cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2024)" : 15 Documents clear
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETANI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ameilia, Veronica; Sari, Riska Dwi Apriliana; Rosdiana, Rosdiana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Insentif secara umum mengacu pada bantuan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagai bentuk penghargaan atau dorongan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Insentif bertujuan untuk mendorong motivasi dan meningkatkan produktivitas, baik di tingkat individu maupun kelompok. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah peran Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif pada petani di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penting bagi Pemerintah Daerah memainkan peran aktif untuk memberikan informasi dengan jelas kepada masyarakat khususnya para petani, mengenai jenis dan prosedur pemberian insentif. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2018. Disamping itu, perlu juga adanya komunikasi aktif antara Pemerintah Daerah dan petani agar mereka dapat saling bertukar informasi terkait kebutuhan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh petani. Dengan begitu, Pemerintah Daerah dapat merencanakan insentif yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan para petani.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MODUS UNDANGAN PERNIKAHAN Nurdiyyani, Nurdiyyani; Mappaselleng, Achmad Kemal Kadri; Hardani, Ali Halim Yahya
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

INTISARITindak pidana penipuan online dengan modus undangan pernikahan digital telah menjadi ancaman serius dalam era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana semacam ini dan mengevaluasi upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa.Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang lebih ketat dan spesifik terhadap pelaku penipuan online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya langkah-langkah konkret yang mendukung pertanggungjawaban hukum yang lebih efektif. Aparat penegak hukum telah berusaha dengan memanfaatkan teknologi dan bekerja sama dengan penyedia layanan online, namun masih diperlukan peningkatan dalam pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang jenis penipuan ini.Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih kuat dan komprehensif yang dapat memberikan landasan hukum yang jelas dalam menangani penipuan online. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penipuan online dengan modus undangan pernikahan digital juga penting. Kesadaran ini dapat membantu masyarakat menghindari jebakan penipuan yang semakin canggih.Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti perlunya langkah-langkah konkret dan kolaborasi antara pihak berwenang, penyedia layanan online, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman penipuan online yang terus berkembang.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penipuan Online, Undangan Pernikahan
PENERAPAN ASAS KEBANGSAAN DALAM KEPEMILIKAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVII/2020 Putra, Johan’s Kadir; Hidayanti, Nuriyah; Novitasari, Intan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya baik manusia maupun alam yang cukup besar sehingga menarik minat warga negara asing maupun lokal untuk berinvestasi. Banyak perusahaan asing yang mendirikan cabangnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Perusahaan asing yang mendirikan cabang di Indonesia ini tentunya juga akan mengirim perwakilan dari kantor pusat mereka yang merupakan warga negara asing. Mengenai pengaturan kepemilikan hunian atas satuan rumah susun, Warga Negara Asing (WNA) hanya dapat memiliki Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bangunannya itu dibangun di atas tanah yang memiliki hak pakai tanah Negara. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia. Kepemilikan hak milik warga negara asing atas satuan rumah susun, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur hak atas tanah yang boleh memiliki hak-hak atas hunian yang terdapat di Indonesia dan jenis-jenis hunian rumah susun apa saja yang di perbolehkan dan tidak di perbolehkan untuk warga negara asing.
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pasa, Tonny; Tobing, Winda Nopriani; Herlinawati, Marlista
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejadian pencemaran nama baik belakangan ini sering kita temui melalui Media elektronik / sosial, hal ini sebenarnya telah ada dalam Peraturan Perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun dalam Pasal 27 ayat (3) tidak menjelaskan secara rinci mengenai unsur muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Hal ini pengertiannya lebih bersifat subyektif, apakah perasaan terserangnya nama baik hanya ada pada korban saja. Pada Pasal ini juga ada disebutkan terdapat unsur “tanpa hak” yaitu unsur orang yang bertindak melawan hukum yang harus dibuktikan. UU ITE tidak memberi penjelasan tentang maksud ke dua unsur tersebut.Banyak orang berekspresi dengan bebas tanpa terkendali / tdak mengikuti norma-norma masyarakat Indonesia yang adil dan beradab, dan membuat jadi opini publik, hal itu dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, dapat dilihat secara langsung maupun melalui media sosial yang jangkauannya luas saat ini, dan sangat berdampak bagi pengguna internet (warganet). Diperlukan aturan hukum yang tegas dan tidak ada penafsiran ganda (multi tafsir) pada aturan hukum tersebut (UU ITE). Contoh yang viral, kepada Bapak Luhut Panjaitan, lalu dari Mario Dandy.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN TABALONG Faras Arsyil, Andi Muhammad; Athaya, Ghina; Setyawan, Mei; Gultom, Mangara Maidlando
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah 3.946 Km2 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam kilometer persegi) yang memiliki kawasan hutan potensi kayu yang besar seluas 2.412 Km2 (dua ribu empat ratus dua belas meter persegi). Di wilayah Kabupaten Tabalong, aktivitas penebangan liar marak terjadi seperti di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)  pada hutan alam dan hutan tanaman, kawasan hutan lindung serta kawasan hutan produksi. Maraknya industri pengolahan kayu yang tersebar di wilayah Kabupaten Tabalong menandakan maraknya aktivitas penebangan liar. Perdagangan kayu secara liar yang dilakukan  oleh industri kayu di wilayah Kabupaten Tabalong disebabkan karena kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu pada industri kayu dalam mencegah praktek pemutihan kayu illegal. Adapun sanksi pidana bagi pelaku illegal logging diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 dan bagi orang yang melakukan illegal logging dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun serta denda paling sedikit Rp 500.000.000 dan paling banyak Rp 2.500.000.000.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA TERKAIT COVER LAGU YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN TANPA IZIN Soraya, Soraya; Agustin, Noor Isti; Sasmita, Nurul; Natasya, Cindy
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hak cipta terkait lagu-lagu yang diaransemen ulang sebagai versi cover merupakan isu yang kompleks dan sangat penting dalam industri musik. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjadi dasar utama yang mengatur hak cipta di industri musik, termasuk hak cipta lagu-lagu yang diaransemen ulang sebagai versi cover. Penegakan hak cipta untuk lagu-lagu cover melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemegang hak cipta, dan pelaku di industri musik. Pendekatan preventif dan remedial penting dalam menjaga keberlanjutan industri musik dan hak cipta di era digital. Penegakan hukum preventif melibatkan pendidikan dan kesadaran publik mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan mendapatkan izin resmi saat menggunakan karya orang lain. Mendidik publik mengenai penggunaan karya orang lain secara etis dan proses mendapatkan izin resmi dapat membantu mengurangi pelanggaran hak cipta. Di sisi lain, penegakan hukum remedial melibatkan tindakan hukum yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hak cipta. Pemegang hak cipta dapat menggunakan langkah-langkah hukum, seperti gugatan atau penyelesaian di luar pengadilan, untuk mempertahankan hak-hak mereka dan mencari kompensasi atas penggunaan karya mereka tanpa izin. Kasus Tri Suaka dan Zidan menggambarkan pentingnya penegakan hak cipta dalam melakukan cover lagu. Jika mereka tidak mendapatkan izin resmi dari pemegang hak cipta lagu-lagu yang mereka cover, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam kasus semacam ini, pemegang hak cipta berhak untuk mengambil tindakan hukum remedial untuk mempertahankan hak-hak mereka dan mencari kompensasi atas penggunaan karya mereka secara tidak sah. Untuk meningkatkan penegakan hak cipta terkait lagu-lagu cover, kerjasama antara pemegang hak cipta, industri musik, dan platform media sosial perlu diperkuat. Implementasi teknologi pengenalan konten dan digital watermarking pada platform media sosial dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran hak cipta secara lebih efektif dan meminimalkan penyebaran konten ilegal. Selain itu, pendidikan dan kesadaran publik mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan penggunaan etis karya orang lain perlu ditingkatkan. Penggunaan karya cipta tanpa izin harus dicegah melalui program pendidikan dan kampanye kesadaran. Dengan kerjasama aktif dari berbagai pihak terkait, penegakan hak cipta terkait lagu-lagu cover dapat sejalan dengan perkembangan dunia digital dan menciptakan lingkungan industri musik yang adil dan bijaksana bagi semua pihak yang terlibat.Kata Kunci : hak cipta, cover lagu, perlindungan hukum, undang undang hak cipta, pencipta lagu.
ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN SURAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN (Nomor: 220/Pdt.P/2021/PN BPP) Putra Wianto, Dimas Aditya; Daulay, Gilbert; Vickram, Muhammad Adi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPada Surat Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 220/Pdt.P/2021/PN.BPP yang menjelaskan bahwa saudara AS yang beragama Buddha dan YE yang beragama Islam mengajukan permohonan izin untuk melakukan perkawinan beda agama pada tahun 2021 silam. Permohonan para pemohon dikabulkan seluruhnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang diterangkan oleh Majelis Hakim. Padahal pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut agama atau keyakinan yang dianut.Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain daripada penulis memfokuskan dengan sifat penelitian normatif, penulis juga akan menunjang dengan penelitian empiris guna mendapatkan data-data yang lebih akurat dan valid.Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan adanya perkembangan budaya, teknologi dan ideologi di kalangan masyarakat terciptalah multitafsir atau penafsiran yang beragam atas peraturan tersebut. Salah satunya pandangan Ibrahim Husen, yang menganggap perkawinan antara perempuan muslim dan laki-laki non-muslim termasuk ayat madaniah, yang berarti ayat yang dapat dijadikan rujukan hukum. Serta pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan adanya Perkawinan Campuran. Dengan pertimbangan humanis yang diputuskan oleh Majelis Hakim lebih mengedepankan keadilan hukum terhadap pemohon, dan pluralitas agama yang ada di Indonesia. Kata Kunci : Perkawinan, Beda agama, Analisis.
URGENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA BALIKPAPAN Anjeli, Devirainy Gadis; Nugraha, Reza Rizki; Yanti, Yanti; Luhfitasari, Ratna
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang nomor 8 tahun1999 tentang perlindungan konsumen merupakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan atau sengketa anatara pelaku usaha dan konsumen, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: ”Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikann perlindungan kepada konsumen”. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat dengan BPSK merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di seluruh Kabupaten dan Kota yang memiliki fungsi "menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan". Undang-Undang No.8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 butir 11 UUPK menyebutkan : ”Bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen”. BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur Pemerintah, konsumen dan unsur pelaku usaha. BPSK diharapkan dapat mempermudah mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar. Selain itu dapat pula menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa di antara konsumen dengan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. Pembentukan BPKS sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. BPSK yang dibentuk oleh Pemerintah adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari Institusi kekuasaan kehakiman. Pemerintah membentuk BPSK di daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan tetapi BPSK bukanlah Pengadilan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI EKSPLOITASI (studi kasus: Anak-anak Penjual Tisu di Kota Balikpapan) Nanti, Muhammad Aswar; Putri, Shabrina Adhelia; Ringo, Elia Gloria Hosanna Siringo; Nugraha, Rivaldi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi terkait anak yang mengalami eksploitasi karena faktor ekonomi sebagai penjual tisu yang dilakukan oleh orang tuanya di Kota Balikpapan dan penulis merumuskan pembahasan untuk rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi.Penelitian jurnal ini dianalisis berdasarkan studi lapangan dimana pengumpulan data fakta-fakta melalui wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun ke lapangan (field study) dan studi kepustakaan dalam hal ini pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer yang diperoleh dengan cara ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan anak terhadap tindak eksploitasi untuk bekerja haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah dan masyarakat untuk bertanggung jawab agar menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebankan oleh hukum. Begitu banyak undang-undang serta peraturan- peraturuan daerah lainnya yang di buat oleh pemerintah guna mencegah terjadinya eksploitasi anak di Indonesia ada begitu banyak dasar-dasar hukum tenteang perlindungan anak salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kasus tersebut telah mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan  di serahkan ke UPTD PPA agar anak tersebut mendapatkan pelayanan pendampingan hukum dan pelayanan pendampingan psikologis untuk memperbaiki mental dan menyembuhkan trauma berat pada anak tersebut, serta pelaku yang telah melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak pada kasus tersebut juga di berikan sanksi oleh pihak kepolisian.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR DALAM TANGKI TRAYEK DI KOTA BALIKPAPAN Ardana, Fauza; Marpaung, Rio Van Jerru; Fariediansyah, Naufal; Sasmito, Joni
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penimbunan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar merupakan tindak Kejahatan yang merugikan Masyarakat bahkan Negara yang kegiatannya berupa Pengangkutan, Penyimpanan, penjualan tanpa adanya izin dari pihak Berwenang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui kinerja dari Penegakan Hukum dalam Menghadapi fenomena Penimbunan BBM (bahan Bakar Minyak) Jenis Solar yang telah Ada Di Balikpapan. Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan Penimbunan BBM besrsubsidi jenis Solar di Balikpapan. Kegunaan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi untuk Penelitian selanjutnya dan dapat membantu dalam proses penegakan hukum di balikpapan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian ini meliputi orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang di ambil dari fakta-fakta yang ada di lapangan.Berdasarkan hasil penelitian ini, pelaku penimbunan solar dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku terancam dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Apabila tersangka pelaku penimbunan BBM bersubsidi tidak sanggup membayar denda tersebut, maka menggantinya dengan kurungan penjara.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue