cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 279 Documents
 17   18   19   20   21 
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG JAM BELAJAR MASYARAKAT Henny Maulidika Asri
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.299 KB)

Abstract

ABSTRAK                                    Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat dan faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat khususnya bagi masyarakat usia sekolah di Kota Balikpapan dan juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi dari Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni suatu pendekatan dalam mengkaji, menganalisa suatu permasalahan hukum dengan cara penelitian di lapangan dan melakukan wawancara dengan Ketua Seksi Kesejahteraan Sosial yang ada di empat kecamatan di Kota Balikpapan yaitu Balikpapan Selatan, Barat, Utara dan Tengah mengenai implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat belum sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat dan belum berjalan secara efektif, karena masih banyak anak usia sekolah di Kota Balikpapan yang melanggar mengenai jam belajar masyarakat yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat, dan dari 4 Kecamatan yang ada di Kota Balikpapan belum melaksanakan mengenai jam belajar ini seperti dalam hal memasyarakatkan JBM, belum dilakukannya upaya pembuatan tugu, belum dilakukannya pemantauan, belum dilakukannya pembinaan, belum dilakukannya rapat organisasi serta, belum dilakukannya evaluasi.Adanya faktor yang menjadi penghambat antara lain faktor yuridis, filosofis dan sosiologis.      Kata kunci : Implementasi,Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013, Jam Belajar Masyarakat
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN IZIN PERTAMBANGAN DI BENTANG ALAM KARST SANGKULIRANG-MANGHALIHAT: STUDI KASUS BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Aisita Laila Furqoni; Diza Almatuty; Safira Ayu Almira
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.957 KB)

Abstract

Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan Karst yang sangat luas,yang tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan penelitian yang dirilis oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) pada tahun 2015 setidaknya terdapat 3.569.250 Ha Ekosistem Karst di Provinsi Kalimantan Timur.Jika dipandang dari filosofi pokoknya, perizinan bertalian dengan segala sesuatu yang sifatnya dilarang. Namun diberikan dispensasi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ijin adalah pengecualian terhadap hal yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan pejabat berwenang. Dengan cara itulah hukum administrasi negara berkerja. Dalam teori perizinan manapun, rumus perijinan ini akan selalu sama. Namun disini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun Kabupaten Berau telah mengeluarkan ijin dibentang alam karst. Maka penulis merumuskan masalah mengenai Bagaimana Kebijakan terhadap ijin yang telah dikeluarkan di bentang alam karst Sangkulirang-Mangkalihat, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dengan ijin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Berau dan Pemerintah Kutai Timur, memberikan peluang bagi Perusahaan tambang untuk melakukan penambangan diwilayah Ekosistem Karst walaupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan ijin kepada Perusahaan tambang. Kata Kunci : Kebijakan, Ekosistem Karst, Izin, Izin Usaha Pertambangan (IUP)
ANALISIS HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG NFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI TINDAK PIDANA CHEAT ATAU HACKING DALAM SISTEM GAME ONLINE Pandu Rachmatullah; Kurnia Isti Ayu Dita; Abdi Wira Surya Cendekia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permainan Daring(Game online) adalah jenis permainan. Dalam game online selalu ada seseorang yang melakukan kecurangan saat bermain. Dengan adanya pemain yang melakukan kecurangan dalam permainan dan kompetisi turnamen game online, maka pemain tersebut bisa sangat mudah untuk memenangkan sebuah turnamen. Jika pemain tu bisa dengan mudah memenangkan sebuah turnamen, maka dia bisa merugikan pemain yang lainnya serta merugikan orang yang membuat sebuah turnamen, atau bahkan bisa merugikan perusahaan game online tersebut. Selanjutnya tujuan Penelitian ni untuk mengetahui bagaimana mplementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Cheat atau Hacking Dalam Sistem Game Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang nformasi Dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ni adalah yuridis normative oleh karena sasaran penelitian ni mengacu pada kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mengenai mplementasi Hukum Tentang Tindak Pidana Cheat atau Hacking Dalam Sistem Game Online Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang nformasi dan Transaksi Elektronik, sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang nformasi dan Transaksi Elektronik. Namun mplementasi dari peraturan tersebut belum secara tegas dapat terlaksana dengan baik mengingat masih banyaknya cheater yang melakukan tindak cheat atau hacking.Kata Kunci: Game Online, Hacking, Tindak Pidana.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID 19 DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN Gultom, Mangara Maidlando; Haerana, Haerana; Pricilia, Vina
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan mayarakat pada masa pandemi covid-19 di Kota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier.Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di kota Balikpapan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di Kota Balikpapan melalui sosialisasi-sosialisasi dalam pencegahan penyebaran virus covid 19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menerapkan sanksi terhadap pelanggar. Namun penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat di kotaBalikpapan. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 di kota Balikpapan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang PSBB dengan menerapkan sanksi teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi pidana kepada pelanggar. Namun penerapan sanksi terhadap pelanggar belum memberikan efek jera kepada pelanggar protokol kesehatan.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN KELAIKAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA BALIKPAPAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Wiwi Wiwi; Novie Rini Arianti; Yoan Megawati
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang dalam penelitian ini adalah tentang pelanggaran kelaikan kendaraan angkutan barang di Kota Balikpapan. Pengoperasian kendaraan angkuran barang membuat pemilik atau pengemudinya menjadikan STNK, SIM dan buuku uji khusus sebagai kelengkapan umum. Sementara, kelengkapan teknis umumnya terabaikan. Uji berkala disebut sebagai kewajiban umum dalam pengoperasian kendaraan angkutan barang, apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturementara, kelengkapan teknis umumnya terabaikan. Uji berkala disebut sebagai kewajiban umum dalam pengoperasian kendaraan angkutan barang, apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan uji kelaikan kendaraan angkutan barang di Kota Balikpapan dan permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan implementasi pelaksanaan kelaikan kendaraan angkutan barang di Kota Balikpapan. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa sanksi pelanggaran kelaikan kendaraan bermotor angkutan barang ialah pembinaan dan sanksi denda yang bertujuan untuk mengejar peningkatan PAD. Hambatan dalam uji kelaikan kendaraan angkutan barang di Kota Balikpapan adalah: (1) Faktor aparat/petugas, (2) Faktor fasilitas/peralatan dan (3) Peran serta masyarakat dalam pengujian kelaikan kendaraan masih kurang.Kata Kunci: Lalu lintas, Laik Jalan, Penegakan Hukum
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI Adelia Winda Irani; Muhammad Hery Susanto; Piatur Pangaribuan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak dapat diduga-duga dan tidak di sengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan yang menyebabkan adanya korban manusia dan kerugian materiil. Pengaturan tentang lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Banyaknya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi sering terjadi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas sangat banyak, salah satunya ialah kelalaian pengemudi. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurudis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum kecelakaan lalu lintas dapat secara hukum pidana maupun perdata, yaitu bahwa kewajiban tanggungjawab diatur dalam Pasal 234 UULLAJ. Bentuk tanggungjawab dalam kecelakaan lalu lintas secara hukum pidana pelaku dikenakan sanksi pidana sesuai perbuatannya, sedangkan tanggungjawab secara hukum perdata pelaku dapat mengganti kerugian karena perbuatan kecelakaan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugianKata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG HABIS MASA BELAKU IZIN TINGGALNYA DI KOTA BALIKPAPAN Nama, Antonius Perada; Alfian, Muhammad; Yudhitya, Dimas; Suhartini, Suhartini
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL TELUK BALIKPAPAN Rosdiana Rosdiana; Siti Fatimah; Ditasya Anisa Riani; Sri Endang Rayung Wulan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teluk Balikpapan memiliki luas daerah aliran sungai 211.456 hektar dan perairan seluas 16.000 hektar. Daerah aliran sungai Teluk Balikpapan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis, diantaranya sebagai penyangga keseimbangan fungsi teluk tersebut sebagai pelabuhan laut Balikpapan dan sumber penghasilan masyarakat di sekitarnya serta kehidupan ekosistem perairan kawasan teluk atau bisa disebut juga dengan Kawasan Ekosistem Esensial dan saat ni terancam punah. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kawasan ekositem esensial Teluk Balikpapan serta penelitian ni bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan stakeholder untuk mengeluarkan regulasi lanjutan terkait perlindungan hukum Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Balikpapan serta menyetujui penetapan areal Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Balikpapan. Sedangkan metode pendekatan yuridis empiris berlandaskan pada sumber data primer yaitu data wawancara, data sekunder berupa jurnal sebagai landasan untuk membantu penulis dalam menganalisis dan mengumpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian, upaya perlindungan hukum terhadap kawasan ekositem di Teluk Balikpapan masih belum dilakukan secara maksimal karena provinsi Kalimantan Timur hanya mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor; 522.5/K.672/2020 tentang indikatif KEE berupa peta indikatif dan belum sampai kepada penetapan kawasan ekosistem esensialnya secara definitif. Selain itu, sampai saat ni belum adanya kelembagaan untuk pengelolalan kawasan Teluk Balikpapan. Kata Kunci : Kawasan Ekosistem Esensial, Perlindungan hukum, Teluk Balikpapan.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN KEPITING BERTELUR DI BALIKPAPAN Ricky Kristian; Samuel Ronaldo Marpaung; Ghada Purnama Sulistyono
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia saat ini telah menghadapi banyaknya penyelundupan perikanan terlebih benih kepiting dan lobster. Hal ini dapat mengakibatkan ekosistem kepiting dan lobster terancam oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab telah menyelundupkan ke luar negeri. Pelarangan pengiriman kepiting bertelur ini telah tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI dan Pasal 88 Juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perikanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan kepiting bertelur di kota balikpapan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.Kata Kunci : Perikanan, Kepiting Bakau, Penyelundupan.
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TANAMAN GANJA DEMI KESEHATAN DITINJAU DARI KEADILAN SUBSTANTIF (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg) Dicky Putra Pratama; Fernando Habeahan; Yoga Sutomo
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusanmasalahdalampenulisaniniadalahbagaimanapengaturanmengenaipenggunaantanaman ganja demi kesehatandan apa yang menjadipertimbanganhukummajelis hakim dalammemutusperkaranomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg.Pengaturanmengenaipenggunaantanaman ganja demi kesehatandapatdigunakanuntukkepentinganpengembanganilmupengetahuan dan teknologi dan untukreagensiadiagnostik, sertareagensialaboratoriumsetelahmendapatkanpersetujuan Menteri atasrekomendasiKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Majelis hakim yang memeriksa dan memutusperkaratindakpidananarkotikadenganterdakwaatasnamaReyndhart Rossy N. Siahaan dalamperkaranomor 83/Pid.Sus/ 2020/Pn.Kpgpada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkanpidanapenjaratanpamemperhatikanhakasasiReyndhart Rossy N. Siahaan yang membutuhkanpeningkatankesehatansetelahupayapengobatan yang dilakukankebeberaparumahsakittidakberhasilmenyembuhkanpenyakitsaraf yang dideritanya.

Page 19 of 28 | Total Record : 279

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue