cover
Contact Name
Dadang Adnan Dahlan
Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com
Phone
+6281312247263
Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Published by Alqaprint Jatinangor
ISSN : 08537984     EISSN : 28071247     DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1
Core Subject : Education,
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 251 Documents
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Kartika Setianingrum; H. I Nyoman Sumaryadi; Ella Wargadinata
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.172 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.344

Abstract

Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis Penerapan E-Government, Faktor Internal dan Eksternal yang memengaruhi serta menentukan strategi apa yang dapat digunakan untuk keberhasilan penerapan e-government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Permasalahan dalam penelitian ialah Masih banyak jumlah berkas permohonan izin melalui aplikasi yang ditolak oleh sistem karena berkas pemohon tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan, belum siapnya sistem OSS (Online Single Submission), Ketidaktepatan waktu dalam proses pelayanan perizinan, Kurang jelasnya informasi yang diberikan dalam menanggapi pengaduan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori e-government dari Indrajit terkait elemen sukses penerapan e-government dan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi penerapan e-government serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menemukan strategi yang tepat digunakan. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Bandung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Bandung masih belum optimal. Tersedianya sarana sistem informasi yang sudah terintegrasi akan tetapi pelaksanaan sosialisasi belum merata di kalangan masyarakat umum dan profesi. Berdasarkan Analisis SWOT dan Litmus Test diperoleh isu strategis, yaitu: Meningkatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Bandung dalammenerapkan e-government perizinan online; Memaksimalkan dan mengoptimalkan anggaran serta infrastruktur TIK yang tersedia; Melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat dan kalangan profesi terkait e-government perizinan online; Membuat perencanaan kebutuhan terhadap infrastruktur TIK; Melakukan pembaharuan Standar Operasional Prosedur dan regulasi pelayanan perizinan online; Meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dalam 7(tujuh) unsur pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kota Bandung; Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan e-government.
FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEMENANGAN WAKIL BUPATI MELAWAN BUPATI DALAM PILKADA 2015 DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI Muhammad Ismail; Djohermansyah Djohan; Dahyar Daraba
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.568 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.345

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Faktor-faktor Apa sajakah yang menjadi Penentu kemenangan Wakil Bupati melawan Bupati dalam Pilkada 2015 di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data melalui wawancara dan sumber referensi literatur yang didukung terkait dengan menganalisis temuan data. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung dalam menggali informasi. Secara deduktif, penulis menggunakan teori Peter Schroder (2010) sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan faktor kemenangan Wakil Bupati Melawan Bupati dalam Pilkada 2015. Hasil penelitian menunjukkan Wakil Bupati Bungo memiliki sejumlah kelebihan dalam faktor internal yang mampu dimanfaatkan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 untuk menarik simpatik para pemilih. Adanya kelebihan dari kekuatan a). Profil pasangan calon yang berdasarkan Basis wilayah dan identitas suku, b). Individu yang religius, 3). Program yang menarik, 4). Kinerja teruji, 5). Kompetensi berdasarkan pendidikan, serta 5). Sumber daya kekuatan tim sukses yang mengakar sampai ke Desa-desa membuat Wakil Bupati meraih Kemenangan dalam Pilkada. Kemudian beberapa strategi yang digunakan berdasarkan analisis: 1. Pemilihan tim sukses, langkah menentukan pemilihan tim sukses di antaranya, yaitua).Pendekatan sebelum pilkada,b). Memperluas pergaulan, c). Karakter loyal, d). Pembentukan tim sampai ke pelosok daerah, e). Komunikasi terhadap tim sukses, 2. Kemampuan pengolahan logistik dari Calon Kandidat untuk dapat menggunakan sumber daya Finansial secara tepat, 3. Pemilihan profil kandidat dan kewilayahan, penyebaran suara yang tidak terfokus pada satu titik saja, serta 4.Perumusan Program yang menarik hati masyarakat berdasarkan dari permasalahan di lapangan yang sesuai dengan persebaran penduduk terbanyak.
PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN AKUNTANSI, BUDAYA ORGANISASI, DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Rahmat Nurhidayatullah Latief; Ngadisah; Marja Sinurat
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.185 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.346

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh tingkat pengetahuan akuntansi, budaya organisasi dan motivasi berprestasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis (1) Pengaruh tingkat pengetahuan akuntansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan; (2) Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan; (3) Pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan; (4) Pengaruh tingkat pengetahuan akuntansi, budaya organisasi, dan motivasi berprestasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, instrumen penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier dan analisis regresi ganda. Simpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah berikut. Pertama, tingkat pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan (r = 0,745) dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan [Sig. (1-tailed) = 0,000]. Kedua, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan (r = 0,449) dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan [Sig. (1-tailed) = 0,000]. Ketiga, motivasi berprestasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan (r = 0,437) dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan [Sig. (1-tailed) = 0,000]. Keempat, tingkat pengetahuan akuntansi, budaya organisasi dan motivasi berprestasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan (R = 0,748) dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan (Sig. = 0,000).
EFEKTIVITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI MALUKU Carmilla Tuharea; Tjahya Supriatna; Dadang Suwanda
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.408 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.347

Abstract

Latar belakang Penelitian ini adalah dalam upaya meningkatkan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Maluku memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur kebijakan tentang perlindungan perempuan dan korban kekerasan. Namun pada kenyataannya di lapangan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui efektivitas Dinas dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, faktor penghambat dan model yang digunakan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis serta menggambarkan permasalahan yang terjadi berdasarkan fakta ada di lapangan untuk dapat ditarik suatu simpulan yang pada akhirnya akan menghasilkan alternatif sebagai saran yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam menjalankan tugasnya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami beberapa kendala, yaitu di mana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum efektif. Terdapat beberapa permasalahan yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku agar ke depan pelaksanaan penanganan kekerasan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT Muhammad Fandy Asyik; I Nyoman Sumaryadi; Deti Mulyati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.966 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i1.369

Abstract

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) merupakan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terkoneksi secara online dan terintegrasi untuk digunakan oleh instansi pusat maupun pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian secara transparan dan objektif. BKPSDM Kabupaten Fakfak telah menerapkan sistem ini untuk mempercepat proses pelayanan kepegawaian sesuai dengan Perka BKN No. 20 Tahun 2008 meliputi pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun dan peremajaan data. Penelitian ini bersifat kualitatif Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara semi struktur dengan menggunakan pedoman wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan cara Purposif sampling yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan bahwa informan mengetahui hal yang akan diteliti dan Teknik analisis data yang digunakan 1). Reduksi Data (Data Data reduksi), 2). Penyajian Data (Data Displai) dan 3). Conclusion Drawing/Verivication (Pengambilan Keputusan/Verifikasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan SAPK di Pemerintah Kabupaten Fakfak telah berjalan tetapi belum optimal. Untuk pelayanan Pengadaan, Penetapan NIP dan Pelayanan pensiun sudah terimplementasi dengan baik, akan tetapi kenaikan pangkat belum memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan. PNS yang naik pangkat menerima SK Kenpat-nya melebihi batas waktu periode Kenpat. Begitupun peremajaan data, masih terdapat PNS yang data SAPK, data DUK kepegawaiannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga memperlambat proses pelayanannya. Faktor penghambat dalam implementasi SAPK meliputi: belum tersedianya sumber daya dan personel yang memiliki keahlian sebagai analisis kepegawaian untuk memvalidasi data, dan jaringan internet yang mengalami gangguan. Sedangkan Faktor pendukung meliputi Faktor Komunikasi: adanya kebijakan secara tertulis dan adanya kejelasan dalam penyampaian pesan. Faktor sumber daya: tersedianya sumber daya staf, kemampuan staf sebagai sebagai operator Komputer, dan semua bersikap menerima kebijakan SAPK. Serta Upaya dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan SAPK meliputi: Sosialisasi berupa Rapat. Mengikutsertakan staf Diklat analis kepegawaian dan semua personel yang mengoperasikan SAPK.
KAJIAN KELAYAKAN DESTINASI WISATA UNTUK MEWUJUDKAN PARIWISATA KELAS DUNIA (Studi pada Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat) Budi Margono; Riswati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.238 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i1.370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana destinasi wisata pada Kecamatan Sidamulih dapat memberikan kontribusi terwujudnya Kabupaten Pangandaran menjadi kunjungan wisata berkelas dunia, Kabupaten Pangandaran memiliki visi dan misi, untuk menjadikan destinasi wisata berkelas dunia. Kabupaten Pangandaran, merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat indah, dan memiliki berbagai destinasi wisata yang sangat specifik, meliputi destinasi wisata pantai, destinasi wisata alam dan destinasi wisata kuliner, serta destinasi wisata budaya dan religius, semua ini ditopang oleh budaya masyarakat di Kabupaten Pangandaran yang memiliki budaya santundan bersahabat, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, di mana simpulan dari hasil penelitian ini adalah, saat ini pengelolaan destinasi wisata di beberapa kecamatan, yang berada di Kabupaten Pangandaran, khususnya Kecamatan Sidamulih, sedang melakukan berbenah diri, untuk menjadikan destinasi wisata di Kecamatan Sidamulih, menjadi destinasi yang patut dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara dan wisatawan dalam negeri. Produk-produk lokal di Kecamatan Sidamulih sangat mendukung dan masyarakat setempat sangat humanis dan bersahabat jika dikunjungi, membuat para wisatawan betah untuk berlama-lama menikmati berbagai destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sidamulih.
KONFLIK ASET DAERAH ANTARPEMERINTAH DAERAH PASCA-PEMEKARAN: STUDI KASUS KONFLIK KEPEMILIKAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAIPENUH PROVINSI JAMBI Indra Hermawan; Tjahya Supriatna; Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.262 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i1.371

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh, faktor-faktor penyebab konflik serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk memberikan solusi penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh. Penelitian menggunakan teori oleh Winardi terkait pemecahan konflik secara pemecahan problem integratif dan menggunakan teori menurut Boedi Wijarjo dan untuk melihat faktor-faktor penyebab konflik serta melakukan analisis SWOT dan Litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh dengan menggunakan konsensus dan konfrontasi belum berjalan secara optimal serta penggunaan tujuan-tujuan superordinat belum pernah dilaksanakan. Faktor-faktor penyebab konflik yang memengaruhi terdiri dari faktor struktural, faktor kepentingan, faktor nilai, faktor hubungan antarmanusia, dan konflik data yang kemudian ditentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk memberikan solusi penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh berdasarkan analisis SWOT dan Litmus test didapatkan isu sangat strategis antara lain: melaksanakan mediasi lanjutan penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antarkedua pemerintah daerah; memberikan solusi ganti rugi aset bangunan kepada pemerintah kabupaten Kerinci; pemberian pertimbangan penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antarkedua pemerintah daerah harus tuntas dan tidak memihak salah satu pemerintah daerah; memberikan solusi kerja sama terhadap aset daerah yang produktifkepada kedua pemerintah daerah.
PEMBERDAYAAN REMAJA PUTRUS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN DI BIDANG OTOMOTIF DI PANTI SOSIAL HITI-HITI HALA-HALA PROVINSI MALUKU Alifia Pinning; Sampara Lukman; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.572 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i1.372

Abstract

Pemberdayaan remaja putus sekolah di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala. Melalui pendidikan setiap individu yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan remaja putus sekolah di Provinsi Maluku ditangani langsung oleh dinas sosial Provinsi Maluku melalui Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala dengan kegiatan pelatihan kepada remaja putus sekolah sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan di bidang otomotif. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan remaja di Indonesia mengalami putus sekolah, namun dapat dipastikan faktor utama penyebab terjadinya remaja putus sekolah adalah faktor Ekonomi keluarga. Teori 5P (Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan) dari Suharto (2014: 67-68) digunakan sebagai alat penganalisis hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengambilan data penelitian melalui wawancara dan observasi, serta tinjauan dari beberapa dokumen dan literatur dan dilanjutkan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan remaja putus sekolah dalam meningkatkan keterampilan di bidang otomotif di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala Provinsi Maluku telah terlaksana cukup optimal. Hal ini tampak pada aspek: (1) Pemungkinan, memberdayakan remaja putus sekolah dengan baik melalui program-program yang telah disediakan; (2) Penguatan, kegiatan yang dilakukan Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala sangat berguna untuk remaja putus sekolah dan masyarakat di sekitarnya; (3) Perlindungan, berupaya untuk melindungi remaja putus sekolah dari kejahatan-kejahatan yang dapat mereka lakukan dengan cara pendekatan kemudian mengenalkan kegiatan yang ada di Panti Sosial; (4) Penyokongan, menyosialisasikan mengenai pelatihan yang mereka jalani dengan tujuan remaja putus sekolah lainnya dapat mengikuti pelatihan; (5) Pemeliharaan, melaksanakan monitoring ke setiap kabupaten/kota untuk melihat sejauh mana perkembangan remaja putus sekolah di bidang otomotif.
PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT (Studi pada Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa ... Lu’luatu Zakiyah; Khasan Effendy; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.954 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i1.373

Abstract

Retribusi IMB akan mencapai target dengan baik apabila pengelolaannya dijalankan dengan baik pula. Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kecamatan Jatinangor ditetapkan sebagai 42 Visioner Vol. 13 \ No. 1\ April 2021: 41–58 Kawasan Strategis Provinsi seharusnya dapat menunjukkan peningkatan dalam Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, namun hal ini tidak sejalan dengan fakta yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang telah dilaksanakan, mengetahui dan menganalisis kendalakendala yang ditemui dalam pelaksanaannya serta mengetahui dan menganalisis strategi atau konsep ideal yang tepat dalam pengelolaan Retribusi IMB. Teori yang digunakan adalah teori pengelolaan yang dikemukakan oleh Hasibuan (2008) yaitu fungsi manajemen: (1) Planning (Perencanaan), (2) Organizing (pengorganisasian), (3) Commanding (Pengarahan), (4) Coordinating (Pengoordinasian), (5) Controlling (Pengawasan). Penelitian ini juga menggunakan Metode kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi DPMPTSP dalam pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum optimal, karena ditemukannya ketidaksiapan masyarakat akan penerapan sistem pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan secara online. Selain itu pun sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sangatlah minim yang menyebabkan mengapa target realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam tiga tahun ke belakang selalu menurun. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa strategi dalam Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu: Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan serta Meningkatkan Pengawasan. Memanfaatkanmedia informasi yang baik untuk meningkatkan jumlah wajib IMB. Memanfaatkan wilayah, karena sebagai Kawasan Strategis Pendidikan dalam meningkatkan pembangunan daerah. Serta meningkatkan sosialisasi agar masyarakat patuh dan wajib IMB.
EFEKTIVITAS PROGRAM BANGKIT BERDAYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI Theresia Yulia Agustin; Muchlis Hamdi; Andi Masrich
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.29 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i1.374

Abstract

Efektivitas Program Bangkit Berdaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Provinsi Jambi. Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan yang timbul mengenai Efektivitas Program Bangkit Berdaya. Dari hasil wawancara dan observasi awal, penulis menemukan masalah Kurangnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Kotabaru dalam pembangunan sarana prasarana di lingkungan kelurahan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Program Bangkit Berdaya, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi dalam penerapan Program Bangkit Berdaya di kecamatan Kotabaru, menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson, Donnely dan Ivancevich Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh adalah melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi wawancara. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas Program Bangkit Berdaya menunjukkan hasil yang baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Faktor penghambat antara lain Faktor faktor yang memengaruhi efektivitas Program Bangkit Berdaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Kotabaru adalah adanya warga yang kurang peduli dengan kondisi lingkungan, ada masyarakat yang tidak ingin tanah miliknya menjadi berkurang dalam pelaksanaan program pemerintah dan ada 7 isu strategis yang dapat digunakan dalam penerapan Program Bangkit Berdaya di Kota Jambi.

Filter by Year

2020 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue