cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2021)" : 10 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR Rizky Aprillah Sagala; Sri Endang Rayung Wulan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.066 KB)

Abstract

Semakin maraknya pendatang membuat tingkat kriminalitas juga akan meningkat, maka peningkatan pengamanan ditiap sudut kota sudah mulai diterapakn di Kota Balikpapan. Namun masih saja ada beberapa orang yang nekat melakukan tindak pidana seperti pencurian yang mana dalam tulisan ini penulis akan menganalisa kasus pencurian motor yang ternyata tersangkanya adalah anak dibawah umur. Penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normative. Berdasarkan pendapat hukum yang telah dikemukakan oleh penulis maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan adalah: Pada perbuatan kedua pelaku memenuhi unsur anak yang berkonflik dengan hukum yang tercantum pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. Karena para tersangka telah melakukan pencurian kendaraan bermotor secara bersama, dilakukan dengan keadaan sadar dan tidak terdesak. Dengan demikian terhadap kedua tersangka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesai pasal 363 tentang pencurian. Karena unsur obyektif dan unsur subyektif telah terpenuhi. Unsur subyektif dalam tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya yang dengan sengaja melakukan pencurian kendaraan bermotor, tetapi kedua tersangka masih di bawah umur dan mendapatkan setngah dari hukuman yang telah dijatuhkan kepada mereka. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Pencurian Kendaraan Bermotor, Anak dibawah umur.
PROGRAM PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DAN TERLANTAR Jen Retno Dewi; Fitri Gustiyana; Rizky Putri Wahyuly
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.795 KB)

Abstract

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteran sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, permasalahan sosial yang terus berkembang ini menunjukan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara merata, yang menyebabkan warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Dengan adanya permasalahan tersebut, khususnya di Kota Balikpapan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap fakir miskin di Kota Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Balikpapan dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap fakir miskin di Kota Balikpapan ialah penguatan dalam sisi pendanaan, regulasi, dan kelembagaan diperlukan agar pelaksanaan program-program jaminan sosial tersebut menjadi lebih baik, terarah dan tepat sasaran di masa depan agar jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan tidak terus-terusan meningkat. Kata Kunci: Program Pemerintah, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Miskin dan Terlantar
MENINJAU EKSEKUSI HUKUMAN MATI TANPA NOTIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER Muhammad Akhyar
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.755 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah eksekusi hukuman mati tanpa notifikasi yang dilakukan oleh Negara Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia dalam perspektif hukum diplomatik dan konsuler. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui eksekusi hukuman mati tanpa notifikasi yang dilakukan oleh Negara Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia dalam perspektif hukum diplomatik dan konsuler. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Negara Indonesia dan Negara Arab Saudi telah meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, yang mana dengan meratifikasi konvensi ini, berarti telah setuju dan bersedia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Namun fakta menunjukkan bahwa, Negara Arab Saudi tidak mampu untuk menjaga komitmen dalam melaksanakan beberapa ketentuan pada konvensi tersebut. Pada tanggal 18 Maret 2018, Negara Arab Saudi melakukan eksekusi hukuman mati terhadap pekerja migran Indonesia, Zaini Misrin, tanpa adanya notifikasi kepada perwakilan Negara Indonesia yang berada di Arab Saudi. Merujuk pada Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik serta Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, dengan tidak memberikan notifikasi atas pelaksanaan eksekusi hukuman mati, Negara Arab Saudi dalam perspektif hukum diplomatik dan konsuler telah melanggar hukum diplomatik dan konsuler, oleh karena itu menyebabkan lahirnya pertanggungjawaban Negara Arab Saudi kepada Negara Indonesia. Kata Kunci: pekerja migran; perjanjian internasional; hubungan diplomatik. 
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA YANG DIBERIKAN OLEH RUMAH DETENSI IMIGRASI KOTA BALIKPAPAN KEPADA PENGUNGSI Musdahlipa Musdahlipa; Oktavianti Putri; Rhafizqa Nur Syarifah Syafna
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4717.689 KB)

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di hormati oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di hormati oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang HAM). Untuk itu hak asasi manusia perlu diterapkan untuk menghindari permasalahan yang ada. Namun terdapat permasalahan hukum terkait Hak Asasi Manusia, yaitu kasus pengungsi dan pencari suaka di Rudenim Kota Balikpapan. Penelitian ini berupaya untuk melihat dinamika dalam proses penanganan deteni (pengungsi dan pencari suaka) terhadap perlindungan hak asasi manusia di Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Dari permasalahan  hukum tersebut penulis melihat penanganan deteni dari aspek perlindungan hak asasi manusia deteni di rudenim dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator, yaitu; pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan), pemenuhan hak mendapatkan sandang (pakaian), pemenuhan hak menjalankan ibadah, pemenuhan hak mengakses layanan kesehatan, pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, pemenuhan hak akan aktivitas dan rekreasi serta pemenuhan hak bagi deteni berkebutuhan khusus. Kata kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Pengungsi, RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi).
ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 372 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANATENTANG PENGGELAPAN DALAM PEMIDANAN TERHADAP NOTARIS/PPAT Pandapotan Jackro; Suhadi Suhadi; Galuh Praharafi Rizqia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.413 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran tentang pentingnya suatu akta otentik yang harus dibuat dengan sedemikian rupa sehingga akta tersebut dapat memiliki pembuktian yang sempurna untuk pendaftaran, pemindahan dan pembebanan hak oleh para pihak yang bersangkutan. Akta Notaris yang merupakan akta otentik, menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan dan memberikan jaminan, ketertiban serta perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam praktek kenotariatan, khususnya dalam pembuatan akta oleh notaris tidak jarang dijumpai adanya akta-akta yang dibuat secara proforma (pura-pura). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu apakah  pemidanaan terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan mengacu  pada Pasal 372  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pengelapan sudah tepat dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan profesi jabatannya. Metode Penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji hasil putusan pengadilan terhadap bukti-bukti yang ada. Dan meneliti hasil putusan didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya. Hasil dari penelitian ini berupa kajian bahwa Putusan Pengadilan yang memutuskan pemidanaan seorang Notaris yang sebenarnya hanya sebagai pembuat akta perjanjian dari adanya suatu ikatan antara para pihak dan bukan merupakan bagian dari perjanjian itu sangat melukai eksistensi jabatan notaris itu sendiri. Karena tugas dan fungsi jabatan Notaris pada dasarnya adalah dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata. Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Penggelapan
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE YANG DIBERIKAN SECARA LISAN Putra, Johans Kadir; Aprilia, Dinda Eva; Hidayatullah, Nur Anggraini; Iswan, Muhammad
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.054 KB)

Abstract

Perjanjian nominee atau trustee adalah perjanjian yang menggunakan kuasa yaitu perjanjian yang menggunakan nama warga negara Indonesia dan pihak warga negara Indonesia menyerahkan surat kuasa kepada warga negara asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang yang dimilikinya. Perjanjian nominee sering disebut dengan istilah perwakilan atau pinjam nama berdasarkan surat pernyataan atau surat kuasa yang dibuat kedua belah pihak, orang asing meminjam nama warga negara Indonesia untuk dicantumkan namanya sebagai pemilik tanah pada sertifikatnya. Keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian nominee tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga penulis tertarik untuk meneliti apakah perjanjian nominee secara lisan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian nominee di Indonesia, serta untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap perjanjian nominee yang diberikan secara lisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan sistem studi pustaka, serta menggunakan bahan-bahan lainnya seperti makalah dan kamus. Hasil dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa perjanjian nominee tidak memenuhi unsur suatu sebab     yang     halal     karena menyangkut pemindahan hak atas tanah dari warga   negara Indonesia  kepada warga  negara  asing secara tidak langsung  yang  dilarang dalam Pasal  26  ayat  (2)  Undang-Undang Pokok Agraria. Sehingga menyebabkan perjanjian nominee menjadi tidak sah/absah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihaknya.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENCABUTAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Cilvia Krismawati Rangian; Miki Yanti Purba; Ronauli Pardede
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.253 KB)

Abstract

Dalam menggunakan tanah harus mengedepankan atau mengutamakan kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat daripada kepentingan pribadinya. Perlindungan subjek hak atas tanah dalam menghadapi pencabutan hak didasarkan kepada pemahaman pengertian kepentingan umum. Apabila kepentingan umum menghendaki diambilnya hak atas tanah, maka pemegang hak atas tanah atau melepaskan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian yang layak melalui mekanisme pencabutan hak atas tanah. Pencabutan hak atas tanah (Onteigening) didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada diatasnya. Pencabutan hak atas tanah merupakan pengambilan tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum secara paksa oleh negara untuk kepentingan umum tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban hukum, dengan pemberian ganti kerugian yang layak yang mengakibatkan hak atas tanah menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ganti rugi merupakan wujud penghormatan terhadap pemilik hak atas tanah, instansi pemerintah memberikan ganti rugi yang didasarkan dengan kesepakatan, ganti rugi yang layak yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi serta bagi pemilik hak atas tanah yang merasa keberatan terhadap besarnya ganti rugi dapat mengajukan permohonan banding dipengadilan tinggi. Kata Kunci: Analisis Yuridis; Pencabutan hak atas tanah; perlindungan hak asasi manusia
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI KOTA BALIKPAPAN Zefanya Gravilliano Tambajong
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.651 KB)

Abstract

Maraknya eksploitasi anak salah satunya disebabkan faktor krisis ekonomi yang membawa dampak buruk bagi anak, sehingga anak termasuk ke dalam kelompok yang rentan, salah satu dengan mudah menjadi korban dalam kasus perdagangan anak, dan peneliti mengambil sample kasus yang terjadi di kota Balikpapan, pada tahun 2018. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di kota Balikpapan dan bagaimanakah penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di kota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yudiris empiris yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Hasil Penelitian  menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut, diperkarakan, namun tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak meliputi : Upaya preventif  yang telah dilakukan oleh Polres Balikpapan yaitu melakukan penyelidikkan, penangkapan dan penahanan pelaku atau mucikari agar tidak semakin bertambah lagi kasus yang sama, dan upaya represif adalah pertanggungjawaban pelaku perdagangan anak berupa pertanggungjawaban hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum menurut Pasal 5 Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perdagangan Anak, Pertanggungjawaban Hukum Pidana
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG AKIBAT KELALAIANNYA MENYEBABKAN TERBAKARNYA KEBUN KELAPA SAWIT MILIK PERUSAHAAN SAWIT DI KABUPATEN PASER Salwa Coreta; Jihan Fauza Khalista; Intan Riskita Yuliandini
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.523 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum orang yang akibat kelalaiannya menyebabkan terbakarnya kebun kelapa sawit milik perusahaan sawit di Kabupaten Paser dan mengetahui faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Paser. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku pembakaran hutan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ada juga undang-undang lain yang mengatur tentang pembakaran hutan yakni: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kebakaran hutan di Kabupaten Paser lebih banyak terjadi karena faktor manusia, hal ini dikarenakan masih terdapat sekelompok masyarakat yang melakukan pembakaran di lahan garapannya (kebunnya). Sekelompok masyarakat tersebut menilai bahwa bentuk pengolahan/pembersihan lahan dengan cara membakar membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat dan mengeluarkan biaya yang lebih murah. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Kebakaran, Kelalaian
URGENSI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN: KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-VIII/2015 Nabilah Thasia Kamba; Dinda Putri Anindya; Indah Fermatasari
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.322 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa yang menjadi urgensi SPDP dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan apa yang menjadi faktor penghambat implementasi penerbitan SPDP dan pembatasan waktu penyampaian SPDP kepada pihak penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 memiliki kaitan erat dengan implementasi terhadap pengakuan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi, serta sebagai sarana menjamin kepastian hukum dan keadilan di Indonesia yang mengaku sebagai negara hukum. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kewajiban dan pembatasan SPDP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait erat dengan faktor hukumnya dan faktor penegak hukumnya, karena belum adanya peraturan mengenai pemberian sanksi manakala terjadi perbuatan abai atau lalai dari penyidik perihal kewajiban dan penyampaian SPDP paling lambat 7 hari sejak dimulainya penyidikan. Faktor penegak hukumnya pun menjadi gambaran rendahnya upaya dan integritas penyidik dalam melaksanakan hukum formil dalam hukum pidana, serta jumlah penyidik yang sedikit juga ikut berperan dalam faktor ini.Kata Kunci: SPDP, penegakan hukum, hak asasi manusia, penyidik.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue