cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luffi Septian
Contact Email
Septianista@gmail.com
Phone
+6285223345557
Journal Mail Official
jurnalmh.Unigal@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Case Law
Published by Universitas Galuh
ISSN : -     EISSN : 27465780     DOI : https://doi.org/10.25157/caselaw
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal hukum case-law adalah jurnal ilmiah untuk bidang penelitian hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh. Jurnal hukum case-law ini mencakup hasil-hasil penelitian, mahasiswa, dosen, praktisi dan peneliti lainnya di berbagai bidang ilmu hukum secara studi kasus, kajian teoritis, perbandingan hukum dan bidang kajian yang berkaitan dengan hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Juli dan Januari). Jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan intelektual akademisi dan praktisi serta mampu mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan budaya penelitian hukum. Case-law legal journals are scientific journals for the field of legal research published by the Galuh University Postgraduate Law Study Program. These case-law legal journals include the results of research, students, lecturers, practitioners and researchers others in various fields of law in case studies, theoretical studies, legal comparisons and fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year (July and January). The journal is expected to be a means for the intellectual development of academics and practitioners and is able to educate the public by enhancing a culture of legal research.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law" : 5 Documents clear
ANALIS HUKUM SISTEM PARKIR PADA BAHU JALAN (ON STREET PARKING) DALAM MENINGKATKAN KELANCARAN BERLALU LINTAS DI KABUPATEN CIAMIS: Array Zulkarnaen; Ida Farida; Tintin Marliah; Iwan Setiawan
Case Law Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.612 KB)

Abstract

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru, Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran. Penyelenggaraan parkir pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu pelaksanaan parkir pada bahu jalan (on street parking) dan parkir di luar badan jalan (off street parking). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif karena dalam penelitian ini akan dipaparkan analisis sistem parkir bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas di Kabupaten Ciamis. Bersifat analistis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analisis data secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan di lokasi penelitian, maka dilakukan dengan cara sebagai berikut penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research)/studi dokumentasi.Penggunaan badan jalan untuk dijadikan tempat parkir diperbolehkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/ K.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, dengan syarat tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan agar setiap pengguna jalan bisa menikmati kenyamanan berjalan tanpa adanya hambatan dan kemacetan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan parkir pada bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas salah satunya sering terjadi pelanggaran berkaitan dengan kegiatan parkir pada bahu jalan yaitu diantaranya pelanggaran pada tempat parkir atau Satuan Ruang Parkir (SRP) kendaraan bermotor pada bahu jalan umum, pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir dan pelanggaran yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran selaku pengelola perparkiran di Kabupaten Ciamis.
ANALISIS HUKUM TERHADAP ASIMILASI SEBAGAI HAK NARAPIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar): Array R. Arif Hermawan; Asep Sapsudin; Mikael Tonni S; Sandiyana Kertawijaya
Case Law Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.371 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar. Dari penelitian yang peneliti dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, selama Tahun 2020 ada 92 orang narapidana yang mendapatkan hak asimilasi di rumah dan hak integrasi, dan di Tahun 2021 ini pada tanggal 25 Mei 2021 sudah ada 31 orang narapidana yang menjalani proses asimilasi di rumah. Proses asimilasi yang mereka dapatkan sesuai dengan aturan dimana mereka sudah memenuhi syarat substantif dan administratif. Tipe penelitian ini adalah termasuk dari ragam penelitian hukum dengan pola kajian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pemilihan tipe didasarkan kepada beberapa asumsi peneliti, yaitu pokok kajian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penerapan hukum hak asimilasi bagi narapidana. Dari temuan lapangan beberapa kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar ditemukan sebagai berikut: (1) Hukum yang mengatur tentang asimilasi narapidana masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. (2) Kondisi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dalam melaksanakan kegiatan asimilasi narapidana masih terdapat kekurangan. (3) Sarana atau fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar masih ada kekurangan. (4) Narapidana sendiri ada yang terkendala syarat administratif yaitu tidak adanya surat jaminan dari keluarganya. (5) Alamat yang dituju dari narapidana yang menjalani hak Asimilasi di rumah tidak jelas. (6) Narapidana memanfaatkan hak Asimilasi sebagai alasan untuk meminta uang kepada keluarga. (7) Kurangnya dukungan masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan narapidana. (8) Stigma negatif (pandangan orang yang menilai diri negatif) terhadap mantan narapidana.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERDASARKAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH POLRES KABUPATEN CIAMIS: Array Yat Rospia Brata; Rachmatin Artita; Dadang Kusdinar; Alan Dahlan
Case Law Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.522 KB)

Abstract

Pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menyerang kehormatan kesusilaan anak. Melihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa jelas pencabulan terhadap anak sangatlah dilarang. Maka peran penegak hukum sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bentuk dan faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di Unit PPA Polres Kabupaten Ciamis; mengetahui proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA Polres Kabupaten Ciamis; mengetahui kendala dan upaya Unit PPA dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Ciamis. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bentuk pencabulan anak di Unit PPA Polres Ciamis umumnya merupakan tindakan persetubuhan baik oleh pelaku anak dan pelaku dewasa yang masing-masing disebabkan oleh beberapa faktor-faktor internal (penyebab di dalam diri si pelaku) dan eksternal (keadaan di luar diri si pelaku) yang mempengaruhi pelaku melakukan pencabulan terhadap anak. Proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA dilakukan melalui kebijakan penal dan non penal. Secara penal dilakukan dengan menerapkan hukum pidana dan UUPA. Sedangkan secara non penal dilakukan dengan upaya-upaya penanggulangan seperti penyuluhan dan lain sebagainya. Kendala penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA dalam hal saksi tindak pidana dan menemukan pelaku. Sehingga dilakukan upaya-upaya seperti melakukan Visum et Revertum kepada korban dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).
PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM REHABILITASI BAGI PECANDU DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN CIAMIS (STUDI KASUS: IPWL INABAH II PUTRI SIRNARASA PANJALU): Array Sirrinawati; Herman Katimin; Dhanang Widijawan; Hadi Winarso
Case Law Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.782 KB)

Abstract

Kasus penyalahgunaan Nar Rusdiyanto, kotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, tidak terkecuali di Kabupaten Ciamis. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai pada situasi darurat, sehingga membutuhkan penanggulangan yang cepat dan tepat. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan rehabilitasi untuk menanggulangi permasalahan narkotika, mewujudkan kepulihan dari ketergantungan narkotika dan mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, peran IPWL dalam pelaksanaan rehabilitasi di Kabupaten Ciamis serta faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan IPWL dalam rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif-empiris (socio legal), sebagai penelitian hukum non doctrinal. Lokasi Penelitian yaitu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Inabah II Sirnarasa, dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak bertentangan dengan kebijakan hukum pidana, karena pada tataran konsep dan teorinya hal itu dibenarkan, karena secara yuridis hal ini diatur melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanan wajib lapor di IPWL Yayasan Inabah II Putri telah sesuai alur pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun IPWL Yayasan Inabah II Putri memiliki kekhasan metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu melalui metode inabah. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan rehabilitasi di IPWL Yayasan Inabah II Putri dapat ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK REPRODUKSI PEREMPUAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA KEDARURATAN MEDIS (LEGAL PROTECTION FOR WOMEN’S PRODUCTIVE RIGHTS OF WOMAN VICTIMS OF RAPE IN ABORTION WITHOUT TAKING MEDICAL EMERGENCY INDICATIO: Array Herdi Wibowo; Ida Farida; Dewi Mulyanti; R. Yenni Muliani
Case Law Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.554 KB)

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis pengguguran kandungan (abortus) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi hak reproduksi perempuan ketika menjadi korban perkosaan. Hal ini dilatar belakangi adanya pengguguran kandungan (abortus) yang dilakukan wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang seharusnya dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. KUHPidana yang mana melarang semua tindak pidana pengguguran kandungan dipidana tanpa alasan tetapi kini telah diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana pengguguran kandungan akibat pemerkosaan diperbolehkan. Perlindungan hak-hak korban perkosaan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia diatur secara umum dalam KUHAP dan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang mana memberikan perlindungan fisik, psikis dan hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law More Issue