada peraturan Bupati Jepara No. 18 Tahun 2018. Langkah paling strategis yang diperoleh adalah melalui optimalisasi potensi ekonomi desa, sehingga tidak hanya pada usaha simpan pinjam. BUMDes di Kecamatan Jepara dan perlu melakukan sosialisasi lebih insentif lagi agar masyarakat desa bisa mengetahui program Badan Usaha Milik Desa. Masyarakat di Kecamatan Jepara harus memiliki sikap keterbukaan terhadap adanya program kegiatan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Jepara.

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT R. Haitami Lutfiatus Sahlah; Ermaya Suradinata; Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan kebijakan nasional pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah penambahan permodalan simpan pinjam bagi kelompok usaha perempuan melalui program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya serta upaya strategis dalam meningkatkan keterlaksanaan dan keberhasilan PNPM Mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif agar dapat menjawab permasalahan dengan lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui alur kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Adapun upaya strategis peningkatan implementasi PNPM Mandiri dirumuskan menggunakan analisis ASOCA (Ability, Strengths, Opportunities, Culture, Agility). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan belum efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan kesesuaian program nasional pemberdayaan masyarakat tersebut agar harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sukasari dapat tercapai.

PENGEMBANGAN WISATA PANTAI WAMSOBA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU Ashari Tomia; Etin Indrayani; Romi Saputra
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Program pengembangan wisata berbasis kearifan lokal Pantai Wamsoba diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Kabupaten Buru Selatan adalah salah satu surga bagi divers. Salah satunya adalah Kota Maluku, yang tidak hanya indah alamnya tetapi juga indah pemandangan bawah lautnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengembangan wisata, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan wisata, dan mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pantai Wamsoba berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku; Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang diperlukan berupa sumber data primer sekunder dan pemilihan informan, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan. Informan ditentukan melalui purposive sampling sebanyak 15 orang. Instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara mengacu pada konsep atau teori tentang pengembangan wisata Alister Matchieoson dan Geoffrey Wall yang dikutip dalam Sunaryo (2013: 53-54). Teknik analisis data menggunakan metode SWOT dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (verifikasi); Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Masih perlu dikembangkan agar menjadi salah satu objek wisata unggulan daerah di Kabupaten Buru Selatan. Hal ini terlihat dari kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga kelestarian nilai kearifan lokal di kawasan wisata, fasilitas prasarana umum dan pelayanan wisatawan. Faktor-faktor pendukung pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku di antaranya adalah 1). Menentukan perwilayahan lokasi destinasi pariwisata untuk, lokal, nasional dan internasional dengan melalui pemetaan objek wisata dan membuat peta/jalur kawasan wisata, 2). Pembangunan daya tarik wisata (Atraksi wisata). 3). Prasarana umum, fasilitas umum dan pariwisata dan 4). Pemberdayaan masyarakat meliputi sadar wisata dan pengembangan kapasitas masyarakat. Strategi yang dilakukan dalam rangka pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku mencakup komponen-komponen yang akan berkontribusi pada keberhasilan suatu destinasi wisata secara khusus dan kepariwisataan secara umum, baik meliputi pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata.

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Septian Yudi Pratama; Etin Indrayani; Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Dalam rangka mewujudkan transparansi publik, Kabupaten Sumedang melalui Peraturan Bupati No. 97 Tahun 2017 tentang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada setiap badan publik agar menjadi organisasi yang terbuka dengan menempatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada masing-masing badan publik. Dalam pelaksanaannya program ini belum berjalan dengan baik, banyak informasi yang menjadi hak masyarakat namun tidak dipublikasikan, OPD sebagai ujung tombak implementasi terkesan kurang maksimal dalam menjalankan program Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini termasuk salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik yang ideal; selanjutnya (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership.

IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN “PROSPEK” (PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PAPUA MANDIRI DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA (Studi Kasus di Distrik Sentani Barat, Sentani, dan Sentani Timur) Petrus Nero; Ermaya Suradinata; Deti Mulyati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijaksanaan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam memberdayakan masyarakat Papua “Bangkit Mandiri dan Sejahtera” di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, serta menemukan solusi yang bermanfaat dalam upaya melakukan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam pemberdayaan efektivitas aparatur pemerintahan kabupaten sebagai salah satu pelaksana implementasi kebijaksanaan publik di daerah. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif di mana peneliti ingin menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana implementasi kebijakan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam pemberdayaan masyarakat Papua “Bangkit Mandiri dan Sejahtera” di Kabupaten Jayapura sebagaimana di atur dalam perundangundangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengombinasikan antara wawancara dengan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa salah satu kelemahan dalam implementasi kebijakan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam pemberdayaan masyarakat masih lemahnya peranan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten belum melibatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta kepala kampung dan perangkat kampung dalam proses sosialisasi itu. Pemerintah masih berkesan bekerja dengan mengandalkan kekuasaan hierarki birokrasi, di mana orientasi dan Workshop hanya melibatkan pejabat struktural di tingkat distrik. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah Program Strategi Pembangunan Kampung, setiap tahun harus ada kelanjutan karena masyarakat kampung yang semakin baik, dapat memperbaiki, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu untuk menyejahteraan masyarakatnya harus diswadayakan dan dalam dana Program Strategi Pembangunan Kampung dikhususkan untuk kebutuhan infrastruktur masyarakat Kabupaten Jayapura.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN Rizky Akbar; Muh. Ilham; Deti Mulyati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pola Karier dalam jabatan menjamin ketenangan kerja dengan mengacu kinerja pegawai yang dapat menentukan kariernya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Pola pembinaan PNS menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antar jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan pegawai dari awal pengangkatan sampai pensiun. Peneliti mengambil fokus pada implementasi kebijakan pola karier pada BKPSDM Kabupaten Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penempatan pegawai dengan adanya kebijakan pola karier, untuk mengetahui mengapa dan strategi apa saja yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif yang di dalamnya menggunakan teori implementasi Edward III dengan sumber data primer dan sekunder, serta menggambarkan implementasi kebijakan pola karier sehingga dapat dibuat strategi pelaksanaan pola karier dengan kondisi yang ada di BKPSDM Kabupaten Serang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pola karier pada BKPSDM Kabupaten Serang masih terdapat hal-hal menyimpang sehingga proses pola karier pegawai belum berjalan optimal. Kemudian strategi yang dilakukan di lingkungan internal dengan transparansi dan minimnya anggaran, sedangkan strategi yang dilakukan di lingkungan eksternal dengan regulasi yang jelas namun, belum adanya pilot project berskala nasional. Saran yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah khususnya BKPSDM Kabupaten Serang, yaitu optimalisasi kebijakan pola karier, peningkatan anggaran, regulasi yang jelas dan menjadikan BKPSDM sebagai pilot project berskala nasional.

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Beni Muldani; Khasan Effendi; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kepemimpinan dan iklim organisasi yang belum optimal dalam menghasilkan kinerja pegawai, situasi dan kondisi pegawai yang berada pada zona nyaman, adanya posisi pimpinan yang ganda antara pimpinan DPRD dengan pimpinan Sekretariat DPRD. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang berdasarkan golongan yang diambil dari jumlah populasi sebanyak 147 orang PNS pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja menunjukkan hasil positif sebesar 0,306, pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja menunjukkan hasil negatif sebesar 0,301, pengaruh kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kinerja menunjukkan hasil positif sebesar 0,629.

Page 17 of 26 | Total Record : 251

15 16 17 18 19

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadang Adnan Dahlan

Contact Email alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone +6281312247263

Journal Mail Official alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA