cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 314 Documents
 28   29   30   31   32 
PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA BALIKPAPAN Puspandari, Dyah Tri; Ramhmatullah, Firdaus; Munawaroh, Mahmudatul
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1051

Abstract

Narkotika merupakan sejenis zat yang dapat menimbulkan efek samping seperti halusinasi sehingga dapat menyakiti diri sendiri apabila dikonsumsi dengan dosis berlebih dari yang telah ditentukan. Penelitian ini melatarbelakangi implementasi Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104-108 terkait peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana narkotika di Kota Balikpapan dan kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam mencegah tindak pidana Narkotika. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan wawancara kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan. Hasilnya adalah pemerintah Kota Balikpapan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan menjalankan program-program untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana narkotika seperti Remaja Teman Sebaya, Kelurahan Bersinar, Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, dan Jaringan Remaja Waspada Narkoba. Namun dihadapi kendala seperti masyarakat yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika, menyembunyikan anggota keluarga yang terlibat narkoba, dan masih merasa penanggulangan narkotika adalah tanggung jawab pemerintah saja. Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam pencegahan narkotika di Kota Balikpapan dilakukan melalui program-program Badan Narkotika Nasional (BNN), meskipun masih dihadapi beberapa kendala. Kata Kunci: Implementasi, Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN NATUNA UTARA Kirani, Amanda Retno Sasih; Ambarwati, Eliana; Tumenggung, Aliya Rofifah
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1063

Abstract

Artikel ini akan membahas tentang penangkapan ikan secara ilegal atau lebih dikenal dengan illegal fishing yang merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah atau tidak resmi. Dalam definisi kejahatan internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (illegal fishing), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (unreported fishing) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (unregulated fishing) atau lebih dikenal dengan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikenal dengan sebagai penelitian doktrinal dikarenakan peneliti terus mengaitkan antara prinsip yang sedang terjadi saat ini dengan masalah yang saat ini diteliti. Adapun menjawab fokus permasalahan yang terdapat dalam judul, peneliti mengumpulkan seluruh bahan yang berkaitan dengan penelitian, seperti studi kepustakaan mengenai hukum primer, hukum sekunder, serta hukum tersier. Bahwa langkah-langkah yang diperlukan untuk memerangi IUU fishing dapat dilakukan melalui kebijakan nasional. Sehingga Indonesia harus mampu memaksimalkan penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan agar kelestarian sumber daya ikan terjaga, kesejahteraan nelayan meningkat, dan kedaulatan negara di bidang perikanan terjamin.Kata Kunci: Penegakan Hukum; Illegal Fishing; Perairan Natuna Utara
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA MAHASISWA PADA KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN PEMBAYARAN BIAYA KULIAH DI UNIVERSITAS BALIKPAPAN Rosdiana, Rosdiana; Lumbaa, Efras Anugerah; Al Ayyubi, Muhammad Shahjahan Salahudin; Muhtarom, Naufal Basman
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.1071

Abstract

Kasus pemalsuan pembayaran biaya kuliah di Universitas Balikpapan merupakan contoh nyata dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Para pelaku, baik mahasiswa aktif maupun alumni, secara cerdik memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memanipulasi bukti pembayaran secara digital. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara finansial bagi universitas, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap sistem administrasi akademik. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya meningkatkan keamanan sistem informasi dan pengawasan yang ketat terhadap transaksi keuangan di lingkungan pendidikan. Pelaku tindakan ini dapat dijerat dengan UU ITE terkait manipulasi data elektronik, selain juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP. Tujuan utama dari penelitian hukum ini adalah untuk memberikan analisis mendalam terhadap kasus pemalsuan pembayaran biaya kuliah di Universitas Balikpapan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih oleh penulis karena memungkinkan peneliti untuk menggabungkan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dengan analisis terhadap fakta-fakta konkret yang terjadi dalam kasus tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi secara jelas bentuk pelanggaran hukum yang terjadi, dasar hukum yang relevan, serta implikasi hukum yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum di bidang teknologi informasi, khususnya terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik dalam konteks pendidikan tinggi.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA Atika, Nurul; Novfiyanto, Hosea; Apriyan, Reiri Muhammad
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1070

Abstract

Artikel ini membahas mengenai hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan di lingkungan kerja yang seringkali menjadi isu mengemuka dalam dunia ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan beserta turunannya yang berlaku dan dikaitkan pula dengan teori hukum yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Hasil penelitian diperoleh secara umum bahwa terdapat faktor yang mendorong terjadinya kekerasan yaitu faktor eksternal yang bersumber dari dalam diri seseorang atau individu dan juga faktor eksternal yang berasal dari dari luar diri individu seperti faktor lingkungan. Dengan bentuk perlindungan hukum terhadap korban harus diberikan dalam berbagai cara sesuai dengan kerugian yang diderita korban, baik dari segi materiil maupun immateriil. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan hal ini, para penegak hukum diharapkan mampu untuk melakukan perlindungan dengan melakukan penguatan kebijakan perusahaan dan beberapa hal penunjang lain yang menjadi faktor penting untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan kerja.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Perempuan; Kekerasan; Ketenagakerjaan.
DAMPAK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP HUBUNGAN DAGANG DI BALIKPAPAN Prisca, Pricilia; Toding, Litania; Emanuella Tombeng, Kayla Kezia; Suseno, Clarissa Wahyuni
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.1098

Abstract

ABSTRAKHubungan dagang internasional di Balikpapan, sebagai salah satu pusat ekonomi strategis di Indonesia, memerlukan dukungan hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum perdata internasional terhadap hubungan dagang di Balikpapan dengan fokus pada pengaturan kontrak, penyelesaian sengketa, dan kendala penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur terhadap peraturan nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata internasional memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaku usaha, tetapi masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha lokal terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan keterbatasan kapasitas lembaga lokal dalam menangani sengketa. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum ini, disarankan adanya pelatihan hukum bagi pelaku usaha, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hubungan dagang internasional yang lebih baik di Balikpapan.Kata Kunci: hukum perdata internasional, hubungan dagang, Balikpapan, penyelesaian sengketa, kontrak internasionalABSTRACTInternational trade relations in Balikpapan, as one of Indonesia's strategic economic hubs, require robust legal support to address the challenges of globalization. This study aims to analyze the impact of private international law on trade relations in Balikpapan, focusing on contract regulations, dispute resolution, and implementation challenges. The study employs a normative juridical approach through a literature review of relevant national and international regulations. The results show that private international law provides a clear framework for business actors, but challenges persist, such as the lack of understanding of international legal principles among local business actors and the limited capacity of local institutions in handling disputes. To enhance the effectiveness of this law, legal training for business actors, regulatory harmonization, and strengthening local judicial capacities are recommended. This research is expected to contribute to the improvement of international trade relations in Balikpapan.KKeywords: private international law, trade relations, Balikpapan, dispute resolution, international contracts
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. FAHREZA DUTA PERKASA ATAS WANPRESTASI PROYEK DAERAH ALIRAN SUNGAI AMPAL BALIKPAPAN Widyandhari, Khansa Acintya; Aulia, Rheynadiah; Damayanti, Regina Wahyu
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1041

Abstract

Wanprestasi merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perjanjian yang terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Kasus wanprestasi dapat ditemukan pada proyek pembangunan daerah aliran Sungai (DAS) Ampal Balikpapan yang dikerjakan oleh PT. Fahreza Duta Perkasa. Perusahaan jasa konstruksi tersebut gagal menyelesaikan proyek sesuai tenggat waktu yang tercantum dalam kontrak, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum perusahaan jasa konstruksi atas tindakan wanprestasi, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara pada instansi terkait dan telaah dokumen kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Fahreza Duta Perkasa dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi, denda, maupun pemutusan kontrak sesuai ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Wanprestasi tersebut berdampak pada kerugian finansial Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, terganggunya aktivitas masyarakat, serta hambatan lalu lintas di sekitar proyek. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi harus ditegakkan melalui mekanisme hukum kontrak dan penerapan prinsip keadilan kontraktual agar hak semua pihak terlindungi. Kata kunci: Wanprestasi, Jasa Konstruksi, Pertanggungjawaban Hukum, Kontrak
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH PERAIRAN SUNGAI MAHAKAM KUTAI KARTANEGARA Darma, Harfi; Wardana, Boby Indra; Clarity, Chris; Luhfitasari, Ratna
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.988

Abstract

Abstrak Dampak kerusakan ekologi (lingkungan) akibat penebangan liar (illegal logging) bagi lingkungan dan hutan adalah bencana alam, kerusakan flora dan fauna dan punahnya spesies langka. Prinsip pelestarian hutan sebagaimana diindikasikan oleh ketiga fungsi pokok tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan perannya bagi kepentingan generasi masa kini maupun generasi yang akan mendatang. Secara umum wilayah Kutai Kartanegara termasuk dalam wilayah Kalimantan Timur sebagai provinsi terluas setelah Papua. Berbagai sumber daya alam seperti, minyak, bumi, gas alam, batu bara, agrobisnis dan hutan. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pidana Illegal Logging Yang mengangkut secara illegal baik secara individu maupun korporasi di perairan Sungai Mahakam Kutai Kartanegara dan faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu Undang-undang. faktor penyebab pembalakan liar (illegal logging) adalah pembalakan untuk mendapatkan kayu dan alih fungsi lahan untuk kegunaan lain, seperti perkebunan, pertanian dan pemukiman. Kejahatan illegal logging merupakan pelanggaran hukum pidana yang termasuk dalam kategori perbuatan yang bersifat khusus, khususnya dalam konteks delik-delik kehutanan yang berhubungan dengan pengelolaan hasil hutan kayu. Meskipun pada dasarnya kejahatan illegal logging, dalam hubungannya dengan unsur-unsur pelanggaran hukum umum dalam KUHP. Hambatannya, Kata Kunci: Illegal logging, Tindak Pidana, Kalimantan Timur.
STATUS HUKUM PURCHASE ORDER SEBAGAI DASAR WANPRESTASI DALAM HUKUM POSITIF Masriansyah, Masriansyah; Purba, Arpan; Kurniawan, Andry
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1048

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum Purchase Order (PO) dalam praktik perjanjian jual beli, serta bagaimana Purchase Order dapat dijadikan dasar untuk menuntut wanprestasi menurut hukum positif di Indonesia. Purchase Order kerap digunakan dalam kegiatan transaksi bisnis sebagai bukti pemesanan barang atau jasa, namun masih menimbulkan perdebatan apakah dokumen ini memiliki kekuatan mengikat sebagaimana perjanjian tertulis lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum Purchase Order sebagai alat bukti kontraktual dan sejauh mana Purchase Order dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Purchase Orderbukan merupakan perjanjian utuh yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, namun Purchase Order tetap dapat memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi unsur kesepakatan dan dapat dibuktikan adanya itikad untuk mengadakan hubungan hukum. Oleh karena itu, Purchase Order dapat dijadikan dasar wanprestasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi atau ketentuan yang tercantum di dalamnya. Kata Kunci: Purchase Order, Wanprestasi, Perjanjian, Jual Beli
SISTEM KOMPENSASI RESTITUSI BAGI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA PERSEPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Ariesya, Gusty Saffa; Rahma, Mauthia; Araminta, Anindya
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1144

Abstract

Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang mengancam hak asasi manusia dan menjadi masalah global yang memerlukan perhatian lebih. Kejahatan ini mencakup eksploitasi korban dalam bentuk perbudakan, prostitusi paksa, dan kerja paksa, yang sering kali menargetkan individu dari kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas prosedur kompensasi dan restitusi bagi korban perdagangan manusia dalam kerangka hukum internasional dan nasional. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana prosedur kompensasi dan restitusi bagi korban perdagangan manusia diatur dalam hukum internasional dan perundang-undangan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis deskriptif-kritis terhadap instrumen hukum internasional seperti UNTOC dan Protokol Palermo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang signifikan melalui mekanisme hukum untuk memberikan kompensasi kepada korban, pelaksanaannya masih terbentur oleh berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman tentang hak korban, terbatasnya akses terhadap keadilan, dan ketidaksiapan sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia. Meskipun hukum internasional telah memberikan dasar bagi pemberian kompensasi, implementasi di tingkat nasional masih memerlukan perbaikan, baik dari segi penguatan regulasi maupun koordinasi antar negara untuk memastikan pemulihan yang maksimal bagi korban perdagangan manusia.
IMPLEMENTASI PERKAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2012 TERHADAP PENANGANAN PROVOKATOR DALAM AKSI DEMONSTRASI DI KOTA BALIKPAPAN Renaldy, Achmad Firdaus; Sesar, Nur Adam; Eriska, Regita Ayu
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.1032

Abstract

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik dan sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyampaikan aspirasi, tuntutan, atau protes terhadap kebijakan pemerintah maupun isu-isu sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran demonstrasi dalam dinamika perubahan sosial dan politik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. demonstrasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menekan kebijakan pemerintah dan meningkatkan kesadaran publik terhadap suatu isu, terutama ketika didukung oleh media dan strategi komunikasi yang baik. Namun, efektivitas demonstrasi juga bergantung pada faktor-faktor seperti respons pemerintah, tingkat partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan gerakan tersebut. Dengan memahami faktor-faktor ini, demonstrasi dapat dimanfaatkan secara lebih strategis untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, khususnya dalam menangani provokator dalam aksi demonstrasi di Kota Balikpapan. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin kebebasan berpendapat sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 di Kota Balikpapan telah dijalankan sesuai prosedur, dengan pendekatan persuasif dan preventif dalam menghadapi potensi gangguan keamanan akibat provokasi. Aparat kepolisian menerapkan strategi identifikasi dini, komunikasi aktif dengan peserta aksi, serta tindakan represif yang terukur terhadap provokator yang memicu anarkisme. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi dengan pihak terkait, serta dinamika sosial politik yang mempengaruhi eskalasi demonstrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas personel, optimalisasi koordinasi dengan stakeholder terkait, serta edukasi kepada masyarakat tentang mekanisme penyampaian pendapat yang sesuai dengan regulasi. Kata Kunci: Perka Polri, Provokator, Demonstrasi 

Page 30 of 32 | Total Record : 314

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2026) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue