cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 314 Documents
 28   29   30   31   32 
PERAN LEMBAGA NEGARA DALAM MENJAMIN KUALITAS DEMOKRASI Panjaitan, Muhammad Rizwan Rachellino; Mahendra, Nahlita Ramadhani; Yamani, Jordan Abbad
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1086

Abstract

Kualitas demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari praktik politik yang tidak transparan hingga lemahnya penegakan hukum. Situasi ini semakin diperparah oleh dinamika politik nasional yang semakin memanas, memunculkan berbagai persoalan baru yang berdampak pada kericuhan di tengah masyarakat. Lembaga negara memegang peranan strategis dalam menjamin pelaksanaan demokrasi yang berkualitas melalui fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi dan mengimbangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka untuk mengkaji peran lembaga negara dalam menjaga stabilitas hukum, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi peran lembaga negara, seperti independensi, regulasi yang mendukung, dan tekanan politik juga dianalisis. Hasil kajian dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan lembaga negara independen seperti Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum, dan Ombudsman sangat penting untuk menjamin demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Namun, hambatan seperti intervensi politik dan ketidaksesuaian regulasi masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi Indonesia.
AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA PEMBAYARAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Gultom, Mangara Maidlando; Basar, Salsabilla Samti; Novanka, Gladys
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.1020

Abstract

Pemenuhan hak anak korban tindak pidana, peraturan restitusi masih memiliki kekurangan dalam hal pemenuhan hak anak korban tindak pidana. Perlu dikaji mengenai pengajuan hak restitusi yang diberikan kepada anak yang merupakan korban tindak pidana serta akibat dari hak restitusi yang tidak dibayarkan oleh pelaku. Studi ini menerapkan jenis penelitian normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan cara analisis deskriptif. Pelaksanaan restitusi kepada anak korban tindak pidana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur daya paksa jika pelaku tidak dapat melaksanakan restitusi, sehingga tidak ada jaminan bahwa restitusi dapat dibayarkan kepada anak sebagai korban tindak pidana. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana untuk menerima restitusi dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang tidak membayarkan restitusi sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan Peraturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menekankan dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak cukup untuk membayar restitusi maka terpidana akan dikenakan pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai putusan pengadilan melalui dana bantuan korban.
ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA PROPERTI MELALUI PLATFORM DIGITAL Aulia, Khalifah; Karen, Putri Herpina; Wahyuddin, Fadhil
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1054

Abstract

Permasalahan utama yang akan dibahas pada jurnal ini adalah terkait keabsahan perjanjian sewa menyewa properti dengan menggunakan platform digital menurut Undang-Undang Kitab Hukum Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perjanjian sewa menyewa properti melalui platform digital menurut Undang-undang Kitab Hukum Perdata yang tidak memiliki payung hukum. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis dengan undang-undang Kitab Hukum Perdata sebagai acuan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan perjanjian sewa menyewa property melalui platform digital menurut Undang-Undang Kitab Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu sah di mata hukum dengan syarat  sah perjanjian yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata yakni memenuhi beberapa unsur meliputi : kesepakatan dari para pihak secara sukarela, kecakapan perbuatan hukum, serta hal-hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.Kata Kunci : platform digital, sewa-menyewa, properti, legalitas
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL IMPLIKASI BAGI INDONESIA Salsabila, Zahra; Mangsan, Jesika Gresstelina; Azizah, Lutfi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.1018

Abstract

Globalisasi telah mengubah secara signifikan lanskap hukum perdagangan internasional, memberikan dampak yang kompleks dan beragam bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap perkembangan hukum perdagangan internasional dan implikasinya bagi Indonesia. Dalam konteks global, perdagangan internasional semakin dipengaruhi oleh liberalisasi pasar, perjanjian perdagangan bebas, dan harmonisasi regulasi. Hal ini mengarah pada meningkatnya interaksi antara negara, yang memerlukan adaptasi hukum yang cepat dan responsif. Di Indonesia, globalisasi mendorong revisi dan penguatan regulasi perdagangan yang mencakup perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, serta standar produk dan layanan. Namun, tantangan muncul dalam bentuk ketidaksiapan infrastruktur hukum, kurangnya pemahaman tentang regulasi internasional, dan risiko ketidakadilan dalam perdagangan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi strategi yang dapat diadopsi Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi, sekaligus mengatasi tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi hukum yang mendukung keberlanjutan perdagangan internasional di era global. 
EFEKTIVITAS PEDESTRIAN LIGHT CONTROLLED BAGI PENGGUNA ZEBRA CROSS DI KOTA BALIKPAPAN Gary, Albert Khazon; Tjoa, Diva Agustina; Senduk, Florensia Steffani
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1047

Abstract

Pelican crossing merupakan salah satu fasilitas penyeberangan jalan yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelican crossing dalam mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara dengan pengguna jalan, serta analisis data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelican crossing dapat mengurangi insiden kecelakaan pejalan kaki secara signifikan apabila didukung dengan kesadaran pengguna jalan serta penegakan regulasi yang tegas. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan, seperti ketidakpatuhan pengendara terhadap lampu lalu lintas dan kurangnya pemeliharaan fasilitas. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan edukasi masyarakat dan pengawasan ketat dari pihak berwenang untuk memastikan fungsi optimal pelican crossing dalam meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kata kunci: pelican crossing, keselamatan pejalan kaki, transportasi perkotaan, regulasi lalu lintas. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ISTRI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA KOTA BALIKPAPAN Anggreani, Anisa; Devitriani, Della
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1145

Abstract

Tujuan dari kajian ini untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada istri yang mengalami KDRT di Kota Balikpapan, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Perwali Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019. Meskipun sudah ada peraturan yang dirancang untuk melindungi korban, data menunjukkan bahwa kasus KDRT, terutama yang menimpa perempuan, masih sangat tinggi dan sering terkendala oleh berbagai masalah, seperti kurangnya bukti, tekanan dari masyarakat, serta ketidak seimbangan kekuasaan dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mencakup analisis peraturan hukum serta data sekunder dari lembaga yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk memberikan perlindungan, pelaksanaannya masih dihadapkan pada beragam tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antar sektor, pengembangan program pelatihan berkelanjutan yang peka gender bagi aparat penegak hukum, serta pelaksanaan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan. Di samping itu, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi juga dianggap penting untuk memastikan bahwa perlindungan bagi korban KDRT di daerah dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan adanya studi ini,diharapkan dapat memberikan nilai yang berarti dalam usaha memberantas KDRT dan memenuhi hak-hak korban di Kota Balikpapan.
ANALISIS KRITIS KEBIJAKAN PENURUNAN EMISI KARBON DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA Sari, Ria Maya; Chayrunisa, Nurmila; Arlen, Felita Audina Putri; Ratnawati, Evrilliena
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.1016

Abstract

Kebijakan penurunan emisi karbon di Indonesia merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak. Namun, untuk mencapai efektivitas dan keadilan dalam implementasinya, penerapan keadilan sosial menjadi sangat penting. Artikel ini membahas bagaimana keadilan sosial dapat diterapkan dalam kebijakan penurunan emisi karbon melalui beberapa pendekatan, termasuk keadilan prosedural, distributif, rekognitif, dan intergenerasional. Penekanan pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta redistribusi manfaat dari kebijakan menjadi fokus utama. Selain itu, pentingnya pendidikan dan kesadaran publik serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga ditekankan sebagai kunci keberhasilan kebijakan ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial, diharapkan Indonesia dapat mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca secara efektif sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan adil bagi generasi mendatang.
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENERAPAN SANKSI DALAM KASUS KEJAHATAN PERIKANAN DI INDONESIA Mbula, Puspita Caroline; Purba, Antonie Chalista; Leneng, Cornelis Melliem
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1030

Abstract

Penegakan hukum dalam bidang sektor perikanan di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks seiring dengan maraknya tindak pidana perikanan, seperti illegal fishing, penggunaan alat tangkap yang merusak, dan pelanggaran zonasi laut. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dalam kasus kejahatan perikanan di Indonesia, dengan fokus yang pada efektivitas penerapan hukum dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, termasuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta relevansi kebijakan hukum pidana dalam memberikan efek jera. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada cukup komprehensif, implementasinya sering terkendala oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya sumber daya, serta tantangan geografis wilayah laut Indonesia. Sehingga penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan kapasitas penegakan hukum, adanya integrasi teknologi pengawasan, dan optimalisasi kerjasama internasional untuk dapat meningkatkan efektivitas sanksi pidana dalam melindungi sumber daya perikanan di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PEDHOFILIA Sumeisey, Vincent Timothy Rogers; Jaseli, Muhammad Zulfikar; Saputra Oslan, Wisnu Eka
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.908

Abstract

Pedofilia merupakan kelainan seksual berupa fantasi dorongan seksual melibatkan anak dibawah umur. Di Indonesia tindak pidana pedhofilia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289, Pasal 290, Pasal 293 pencabulan. Sedangkan Pedofilia merupakan kejahatan luar biasa yang seharusnya terjadi diatur lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang pedofilia. Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana pedofilia di Indonesia yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia dan mengetahui bentuk-bentuk atau upaya-upaya perlindungan bagi korban tindak pidana pedofilia di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan untuk melindungi korban tindak pidana pedofilia di Indonesia diantaranya adalah (a) Pasal 287 ayat ( 1 ) KUHP dan 81 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan dengan anak, (b) Pasal 289 KUHP, Pasal 290 ayat ( 2 ) KUHP, Pasal 290 ayat ( 3 ) KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 ayat ( 1 ) KUHP, Pasal 294 ayat ( 1 ) KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak, (c) pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi anak. Sedangkan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat terhadap korban tindak pidana pedofilia diantaranya adalah konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, pengawasan dan pencegahan.Kata Kunci:Perlindungan  Hukum, Tindak Pidana, Pedhofilia
ANALISIS HUKUM KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM MENGATASI KRISIS AIR BERSIH Azahra, Maulidia; Sefira, Nova; Aulia, Latifatul
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1078

Abstract

Krisis air bersih di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menjadi isu yang semakin mendesak akibat pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat. Meskipun pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan air bersih yang cukup, aman, dan terjangkau, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, pencemaran sumber air, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menganalisis kewajiban hukum pemerintah Kota Balikpapan dalam penyediaan air bersih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, realitas di lapangan sering kali tidak sejalan dengan harapan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan infrastruktur, memperkuat pengawasan terhadap pencemaran, mengedukasi masyarakat, mendorong partisipasi publik, dan memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam memenuhi kewajiban hukumnya dan mengatasi krisis air bersih secara berkelanjutan.Kata Kunci : Krisis air bersih, Balikpapan, pengelolaan sumber daya air

Page 31 of 32 | Total Record : 314

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2026) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue