Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

jv
Website

Published by Alqaprint Jatinangor

ISSN : 08537984 EISSN : 28071247 DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1

Core Subject : Education,

Other

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 251 Documents

4 5 6 7 8

PERAN CAMAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL MELALUI KEARIFAN LOKAL DI KECAMATAN LAHEWA KABUPATEN NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA 1. Darlius Harefa, 2. Hyronimus Rowa, 3. Muh. Ilham
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini berjudul Peran Camat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal Di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan yang timbul mengenai Peran Camat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Berdasarkan Kearifan Lokal. Dari hasil wawancara dan observasi awal, penulis menemukan masalah terjadi konflik antara salah satu kelompok pemuda dengan kelompok masyarakat di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Kearifan lokal telah digunakan oleh Camat Lahewa dalam penyelesaian konflik sosial di Kecamatan Lahewa kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara. Kearifan lokal yang sering digunakan oleh camat Lahewa dalam penyelesaian konflik sosial antara lain: Negosiasi telah dilakukan musyawarah bersama untuk mendapatkan solusi penyelesaian konflik sosial namun musyawarah tersebut tidak menghasilkan solusi hanya sebatas saran saja agar dalam penyelesaian konflik sosial harus melalui hukum adat masyarakat Lahewa (fabanuasa) yaitu kebersamaan kelompok yang berarti bahwa kepentingan yang harus diutamakan adalah kepentingan komunitas di mana individu menjadi anggotanya, kepentingan “Banua” (komunitas) lebih diutamakan, diperjuangkan dan bila perlu dipaksakan tanpa menghindari kepentingan lain. Mediasi telah dilakukan pihak Kecamatan Lahewa yang telah memainkan perannya sebagai fasilitator yang hanya mengontrol proses mediasi dengan memberikan masukan solusi sebagai bahan alternatif. Mediasi dijadikan Forum musyawarah (Fondrako) merupakan, penetapan, dan pengesahan adat dan hukum dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat. Bagi yang mematuhi Fondrako akan mendapat berkat dan yang melanggar akan mendapat kutukan dan sanksi. Arbitrasi tidak dilakukan karena masyarakat yang berkonflik menginginkan penyelesaian konflik melalui musyawarah bersama. Saran kepada Camat Lahewa dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa sebaiknya perlu menempuh jalur arbitrasi yang mungkin dapat mempercepat proses penyelesaian konflik, memberikan kewenangan di tingkat kelurahan untuk mengambil sebuah keputusan yang bersifat sementara sebelum masalah diambil alih pihak kecamatan Lahewa. Perlunya peningkatan komunikasi agar tidak adanya kesalahpahaman, dengan melakukan koordinasi antara kesbangpol kapolsek dan tokoh masyarakat untuk mencari dan menetapkan solusi yang tepat sebelum melakukan mediasi.

ANALISIS PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA ORANG ASLI PAPUA DALAM PROMOSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT 1. Judhistira Judha Makuker, 2. Khasan Effendy, 3. Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Didominasi orang asli Papua dalam jabatan birokrasi sering dikaitkan faktor otonomi khusus lebih diutamakan dalam penempatan pegawai dengan mengabaikan peraturan perundangan kepegawaian yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana promosi jabatan pimpinan tinggi pratama yang selama ini dilakukan, faktor-faktor pendukung dan penghambat aparatur sipil negara orang asli Papua untuk ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat penempatan aparatur sipil negara orang asli Papua dalam jabatan pimpinan tinggi. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara (sampel bertujuan), penelaah dokumen serta observasi di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah merit system (Jiwo Wunggu, 2003: 24).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Merit System belum diterapkan di lingkungan pemerintah kota Sorong, promosi jabatan selama ini dilakukan baik untuk aparatur sipil negara orang asli Papua maupun bukan orang asli Papua masih secara tertutup dan belum sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku dalam mengelola aparatur sipil negara. Adanya dukungan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk menyiapkan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Penerapan Sistem Merit berbasis otonomi khusus disarankan untuk mengelola aparatur sipil negara di tanah Papua untuk menghasilkan aparatur sipil negara orang asli Papua yang berkualitas.

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KEPALA DISTRIK TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR DISTRIK SARMI KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA 1. Arvianto Nugraha Pratama Runtuk, 2. Ika Sartika, 3. Marja Sinurat
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Berbagai keluhan dan masalah yang timbul atas pelayanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di kantor Distrik Sarmi, Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Distrik Sarmi belum dapat merespons kebutuhan masyarakat secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan analisis regresi dan korelasional. Populasi 16.367, Sampel yang terdiri dari 89 responden yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan korelasi antara Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja Aparatur Sipil Negara diperoleh R Square = 0,694 yaitu sebesar 49,1% dan sisanya sebesar 50,9% kontribusi oleh variabel yang lain Persamaan regresinya yaitu Ŷ = 25,301 + 0,972X1= 0.972, korelasi antara Motivasi Kepala Distrik terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara diperoleh R Square = 0,682 yaitu sebesar 48,5% dan sisanya sebesar 51,5% kontribusi oleh variabel yang lain Persamaan regresinya yaitu Ŷ = 28,532 + 0,546X2 = 0.546, korelasi antara Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kepala Distrik secara bersama-sama terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara diperoleh R Square = 0,691 yaitu sebesar 53,6% dan sisanya sebesar 46,4% kontribusi oleh variabel yang lain Persamaan regresinya sebesar Ŷ = 18,582+ 0, 435X1 + 0, 461X2 = 0.461. Disarankan Gaya kepemimpinan dipraktikkan di dalam organisasi menjadi penentu meningkatkan pola pekerjaan yang produktif untuk pegawai; semangat kerja pegawai ditunjukkan seorang Kepala Distrik menjadi pengayoman dan mampu memberikan contoh yang baik di dalam organisasi untuk dijadikan sebagai acuan oleh pegawai dalam menjalankan pekerjaannya; Tetap dipertahankan jikalau perlu lebih ditingkatkan lagi terus dan ciptakan terobosan baru dengan baik sehingga dapat memuaskan masyarakat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI KOTAMARA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1. Tegar Imam Anwar, 2. Khasan Effendy, 3. Slamet Djunaedi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan laut disebutkan bahwa pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir seharusnya mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Namun, ternyata banyak masyarakat yang mendiami wilayah pesisir khususnya nelayan tradisional masih memiliki tingkat kesejahteraan rendah. Mempertimbangkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Baubau menerbitkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang. Maka, berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Baubau mengeluarkan kebijakan Reklamasi Pantai dengan tujuan penataan wilayah pemukiman sepanjang pesisir pantai kotamara dengan memperhitungkan aspek-aspek nilai ekonomi. Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi, gambaran, pengamatan dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian melalui kajian tentang bagaimana Implementasi kebijakan reklamasi pantai Kotamara dalam Peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dengan mengacu teori yang dikemukakan oleh Edward III tentang implementasi kebijakan, yakni antara lain: Komunikasi, dilakukan dengan cara melakukan musyawarah dan sosialisasi tentang kebijakan yang akan dilaksanakan. Sumber daya, berupa staf/personel, informasi, wewenang, serta fasilitas sudah cukup memadai dalam mendukung kebijakan reklamasi pantai. Disposisi, sikap implementator yang sudah cukup baik dalam melaksanakan kewajibannya meskipun belum maksimal. Struktur Birokrasi, dalam rangka menyukseskan implementasi kebijakan reklamasi pantai para aparatur membangun koordinasi yang baik.

EVALUASI PELAKSANAAN DANA DESA DI KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH 1. Dedi Suwardi, 2. Tjahya Supriatna, 3. Bayi Priyono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Alokasi Dana Desa dilaksanakan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diberikan secara langsung kepada desa sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa dan memperjelas fungsi dan kewenangan desa untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman dan adat istiadat desa itu sendiri dengan memprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan Dana Desa tersebut. Penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan Dana Desa serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Dana Desa serta mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Dana Desa. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa belum mampu dikelola secara merata dan maksimal oleh pemerintah desa yang disebabkan kurangnya SDM aparatur desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa lebih difokuskan kepada pembangunan fisik tanpa diimbangi dengan pemberdayaan sumber daya manusia . Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Dana Desa serta upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah seperti peningkatan sumber daya masyarakat dan aparatur desa melalui bimbingan teknis, pelatihan-pelatihan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Dana Desa.

PARTISIPASI ETNIS TIONGHOA DALAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1. Gondo Widodo, 2. Tjahya Supriatna, 3. Muh. Ilham, 4. Fernandes Simangunsong
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis partisipasi etnis Tionghoa serta mengkaji dan menganalisis sikap masyarakat etnis Melayu pada partisipasi yang dilakukan oleh kalangan etnis Tionghoa dalam penguatan pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dan eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, triangulasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi etnis Tionghoa dalam pemerintahan masih kurang maksimal. Dari beberapa aspek partisipasi yang diteliti etnis Tionghoa di Kabupaten Bangka menunjukkan partisipasi yang positif dalam bentuk partisipasi keahlian, uang dan barang serta menunjukkan partisipasi yang negatif dalam bentuk partisipasi pemikiran dan tenaga. Terdapat beberapa hal yang memotivasi etnis Tionghoa dalam ikut berkontribusi dalam pemerintahan, yaitu dilihat dalam kebutuhan fisiologis, keamanan kerja, penghargaan dan aktualisasi diri. Selain itu etnis Tionghoa cukup baik dalam penerimaan tanggung jawab dalam partisipasi, hal tersebut dilihat dari beberapa indikator, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan aturan, walaupun ada beberapa tugas/ pekerjaan tersebut bukan merupakan karya/upaya sendiri. Sementara itu, sikap masyarakat Melayu pada etnis Tionghoa setelah dianalisis responsnya secara verbal dengan memperhatikan kategori kognitif, afektif maupun konatif dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat etnis Melayu menunjukkan penerimaan terhadap masyarakat etnis Tionghoa yang berpartisipasi dalam pemerintahan hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor terutama faktor budaya dan asal-usul dari masyarakat Kabupaten Bangka itu sendiri.

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Achmad Nur Sutikno
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pemerintahan Kabupaten Sumedang dalam peningkatan pelayanan publik salah satunya, yaitu mengembangkan sumber daya aparatur sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi, terutama dalam proses penyelenggaraan layanan sipil, namun saat ini belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan organisasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan, bagaimana mengembangkan sumber daya aparatur dalam meningkatkan kualitas layanan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana mengembangkan sumber daya aparatur dalam peningkatan pelayanan publik agar berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada publik, dan faktor-faktor yang memengaruhinya, dengan menggunakan pendapat Koswara, yaitu aspek tingkat pendidikan, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara strategi yang digunakan dalam mengembangkan sumber daya aparatur guna meningkatkan kualitas layanan sipil, menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur dalam peningkatan pelayanan publik yang berkualitas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang belum mencapai hasil sesuai harapan yang optimal bagi organisasi. Berbagai kendala ditemui disebabkan karena kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh aparat dalam menyelenggarakan layanan sipil. Di samping itu masih terdapat distribusi pekerjaan yang kurang merata kepada setiap aparat yang berdampak pada kurangnya disiplin, yang terlihat dari aparat yang masuk kantor tidak tepat waktu, sehingga berdampak pada pelayanan sipil yang diselenggarakan yang belum tercapai secara optimal.

EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TEBINGTINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA 1. Syahputra Umar Lubis, 2. Tjahya Supriatna, 3. Ondo Riyani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah kurang berjalan efektif hal ini karena tidak adanya kerja sama yang terjalin antara Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebingtinggi dengan para stakeholders sehingga dalam proses pengelolaan sampah tidak cepat secara tepat, efektif, dan efisien mulai dari tujuan, strategi, kebijaksanaan, perencanaan, program, sarana dan prasarana, pengawasan dan pengendalian. Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebingtinggi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang menghambat adalah tidak melakukan evaluasi terhadap sejauh mana pelaksanaan pengelolaan sampah. Secara garis besar, Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebingtinggi kurang berperan aktif dalam menanggapi permasalahanpermasalahan yang terjadi pada saat proses pengelolaan sampah, jumlah pekerja yang sedikit di bidang kebersihan khususnya yang bertugas mengangkut dan mengumpulkan sampah tidak seimbang dengan pekerjaan sehingga dalam pengelolaan sampah menjadi tidak efektif. Diharapkan kepada masyarakat Kota Tebingtinggi untuk mau berpartisipasi semaksimal mungkin untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan penghijauan dimulai dari tempat tinggal sendiri, dan mendukung kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Bentuk partisipasi masyarakat dalam meraih piala Adipura di Kota Tebingtinggi dapat dilihat dari kemauan masyarakat dalam membayar retribusi sampah, melakukan kegiatan gotong royong di sekitar tempat tinggalnya, ikut dalam kegiatan penghijauan. Masyarakat harus terlibat dalam mengikuti sosialisasi dan pemahaman konsep 3R (reduce, reuse, recycle) atau mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah yang masih bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota khususnya Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebingtinggi. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas organisasi dinas kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kota Tebingtinggi. Penelitian ini lebih diarahkan pada penelitian kualitatif khususnya untuk menjawab rumusan masalah. Sumber penelitian menggunakan data primer dan data sekunder berupa data atau informasi yang didapatkan melalui kata-kata dan tindakan informan yang diambil melalui pengamatan dan wawancara. Sampel bagi metode kualitatif sifatnya purposive artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEHJAYA PROVINSI ACEH 1. Dading Kalbuadi, 2. Khasan Effendi, 3. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Buruknya pelayanan publik di Indonesia pada masa lalu membuat masyarakat saat ini menuntut adanya perbaikan dalam hal kualitas pelayanan dari aparat pemerintah ketika melakukan pelayanan publik. Salah satu cara memperbaiki pelayanan publik yang ada saat ini adalah dengan melakukan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Kecamatan Teunom merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Acehjaya yang menggunakan program Paten dalam hal pelayanan publiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Paten di Kecamatan Teunom Kabupaten Acehjaya Provinsi Aceh, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Teunom Kabupaten Acehjaya Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan teori Richard E. Matland (1995: 145-174) terkait implementasi kebijakan serta melakukan analisis SWOT dan litmus test. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Teunom Kabupaten Acehjaya Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Teunom Kabupaten Acehjaya Provinsi Aceh oleh Sekretariat Kecamatan Teunom belum berjalan optimal. Adanya program Paten ini menunjukkan keinginan pemerintah daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, namun ketersediaan sumber daya finansial, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang kompeten belum sepenuhnya dimiliki dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian ditentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan berdasarkan analisis SWOT dan litmus test didapatkan isu sangat strategis antara lain: meningkatkan komitmen Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, serta melaksanakan program jemput bola untuk mengatasi permasalahan jauhnya letak pusat pemerintahan Kecamatan Teunom dari beberapa desa.

ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. Yerry Otte Nakamnanu, 2. David Pandie, 3. Laurensius Sayrani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang analisis pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat, untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada Camat, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat, untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang tepat dalam mengoptimalkan pelaksanaan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Teori yang digunakan adalah empat faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, serta Struktur Birokrasi. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelimpahan wewenang belum efektif karena peraturan yang digunakan masih berdasarkan rujukan regulasi yang lama, dukungan sumber daya yang kurang, serta tumpang tindihnya kewenangan. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis memberikan penjelasan mengenai strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat adalah dengan menyusun dan menetapkan keputusan bupati yang baru mengenai pendelegasian kewenangan bupati kepada camat serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel kecamatan guna meningkatkan sumber daya manusia di kecamatan.

Page 6 of 26 | Total Record : 251

4 5 6 7 8

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadang Adnan Dahlan

Contact Email alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone +6281312247263

Journal Mail Official alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA