cover
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 334 Documents
IMPLEMENTASI HUKUM PERATURAN DAERAH PEDAGANG KAKI LIMA KOTA BALIKPAPAN 2021 Prasetya, Audrey Putri; Ferry, Christian
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1139

Abstract

Setelah Kalimantan Timur resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1950,muncul berbagai persoalan administratif yang mempengaruhi struktur pemerintahan di daerahtersebut, khususnya di Balikpapan. Permasalahan tersebut mendorong adanya tuntutan darimasyarakat dan DPRD untuk menjadikan Balikpapan sebagai Kotapraja, yang akhirnyadiwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Seiring waktu, Kota Balikpapanmengalami perkembangan wilayah administratif, yang pada tahun 2012 terdiri dari 6 kecamatandan 34 kelurahan. Dalam upaya menjaga ketertiban dan mendukung ekonomi kerakyatan,Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentangPenataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Peraturan ini mengatur lokasi,zonasi, pengawasan, pembinaan, serta pemberian sanksi bagi PKL agar dapat berusaha secaratertib dan berkelanjutan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlahtantangan, seperti ketidaktegasan aturan zonasi, lemahnya pengawasan di luar jam kerja, sertapembinaan yang belum optimal karena belum adanya peraturan pelaksana (Perwali). Olehkarena itu, dibutuhkan evaluasi dan penguatan regulasi serta sinergi antarinstansi dalampelaksanaan perda agar tujuan penataan dan pemberdayaan PKL dapat tercapai secara efektif.
PERAN WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM TBT AGREEMENT DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN PERDAGANGAN INDONESIA Khaeriatunnisa, Khaeriatunnisa; Dwirakha, Yusuf; Leonardo, Calvin
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1034

Abstract

World Trade Organization (WTO) merupakan forum negosiasi untuk menyepakati aturan perdagangan, dan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memastikan keadilan dalam hubungan perdagangan antarnegara. Penelitian ini menganalisis peran World Trade Organization (WTO) dalam pengaturan Technical Barriers to Trade (TBT) serta dampaknya terhadap kebijakan perdagangan Indonesia, khususnya dalam pengelolaan produk impor. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji keselarasan regulasi domestik dengan ketentuan TBT Agreement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WTO menetapkan prinsip transparansi, proporsionalitas, dan non-diskriminasi untuk memastikan standar teknis tidak menjadi hambatan perdagangan yang tidak perlu. Bagi Indonesia, kewajiban tersebut menuntut harmonisasi dengan standar internasional, penyederhanaan prosedur penilaian kesesuaian, serta penerapan kebijakan teknis yang objektif terhadap produk impor. Tantangan yang muncul meliputi keterbatasan kapasitas industri dan risiko proteksionisme terselubung melalui regulasi teknis. Kesimpulannya, penerapan TBT yang konsisten dapat meningkatkan daya saing dan akses pasar, selama Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan domestik dan kewajiban perdagangan internasional.Kata Kunci: Kebijakan Teknis; Diskriminasi; Produk Impor.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP HAMBATAN DAN IMPLIKASI PENGESAHAN YANG TERTUNDA Caesarina, Ridha; Hidayanti, Meisa Maulidya; Sabrina, Dhea Narrulita
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1055

Abstract

Penelitian ini mengkaji hambatan dalam proses pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) yang hingga kini belum disahkan, serta implikasi hukum dari tertundanya pengesahan tersebut terhadap perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat. Berbeda dengan kajian terdahulu yang lebih berfokus pada aspek pengakuan hutan adat secara sektoral atau kewilayahan, penelitian ini secara khusus menganalisis dinamika politik hukum dan fragmentasi pengaturan yang menghambat pengesahan RUU MHA secara nasional, sekaligus mengaitkannya dengan kedudukan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) sebagai rujukan normatif. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan pengesahan RUU MHA bersumber dari empat faktor utama, yaitu pertarungan kepentingan politik dan ekonomi, perbedaan perspektif konseptual antarpemangku kepentingan, keterbatasan kapasitas legislatif, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam pembahasannya. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat saat ini tersebar secara sektoral dalam berbagai undang-undang tanpa kerangka hukum induk yang komprehensif, sehingga menimbulkan disharmoni norma dan ketidakpastian hukum. Tertundanya pengesahan RUU MHA berimplikasi pada lemahnya jaminan pelaksanaan hak konstitusional masyarakat hukum adat dan berkontribusi terhadap kompleksitas konflik agraria di berbagai wilayah. Penelitian ini merekomendasikan percepatan pembahasan dan pengesahan RUU MHA disertai penyempurnaan substansi yang partisipatif guna menjamin perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan konstitusi.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN CHILD GROOMING PADA ANAK Heryawan, Zahratunnisa; Oklibela, Refika
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1017

Abstract

Child grooming merupakan rangkaian tindakan manipulatif untuk membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan anak yang mengarah pada eksploitasi atau kekerasan seksual. Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberikan ruang bagi pelaku untuk mendekati anak secara daring melalui komunikasi, perhatian, bujukan, tipu muslihat, maupun serangkaian kebohongan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap child grooming pada anak di Indonesia serta ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi anak sebagai korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui kajian terhadap KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta peraturan lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa child grooming belum diatur secara khusus sebagai tindak pidana tersendiri dalam hukum Indonesia, namun perbuatan dalam rangkaiannya dapat dijerat berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang telah tersedia. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE relevan dengan penyebaran informasi elektronik bermuatan kesusilaan, sedangkan Pasal 76E jo. Pasal 82 UU Perlindungan Anak relevan dengan unsur kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) turut dapat dipertimbangkan sesuai bentuk perbuatan dan terpenuhinya unsur pidana. Kesimpulannya, hukum pidana Indonesia telah memiliki sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk menindak child grooming berdasarkan unsur yang terpenuhi, tetapi diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana dan perlindungan anak agar penanggulangannya berjalan lebih efektif, khususnya dalam menghadapi perkembangan kejahatan seksual berbasis teknologi digital.Kata Kunci: child grooming, kebijakan hukum pidana, perlindungan anak, UU ITE, kekerasan seksual