cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 279 Documents
 12   13   14   15   16 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN KDRT KEPADA ISTRI SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN Ferlinda Kristalia Septian Putri; Muhammad Nanda Chaniago; Nora Etirada
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.456 KB)

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sering terjadi di indonesia bahkan setiap tahunnya semakin meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan yang berupa pemukulan, penganiayaan secara fisik sampai ada yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang sebagai korban dari kekerasan tersebut. Penelitian ini menjelaskan ada berbagai faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya kdrt dan menjelaskan pertanggungjawaban apa yang harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku terhadap korban. Metode penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mengenai kasus suami yang melakukan kdrt kepada istri sehingga menyebabkan kematian yang bertujuan untuk memperoleh sumber data dilokasi penelitian. Kekerasan dalam rumah tangga ini telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya antara lain ialah adanya faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi ini merupakan faktor utama dalam melakukan tindakan kekerasan tersebut terkait dengan adanya kesenjangan ekonomi.
KEABSAHAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH DALAM PENCALONAN DPRD KOTA BALIKPAPAN Febri Pratiwi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.748 KB)

Abstract

Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keabsahan surat keterangan pengganti ijazah dalam pencalonan DPRD kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimanakah keabsahan surat keterangan pengganti ijazah dalam pencalonan DPRD, dikarenakan dalam proses administrasi ada bakal calon DPRD yang menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dikarenakan Ijazah tersebut hilang. Berdasarkan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bagi bakal calon DPRD yang ijazahnya hilang Komisi pemilihan umum memperbolehkan menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dalam pencalonan anggota DPRD kota Balikpapan antara bakal calon DPRD kota Balikpapan dengan Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan, Bakal calon DPRD kota Balikapan atas nama Arlina, setelah dilakukan verivikasi dan klarifikasi oleh beberapa pihak terkait diantaranya yaitu POLRESTA Balikpapan, sekolah SMAN 1 Balikpapan dan Dinas Pendidikan  kota Balikpapan, maka Komisi Pemilihan Umum memutuskan bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 
ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS CONTANTE JUSTITIE DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL dewi rismayanti pratiwi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.669 KB)

Abstract

Jangka waktu penyelesaian perkara hubungan industrial pada prakteknya masih banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni, 50 hari kerja. Hal tersebut akan berpengaruh pada penerapan asas contante justitie. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut yakni, bagaimanakah analisis hukum penerapan asas contante justitie dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yakni dengan melakukan wawancara terhadap hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, ketua serikat pekerja/buruh, dan advokat. Informasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan asas contante justitie di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda belum berjalan optimal. Hal tersebut didasarkan pada tidak tercapainya penerapan peradilan cepat, sebab pengadilan hubungan industrial menggunakan hukum  acara perdata umum sehingga kewajiban hakim dalam memutus perkara dalam jangka waktu 50 hari kerja dapat dikesampingkan sepanjang hal tersebut demi kepentingan para pihak serta tidak adanya sanksi apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan jangka waktu tersebut menyebabkan tidak ada daya paksa dalam pelaksanaanya. Kata Kunci :   Penerapan, Asas Contante Justitie, Pengadilan Hubungan Industrial 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA JALAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ATAS TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH JALAN PROVINSI YANG RUSAK DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nurul Wulandari
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.17 KB)

Abstract

ABSTRACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara jalan provinsi kalimantan timur atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara.  Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara jalan provinsi Kalimantan Timur atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam mayarakat. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba menggambarkan hukum sebagai suatu kontrol sosial yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial yang berlaku yang berkenaan dengan kegiatan transportasi jalan raya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur yang dapat digunakan dalam rangka pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara jalan provinsi Kalimantan Timur pada kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan Pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara jalan provinsi Kalimantan Timur atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan dengan cara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban pidana berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagimana dimaksud  terjadinya dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakaan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (bulan) atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Pertanggungjawaban perdata berarti bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami seseorang karena perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dan diantara kedua belah pihak tidak terdapat suatu perjanjian atau hubungan hukum antara orang yang mengalami kerugian tersebut. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang dimaksud dengan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terkait dengan pengendara jalan yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, pengendara jalan dapat menuntut ganti kerugian kepada penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah. Selain itu bisa hak untuk menggugat penyelenggara jalan bisa menggunakan mekanisme gugatan warga atau Citizen Law Suit. Dasar gugatan merujuk pada Pasal 258 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan masyarakat wajib beperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan displin dan etika berlalu lintas, dan berpatisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 62  ayat (1) huruf b yang berperan serta dalam penyelenggaran jalan dan Pasal 62 ayat (1) huruf f dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.  Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Penyelenggara Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas 
TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG TERJADI DI KOTA BALIKPAPAN STUDI KASUS DI DIREKTORAT REKSRIMUM POLDA KALTIM Muhammad Wahid Ramadhan; Dimas Sutawijaya
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.948 KB)

Abstract

Penulisan ini akan mengkaji mengenai Tinjauan Kriminologi Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Balikpapan.  Latar belakang Permasalahan ini terjadi adanya kejahatan seperti kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau dari sisi pelaku melakukan kejahatan,  maka perlunya dilakukan kajian yaitu, Bagaimana analisis terhadap pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Balikpapan melalui ilmu kriminologi terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan secara empiris berupa pengumpulan data jumlah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan melalui permohonan kepada Dir Reskrimum Polda Kaltim serta melakukan wawancara yang didampingi oleh pihak Kepolisian Resor Balikpapan untuk memperoleh keterangan dari pelaku yang pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini sudah selesai menjalani vonis atau hukuman di Lembaga Permasyarakatan Kota Balikpapan. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Balikpapan secara mayoritas ditinjau dari aspek kriminologi/etiologi criminal disebabkan karena faktor ekonomi, cemburu karena pihak ketiga serta minuman keras, selain itu diakibatkan status social yang bebeda antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya hal ini biasanya disebabkan kepala keluarga memiliki status social yang lebih rendah serta diakibatkana oleh konflik psikis yaitu tekanan terhadap psikis pelaku yang terbebani oleh permintaan anggota keluarga yang membuat pelaku melakukan kejahatan kekerasan
Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh Chevron di wilayah kerok laut kabupaten penajam Paser Utara Jaenab Jaenab
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.407 KB)

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PENGERUKAN TANAH OLEH CHEVRON DI WILAYAH KAMPUNG KEROK LAUT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARAINTISARIJaenab BruceAnzward ElsaAprinaAlasan pemilihan judul yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum serta upaya-upaya masyarakat terhadap kegiatan pengerukan tanah di kerok laut Kabupaten Penajam Paser Utara, Rumusan masalah ini bagaimana pelindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh chevron di wilayah kerok laut Kabupaten Penajam Paser Utara, Serta upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara hukum untuk mendapatkan hak-hak mereka.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kegiatan pengerukuan tersebut, serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh chevron di Wilayah Kerok Laut Kabupaten Penajam Paser Utara secara hukum untuk mendapatkan ganti kerugian.Metode penelitian ini yang digunakan bersifat yuridis normatif yaitu penelitian langsung dengan cara mencari informasi atau data secara langsung kepada pihak terkait untuk mendapatkan data primer,selain wawanca penulis menggunakan aturan-aturan hukum dan referensi buku-buku untuk melengkapi data yang diperoleh terkait dengan judul penelitian.Hasil penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh chevron di wilayah kerok laut Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain secara preventif maupun refresif, preventif yang dimaksud adalah seharunya diberikan himbauan atau pemberitahuan terhadap masyarakat untu melakukan kegiatan pengerukan tersebut, dan refresif yang dimaksud adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 103, tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Maka masyarakat meminta ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan yang mereka tempati.Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh chevron di wilyah kerok laut ada 2 cara yaitu malalui jalur non-litigasi dengan cara mediasi dan negosiasi, sementara jalur litigasi melaui pengadilan.
Keabsahan Sewa Menyewa Kamar Kost Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata Sri Endang Rayung Wulan; rebecca kallo; Meiryna Nurlinda; Hasby Noer Ashiddiqye
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.943 KB)

Abstract

Perjanjian sewa menyewa rumah (kos-kosan) banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya, karena dengan adanya perjanjian sewa-menyewa rumah (kos-kosan) ini dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun pemilik rumah (kos-kosan) akan saling mendapatkan keuntungan. Penyewa memperoleh keuntungan dengan kenikmatan dari rumah (kos-kosan) yang di sewa, dan pemilik rumah (kos-kosan) akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa. Undang-undang membedakan antara perjanjian sewa menyewa secara tertulis dan secara lisan. Sewa menyewa secara tertulis berakhir demi hukum “otomatis”, yaitu bila waktu yang ditentukan habis, tanpa diperlukan pemberitahuan pemberhentian. Sedangkan sewa-menyewa secara lisan, yaitu jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada penyewa bahwa ia akan menghentikan sewanya. Pemberitahuan dilakukan dengan mengindahkan menurut kebiasaan setempat.Kata Kunci : Perjanjian Sewa menyewa; Perjanjian Lisan; Rumah Kost
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENEMPELKAN HANDPHONE DI SPIDOMETER DI KOTA BALIKPAPAN Fajar Fajar
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.277 KB)

Abstract

 ABSTRACKRingkasan latar belakang masalah dalam penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di Kota Balikpapan belum di tegakkan sebagaimana mestinya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di Kota Balikpapan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris yakni pendekatan hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dengan sebuah kenyataan atau fakta yang ada di lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota kepolisian bagian unit tilang polres Balikpapan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di Kota Balikpapan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di kota Balikpapan sampai saat ini belum ada penegakan hukum secara represif. Penegakan hukumnya hanya bersifat preventif pada waktu dilakukannya razia operasi keselamatan, berupa pendekatan edukasi dalam bentuk teguran dan peringatan serta memberikan penjelasan kepada pengemudi terhadap pelanggaran yang dilakukan dan memberi nasihat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan handphone di spidometer di Kota Balikpapan, yaitu terletak pada faktor masyarakat kurang disiplin dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas, faktor sarana kurang efektifnya CCTV dalam dalam pengawasan berlalu lintas di Kota Balikpapan. Kata Kunci: Kendaraan Bermotor, Pengemudi, Penegakan Hukum
TINJAUAN YURIDIS KEGIATAN PASCA TAMBANG GOLONGAN C DI KECAMATAN SAMBOJA KUTAI KARTANEGARA KALIMANTAN TIMUR Hilmi Azhar; Junas Budi Prastyo; Muh Bara Setiono
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.898 KB)

Abstract

Sumber daya alam (SDA) yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam. SDA digolongkan ke dalam komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, golongan selanjutnya yaitu komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Disisi lain para penambang pasir melakukan pertemuan orang-perorang dan membentuk kelompok untuk melakukan kerjasama, berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Usaha penambangan pasir sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar membawa pengaruh berupa perubahan lingkungan terutama bagi kondisi sosial ekonomi keluarga penambang. Faktor penyebab kemiskinan diantaranya yaitu pertama, tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan minimnya kemampuan untuk mengembangkan diri. Solusi agar masyarakat menjadi mandiri dan terbebas dari kemiskinan, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana dampak pasca tambang pasir terhadap kondisi sosial ekonomi bagi penambang pasir di Kuala Samboja, Samboja? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pertambangan. Penambangan pasir membawa dampak sosial berupa dampak positif yaitu interaksi berupa kerjasama antar penambang pasir, kerjasama dalam hal pemberian informasi, kerjasama dalam memecahkan masalah, menjaga hubungan baik antar penambang pasir dengan cara melakukan perkumpulan arisan, persaingan sehat antar penambang. Untuk dampak negatif yaitu adanya konflik. Sedangkan untuk dampak ekonomi yaitu perubahan pendapatan penambang, keluarga penambang mengalami peningkatan kesejahteraan yang tidak signifikan dan pemenuhan kebutuhan penambang sudah semakin terpenuhi.Kata Kunci: Dampak, Penambangan pasir, Tambang Pasir.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA PEKERJA DI KOTA BALIKAPAPAN tupa roganda pasaribu
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.101 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan yang tidak memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja dikota Balikpapan.Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pertanggungjawaban.Hukum Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja di Kota Balikpapan.Metode yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang ditunjang dengan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan para narasumber dan mendatangi kantor Dinas Ketenagkerjaan  dan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dikota Balikpapan.Hasil penelitian yang diperoleh adalah maka dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Dikota Balikpapan berupa Pengenaan Sanksi Administratif sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.

Page 14 of 28 | Total Record : 279

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue