cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 279 Documents
 16   17   18   19   20 
PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PASER Arina Mana Sikana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.232 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perananKepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencuriandengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Paser serta hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Paser dalam melaksanakantugasnya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Kepolisian Resor Paser.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perananKepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencuriandengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Paser serta mengetahuifaktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum KepolisianResor Paser dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidanapencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Paser.Metode peneitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalahmenggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empirisdilakukan dengan cara penelitian di lapangan dengan melihat fakta-fakta hukumyang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait denganpenanggulangan tindak pidana segala tindak pencurian dengan kekerasan yangada di wilayah hukum Kepolisian Resor Paser.Berdasrkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa peranKepolisian Resor Paser dalam memberantas tindak pidana pencurian dengankekerasan menggunakan upaya preventif dan represif yang terbagi atas upayapenal dan non penal, tetapi Kepolisian Resor Paser lebih melakukan upaya tindakpidana kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement)atau dengan upaya represif serta hambatan-hambatan dalam penanggulangantindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Paser adalahkurangnya partisipasi dari masyarakat setempat.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Yang Berkaitan Dengan Menjual Belikan Petasan Di Kota Balikpapan Tri Wahyudi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.918 KB)

Abstract

IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM KHUSUSNYA YANG BERKAITAN MENJUAL BELIKAN PETASAN DI KOTA BALIKAPAPANINTISARI Tri Wahyudi[1],  Susilo Handoyo[2], Rosdiana[3]       Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di dalam pasal 15 huruf I berbunyi “setiap orang dilarang, menjual belikan petasan, namun dalam implementasinya peneliti temukan banyak pelanggaran petasan di kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan, yang kedua adalah  penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan.     Metode penelitian dalam penelitian ini pendekatan penelitian peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data, terdiri atas data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data, terdiri atas  wawancara (interview), penelitian kepustakaan, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.     Hasil penelitian dalam penelitian ini Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan belum berjalan optimal, dikarenakan sikap/kecenderungan agen pelaksana cenderung tidak sepakat. Penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan menjual belikan petasan di kota Balikpapan sudah dilakukan tetapi belum optimal dikarenakan penegakan hanya dilakukan berupa penyitaan dan pemusnahan petasan saja.  Kata Kunci : Petasan, Implementasi, Peraturan Daerah        [1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universiatas Balikpapan     [2] Dosen Fakultas Hukum Universiatas Balikpapan selaku Pembimbing I     [3] Dosen Fakultas Hukum Universiatas Balikpapan selaku Pembimbing II
MEKANISME PENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DAN PT. AGRO INDOMAS TERHADAP MEKANISME PENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DAN PT.AGRO INDOMAS TERHADAP LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA karyadi karyadi iyah
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.228 KB)

Abstract

ABSTRACT Masalah pengadaan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena itu di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan. Proses pengadaan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti rugi, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap segala keterangan dan data-data yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian ganti rugi. seperti yang terjadi sengketa terhadap tanah masyarakat yang diperuntukkan bukan untuk kepentingan umum, dimana pemerintah daerah memberikan izin untuk lahan perkebunan oleh PT. Agro Indomas untuk membuka lahan kelapa sawait, sehingga sebagian tanah masyarakat dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Hal inilah yang menimbulkan sengketa antara masyarakat dan PT. Agro Indomas. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria sudah sangat jelas menyebutkan bahwa mengandung beberapa prinsip keutamaan dimana didalam Undang-Undang Pokok Agraria menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut tetapi penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga timbul keseimbangan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat maupun pribadi yang memiliki tanah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, jelas bahwa Undang-Undang pokok agrarian Pasal 6  memberikan arahan bahwa semua tanah hakikatnya berfungsi sosial, sepanjang peruntukkan tanah masyarakat untuk kepentingan umum maka kepentingan pemilik tanah sebagai hak milik dapat dicabut asalkan demi kepentingan umum yang berfungsi sosial. Namun faktanya sering terjadii sengketa terhadap tanah msyarakat yang diperuntukkan bukan untuk kepentingan umum, dimana pemerintah daerah memberikan izin untuk lahan perkebunan oleh PT. Agro Indomas untuk membuka lahan kelapa swait, sehingga sebagian tanah masyarakat dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Disimpulkan bahwa faktor yang sering terjadinya adanya hal tersebut yakni karena lahan masyarakat yang kurang jelas, Perbedaan tuntutan dari Legalitas kepemilikan masyarakat (ada yang minta ganti rugi dan minta dibuatkan kebun plasma) dan tidak konsistennya luas dan setiap pemberian izin. Kata kunci: Lahan perkebunan, Perkebunan Kelapa Sawit, Sengketa, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP REMAJA YANG MELAKUKAN SEX BEBAS DI SEKOLAH Kania Prafianti; Ajar Sulistyono; Lawenti Tinambunan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.136 KB)

Abstract

Penulisan ini akan mengkaji perilaku seks bebas yang dilakukan remaja di sekolah yang terdapat di Kota Balikpapan yang di tinjau dari segi kriminologis. Namun secara yuridis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perilaku seks bebas yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan tidak di atur. Maka penelitian ini akan merumuskan masalah bagaimanakah tinjauan kriminologis terhadap remaja yang melakukan seks bebas di sekolah. Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara teknik deskriptif kualitatif yaitu memaparkan kenyataan. Dimana metode ini adalah data yang di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat terpisah menurut kategori guna mendapatkan kesimpulan sebagai temuan hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan pengaturan mengenai seks bebas yang tidak diatur dalam hukum publik Indonesia belum ada aturan yang mengaturnya namun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang di lakukan dengan cara di paksa dan hal ini dapat dilakukan apabila salah satu orang tua remaja tersebut merasa di rugikan dan melakukan laporan di dinas terkait. Faktor-faktor yang di tinjau dari segi kriminologi yang mempengaruhi remaja melakukan seks bebas yaitu keluarga yang tidak harmonis, pergaulan bebas, kontrol sosial yang rendah, pendidikan agama yang kurang dimana semua faktor ini merupakan faktor yang melatarbelakangi seorang remaja melakukan seks bebas.
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN Winda Mira Astuti
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.226 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di Kota Balikpapan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga perlu ditinjau dari sisi kriminologis. Maka penulis merumuskan masalah mengenai apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak di Kota Balikpapan dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak di Kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak di Kota Balikpapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, dimana penelitian ini bersifat nyata yang berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder memberikan gambaran tinjauan kriminologis dan bersifat analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak di Kota Balikpapan terdapat dua faktor yaitu, Faktor Internal: keluarga, dan tekanan psikologi. Dan Faktor Eksternal: lingkungan, faktor internet, dan faktor labeling. Keseluruhan dari faktor-faktor ini kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan dalam kriminologi, yakni moral development theory, psikoanalisa theory, differential association theory, social learning theory, dan labeling theory. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak di Kota Balikpapan yang menjadi dominan penyebab tindak pidana perkosaan oleh anak adalah faktor internet.Kata Kunci: Kriminologi, Perkosaan, Anak
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH Putra, Johans Kadir; Alamsyah, Eko; Herawati, Nina Ike; hasiah, Hasiah
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.799 KB)

Abstract

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMARKIRKAN KENDARAANNYA DI JALAN PROPINSI KM 18 KELURAHAN PETUNG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM Dwi Purnomo
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.199 KB)

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMARKIRKAN KENDARAANNYA  DI JALAN PROPINSI KM 18 KELURAHAN PETUNG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM Dwi PurnomoFakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagiadwi.purnomo1541994@gmail.com/082251133160 ABSTARACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Memarkirkan  Kendaraanya di Jalan Propinsi Km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang ketertiban umum dan bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Memarkirkan  Kendaraanya di Jalan Propinsi Km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang ketertiban umum.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Memarkirkan  Kendaraanya di Jalan Propinsi Km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang ketertiban umum serta bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Memarkirkan  Kendaraanya di Jalan Propinsi Km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang ketertiban umum.Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwaDari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di jalan propinsi km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara melanggar  Pasal 5 huruf a  Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum dan dapat dikenakan sanksi kurungan 3 bulan atau denda Rp 5.000.0000. Namun kenyataan dilapangan pertanggungjawaban hukum pidana tidak dapat dijatuhkan    dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum, tidak mengatur secara jelas mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) tata kelola parkir Kata kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Parkir di Jalan, Kendaraan Bermotor    
PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEREMPUAN TERHADAP TES KEPERAWANAN BAGI CALON ISTRI ANGGOTA TNI MENURUT HAM DAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAM NOMOR 39 TAHUN 1999 Lestari, Listya Ayu; Khotimah, Jenny Khusnul; Fitriana, Nur; Gultom, Mangara Maidlando
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.203 KB)

Abstract

Pernikahan adalah janji suci sebagai gerbang memasuki kehidupan berkeluarga untuk memenuhi separuh iman. Dalam pernikahan ada syarat harus ditempuhnya salah satunya di pernikahan lingkup TNI ada beberapa syarat dan prosedurnya termasuk terdapat  adanya  tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI.  Keberadaan  atau  praktik tes  keperawanan  ini  menjadikan  suatu  permasalahan yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia  berupa  pelanggaran  atas    Hak  Pribadi  dan  diskriminasi  bagi  seorang  perempuan. Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Pada Tes Keperawanan Pada Calon Istri TNI Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Serta latar belakang terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan apakah sudah memenuhi aspek-aspek konsep dalam pembuatan perundang-undangan atau peraturan yang di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif serta Pendekatan  hukumnya berupa perundang-undangan. Hasil   penelitian menunjukan  bahwates  keperawananmelanggar hak asasi manusia,  terdapat  pada  Pasal  1 Ayat  1  yang  seharusnya  hak  asasi  manusia  itu  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan dilindungi oleh Negara, serta adanya bentuk diskriminasi kepada perempuan dan pembentukan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang tidak memenuhi unsur-unsur konsep pembuatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI PENGGUNA KACA FILM YANG MELEBIHI BATAS PROSENTASE KEGELAPAN PADA KENDARAAN RODA EMPAT DI KOTA BALIKPAPAN dwi aditya pambudi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.144 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan roda empat  yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan yang di perbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  serta Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan roda empat  yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan yang di perbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.            Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan roda empat  yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan di Kota Balikpapan, apakah sudah ada upaya atau belum dalam pertanggungjawaban hukumnya, serta untuk mengetahui Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan roda empat  yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan di Kota Balikpapan dari perspektif hukum pidana.            Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan kenyataan atau fakta dilapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota Kepolisian bagian unit tilang Polres Balikpapan, serta mengkaji sumber peraturan perundang-undangan yang mengatur.            Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan di Kota Balikpapan dapat diberikan pertanggungjawaban hukum pidana dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Akan tetapi hal tersebut belum berjalan maksimal dalam hal pertanggungjawaban pidana, sedangkan penegakan hukumnya sampai saat ini kurang efektif dalam penegakan hukum secara represif berupa sanksi tilang, yang lebih banyak Penegakan Hukumnya bersifat preventif pada waktu razia operasi keselamatan, berupa memberikan teguran dan peringatan serta memberikan penjelasan terhadap pengemudi yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan di Kota Balikpapan. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pengemudi yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan, yaitu terletak pada faktor masyarakat, faktor penegak hukum, faktor sarana dan pra sarana, dan  faktor kebudayaan.
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp TENTANG PERKARA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGUSAHAAN AIR DAN ATAU SUMBER-SUMBER AIR TANPA IZIN DARI PEMERINTAH Rogelio Eric Sibuea
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.544 KB)

Abstract

Pada Perkara Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp, terhadap putusan tersebut subjek hukum dan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan amar putusan yang diputus oleh hakim. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus Perkara Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp. Dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan maka penulis menganalisa melalui suatu penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena amar putusan tidak sesuai dengan yang didakwa oleh jaksa penuntut umum, baik subjek hukum maupun tindak pidananya dengan demikian terhadap putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi putusan batal demi hukum harus melalui putusan pengadilan yang lebih tinggi. Putusan ini dimungkinkan apabila dilakukan upaya hukum berupa banding atau kasasi. Permasalahannya apabila tidak ada pihak yang melakukan upaya hukum untuk menyatakan putusan tersebut batal demi hukum, putusan tersebut tidak bisa diperbaiki

Page 18 of 28 | Total Record : 279

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue