cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 331 Documents
 30   31   32   33   34 
ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ATAS SENGKETA MEREK PRADA S.A. DAN PT. MANGGALA PUTRA PERKASA Firmansyah, Rahmad Nur; Nursyahwari, Nabila Dwi; Sijaya, Andi Hamira Sugi Putri
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i2.1039

Abstract

Indonesia menganut prinsip first-to-file, yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek, berbeda dengan prinsip first-to-use yang diterapkan di negara Common Law seperti Amerika Serikat. Dalam kasus ini, meskipun Prada SA merupakan pemilik asli dan pengguna lama merek "Prada" secara global, pendaftaran merek oleh PT. Manggala Putra Perkasa terlebih dahulu di Indonesia menghasilkan kesimpulan awal yang mendukung pihak lokal. Namun, Mahkamah Agung kemudian membatalkan pendaftaran tersebut dengan alasan bahwa dilakukan dengan niat buruk (itikad buruk), sejalan dengan ketentuan Pasal 6bis Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan-undangan, doktrin hukum, serta keputusan pengadilan yang relevan. Selain itu, digunakan juga analisis komparatif untuk melihat perbedaan sistem perlindungan merek di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip hukum perdata internasional dalam kasus ini membawa dampak signifikan baik dari segi hukum nasional maupun reputasi Indonesia dalam perlindungan kekayaan intelektual di tingkat internasional. Putusan Mahkamah Agung menciptakan preseden penting dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia, meskipun masih ada kelemahan dalam mekanisme pendaftaran merek. Harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip internasional seperti Konvensi Paris menjadi kunci untuk mencegah konflik serupa dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha global. Kesimpulannya, sistem hukum Indonesia perlu reformasi agar lebih responsif terhadap dinamika perlindungan merek-merek terkenal di era perdagangan internasional yang semakin kompleks. Langkah-langkah seperti penyusunan pedoman pengenalan merek-merek terkenal, pelatihan hakim, serta penguatan evaluasi administratif dapat menjadi solusi strategi dalam menghadapi tantangan ini. Kata Kunci: hukum perdata internasional; sengketa merek; merek terkenal 
PENGENDALIAN PENATAAN RUANG SEBAGI PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH KAMPUNG BARU KOTA BALIKPAPAN Andini, Meisela Tri; Claudia, Prisca
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i2.1135

Abstract

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat , ruang laut , dan ruang udara , termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah , tempat manusia dan makhluk hidup lain , melakukan kegiatan , dan memelihara kelangsungan hidupnya.Pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.Hal ini berarti bahwa dalam pembangunan diterapkan asas kelestarian fungsi sumber daya alam dengan tidak merusak tata lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan merupakan masalah yang mendesak di Indonesia.Perizinan ( vergunning ) adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat mengendalikan ( sturen ) yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah melalui perizinan pemanfaatan ruang.Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dalam laju pertumbuhan ekonomi dalam kerangka otonomi daerah ditempuh melalui profesionalisme pelayanan publik,termasuk di dalamnya penataan di bidang perizinan.
PERAN PEMERINTAH DAERAH MENEGAKAN ATURAN BANGUNAN ILEGAL DI KAMPUNG NGAJI KELURAHAN MANGGAR Arbain, Haerul; Sonda, Dimas; Pasaribu, Yoseph Herman
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i2.1211

Abstract

Bangunan ilegal tanpa izin resmi di Kampung Ngaji, Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan menjadi masalah serius yang mengganggu tata ruang, ketertiban umum, dan kenyamanan warga, terutama salahsatunya karena abrasi atau gelombang. Keberadaan bangunan tersebut melanggar hukum administrasi pemerintahan daerah, khususnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan menertibkan penggunaan ruang. Jika pemerintah daerah tidak menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara optimal, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, rusaknya tata ruang, serta konflik sosial antarwarga dan aparat. Penegakan aturan ini merupakan bagian dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memberi pemerintah daerah kewenangan mengatur tata ruang dan perizinan bangunan. Kampung Ngaji menghadapi persoalan bangunan ilegal yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan tidak sesuai rencana tata ruang, yang dapat menimbulkan risiko keselamatan dan sengketa hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait. Fokusnya pada efektivitas peran pemerintah daerah dan Satpol PP dalam penertiban dan pengawasan bangunan ilegal, serta hambatan dan solusi dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menegaskan pentingnya kebijakan daerah yang jelas, penegakan hukum tegas, dan koordinasi antarinstansi. Pelayanan perizinan juga harus ditingkatkan agar prosesnya transparan dan mudah diakses. Edukasi masyarakat sangat penting agar kesadaran hukum tumbuh dan pelanggaran dapat diminimalkan. Dengan langkah tersebut, diharapkan ketertiban dan kepastian hukum di Kampung Ngaji terjaga, mendukung pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang tata ruang.Kata Kunci: Bangunan illegal; Perizinan bangunan;  Penertiban bangunan; Kampung ngaji;
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT ATAS SUMBER DAYA ALAM DI ERA PEMBANGUNAN IKN Asmara, Tarrasiva Yunike; Ardyana, Raisha
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i2.1031

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menimbulkan berbagai tantangan hukum, terutama terkait kepastian hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Meskipun hak-hak masyarakat adat telah diakui dalam berbagai regulasi, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pembangunan IKN, kepastian hukum dalam regulasi yang ada, serta hambatan dalam implementasi perlindungan hak-hak tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan Cornelius van Vollenhoven. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan terhadap hak masyarakat adat, kepastian hukum masih belum tercapai karena kurangnya harmonisasi regulasi serta lemahnya mekanisme perlindungan hak tanah ulayat. Dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain, seperti Native Title Act di Australia dan Indigenous People’s Rights Act di Filipina, regulasi di Indonesia masih memiliki celah hukum yang memungkinkan terjadinya ketidakpastian bagi masyarakat adat. Hambatan lainnya mencakup tumpang tindih kebijakan nasional dan daerah, serta minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam perumusan kebijakan pembangunan IKN. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih jelas, termasuk pengesahan RUU Masyarakat Adat dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan IKN dapat berlangsung tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut. Kata Kunci: Kepastian hukum, masyarakat adat, tanah ulayat, pembangunan IKN, hukum agraria.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK WARUNG KOPI YANG MENYEDIAKAN TEMPAT PROSTITUSI DI IBU KOTA NUSANTARA Latifah, Wahyu
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i2.1208

Abstract

Praktik prostitusi terselubung yang memanfaatkan warung kopi sebagai sarana kegiatan asusila masih ditemukan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum pidana yang melarang dan mengatur sanksi terhadap praktik prostitusi dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik warung kopi yang menyediakan atau membiarkan tempat usahanya digunakan sebagai tempat prostitusi di wilayah Ibu Kota Nusantara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan daerah terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penegakan hukum terhadap pemilik warung kopi telah memiliki dasar hukum yang jelas, khususnya melalui Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kesulitan pembuktian unsur kesengajaan pemilik warung kopi, dominannya pendekatan preventif dan non-penal oleh aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar aparat terkait, serta budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap praktik prostitusi terselubung. Akibatnya, penerapan sanksi pidana belum memberikan efek jera dan belum mampu menanggulangi praktik prostitusi secara optimal di wilayah Ibu Kota Nusantara.Kata Kunci: Penegakan Hukum; Prostitusi; Warung Kopi; Ibu Kota Nusantara.
ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA DALAM ERA DIGITAL Zevanya, Ray Adam; Nafisy, Aryani Priska
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i2.1142

Abstract

Artikel ini secara rinci menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian daring di Indonesia dalam era digital. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: pertama, untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum; kedua, untuk mengkaji landasan hukum yang mengatur perjudian daring, termasuk relevansi dan keterbatasannya; dan ketiga, untuk membahas secara rinci dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik perjudian daring terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap peraturan hukum yang ada, doktrin hukum, serta literatur terkait untuk mengidentifikasi norma-norma yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian daring masih menghadapi tantangan signifikan, terutama karena sifat kejahatan yang melampaui batas yurisdiksi dan keterbatasan sumber daya. Namun, di sisi lain, pemerintah telah berupaya menanggulangi perjudian dengan membuat regulasi yang lebih ketat, menjalin kerja sama internasional, dan berkolaborasi dengan industri teknologi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan terhadap perjudian daring membutuhkan pendekatan yang adaptif dan holistik. Hal ini mencakup adaptasi terhadap perkembangan teknologi, penguatan kolaborasi antarlembaga, serta pelaksanaan upaya preventif yang komprehensif, seperti edukasi publik, untuk mengurangi daya tarik perjudian di kalangan masyarakat.
ANALISA HUKUM PERSAINGAN USAHA DARI MONOPOLI PENJUALAN AVTUR OLEH PT. PERTAMINA DI INDONESIA Arifin, Zainal; Yongki, Eko Sumardi; Widhiyanto, Widhiyanto
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i2.912

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus menjadi rambu dari pelaksanaan praktik berusaha dibidang apapun di Indonesia. Salah satu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat adalah monopoli. Sebagai salah satu contoh yang bisa dilihat saat ini adalah praktik monopoli penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang oleh PT. Pertamina. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang yang dilakukan oleh PT. Pertamina dapat dikatakan melakukan praktik monopoli dan bagaimana analisa Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait adanya praktik monopoli harga bahan bakar avtur yang dilakukan oleh PT. Pertamina berdasarkan dengan ketentuan hukum persaingan usaha. Metode penelitian adalah metode yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan (library research) dan penelusuran dokumen. Hasil dari analisa dan pembahasan penelitian ini yaitu tindakan PT. Pertamina telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan sebagai satu-satunya pelaku usaha dengan menetapkan harga jual avtur yang cukup tinggi dan telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua, berdasarkan pendekatan yuridis dan ekonomi terhadap pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 tahun 2011 tentang pedoman Pasal 17 (praktik Monopoli) maka pelanggaran telah memenuhi unsur sepenuhnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tindakan PT. Pertamina dalam melakukan penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang diduga telah melakukan praktik monopoli dan  prinsip persaingan usaha yang tidak sehat. Kata Kunci: Monopoli; Pertamina; avtur.
TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA BALIKPAPAN Haris, Muhammad Fadel; Abdillah, Iskandar; Onasis Putra, Devrino Alfazriel
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i2.1072

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait pelaksanaan perkawinan beda agama di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh pasangan suami istri beda agama yang dilakukan melalui adat dan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, serta dampak-dampak terhadap perkawinan beda agama di Kota Balikpapan. Metode penelitian ini menggunakan menggunakan metode pendekatan yuridis  empiris, Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian terkait Pelaksanaan perkawinan beda agama di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh ketiga pasangan suami istri tersebut dilakukan melalui adat dan agama serta didaftarkan melalui Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Adapun dampak perkawinan beda agama di Kota Balikpapan berdampak pada: Stigma negatif dari keluarga, Kebingungan anak memilih agama yang dianutnya, Dikucilkan di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal, Terdampak pembagian warisan karena perkawinan beda agama.
ANALISIS YURIDIS STATUS JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG OBYEK TANAHNYA TELAH BERALIH SECARA HUKUM KEPADA PIHAK LAIN Gunawan, Attila Ahmad; Ananda, Naufal Gilang
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i2.1133

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa status hukum jual beli tanah yang obyek tanahnya telah beralih secara hukum kepada pihak lain, yang ditemukan pada salah satu kasus jual beli hak atas tanah antara CV. Ridho Kamanunggal dengan warga yang melalui surat perikatan jual beli di Kota Balikpapan yang letak tanahnya terletak di KM 2.5, RT 26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara yang kemudian obyek tanahnya yang diperjualbelikan di gugat oleh pihak PT.I-IDM Cooperatif yang merugikan pembeli hak atas tanah. Metode penelitian ini menggunakan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. perjanjian dalam jual beli tersebut keabsahan jual beli tanah dibawah tangan yang terjadi di Kota Balikpapan yang dilakukan CV. Ridho Kamanunggal, dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata syarat sebab yang halal tidak terpenuhi dan syarat formil dan syarat materil, alas hak tersebut telah gugur. Mengacu pada penerapan asas itikad baik jual beli hak atas tanah CV. Ridho Kamanunggal dengan warga tidak terpenuhi, karena menimbulkan akibat perbuatan hukum dan merugikan warga. dalam hal ini akibat hukum yaitu tidak terjadinya peralihan hak atas tanah dan/atau tidak sahnya peralihan hak atas tanah dan tidak adanya jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan yang berlaku.
PERLINDUNGAN HAM DIALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL: MEKANISME PERLINDUNGAN HAM DI TINGKAT REGIONAL Anandana, Raihan; Siswanto, Tarisa Aprilia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i2.1164

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hukum internasional dengan fokus pada mekanisme perlindungan di tingkat regional. Latar belakang kajian ini didasari oleh semakin kompleksnya pelanggaran HAM yang terjadi lintas negara serta perlunya respons hukum yang lebih terintegrasi antara sistem internasional dan regional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai instrumen hukum internasional dan regional yang mengatur perlindungan HAM, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius. Tantangan tersebut meliputi dominasi kepentingan politik negara, lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional, keterbatasan kapasitas negara berkembang, relativisme budaya, ketimpangan global, serta ancaman baru dari teknologi digital dan disinformasi. Oleh karena itu, penegakan HAM menuntut tidak hanya reformasi hukum dan kelembagaan, tetapi juga kerja sama multilateral yang kuat serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem perlindungan HAM regional sebagai pelengkap sistem internasional untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan penegakan HAM secara global. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hukum internasional, khususnya mekanisme perlindungan HAM di tingkat regional. Selain itu, penulisan ini bertujuan mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penegakan HAM serta mengkaji upaya penguatan sistem perlindungan HAM regional melalui kerja sama multilateral dan partisipasi masyarakat sipil guna mewujudkan penegakan HAM yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Mekanisme Regional, Penegakan HAM, Tantangan Global.

Page 33 of 34 | Total Record : 331

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2026) Vol 8, No 1 (2026) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue