Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
279 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN PENIMBUNAN MINYAK GORENG ]]>
<![CDATA[La Ode Yogi Pradana]]>;
<![CDATA[Danang Purbasetya]]>;
<![CDATA[Aulia Yaritsunal Firdaus]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat Indonesia sangat ketergantungan terhadap minyak goreng. Minyak goreng merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi peluang untuk kalangan pengusaha yang melihat ada potensi keuntungan dalam pengadaan kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok oleh pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini adalah ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif ialah dengan adanya pengawasan dari pemerintah terhadap perdagangan kebutuhan pokok serta perlindungan hukum secara repsesif ialah dengan dapat mengadukan secara pidana terhadap perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok ke kepolisian, dan dapat melakukan gugatan dengan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta dapat menggugat sengketa melalui gugatan perdata.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Minyak Goreng]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN MANGROVE CENTER MENJADI PERUMAHAN GRAHA INDAH KELURAHAN BATU AMPAR ]]>
<![CDATA[Dwi Agus Wahyudi]]>;
<![CDATA[Gilang Jati Suparwanto]]>;
<![CDATA[Bagus Suparwanto]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kota Balikpapan telah mengalami banyak perubahan yang secara dramatis karena Kota Balikpapan difokuskan sebagai pusat ekonomi dan jasa. Dalam hal ini banyak lahan yang di salah fungsikan seperti alih fungsi lahan hutan mangrove, hutan mangrove dalam beberapa Undang-undang dan amdal termasuk hutan yang di lindungi oleh pemerintah. Tetapi ada beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang menggunakan hutan mangrove sebagai tempat untuk membangun perumahan dan menyebabkan banyak kerusakan yang berdampak pada masyarakat sekitar hutan mangrove seperti hilangnya mata pencaharian dan sumber makanan alami karena rusaknya ekosistem di dalam hutan mangrove tersebut. Pemerintah harus bertindak tegas dan memberikan sanksi pada setiap pelaku yang telah menggunakan hutan mangrove sebagai lahan untuk membangun perumahan, jika tidak di tidak tegas maka akan banyak kerusakan hutan mangrove. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Artikel ini akan membahas banyak tentang penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan mangrove center menjadi perumahan graha indah kelurahan batu ampar.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Alih Fungsi Lahan Mangrove Center, Perumahan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL ]]>
<![CDATA[Muhammad Guntur Fauzi]]>;
<![CDATA[Adrielita Manalu]]>;
<![CDATA[Yolanda Theresia B.]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pesatnya perkembangan teknologi ikut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini bermacam-macam sesuatu dapat dilakukan secara cepat dan mudah menggunakan layanan berbasis online , saat ini kehadirannya sedang popular di tengah masyarakat karena didukung dengan banyaknya start up atau perusahaan rintisan yang menawarkan beragam layanan digital seperti pembayaran dan peminjaman uang. Hadirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini memiliki istilah yakni Financial Technology atau disingkat dengan Fintech. Adanya pinjaman online atau peer to peer lending sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) adalah imbas dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Mengingat saat ini di Indonesia kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 seperti ini ditambah lagi perilaku masyarakat digital yang konsumtif membuat pinjaman online menjadi solusi terbaik bagi mereka tanpa memikirkan dampak yang timbul dikemudian hari. Dalam jurnal ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif sebagai proses menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Setiap kegiatan pinjaman online ilegal yang terjadi akan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi untuk memamparkan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban yang melakukan pinjaman online serta sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelayanan pinjaman online ilegal.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Ilegal]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MASKER YANG TIDAK SESUAI STANDAR ]]>
<![CDATA[Amellia Rizky Ramadannis]]>;
<![CDATA[Rossila Dewanti Ningrum]]>;
<![CDATA[Wiwiek Sriwahyuni]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Masker yang tidak sesuai dengan Standar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Masker yang tidak sesuai dengan Standar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaku usaha sudah harus menetapi ketentuan yang berlaku untuk memproduksi dan memperjual-belikan masker yang memenuhi standar terhadap konsumennya. Namun fakta menunjukkan bahwa, masih banyak para pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan yang ada demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya rela merugikan para konsumen dengan memperjual-belikan masker tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Pada tanggal 28 Februari 2020, PT Unotech Mega Persada di daerah Cilincing, Jakarta Utara digerebek oleh Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Di dalamnya polisi menemukan masker siap edar. Penggerebekan dilakukan lantaran gudang ini tidak memiliki izin produksi masker. Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dengan harapan untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Masker Illegal, Pelaku Usaha]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH YANG STATUS KEPEMILIKAN SEGELNYA TELAH DILAKUKAN PERALIHAN HAK KEPADA ORANG LAIN TANPA ITIKAD BAIK ]]>
<![CDATA[Deby Rezky Amanda Anastasia]]>;
<![CDATA[Jonathan P A Tumanggor]]>;
<![CDATA[Reni Aprilyah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap status kepemilikan segel yang telah dilakukan peralihan hak kepada orang lain tanpa itikad baik dan untuk mengetahui upaya hukum pemilik tanah yang telah dilakukan peralihan hak kepada orang lain. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik tanah yang benar berdasarkan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah menurut hukum, karena pemilik tanah yang sah memiliki data yuridis dan secara fisik menguasai tanahnya secara langsung, artinya pemilik tanah berhak, bebas dalam penguasaan tanahnya dan kepemilikan itu melekat kepada ahli warisnya sepanjang tidak dialihkan kepada pihak lain. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik tanah terhadap peralihan hak kepada orang lain yaitu dapat melalui Badan Pertahanan Nasional dan dapat melalui proses litigasi apabila penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Segel, Peralihan Hak]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PROSTITUSI ONLINE OLEH GERMO DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Firda Anggrainy]]>;
<![CDATA[Mayang Sari]]>;
<![CDATA[Ansye Awinda Kanety]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban prostitusi online di Kota Balikpapan, dan Bagaimana penegakan hukum terhadap germo yang memperdagangkan anak di bawah umur di Kota Balikpapan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder. Tekhnik analisa dan pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini yang digunakan adalah dengan studi dokumenter. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yang mana terkait perlindungan anak yang menjadi korban prostitusi online. Sebagaimana KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dimana dalam penelitian ini membahasa tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban prostitusi online oleh germo. Dimana terdapat 2 perlindungan yaitu preventif dan represif, yang mana perlindungan represif dengan memberikan hukuman terhadap pelaku germo dengan dijerat dengan hokum pidana diantaranya di Pasal) Pasal 296, Pasal 297 dan Pasal 506. Dan terkait dengan perlindungan preventif dengan bentuk Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di masing-masing kelurahan per minggu dan di sekolah, Melakukan razia sebulan sekali di daerah kos dan kontrakan, Bekerja sama dgn pemerintah dan P2TP2A (Pemberdayaan Perempuan Terpadu Perempuan dan Anak).Kata Kunci: Germo, Prostitusi, Anak, Penegakan, Perlindungan.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM MENGATASI PRAKTIK PERTAMBANGAN BATUBARA ILEGAL ]]>
<![CDATA[Popi Amaria Simatupang]]>;
<![CDATA[Pricilia Fanesha Pinangkaan]]>;
<![CDATA[Febri Adi Prasetio]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Batu bara merupakan salah satu potensi sumber daya alam tak terbarukan yang ada di daerah yang pengelolaannya bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Batu bara merupakan sumber daya alam yang bersifat fundamental untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Di samping itu pertambangan batu bara merupakan salah satu bidang yang mendukung perekonomian negara dan daerah yang pengelolaannya berwawasan lingkungan. Pengelolaan pertambangan batu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan harus dilakukan seoptimal mungkin, efesien, transparan, berkelanjutan dan bewawasan lingkungan. Kota Balikpapan tidak termasuk karena sejak beberapa tahun terakhir, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi bertekad untuk menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota bebas tambang batubara. Adapun pertimbangan yang disampaikan adalah dari aspek lingkungan yang tentunya sering dialami setiap kota yang terdapat aktivitas pasca pertambangan lingkungan tersebut menjadi rusak. Temuan tambang batu bara ilegal di Kilometer 25, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, menjadi peringatan bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Tingginya harga batu bara belakangan ini, dikhawatirkan memicu maraknya tambang ilegal, khususnya dikawasan perbatasan yang punya kandungan batu bara. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang meninjau dari segi aspek pidana hingga pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal. Pertanggungjawaban hukum pidana diatur pada Pasal 109 Peraturan Derah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, pertanggungjawaban hukum perdata diatur pada Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pertanggungjawaban administrasi berpijak pada Pasal 108 angka 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.Kata Kunci: Batubara, Pertambangan Ilegal, Hukum Pidana.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN YANG TERJADI DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Melati Simangunsong]]>;
<![CDATA[Dwi Hermayani]]>;
<![CDATA[Ananda Jati Nuraini]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Pada peristiwa pelecehan seksual sebagian besar korban adalah perempuan dan pelakunya hampir pasti laki-laki. Tindak kekerasan seksual yang dialami oleh kaum perempuan di Indonesia masih menunjukan angka yang tinggi. Kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai second class citizens. Latar belakang jurnal ini ialah bahwa adanya seorang pimpinan pondok pesantren di Kota Balikpapan yang melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya yang masih berstatus sebagai anak, korban ini wajib diberikan suatu perlindungan baik terhadap fisik maupun emosional sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual serta apa hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kepustakaan dan lapangan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Pondok Pesantren]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP HASIL EKSEKUSI RIIL YANG MELEBIHI BATAS YANG DI EKSEKUSI ]]>
<![CDATA[Monic Arliana]]>;
<![CDATA[Martina Dwi Riyanti]]>;
<![CDATA[Vania Azalia Novita]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Hal tersebut terjadi di kota Balikpapan, salah satunya terjadi penetapan eksekusi riil menyatakan Bahwa tanah seluas 8293 m2 adalah merupakan objek sengketa seperti yang didalilkan penggugat melalui surat keterangan kesaksian perwatasan tanggal 2 Maret 1977. Tanah objek sengketa seluas 8.239 m2 terletak di RT IX/ gunung bahagia dalam,kampung damai Balikpapan Timur sekarang JL.Manunggal RT 59 Kelurahan gunung bahagia Balikpapan. Salah satu penghuni rumah di tanah sengketa tersebut yang berinisial P berdasarkan surat hak milik No.4047 bahwa lahan milik rumahnya menjadi salah satu objek sengketa oleh ED dengan melakukan pemagaran pada hari kamis 10 Oktober 2019 yang mana seluruh rumah termasuk rumah P dipagar seng full sehingga tidak ada akses jalan keluar masuk rumah akibat dilakukanya pemagaran, karena menurut ED tanah yang dikuasai oleh JT seluas 3.060 m2 termasuk tanah waris yang telah diberikan pewaris kepada ED. Seharusnya pihak ED tidak semena-mena melakukan pemagaran secara sepihak. Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana dan perdata untuk menjerat perbuatan ED yang melakukan pemagaran pihak yang dirugikan. Jika ingin menjerat secara hukum pidana maka dapat dikenakan pidana yang terdapat dalam KUHP maupun langkah hukum perdata adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Metode penelitian ini adalah yuridis nomartif berdasarkan pendapat ahli hukum.Dalam penelitian yang di tulis peneliti berkesimpulan bahwa kasus tersebut dapat di selesaikan dengan berdasarkan dasar hukum yang telah ditentukan. Kata Kunci :Putusan Pengadilan, Batas Tanah, Eksekusi Riil]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PANDEMI TERHADAP PERJANJIAN PERDAGANGAN IA-CEPA (INDONESIA AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) ]]>
<![CDATA[Prisa Harning Tresnaning Adi]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam perkembangan hukum internasional dewasa ini menunjukkan bahwa peran perjanjian internasional makin menduduki tempat yang penting. Hal ini dapat kita lihat pada hukum yang mengatur perkembangan-perkembangan baru dalam kehidupan masyarakat internasional, misalnya pengaturan tentang pemakaian ruang angkasa, hukum yang mengatur tentang telekomunikasi, hukum yang mengatur tentang penambangan laut dan sebagainya. Perkembangan tadi hampir semua pengaturannya didasarkan pada perjanjian internasional. Coronavirus Disease 19 (Covid-19) telah menjadi permasalahan didunia internasional, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia dan juga berimbas pada semua sektor terutama ekonomi yang diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid-19. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri. Pandemi Covid-19 akan berdampak buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun ini, karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dalam negerinya, maka Indonesia memutuskan untuk melakukan kerja sama melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau disebut dengan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan berupaya menjalin hubungan-hubungan dengan negara lain, salah satunya seperti Australia. Indonesia melakukan kerja sama dengan Australia melalui Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis inormatif dengan cara imeneliti ibahan-bahan ipustaka iatau data sekunder isaja. Dalam pembahasan yang disampaikan adalah mengenai bagaimana gambaran suatu perdagangan dalam dunia internasional secara umum hingga ruang lingkup yang ada dalam perdagangan internasional. Selain itu, perdagangan internasional dalam jurnal ini juga merumuskan kepada suatu perjanjian dibidang perekonomian yang melibat negara Indonesia dan Australia dalam IA-CEPA.Kata Kunci: Corona Virus Disease-19; Perdagangan Internasional; Perjanjian Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)]]>
