cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 279 Documents
 15   16   17   18   19 
STUDI KASUS TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP DI PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN Randy Septian; Meitri Widya Pangestika; Inri Ravis
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.925 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kepastian hukum terhadap salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara hak asuh anak nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dan upaya hukum apa yang bisa dilakukan kepada pihak yang dirugikan dengan tidak dilaksanakannya isi putusan dalam perkara hak asuh anak nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp.Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara hak asuh anak nomor1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp belum ada regulasi yang mengatur secara jelas terkait hal tersebut. Karena pada implementasinya pihak dari yang tidak melaksanakan putusan (pihak ibu) tersebut masih terbayang oleh trauma dalam rumah tangga bersama mantan suaminya sehingga ini mempengaruhi dalam pertemuan dan memberikan akses kepada bapaknya untuk dapat mencurahkan perhatian dan kasih sayang. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak diantaranya banding dan kasasi. Upaya hukum banding telah dilakukan oleh pihak ayahnya namun putusannya menguatkan putusan pengadilan agama Balikpapan. Terhadap putusan tersebut sebenarnya pihak dari ayah tidak mempersoalkan tentang hak asuh anak kepada ibunya hanya saja pihak dari ayah menginginkan amar putusan pada angka 3, 4, dan 5 dijalankan kepada pihak ibu yang memiliki hak asuhnya.Kata Kunci: Perkawinan, Anak, Hak Asuh Anak.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN ATAU MENYEWAKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA DI BALIKPAPAN Ade Rosadi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.332 KB)

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di Balikpapan dan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggung jawaban hukum terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di Balikpapan. Metode pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mendasarkan pada asas-asas hukum serta berbagai peraturan yang terkait dengan penelitian ini sebagai pendekatan utamanya yang didukung dengan cara wawancara dengan responden terkait. Adapun hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di Balikpapan adalah: Preventif yang telah dilakukan meliputi: pembacaan hak dan Kewajiban serta membubuhkan tanda tangan  oleh masing-masing pihak, pendaftaran Jaminan Fidusia di KEMENKUMHAM, mengasuransikan unit serta para pihak, dan memberikan peringatan 3 (tiga) kali sebelum melakukan pengamanan barang Jaminan Fidusia. Represif yang telah dilakukan meliputi penegakan hukum administrasi, penegakan hukum secara pidana dan penegakan hukum secara perdata.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG AKIBAT KELALAIANNYA MENYEBABKAN TERBAKARNYA KEBUN KELAPA SAWIT MILIK PERUSAHAAN SAWIT DI KABUPATEN PASER Salwa Coreta; Jihan Fauza Khalista; Intan Riskita Yuliandini
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.523 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum orang yang akibat kelalaiannya menyebabkan terbakarnya kebun kelapa sawit milik perusahaan sawit di Kabupaten Paser dan mengetahui faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Paser. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku pembakaran hutan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ada juga undang-undang lain yang mengatur tentang pembakaran hutan yakni: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kebakaran hutan di Kabupaten Paser lebih banyak terjadi karena faktor manusia, hal ini dikarenakan masih terdapat sekelompok masyarakat yang melakukan pembakaran di lahan garapannya (kebunnya). Sekelompok masyarakat tersebut menilai bahwa bentuk pengolahan/pembersihan lahan dengan cara membakar membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat dan mengeluarkan biaya yang lebih murah. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Kebakaran, Kelalaian
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA AKTA KEMATIAN DI DESA LABANGKA BARAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Muchammad Irfans
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.29 KB)

Abstract

Pertanggungjawaban Hukum, Penegakan Hukum, Pelaku Pemalsuan Data Akta Kematian
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS ADMIN GRUP FACEBOOK PIJAT GAY DI KOTA BALIKPAPAN Nency Dwi Monikasari; Dany Ghufron; Andi Putri Amni F
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.603 KB)

Abstract

Fenomena gay (penyuka sesama jenis pada laki-laki) di Indonesia adalah suatu hal yang sudah tidak jarang lagi terjadi pada sebagian pria. Ada beberapa faktor yang biasa mempengaruhi seorang pria menjadi gay, seperti faktor lingkungan, faktor psikologis, dan faktor ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkap faktor utama apa yang mempengaruhi pelaku tersebut menjadi seorang gay. Penyimpangan admin grup facebook ini akan diteliti melalui sudut pandang kriminologi, untuk melihat bahwa penyimpangan yang dialami pelaku lebih disebabkan pada pengendalian diri terhadap lingkungan sekitar, dan adanya keinginan yang hendak dicapai. Kasus tersebut juga dapat dikaitkan dengan beberpa norma, yaitu, norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan. Pada kasus ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, dimana pada penelitian yuridis empiris penulis mencari data melalui wawancara dengan penyidik yang mengurus kasus tersebut dan hasilnya penyimpangan yang dilakukan pelaku dapat dikaitkan dengan 8 teori kriminologi yaitu Mental Disorder, Moral Development, Social Learning Theory, Strain Theory, Differential Association Theory, Social Control, Cultural Conflict, dan Anomi Theory.
URGENSI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN: KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-VIII/2015 Nabilah Thasia Kamba; Dinda Putri Anindya; Indah Fermatasari
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.322 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa yang menjadi urgensi SPDP dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan apa yang menjadi faktor penghambat implementasi penerbitan SPDP dan pembatasan waktu penyampaian SPDP kepada pihak penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 memiliki kaitan erat dengan implementasi terhadap pengakuan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi, serta sebagai sarana menjamin kepastian hukum dan keadilan di Indonesia yang mengaku sebagai negara hukum. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kewajiban dan pembatasan SPDP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait erat dengan faktor hukumnya dan faktor penegak hukumnya, karena belum adanya peraturan mengenai pemberian sanksi manakala terjadi perbuatan abai atau lalai dari penyidik perihal kewajiban dan penyampaian SPDP paling lambat 7 hari sejak dimulainya penyidikan. Faktor penegak hukumnya pun menjadi gambaran rendahnya upaya dan integritas penyidik dalam melaksanakan hukum formil dalam hukum pidana, serta jumlah penyidik yang sedikit juga ikut berperan dalam faktor ini.Kata Kunci: SPDP, penegakan hukum, hak asasi manusia, penyidik.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN ALTERNATIF BERBASIS APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI Tri Sutrisno
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.809 KB)

Abstract

Isu hukum yang diambil dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi, belum dapat berjalan secara maksimal, dikarenakan adanya pelanggaran hukum terhadap beberapa ketentuan pasal yang diatur dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 tersebut, yaitu Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e.     Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi InformasiPendekatan dalam  penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian  hukum yang berfungsi untuk melihat hukum sesuai dengan kenyataan dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat dengan melakukan wawancara dengan responden terkait.     Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi  Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e, belum terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini terbukti dari hasil penelitian masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan para pengemudi ojek online di beberapa wilayah Kota Balikpapan. Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan, Penegakan Hukum
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM KASUS POLIGAMI Rafly Kurniawan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.547 KB)

Abstract

AbstrakPerkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan sekalipun berpoligami, namun tidak jarang sikap tidak jujur di sini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan. Di mana mereka mengaku berstatus masih perjaka, padahal secara hukum masih berstatus suami dari perempuan lain.Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa  identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, perbuatan terencana dengan matang. Sehingga menjadi timbulnya rumusan masalah mengenai bagaimanakah akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena sasaran dalam penelitian ini diarahkan pada hukum dan aspek-aspek norma hukum yang dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan melihat pada data penulis menyimpulkan Akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar adalah perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri antar keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke kestatus semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.Perkawinan poligami karena pemalsuan identitas menurut Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Makassar telah melanggar syarat administratif, yaitu pemalsuan identitas yang dilakukan calon suami yang mengaku berstatus perjaka padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELAKU PENCURIAN DI KOTA BALIKPAPAN DIKAITKAN DENGAN NORMA KESUSILAAN Eka Kurniawan; Piatur Pangaribuan; Rosdiana Rosdiana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1019.774 KB)

Abstract

Rumusan Masalah yang diteliti oleh penulis yaitu faktor-faktor yang menyebabkanpelaku tindak pidana pencurian melakukan pencurian dan pengaruh norma kesusilaandalam mencegah niat pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian di kotaBalikpapan.Tujuan pertama penelitian ini yaitu untuk mencari dan mengetahui faktorfaktorapasajakah yang menyebabkan pelaku tindak pidana pencurian melakukanpencurian agar dapat mencegahnya dikemudian hari. Tujuankedua dari penelitian iniyaitu untuk mencari dan mengetahui pengaruh norma kesusilaan dalam mencegah niatpelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian di kota Balikpapan.Metodepenelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris dengansumber data primer berupa data di lokasi penelitian yaitu Polres Balikpapan, LapasKelas 2A Kota Balikpapan dan masyarakat Balikapapan, pengumpulan data dilakukandengan meminta data-data terkait obyek penelitian dan wawancara. Data primer yaituperaturan perundang-undangan dan buku-buku, pengumpulan data dilakukan denganstudi pustaka.Analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriftif.Terdapat 2faktor penyebab dilakukannya pencurian yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial.Pengaruh norma kesusilaan dalam mencegah niat pencuri melakukan pencuriandengan obyek pelaku pencurian tidak dapat dilakukan karena hati nurani orangtersebut yang tidak terasa obyek masyarakat yang memiliki kesempatan untukmencuri tetapi tidak mencuri karena terasanya hati nurani oleh lingkungan dan agama.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BALIKPAPAN Andi Wiwin Mariana; Joel Striven Simatupang; Ries Fitri Amalia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.635 KB)

Abstract

Kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual tersebut mencakup pemerkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual. Korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah anak dibawah umur. Rumusan masalah adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang telah menjadi korban kekerasan  seksual terhadap anak dan faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini, pertama untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga dapat diketahui perlindungan hukum apabila telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Kedua, untuk mengetahui faktor penyebab  kasus kekerasan pada anak. Sehingga lebih jelas mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan anak di kota Balikpapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dimana data–data dikumpulkan dari sumber– sumber atau peraturan–peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan fakta yang ada. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran tinjauan yuridis (hukum) dan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) RES Balikpapan lebih merujuk ke arah hukumnya , yaitu mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan berdasarkan UPTD PPA (Perlindungan anak  berdasarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)  berupa pendampingan atau bimbingan. Kekerasan seksual yang terjadi di Kota Balikpapan 3 tahun belakangan ini mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015-2017, sedangkan 1 tahun belakangan ini yaitu pada tahun  2018 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena Pemerintah Balikpapan dan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) RES Balikpapan lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi di lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Page 17 of 28 | Total Record : 279

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue