cover
Contact Name
Dadang Adnan Dahlan
Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com
Phone
+6281312247263
Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Published by Alqaprint Jatinangor
ISSN : 08537984     EISSN : 28071247     DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1
Core Subject : Education,
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 251 Documents
IMPLEMENTASI PROGRAM TAMAN EDEN DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SULAMU KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. Fammy Veronica Dadi M. Tani, 2. Hyronimus Rowa, 3. Dedeh Maryani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.558 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i`5.246

Abstract

Dalam rangka meningkatkan produksi sektor pertanian, diperlukan pengelolaan lahan pertanian masyarakat secara arif dan bijaksana melalui sistem perencanaan yang komprehensif. Pemerintah Kabupaten Kupang mencanangkan Gerakan Tanam Paksa dan Paksa Tanam (GTP2T). Masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah rendahnya realisasi sebagian besar target Program Taman Eden, dilihat dari data target dan realisasi Program Taman Eden. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan proses implementasi Program Taman Eden dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sulamu dan mengetahui strategi dalam mencapai keberhasilan Program Taman Eden. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif, Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi sedangkan teknik analisis menggunakan SWOT dan Litmus Test guna memberikan prioritas pelaksanaan dari alternatif strategi yang dihasilkan. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Program Taman Eden belum optimal dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sulamu, hal ini tampak dari banyaknya masyarakat petani yang belum berpartisipasi dalam Program Taman Eden karena kurangnya informasi yang didapat mengenai program ini. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan Implementasi Program Taman Eden ini adalah pemerintah perlu jemput bola, agar informasi yang ingin diberikan akan tepat sasaran dan lebih bermanfaat, serta menjadikan Taman Eden sebagai sumber perekonomian utama yang memiliki produk unggul yang mampu bersaing di pasaran maupun BUMDes.
PENGEMBANGAN PARIWISATA BAWAH LAUT DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA Ari Akbar Tanlain; Murtir Jeddawi; Slamet Djunaedi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.688 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i`5.247

Abstract

Program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Provinsi Maluku Utara adalah salah satu surga bagi divers. Salah satunya adalah Kota Ternate, yang tidak hanya indah alamnya tetapi juga indah pemandangan bawah lautnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengembangan pariwisata bawah laut, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, dan strategi yang dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata bawah laut di Kota Ternate. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomologis. Sumber data yang diperlukan berupa sumber data primer dan sekunder, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan. Informan ditentukan melalui purposive sampling sebanyak 14 orang. Instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara mengacu pada konsep atau teori tentang pengembangan wisata (tourism development) menurut Mc Intyre, (1993: 10). Teknik analisis data menggunakan metode Milss Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan wisata bawah laut di Kota Ternate belum berjalan secara optimal, Hal ini terlihat dari masih adanya dua dimensi pengembangan wisata bawah laut yang belum berjalan dengan baik, yaitu Tourist Attraction dan fasilitas dan pelayanan wisatawan. Faktor-faktor pendukung pengembangan pariwisata bawah laut di Kota Ternate di antaranya adalah 1). Keindahan panorama bawah laut, 2). Kemudahan akses dan infrastruktur wisata, 3). Dukungan masyarakat. 4). Kebijakan pemerintah dan 5). Dukungan pengusaha. Faktor-faktor penghambat pengembangan wisata bawah laut di Kota Ternate di antaranya adalah keterbatasan anggaran dan mahalnya biaya diving. Strategi yang dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata bawah laut di Kota Ternate melalui tiga strategi, yaitu: strategi kebijakan, strategi fasilitas dan aktivitas wisata dan strategi pemasaran, di mana untuk strategi pemasaran dilakukan melalui strategi produk, strategi harga dan strategi promosi.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KOTAKU DI DESA SAYANG KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT 1. Syifa Rohimah, 2. Muh. Ilham, 3. Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.094 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i`5.248

Abstract

Fokus dari penelitian ini adalah mengetahui persentase partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Penelitian menggunakan teori oleh Cohen dan Uphoff terkait tahapan partisipasi masyarakat serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan penelitian kombinasi (Mixed Methods) model Sequential Explanatory. Dalam pengumpulan data, Peneliti menggunakan melakukan observasi, kuesioner, wawancara, dan mengumpulkan dokumen tentang partisipasi masyarakat dalam Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Partisipasi masyarakat dalam Progam Kotaku di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tergolong tinggi, ini dibuktikan dari persentase tahap perencanaan sebesar 5,02%, partisipasi masyarakat tahap pelaksanaan sebesar 4,8% artinya tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan tergolong sedang. Dari hasil perhitungan tahap pemanfaatan hasil didapatkan persentase sebesar 4,6% artinya tingkat partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil tergolong sedang. Dari hasil pengukuran tahap evaluasi didapatkan persentase sebesar 4,3% artinya tingkat partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil tergolong sedang. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor internal dan eksternal yang kemudian ditentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat berdasarkan analisis SWOT dan litmus test didapatkan isu strategis antara lain: Meningkatkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku), Menjalin hubungan kerja sama dalam mengawasi jalannya kegiatan Progam Kotaku dan juga saling memberikan dukungan serta semangat terhadap satu dengan yang lain dalam setiap kegiatan Progam Kotaku antara pemerintah desa dengan masyarakat, Memberikan sosialisasi dan bimbingan bagi masyarakat desa mengenai pentingnya Progam Kotaku, Memaksimalkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait Progam Kotaku, Mengoptimalkan pelatihan terkait Progam Kotaku, Melaksanakan forum komunikasi dan koordinasi antara. Masyarakat, pemerintah desa dan penanggung jawab Progam Kotaku, Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Desa Sayang dalam Progam Kotaku.
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA BIRO DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA BIRO KERJA SAMA DAN KOMUNIKASI PUBLIK SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1. Saddam Nuari, 2. Murtir Jeddawi, 3. Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.725 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i`5.249

Abstract

Penelitian ini berjudul Gaya Kepemimpinan Kepala Biro dalam peningkatan Kinerja Pegawai Pada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tujuan Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap terhadap kondisi kinerja pegawai pada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, serta faktor apa saja yang memengaruhi kinerja pegawai pada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik. Penulis melihat masalah yang terjadi mengenai kinerja para pegawai, yaitu rendahnya kinerja serta tingkat kedisiplinan para pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara pada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik Sekretariat Darah Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi kinerja pegawai pada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya serta apa saja upaya yang harus dilakukan oleh pimpinan untuk mengatasi faktor penghambat serta meningkatkan kinerja para pegawai pada Biro Kerjasma dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan teori Henry Mintzberg. Berdasarkan hasil penelitian bahwa gaya kepemimpinan kepala biro Kinerja para pegawai pada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik dapat dikatakan sudah sangat baik baik namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari tingkat kinerja yang kurang maksimal serta tingkat kedisiplinan pegawai yang masih bisa dikatakan rendah, banyak faktor yang memengaruhi hal tersebut salah satunya faktor minimnya anggaran serta motivasi yang kurang dari para pegawai sehingga berpengaruh pada kondisi kinerja pegawai. Saran kepada kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik mengenai kondisi yang terjadi adalah lebih menekankan motivasi kepada pegawai melakukan penambahan anggaran untuk mengatasi kondisi-kondisi penghambat kinerja yang terjadi akibat minimnya anggaran demi terciptanya kinerja pegawai yang lebih efektif dan efisien.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN MENUJU GOOD GOVERNANCE Dedhy Guntoro
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1140.372 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i`5.250

Abstract

Tulisan ini berupaya menganalisis implementasi kebijakan anggaran daerah dalam konteks tata pemerintahan yang baik. Penganggaran adalah perencanaan yang menggambarkan jumlah asupan keuangan dan output keuangan, dan biaya juga. Melalui pendekatan dinamis, oleh karena itu penganggaran adalah rencana keuangan yang menafsirkan penggunaan sumber daya untuk memenuhi aspirasi masyarakat menjadi masa depan yang lebih baik, atau perencanaan keuangan pemerintah daerah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang secara dinamis terus berkembang dan tercermin dalam kegiatan, untuk memaksa masyarakat dalam mengaktualisasikan diri mereka sebagai warga. Dalam mengimplementasikan penyusunan anggaran daerah menuju tata pemerintahan yang baik yang melibatkan tiga domain (pemerintah, komunitas swasta, dan masyarakat) masing-masing memainkan peran sebagai fungsi sebelum anggaran. Dalam kesempatan ini, peneliti hanya melihat dari tiga fungsi penganggaran utama (stabilitas, distribusi, dan alokasi). Dalam penganggaran daerah perlu disinkronkan dengan kebijakan dan asumsi makro pemerintah pusat yang harus disesuaikan dengan kondisi daerah mana. Penganggaran harus dapat memotivasi ketiga domain untuk melakukan kemitraan dalam upaya memperkenalkan perubahan ekonomi regional agar efektif dalam menciptakan peluang kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, dan untuk beberapa hal mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat diwujudkan hanya dengan penganggaran berorientasi masyarakat sebagai fungsi utama penganggaran.
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BAHARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA 1. Khaerul Arifin Husein, 2. Murtir Jeddawi, 3. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.241 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i`5.251

Abstract

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengembangan wisata bahari berbasis kearifan lokal di Kota Ternate, adapun permasalah yang terjadi di dinas pariwisata Kota Ternate yaitu belum maksimalnya sumber daya manusia yang bekerja di dinas pariwisata. Dalam penelitian ini, Desain yan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui teori kearifan lokal dari ardhana yang dapat diterapkan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara,dokumentasi dan observasi. Hasil Peneliti menunjukan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dengan pemetaan kekuatan yan dimanfaatkan untuk meraih peluang, memanfaatkan peluang untuk meminimalisir kelemahan mengunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, dan meminimalisir kelemahan kelemahan untuk menghindari ancaman, Adapun yang berpengaruh dalam pengembangan wisata bahari berbasis kearifan lokal ialah faktor pendukung dan faktor penghambat di mana faktor penghambat dapat diatasi dengan upaya yang mengatasi faktor penghambat dan berdasarkan pemetaan dari faktor kekuatan,kelemahan dan juga faktor peluang dan ancaman, maka telah dirumuskan dengan teori kearifan lokal yaitu pengetahuan lokal, budaya lokal, keterampilan lokal, sumber lokal, proses sosial lokal yang di mana dalam hal ini masyarakat dapat dibudayakan agar dapat menciptkan wisata bahari dengan kearifan lokal yang dapat diketahui oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Adapun meningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dilakukan dengan cara penyelenggaraan Diklat secara rutin bagi staf di dinas pariwisata, mengevaluasi kembali program pengembangan pariwisata dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang yang masih kurang meningkatkan dan memperkuat karakteristik dan ciri khas sesuai kearifan lokal yang ada di Kota Ternate dengan mengusung filosofi Filosofi Hau Fo Matai Pasi, Moro-Moro Fo Maku Giseapabila diterapkan dapat menjadi gugus nilai peningkatan daya saing dan penguatan aspek keberlanjutan wisata bahari khususnya karena pembangunan daya tarik wisata didasarkan pada asumsi pembangunan masyarakat dan budayanya. Hal ini kemudian akan menjadi dasar mewujudkan wisata bahari berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dengan memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN BUDAYA PEMERINTAHAN DALAM OTONOMI DAERAH Murdiyana
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.285 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i`5.252

Abstract

Kebijakan publik sebagai intervensi pemerintah terhadap public, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam menjawab masalah sosial yang masuk tanpa mengundang masalah baru. Implementasi kebijakan publik harus didukung oleh empat pilar utama yaitu komunikasi tata kelola, berbagai penggunaan sumber daya, sikap infrastruktur dalam struktur birokrasi. Dengan menggunakan total aktivitas dan interaksi total, prinsipal di antara para pemangku kepentingan dalam kerangka main rasa saling percaya yang tepat akan menghasilkan kebijakan politik yang memiliki kemampuan untuk merespons masalah yang solid tanpa menghadirkan masalah baru.
KINERJA SUMBER DAYA APARATUR MELALUI PENERAPAN E-GOVERNMENT Eem Nurnawati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.618 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i`5.254

Abstract

Pemerintah telah menetapkan kebijakan e-Government melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan guna penyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik. Harapan yang muncul dari implementasi e-Government salah satunya adalah meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan. Kajian ini mengupas perihal ada tidaknya pengaruh implementasi e-Government terhadap peningkatan kinerja aparatur. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik desk research dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan kajian terhadap temuan-temuan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi e-Government berpengaruh terhadap kinerja aparatur. Pengaruh tersebut paling terasa pada dimensi kuantitas kerja dan dimensi ketepatan waktu. Di sisi lain, diketahui bahwa implementasi e-Government belum berpengaruh terhadap dimensi kualitas kerja. Temuan tersebut menandakan masih perlunya upaya-upaya pengembangan kompetensi aparatur dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan instrumen utama dalam implementasi e-Government.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT 2018 Helwani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.164 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i`5.255

Abstract

Sistem politik dan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan pasca reformasi tahun 1998. Di antara perubahan yang terjadi adalah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) secara langsung dan serentak. Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2018. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung tentu saja menuntut partisipasi politik masyarakat. Partisipasi tersebut terwujud melalui penggunaan hak pilih, yaitu kemauan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta memberikan suaranya kepada pasangan calon (Paslon) Wali Kota - Wakil Wali Kota secara benar. Kajian ini mengupas perihal partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik desk research dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan kajian yang dilakukan, diketahui bahwa angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung cukup tinggi, yaitu mencapai 78,7 persen. Angka tersebut melebihi target 75 persen yang ditetapkan KPU. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi tersebut menandakan keberhasilan Pilkada Kota Bandung sekaligus menguatkan legitimasi Paslon terpilih. Diketahui pula bahwa setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung, yaitu peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan Pilkada, kecukupan sumber daya, perilaku politik Paslon, dukungan Pemerintah Daerah, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat.
ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1. Arnasari, 2. Murtir Jeddawi, 3. Udaya Madjid
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.399 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i`5.257

Abstract

Pemerintah Kabupaten Bintan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan menjalankan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur sipil negara, dalam menjalankan sistem pemerintahan aparatur sipil negara dituntut untuk berkompeten dalam setiap bidang. Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bintan masih banyaknya pegawai yang tidak mempunyai kompetensi yang sesuai di setiap bidang, kemudian dalam menjalankan sistem pemerintahan masih kurangnya sumber daya aparatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengembangan kompetensi aparatur sipil negara pada badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) penulis menggunakan teori pengembangan kompetensi yaitu pendidikan dan pelatihan (Diklat), dan pendidikan formal. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penulis menggunakan anggaran, kewenangan, dan responsivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam menetukan informan teknik porposif sampling. Simpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi aparatur sipil negara pada Kantor BKPSDM Kabupaten Bintan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan peltihan belum berjalan secara kontinyu dan pendidikan formal masih diberikan secara selektif karena anggran yang ada tidak cukup dan ASN sumber daya aparatur masih sangat minim, faktor yang memengaruhi adalah anggaran yang sangat terbatas untuk meningkatkan pengembangan kompetensi ASN. Saran kepada pimpinan BKPSDM Kabupaten Bintan untuk menjadikan anggaran dalam pengembangan kompetensi harus menjadi prioritas utama.

Page 7 of 26 | Total Record : 251


Filter by Year

2020 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue