cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yani Osmawati
Contact Email
jurnaldeviance@budiluhur.ac.id
Phone
+6221-5853753
Journal Mail Official
jurnaldeviance@budiluhur.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12260
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Deviance: Jurnal Kriminologi
Published by Universitas Budi Luhur Jakarta
ISSN : 25803158     EISSN : 25803166     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Deviance Jurnal Kriminologi (ISSN 2580-3158 for printed version and ISSN 2580-3166 Online version), is a peer-reviewed, open-access journal published by Universitas Budi Luhur. This journal publishes twice a year (June and December). Deviance Jurnal Kriminologi publishes articles on criminological Issue. The journal invites scholar to submit original articles from variety of persperctives (sociological, philosophical, geographical, psychological, jurisprudential, cultural, political, policy standpoints, etc), focusing on crime and society
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2018)" : 5 Documents clear
Penguatan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Upaya Menurunkan Perilaku Pelanggaran Standar Penyiaran Televisi Afra Afifah; Mirra Noor Milla
Deviance Jurnal kriminologi Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1295.66 KB) | DOI: 10.36080/djk.v2i1.873

Abstract

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 secara terperinci telah mengatur panduan penyiaran, termasuk kriteria program televisi yang laik disiarkan. Akan tetapi dalam implementasinya, aturan dalam perundang-undangan seringkali diabaikan sehingga masih sering terjadi pelanggaran yang berakibat pada rendahnya kualitas tayangan televisi. Pelanggaran ini secara langsung berdampak pada tercederainya hak konsumen untuk mendapatkan tayangan yang mendidik dan berkualitas, terutama bagi anak-anak dan remaja.Secara jangka panjang, tayangan yang tidak berkualitas berdampak terhadap pembentukan nilai dan perilaku. Penyebab seringnya terjadi pelanggaran oleh pelaku industri penyiaran televisi disebabkan oleh kompetisi stasiun televisi yang semata-mata bertujuan untuk meraih rating penonton terbanyak. Tulisan ini membahas perilaku pelanggaran standar penyiaran televisi terhadap undang-undang dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) melalui evaluasi kebijakan yang telah berjalan dengan metode retrospektif. Selain itu, tulisan ini turut melibatkan analisa rational choice theory yang menjelaskan mengapa perilaku pelanggaran standar penyiaran televisi oleh pelaku industri masih terus terjadi. Untuk mengurangi perilaku pelanggaran dan meningkatkan kualitas tayangan televisi, direkomendasikan pentingnya rancangan kebijakan yang menguatkan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia.
Analisis Cyber Bullying Berbasis Teknik Netralisasi (Techniques of Neutralization) melalui Smartphone pada Pelajar SMA di Pesanggrahan, Jakarta Lucky Nurhadiyanto; Chazizah Gusnita; Tulus Yuniasih
Deviance Jurnal kriminologi Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (805.661 KB) | DOI: 10.36080/djk.v2i1.877

Abstract

Penelitian ini memfokusan kajiannya pada analisis cyber bullying berbasis teknik netralisasi (techniques of neutralization) melalui smartphone pada pelajar SMA di Pesanggrahan, Jakarta. Cyber bullying melalui smartphone seringkali tidak dianggap sebagai bentuk kejahatan atau penyimpangan sosial. Pemakluman terhadap cyber bullying memiliki keterkaitan dengan ragam tipe teknik netralisasi. Oleh karena itu, identifikasi masalah meliputi perilaku cyber bullying dan tipe teknik netralisasi yang melibatkan pelaku, korban, dan saksi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses cyber bullying berbasis teknik netralisasi melalui smartphone dan menggambarkan cyber bullying secara umum di masyarakat. Indikator penelitian mencakup pengguna dan pengakses, materi berkonten cyber bullying, dan klasifikasi tipe teknik netralisasi. Tahapan penelitian ini merupakan rangkaian proses yang mencakup pengamatan awal, perumusan masalah penelitian, penetapan lokasi penelitian, penyusunan instrumen pengumpulan data primer, survei lapangan, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan pengamatan awal dilaksanakan melalui observasi dan kajian kepustakaan. Hasil pengamatan awal berupa pemetaan kondisi SMA di Pesanggrahan Jakarta, permasalahan yang dihadapi masyarakat muda, kekinian medium dan pola interaksi di antara generasi muda di SMA di Pesanggrahan Jakarta. Survei lapangan dilakukan menggunakan teknik observasi partisipasif, wawancara terstruktur, dan focus group discussion (FGD). Analisis data dilakukan melalui teknik analisis diskursus dan konten. Penelitian ini akan berlangsung selama 1 tahun (12 bulan). Luaran utama yaitu luaran wajib berupa publikasi ilmiah dalam jurnal nasional tidak terakreditasi.
Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif bagi First Offender Nadia Utami Larasati
Deviance Jurnal kriminologi Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.327 KB) | DOI: 10.36080/djk.v2i1.876

Abstract

Kompleksitas masalah di penjara salah satunya disebabkan oleh kondisi penjara yang overcrowded. Dengan kondisi itu pembinaan yang efektif untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke masyarakat tentu menjadi tujuan yang sangat sulit dicapai. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sejumlah negara di dunia mulai mengembangkan pidana alternatif sebagai model penghukuman baru, salah satunya untuk first offender. First offender dianggap sebagai kategori pelaku yang cocok untuk diberikan pidana alternatif karena efek prisonisasi yang akan didapatkan jika mereka ditempatkan di dalam lapas akan lebih merugikan. Interaksi dan sosialisasi dengan pelaku kejahatan lain yang lebih ahli dianggap dapat membuat mereka melakukan kejahatan yang lebih serius ketika keluar lapas. Selain itu, first offender juga dianggap lebih mudah dibina di masyarakat dibandingkan di dalam lapas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pemberian pidana alternatif bagi first offender sangat dimungkinkan. Sebagaimana di negara lain, pidana alternatif sudah banyak diterapkan bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan pelanggaran. Praktisi hukum dan peradilan pidana juga memiliki anggapan yang sama, yaitu bahwa pidana alternatif seharusnya sudah mulai diberlakukan khususnya untuk first offender dan kejahatan dengan hukuman jangka pendek. Hal ini bertujuan untuk mengurangi populasi penjara sehingga pembinaan di lapas dapat berjalan efektif.
Analisis Keadilan Restoratif dalam Kasus Penghinaan Presiden Jokowi oleh Anak di Bawah Umur Chazizah Gusnita; Marvive Viano; Putri Puspita; Yosafat Kevin
Deviance Jurnal kriminologi Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (707.958 KB) | DOI: 10.36080/djk.v2i1.875

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum sedikit banyak mengalami perasaan traumatis akibat kejahatan yang terjadi, baik sebagai pelaku maupun korban. Apalagi dampak teknologi saat ini membuat kejahatan dapat dengan mudah diketahui masyarakat luas. Kombinasi antara anak yang melakukan kejahatan dan informasi kejahatannya yang cepat diketahui orang banyak akan sangat mungkin mempengaruhi masa depan anak, baik dari segi sosial, mental, dan psikis. Ujaran kebencian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering kita temui di internet dan beberapa dilakukan oleh anak di bawah umur. Laporan ini menganalisis keadilan restorative yang dilalui oleh seorang anak di BRSAMPK Handayani dengan kasus ujaran kebencian yang ditujukan kepada presiden. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk melengkapi data primer sebelumnya. Hasilnya, BRSAMPK Handayani sebagai balai rehabilitasi telah menjalankan prosedur rehabilitasi menurut UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses ini menjadi prioritas BRSAMPK Handayani agaranak dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat.
Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal Viktimisasi dalam Peradilan Pidana Sesat di Indonesia Erni Rahmawati
Deviance Jurnal kriminologi Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.005 KB) | DOI: 10.36080/djk.v2i1.874

Abstract

Penelitian ini membahas strategi pemulihan bagi korban peradilan pidana sesat dan pengendalian sosial formal peradilan pidana sesat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dengan melibatkan unsur/aparat dalam sistem peradilan pidana, serta anggota organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang melayani kebutuhan korban, termasuk korban peradilan pidana sesat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat viktimisasi struktural dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Viktimisasi struktural tersebut menyulitkan korban peradilan pidana sesat untuk mendapatkan berbagai bentuk pemulihan yang seharusnya telah menjadi haknya. Perumusan terkait pemulihan bagi korban perlu diupayakan, termasuk didalamnya pencegahan dari berbagai pelanggaran, salah satunya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan otoritas/aparat dalam menangani perkara kejahatan yang mendorong terjadinya peradilan pidana sesat. Strategi pemulihan mencakup pemulihan dampak materiel dan imateriel dengan cara dan proses tertentu dan dengan mengharuskan keterlibatan berbagai aktor dari negara. Lebih jauh, pengendalian sosial formal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peradilan pidana sesat memerlukan perubahan mendasar dari dua hal terpenting pada sistem peradilan pidana, yaitu perubahan dari sistem itu sendiri dan perubahan karakter pada unsur/aparat dalam sistem peradilan pidana, serta perkembangan masyarakat secara luas.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue