cover
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 334 Documents
ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERJANJIAN DISTRIBUSI PT. KOBE BOGA UTAMA Putra, Johans Kadir; Fadhillah, Wildan; Ramadhani, Windy Eka; Prasetya, Rizki
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.1022

Abstract

PT. Kobe Boga Utama sendiri adalah produsen bubuk rempah yang berbasis di Tangerang sejak tahun 1995. Sejak tahun 2006, mereka memulai divisi layanan makanan untuk melayani pelanggan di industri makanan dan ritel. Pada tahun 2009, melalui tim pemasaran, mereka mencari dan mengusulkan kerjasama dengan mitra ekonomi untuk menjadi distributor dengan syarat-syarat yang terstandar dalam perjanjian distribusi. Syarat dan pelaksanaan perjanjian distribusi ini menjadi sumber permasalahan yang muncul dari pemberitaan publik. Berbagai aturan tersebut diduga bertentangan dengan UU 5/1999. Rumusan masalah dalam Jurnal ini adalah, Pertama, Apakah perjanjian distribusi yang dilakukan oleh PT. Kobe Boga Utama terbukti melanggar ketentuan UU nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?, Dan Kedua, Bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh KPPU dalam menyelesaikan perkara pada perjanjian distribusi PT.Kobe Boga Utama ?. Metode yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dengan metode studi pustaka dan pengumpulan dokumen. Kesimpulan Peneliti adalah pertama, perjanjian PT. Kobe Boga Utama dengan pelaku usaha yang terdiri dari Mensyaratkan harga jual produk ditentukan oleh PT. Kobe Boga Utama, Distributor tidak diperkenankan mendistribusikan, memasarkan, dan menjual produk serupa milik pihak lain dan bersifat kompetitif, dan Distributor hanya boleh mendistribusikan, memasarkan dan menjual melalui beberapa pasar tradisional dan modern atau di area distribusi yang disediakan oleh KOBE adalah perilaku yang melanggar ketentuan beberapa pasal yaitu pasal Pasal 8, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan kedua, KPPU menanggapi Kasus PT.Kobe dengan melaksanakan sidang perdana Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Praktik Usaha Tidak Sehat.
REFORMASI HUKUM PIDANA INDONESIA: UPAYA MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL DAN EFEKTIF Faradiffa, Revalina; Cantika, Wanda Widya; Vijayadi, Raihan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i1.1059

Abstract

Penegakan hukum pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian hukum, ketidakjelasan regulasi, hingga praktik korupsi yang menghambat efektivitas sistem peradilan. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hukum pidana di Indonesia. Metode ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang ada, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Sistem hukum pidana yang ada saat ini dirasa kurang responsif terhadap jenis-jenis kejahatan baru, seperti kejahatan siber dan terorisme, yang berkembang pesat di era digital. Dalam konteks ini, reformasi hukum pidana sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas penegakan hukum. Pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana dan bagaimana implementasi reformasi hukum pidana dapat meningkatkan keadilan dalam penanganan tindak pidana di Indonesia.Kata Kunci: Reformasi hukum pidana, efektivitas penegakan hukum, keadilan restoratif, kejahatan siber, sistem peradilan pidana. 
IMPLEMENTASI SEMA 1/2022 Jo.* SEMA 3/2023 DI PENGADILAN AGAMA PENAJAM Putri, Fadhila Nayla Nugroho; Lina, Putri Rosa; Satrio, Rangga Putra
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.1005

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pandangan hakim terhadap implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Penajam dan pertimbangan Majelis Hakim menolak pengajuan gugat cerai atau cerai talak yang tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai semangat untuk mempertahankan perkawinan dengan mempersulit perceraian dengan memberikan jangka waktu untuk menunggu selama enam bulan setelah puncak pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, namun dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terdapat ketentuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Majelis hakim menolak mengabulkan gugatan karena dalam fakta-fakta persidangan tidak terbukti bahwa pertengkaran dan perselisihan dilakukan terus menerus dan mereka belum sampai enam bulan pisah tempat tinggal, sehingga perlu adanya kajian lebih jauh mengenai alasan dikabulkannya gugatan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan cara mendalami teori, konsep, perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan mengumpulkan data-data primer serta wawancara dengan Yang Mulia, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menolak perkara perceraian yang belum memenuhi unsur minimal pisah rumah selama enam bulan apabila kondisi dalam rumah tangga tersebut masih memungkinkan untuk dilanjutkan karena pertengkaran. Dalam perkara ini, untuk prinsip mempertahankan keluarga dan mempersulit perceraian sebagaimana semangat dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENYALAHGUNAAN ANGGARAN DANA DESA Suhartini, Suhartini; Pratama, Bagus Ilmi; Irfansyah, Achmad Sahrul
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i1.1038

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban Kepala Desa dalam kasus penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan, mekanisme pertanggungjawaban, serta implikasi hukum dan sosial yang timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan eksternal, rendahnya transparansi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya menjadi penyebab utama penyalahgunaan ADD. Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam hal ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga hukum dan moral.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kepala Desa, Dana Desa, Penyalahgunaan Anggaran, Transparansi.
KEABSAHAN PERJANJIAN WARALABA TERHADAP MEREK YANG BELUM TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Khumairah, Siti; Fadhlullah, Muhammad Hussen
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1206

Abstract

Artikel ini membahas keabsahan perjanjian waralaba yang menggunakan merek yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permasalahan tersebut penting dikaji karena merek merupakan objek utama dalam perjanjian waralaba yang menentukan legitimasi, reputasi, dan nilai ekonomi suatu usaha. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem hukum Indonesia menganut prinsip first to file, di mana hak eksklusif atas merek hanya lahir setelah merek tersebut didaftarkan dan memperoleh sertifikat resmi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perjanjian waralaba dengan merek belum terdaftar tetap dianggap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun demikian, keabsahan tersebut bersifat relatif karena tidak didukung oleh kepastian hukum terhadap objek perjanjian. Penggunaan merek yang belum terdaftar menimbulkan risiko hukum, ekonomi, dan kontraktual bagi kedua pihak, terutama penerima waralaba yang berpotensi mengalami kerugian apabila terjadi sengketa atau penolakan pendaftaran merek. Oleh karena itu, pendaftaran merek harus dijadikan prasyarat utama sebelum dilaksanakannya perjanjian waralaba guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak eksklusif, dan keseimbangan posisi para pihak dalam hubungan kontraktual.
KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA Kusumawardhani, Shakila Risdya; Lubis, Novitasari
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1129

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut perspektif hukum perdata di Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 119–128. Permasalahan pembagian harta bersama menjadi semakin relevan seiring meningkatnya angka perceraian dan munculnya sengketa ekonomi pasca perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata menganut asas persatuan harta secara otomatis sejak berlangsungnya perkawinan, kecuali apabila ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Namun demikian, dalam praktik peradilan, pembagian harta bersama sangat dipengaruhi oleh pendekatan formalistik yang menitikberatkan pada pembuktian administratif dan dokumen kepemilikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum, khususnya bagi pihak yang tidak tercatat secara formal sebagai pemilik aset meskipun turut berkontribusi dalam perolehan harta selama perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum perdata yang lebih responsif terhadap realitas sosial, terutama dalam memperjelas mekanisme pembagian harta bersama dan mengakomodasi kontribusi pasangan secara proporsional. Dengan demikian, hukum perdata diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian. Kata Kunci: Harta bersama; Hukum perdata; KUHPerdata; Perceraian; Pembuktian Formal
KONSEP PERISTIWA HUKUM DAN RELEVANSINYA DALAM PENEGAKAN HUKUM: ANALISIS BERDASARKAN STUDI LITERATUR Ulandari, Dwi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1177

Abstract

Artikel ini mengkaji konsep peristiwa hukum serta relevansinya dalam proses penegakan hukum melalui pendekatan studi literatur. Peristiwa hukum dipahami sebagai kejadian yang menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya hubungan hukum antara subjek hukum. Pemahaman yang tepat mengenai peristiwa hukum menjadi penting karena berfungsi sebagai titik awal bekerjanya norma hukum dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh telaah terhadap literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli. Hasil kajian menunjukkan bahwa kejelasan dalam mengidentifikasi peristiwa hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam aspek pembuktian, kepastian hukum, dan perlindungan hak subjek hukum. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah memperluas bentuk peristiwa hukum ke dalam ranah digital, sehingga menuntut penafsiran hukum yang lebih adaptif tanpa mengesampingkan kepastian hukum. Oleh karena itu, penguatan pemahaman konseptual mengenai peristiwa hukum menjadi landasan penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern.Kata Kunci: Peristiwa Hukum; Penegakan Hukum; Kepastian Hukum; Yuridis Normatif; Studi Literatur
HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL: TINJAUAN HUKUM DI INDONESIA Aldinonsyah, Andi Rizq Fauzan; Hasrul, Hasrul; Oktavianda, Nabila Putri
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1044

Abstract

Penelitian ini membahas kebebasan berpendapat di media sosial dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia, dengan fokus pada tinjauan hukum yang melindungi dan membatasi kebebasan tersebut. Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dan diperkuat oleh instrumen internasional. Namun, seiring perkembangan media sosial sebagai ruang publik yang dinamis, muncul tantangan terkait penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan potensi penyalahgunaan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan lain yang mengatur batasan kebebasan berpendapat di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi bertujuan untuk melindungi ketertiban umum dan mencegah konflik sosial, penerapan yang berlebihan dapat berpotensi membatasi kebebasan berpendapat secara tidak proporsional. Kesimpulannya, kebebasan berpendapat di media sosial harus dilindungi dan diatur secara seimbang, agar hak asasi manusia tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas sosial. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kebebasan Berpendapat; Media Sosial.
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN DIGITAL DENGAN PLATFORM MARKETPLACE Octavia, Shindy Reni; Wulandari, Sri
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1157

Abstract

Artikel ini membahas efektivitas perlindungan hukum perdata terhadap konsumen dalam perjanjian digital yang dilakukan melalui platform marketplace. Perjanjian digital yang menggunakan klausula baku dalam transaksi e-commerce seringkali tidak memberikan ruang negosiasi yang adil bagi konsumen. Meskipun telah terdapat instrumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan posisi antara pelaku usaha digital dan konsumen, lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa, serta ketidakjelasan tanggung jawab hukum platform digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan adil dalam transaksi digital.
EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA Suhardi, Suhardi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1143

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam menangani anak sebagai pelaku pembunuhan berencana. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum (termasuk UU SPPA, KUHP, dan Perma Diversi) dengan praktik peradilan di tingkat penyidikan dan peradilan serta menilai sejauh mana prinsip rehabilitasi, perlindungan anak, dan restorative justice diterapkan dalam kasus-kasus berat. Metode yang digunakan mengombinasikan pendekatan yuridis-normatif (analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terbaru 2023–2025) dan pendekatan empiris kualitatif (analisis putusan kasus, wawancara semi-struktural dengan hakim, jaksa, penyidik, dan pekerja sosial, serta kajian literatur mutakhir). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum mendukung prinsip perlindungan anak, implementasinya menghadapi hambatan signifikan: ambiguitas norma terkait penerapan diversi pada tindak pidana berat, ketidakkonsistenan praktik hakim, keterbatasan sumber daya LPKA dan fasilitas rehabilitasi, lemahnya koordinasi antar-institusi, serta stigma sosial yang menghambat reintegrasi. Temuan juga menyoroti gap antara retorika restorative justice dan realitas praktik di pengadilan yang cenderung memprioritaskan aspek penegakan hukum ketimbang pemulihan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini merekomendasikan penguatan kepastian norma (pedoman operasional diversi), peningkatan kapasitas SDM dan fasilitas rehabilitasi, penguatan mekanisme monitoring pelaksanaan diversi/restorative justice, serta kebijakan komunikasi publik untuk mengurangi stigma dan mendukung reintegrasi anak pelaku.