cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmat Dwi Putranto
Contact Email
rdp@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
IBLAM Kampus A Jl. Kramat Raya No. 25, Senen Jakarta Pusat Tel / fax : (021) 21392851
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
IBLAM Law Review
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
ISSN : 22754146     EISSN : 27753174     DOI : 10.52249
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official website of IBLAM Law Review. With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal system in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner . IBLAM Law Review is a double-blind review academic journal for Legal Studies published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBLAM School Of Law. IBLAM Law Review contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, IBLAM Law Review also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January, May, and September), and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 338 Documents
 9   10   11   12   13 
THE EFFECTIVENESS OF LAND AND BUILDING TAX (PBB) INCENTIVES IN MAKASAR CITY Dermayasair, Indirwan; Husen, La Ode; Hasyim, Satri
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.178

Abstract

This research was conducted with the objectives of (1) To find out and analyze the effectiveness of giving Land and Building Tax (PBB) incentives in Makassar City, (2) To analyze the Implementation of Land and Building Tax (PBB) Incentive Policies in Makassar City. The research method used in this study is an empirical juridical approach, which examines the legal provisions that apply in society. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. This study analyzes the effectiveness of providing land and building tax incentives with a ratio approach and the effectiveness theory. The data used are the results of interviews and data on the provision of tax incentives in 2020. Based on the results of the research conducted, the researchers concluded that the level of effectiveness in providing tax incentives is not yet effective because the results of a comparison of taxpayers who take advantage of tax incentives are still very small compared to the number of taxpayers in cities. Makassar, or only 1.65% of the total 356,130 taxpayers, only 5,881 took advantage of tax incentives. Obstacles found in this study are the ineffectiveness of communication and socialization and the existence of restrictions on social interaction, and adaptation in the organizational environment.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.07/2022 Laela, Sofa
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.181

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dalam menyelesaikan masalah dengan debitor dan mengetahui bagaimana perjanjian kredit dapat melindungi kreditor dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa peran OJK adalah sebagai pihak yang memberikan saran dan arahan untuk penyelesaian melalui LAPS. Perlindungan bagi kreditor terletak pada perjanjian kredit yang disertai dengan perikatan jaminan yang harus dibuat oleh kreditor sesuai UU yang berlaku agar kreditor dapat melakukan hak preferencenya atas jaminan yang dijadikan agunan. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian kredit, Bank sebagai Kreditor selain memperhatikan ketentuan yang ada pada POJK Nomor 6/POJK.07/2022, juga harus memasukkan klausula yang terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata serta menerapkan prinsip 5C sebagai penilaian awal calon debitor
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN LANDREFORM TERHADAP HAK GUNA USAHA YANG SUDAH HABIS MASA BERLAKUNYA Trinanda, Fery Okta
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.182

Abstract

Tujuan studi menemukan kepastian hukum tentang aturan hukum dari status bekas tanah Hak Guna Usaha (HGU) sehingga harus ada larangan okupasi oleh penduduk sekitar bekas HGU agar dapat mencegah tindak pidana. Studi ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan teknik penelitian yuridis empiris untuk mendapatkab penelitian deskriptif analitis. Hasil studi menunjukkan bahwa untuk memperkuat tindak okupasi oleh penduduk sekitar bekas HGU memang dapat masuk kategori tindak pidana karena bekas tanah HGU tidak serta merta dapat menjadi tanah negara dan masyarakat tidak boleh mengklaim sepihak bila tanah tersebut adalah milik negara jadi mereka berhak mengelola tanah tersebut didasarkan pada pasal 81 Peraturan Nomor 18 Tahun 2021, yang meliputi tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Pemerintah Indonesia dapat melaksanakan land reform sejalan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIK MEREK DALAM MENYELESAIKAN PENJUAL BARANG PALSU ATAS PERDAGANGAN MEREK TERKENAL MELALUI TikTok LIVE Santyaningtyas, Ayu; Atikah , Warah; Kerin Setyawan, Angelina Regita
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.184

Abstract

Pelanggaran merek yang dilakukan oleh penjual barang palsu tentu menimbulkan perselisihan dengan pemilik merek asli. Sebagai pemilik merek yang memiliki hak eksklusif dapat mengatasi pelanggaran merek tersebut dengan beberapa cara penyelesaian. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa pemilik merek dalam mengatasi penjual barang palsu untuk memperdagangkan merek terkenal melalui TikTok Live. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa mengenai penjual merek dagang palsu dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Tindakan penjual barang palsu yang memperdagangkan tanpa seizin pemilik merek tentu merugikan pemilik merek. Mengenai sengketa pelanggaran merek ini, upaya penyelesaian yang tepat dilakukan oleh pemilik merek terhadap penjual barang palsu adalah dengan menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu mediasi agar tidak ada pihak yang dirugikan khususnya pemilik merek agar tidak dirugikan. dipandang tidak baik di mata masyarakat terkait plagiarisme. Namun apabila melalui mediasi tidak dapat diselesaikan, pemilik merek dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga.
ANALISIS YURIDIS PENATAAN KAWASAN HUTAN GUNA EFEKTIFITAS PENETAPAN HUTAN BERDASARKAN FUNGSINYA MENURUT UNDANG-UNDANG KEHUTANAN C. Mau, Ellon B.; Kette, Soleman
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.185

Abstract

The aim of this research is three things, namely: First, to find out what factors cause the area of forest not to fall to the same as the area of forested area?; Second, find out what the government's attitude is regarding the use of forest areas as not being in accordance with its function? Third, find out whether forest areas that are not used optimally can be converted into functional areas? using descriptive and nomative research methods, library study data collection techniques, with qualitative descriptive analysis. The results of the analysis show that Firstly: The causes of differences in the size of forest areas and wooded areas occur due to the function of the forest area itself (in production forest areas and conservation forest areas) and due to human actions (in protected forest areas). Where in protected forest areas, some residents consider them to be forest areas that are on private land, there are different perceptions about customary forests; Second, the attitude that the provincial government needs to take is to revitalize forests according to their function d=as a priority option; and Third, however, there is the possibility of converting forest areas for other development activities.
TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN BEBAS DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Van Frits Kapitan, Rian
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.186

Abstract

The purpose of this paper is to find out the responsibilities of investigators and public prosecutors for acquittals and release from all lawsuits in corruption cases. The research method used is normative juridical research which focuses on several approaches, namely the case approach, the conceptual approach and the statute approach. The author's conclusion regarding the responsibility of investigators and public prosecutors for acquittals and acquittals in corruption cases is that there is an indirect responsibility in which the state through the Minister of Finance is obliged to pay compensation for people whose corruption cases are acquitted or released from all lawsuits if there is a claim for compensation.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI LUAR PASAL DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Rafael, Tontji Christian
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.187

Abstract

This research aims to find out and analyze what the judge considers in making a criminal decision outside the articles of the public prosecutor's indictment for narcotics crimes? This research uses normative or doctrinal legal research methods which focus on the law approach, concept approach and case approach. In the research, it was found that the judge's consideration in handing down a decision beyond the public prosecutor's indictment in a narcotics crime was that the public prosecutor in determining the articles of indictment was based only on the conditions when the defendant was arrested. The public prosecutor did not consider the purpose and amount of the purchase of narcotics by the defendant before establishing the indictment. Applicability of Jurisprudence Number: 1671 K/pid/1996 which rendered a decision outside the indictment of the public prosecutor. The advice given by the author is that it is hoped that judges in deciding cases will always maintain the independence of the judiciary which has been mandated by the constitution and law and always be based on the law and everything proven in the trial by being active in finding the law and creating decisions that reflect legal values, namely justice, certainty and legal benefits for every justice seeker.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA INSTAGRAM Fakhlur, Fakhlur
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v1i01.188

Abstract

Perkembangan media sosial pada awalnya hanya digunakan sebagai account pribadi, namun saat ini sudah banyak digunakan menjadi account bisnis berupa jual beli elektronik. Perkembangan ini muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat, salah satunya yaitu media sosial instagram. Namun, karena instagram ini bukan account khusus jual beli dan kontrak perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya risiko seperti wanprestasi dan lain-lainnya. Mengenai jual beli elektronik ini secara umum (lex generalis) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara khusus (lex specialis) transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram, apa saja kelebihan dan kelemahan dalam transaksi jual beli melalui instagram, dan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melalui instagram melakukan wanprestasi.Dalam penyusunan penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, bermaksud mengambarkan efektifitas aturan dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam jual beli online melalui media instagram. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian terhadap aturan hukum tentang jual beli online melalui media instagram. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan (Library Research) dengan mengkaji berbagai peraturan, artikel, buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan.Penelitian ini menjawab bahwa keabsahan dari perjanjian jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338 KUHPer tentang kebebasan berkontrak dan Apabila ada penjual yang melakukan wanprestasi penyelesaian dilakukan secara nonlitigasi dengan akibat hukum berupa ganti rugi seperti pengembalian uang, penggantian barang, atau potongan harga barang, dan kompensasi.
IMPLEMENTASI PASAL 76 HURUF I UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Radjak, Karmila Damariani; Manti, Newista
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.189

Abstract

This research aims to determine the implementation of Article 76 Letter I of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and also to determine the factors that cause child exploitation in Gorontalo City. The research method used in this writing is empirical normative legal research with a descriptive approach to provide researched data about people, conditions or other symptoms. Data collection techniques were obtained from observations, interviews, and documentation conducted by researchers. The results of this study indicate that the implementation of Law Number 35 of 2014 has not gone as expected. Meanwhile, the child protection law was created with the aim of ensuring that children's rights are fulfilled, so that they can live, grow and develop, and receive protection from violence and discrimination. Factors influencing the implementation of Law Number 35 of 2014 are the weak implementation of the regulations that have been established and the lack of involvement of relevant agencies in dealing with street children as well as the lack of cooperation between agencies and law enforcement Police Units (Satpol) in collecting beggars in the field. and there is no specific Regional Regulation (Perda) that regulates beggars and homeless people.
OPTIMALIASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Sahabat, Andi Inar
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.190

Abstract

This research aims to find out how optimal the implementation of providing legal assistance is for suspects of narcotics crimes. This research uses empirical research methods, namely research based on empirical fact data in the field such as the results of interviews and observations taken directly from observations made by researchers in the field. The results of the research show that the implementation of providing legal assistance by investigators and legal advisors to explain narcotics crimes has been very effective or in accordance with procedures based on law. However, in providing legal assistance there are still obstacles that hinder the provision of legal assistance, namely the refusal of suspects who do not want to be accompanied by legal advisors due to a lack of understanding regarding legal assistance and also other obstacles, namely SKM or poverty certificates which are very difficult to obtain from the sub-district/village. This causes the provision of legal aid to be less than optimal.

Page 11 of 34 | Total Record : 338

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW More Issue