Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah
The Al-Mizan Journal focuses on the study of Journal of Islamic Law and Sharia Economics. The study of Journal of Islamic Law and Sharia Economics which focuses on universal and Islamic values by upholding diversity and humanity. Al-Mizan Journal studies are published based on research results both theoretically and practically, which include: ISLAMIC LAW specializes in Islamic Law in Modern State, especially related topics with Islamic law as positive law, Islamic law as a living law, and unification and harmonization of law. Family Law Islamic Family Law Family Study Islamic Criminal Law Customary Law History of Islamic Family Law and Islamic Law ECONOMICS SYARIA Islamic banking and finance Islamic insurance Islamic social funds (zakat, infaq, sadaqah, and waqaf) Islamic business ethics Islamic contemporary economics and business issues Islamic management and retail marketing Islamic economics education Public relations and retail communication Innovation and product development Economic practices in Islamic Communities
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Perkembangan Pinjaman Online Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pidie Jaya ]]>
<![CDATA[Baihaqi, Baihaqi]]>
<![CDATA[ Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54621/jiam.v11i1.820
<![CDATA[Perkembangan pinjaman online terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sudah menjadi hal yang baru dan sesuai dengan perkembangan teknologi internet dan tujuan yang ingin dicapai, salah satunya, yaitu perkembangan pinjaman online dikalangan masyarakat dan dampak positif dan negatif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan perkembangan pinjaman online dikalangan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fild researd dengan pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan data menggunakan tekni wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara reduksi data, penyenjian data dan menarik kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa perkembangan pinjaman online terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sudah menjadi hal yang tidak asing lagi sesuai dengan perkembangan zaman pinjaman online suatu penyelenggaraan lembaga jasa keuangan baik yang terdaftar maupun tidak berizin di otoritas jasa keuangan (OJK). Dampak positif dari peminjaman online mempermudahkan masyarakat dalam peminjaman, cukup dengan persyaratan KTP, KK dan nomor HP, sedangkan negatif yang diterima oleh pinjaman online dari segi psikologis yaitu menimbulkan rasa panik, gelisah dan bingung serta menimbulkan kesulitan dalam melunasinya, maka dari itu peminjaman ke depannya lebih berhati-hati dan bias menyiapkan uang untuk keperluan darurat dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.]]>
<![CDATA[Dinamika Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penerapan Hukum Islam dan Tata Negara di Aceh ]]>
<![CDATA[Hadi, Musafirul]]>
<![CDATA[ Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54621/jiam.v11i1.821
<![CDATA[Artikel ini mengkaji dinamika kepemimpinan kepala desa dalam menerapkan hukum Islam dan tata negara di Provinsi Aceh, Indonesia. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, artikel ini mengeksplorasi bagaimana kepala desa di Aceh mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan tata negara dalam menjalankan pemerintahan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kepala desa dalam konteks unik pemerintahan Aceh yang berlandaskan pada hukum Islam. Kajian ini menemukan Kepemimpinan kepala desa dalam konteks penerapan hukum Islam dan tata negara di Aceh adalah dinamis dan penuh dengan tantangan serta peluang. Kepala desa memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa penerapan hukum Islam dapat berjalan harmonis dengan tata negara, mempromosikan keadilan sosial dan keharmonisan dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih ]]>
<![CDATA[Iqbal Sabirin, Muhammad]]>
<![CDATA[ Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54621/jiam.v11i1.826
<![CDATA[Legalitas poligami merupakan perkara yang disepakati para fukaha dan memiliki landasan normatif yang tegas dalam Al-Qur`an. Kebolehannya diikat dengan syarat mampu berlaku adil. Pensyariatannya menjadi solusi bagi permasalahan sosial tertentu. Namun ada sebagian kalangan yang menentang legalitas hukum poligami. Di antaranya Siti Musdah Mulia yang begitu keras menolak poligami. Menurutnya, poligami merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan. Ia melandaskan pandangannya dengan beberapa argumen baik yang bersifat normatif maupun psikologis, serta mengaitkannya dengan ketidakadilan gender. Maka permasalahan ini menjadi perlu dan menarik dikaji secara ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep poligami menurut Siti Musdah Mulia berdasarkan kajian fikih. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang melibatkan eksplorasi beberapa sumber pustaka sebagai sumber data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kajian fikih, konsep poligami menurut Siti Musdah Mulia bertolak belakang dengan hasil kajian fikih. Pandangan Musdah menemui banyak ketimpangan dan tidak dapat dibenarkan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Fiqh Syāfi’iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie ]]>
<![CDATA[Ahmad Nidal]]>
<![CDATA[ Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54621/jiam.v11i1.828
<![CDATA[Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Untuk membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Mahar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pernikahan itu sendiri, yaitu pemberian seorang suami kepada calon istri sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya aqad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya. Permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Syāfi’iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan kadar mahar perkawinan yang ditetapkan masyarakat di Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedudukan strata sosial meliputi pekerjaan yang mapan, jenjang pendidikan, hingga keturunan menjadi tolak ukur untuk menentukan tingginya mahar pernikahan begitu juga sebaliknya, sehingga terdapat perbedaan kadar mahar antara satu dengan yang lainnya. semakin tinggi strata sosialnya maka kadar mahar yang diminta akan semakin tinggi.]]>
<![CDATA[Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Hanafiah, Mahmudi]]>
<![CDATA[ Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54621/jiam.v11i1.833
<![CDATA[Apart from being rich in culture, Indonesia is also rich in religion and belief. Each religion has certain rules as a guide to life for each of its followers. Religious diversity will of course give rise to diverse rules in social life. This is what causes the need for Indonesian Positive Law which regulates the ins and outs of the lives of all citizens. Civil Law is one of the Positive Laws in Indonesia which regulates family life. Islam, as the religion with the most adherents in Indonesia, has special rules regarding family life which are contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). This article discusses the two models of Positive Law in the form of a comparative study with qualitative research. From the research results it can be concluded that the scope of Civil Law is wider than Islamic Family Law. Islamic Family Law originates from religious norms, while Civil Law originates from the Dutch colonial government which was enforced in Indonesia since May 1 1848. There are several things that constitute contradictions between Islamic Family Law and Civil Law, both vertically and horizontally. These contradictions need to be synchronized by paying attention to four things, namely: definition, source, scope and legal interaction.]]>
<![CDATA[Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Alternatif Meningkatkan Kota Layak Anak (KLA) Studi di Kabupaten Bireuen ]]>
<![CDATA[Bardan, Fadhilah]]>
<![CDATA[ Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54621/jiam.v11i1.837
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali implikasi dari penetapan asal-usul anak agar pemenuhan hak-hak anak di wilayah Kabupaten Bireuen tetap terjaga, terutama dalam konteks capaian status “Kota Layak Anak.” Dalam situasi di mana perkawinan tidak tercatat, istri dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut menghadapi beberapa masalah hukum. Anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan seringkali tidak memiliki identitas resmi. Penelitian ini juga bertujuan untuk merekomendasikan alternatif bagi pemerintah Kabupaten Bireuen dalam meningkatkan status dari Pratama menjadi Madya Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan data sekunder (dari bahan hukum) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari penetapan asal-usul anak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. Dengan adanya pengakuan anak di luar perkawinan tidak tercatat, timbul hubungan perdata antara anak tersebut dengan bapak dan ibunya, sebagaimana anak yang sah. Pemenuhan hak-hak anak yang terabaikan di wilayah Kabupaten Bireuen dapat dicapai melalui penerbitan akta kelahiran yang merupakan implikasi dari penetapan asal-usul anak untuk meningkatkan status KLA.]]>
<![CDATA[Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Zulkifil, T.]]>
<![CDATA[ Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54621/jiam.v11i1.840
<![CDATA[Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dinamika pernikahan di Indonesia sangat beragam, diantaranya kerap terjadi pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda sudah sering dilakukan, bahkan sebagaian orang Islam bukan lagi suatu masalah yang dianggap haram atau memang tidak diketahui hukumnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian library research Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan judulnya Pernikahan Berbeda Agama dalam Hukum Islam. Hasil penelitian menyebutkan bahwa menurut hukum Islam bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah yang kitabiyah pada dasarnya dibolehkan dengan ketentuan wanita non muslimah tersebut harus perpegang kepada kitabiyah khalishah (kitab samawi yang asli). Adapun wanita non muslimah yang kitabiyah gharu khalishah (kitab samawi yang sudah ada perobahan) itu sama dengan wanita non muslimah gharu kitabiyah, yaitu haram hukum menikahinya. Namun, sekalipun hukum dasarnya dibolehkan, tetapi kalau dikhawatirkan wanita non muslimah yang kitabiyah tersebut dapat menarik sang suaminya nanti kepada agama yang dianutnya, maka hukum menikahinya juga diharamkan. Sepakat para ulama hukum perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah yang bukan kitabiyah adalah haram berdasarkan nash al-Qur`an dan hadits. Begitu juga sebaliknya, haram bagi wanita muslimah kalau dikawini oleh laki-laki non muslim, baik laki-laki tersebut ahli kitab ataupun bukan.Hikmah pernikahan berbeda agama sangat banyak diantaranya pernikahan antara pasangan yang berbeda agama akan mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk timbulnya masalah-masalah keluarga dibanding dengan perkawinan yang seagama. Timbulnya masalah pada pasangan yang berbeda agama dapat terimbas sampai pada perceraian. Juga pernikahan yang berbedaan agama akan memberikan dampak lingkungan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan anak dan lingkungannya.]]>
<![CDATA[Pendekatan Hukum Preventif dalam Pencegahan Korupsi di Aceh ]]>
<![CDATA[Munawir, Munawir]]>;
<![CDATA[Salsabila, Almas]]>;
<![CDATA[Hidayati, Raudhatul]]>
<![CDATA[ Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54621/jiam.v11i1.902
<![CDATA[Corruption is a major issue hindering development in many regions of Indonesia, including Aceh. As a region implementing Sharia Law, Aceh has a unique potential to integrate religious values into legal approaches to prevent corruption. This study aims to analyze how preventive legal approaches based on Sharia Law can be effectively implemented to combat corruption in Aceh. Using a qualitative method with a descriptive-analytical approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The study found that preventive legal approaches in Aceh face challenges, such as weak internal supervision and insufficient regulatory dissemination. However, integrating Sharia values with preventive legal strategies shows significant potential to create a transparent and accountable governance system. Regulations like Qanun need optimization through strict supervision and modern technological support. The study concludes that strengthening the capacity of law enforcement, involving religious leaders, and promoting legal awareness education are crucial for the success of this approach. This research contributes by offering a corruption prevention strategy that adapts to Aceh’s local characteristics and could serve as a model for other regions.]]>
<![CDATA[Menelisik Ruang Lingkup dan Pentingnya Ilmu Hukum Perdata dalam Kehidupan Bermasyarakat ]]>
<![CDATA[Dalila, Bella]]>;
<![CDATA[Andrian, Sri]]>;
<![CDATA[Munawir]]>
<![CDATA[ Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54621/jiam.v11i1.903
<![CDATA[Civil law is a branch of legal science with a broad scope and significant relevance in societal life. It not only governs private rights but also provides clear guidelines on individual obligations in social relationships. This study aims to analyze the scope of civil law and explore its relevance in maintaining harmony and justice in the modern era. Using literature study methods and a descriptive-analytical approach, this research examines various aspects of civil law, from agreements to rights protection in the digital era. The results indicate that civil law has the flexibility to adapt to contemporary developments, such as electronic transactions and data protection regulations. However, gaps were identified in public understanding of civil law applications, especially in resolving complex conflicts involving multiple parties. This study highlights the importance of education and civil law dissemination as strategic steps to enhance public understanding and accessibility to this legal mechanism. Consequently, civil law can function more optimally as an instrument of justice and empowerment amidst social dynamics.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Uang Bansos PKH dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muntasir]]>;
<![CDATA[Amiruddin, Teungku]]>
<![CDATA[ Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54621/jiam.v11i1.909
<![CDATA[Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga kurang mampu. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan penyimpangan dalam pemanfaatan dana oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti pembelian barang elektronik yang tidak sesuai dengan tujuan program. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana PKH oleh KPM dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti dokumen kebijakan, buku, dan artikel ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pemanfaatan dana PKH disebabkan oleh kurangnya pemahaman KPM terhadap tujuan program dan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti amanah dan keadilan. Selain itu, lemahnya pengawasan dan edukasi terhadap KPM turut memperbesar potensi penyimpangan. Temuan ini mengindikasikan perlunya integrasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana bantuan sosial, penguatan sistem pengawasan, dan pendampingan berbasis nilai agama. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan strategis dalam mengelola program bantuan sosial agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai Islam.]]>
