Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Jurnal Publik merupakan publikasi ilmiah yang bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian, analisis, dan refleksi mengenai peristiwa-peristiwa sosial, pembangunan, dan kebijakan publik yang mutakhir yang terjadi, serta menyuguhkan wawasan dan interpelasi berbagai fenomena yang terjadi berdasarkan pendekatan ilmu administrasi negara.
Articles
181 Documents
<![CDATA[Analisis Pengukuran Kinerja Baznas Kabupaten Garut Dengan Metode Integrated Performance Measurement Systems (IPMS) ]]>
<![CDATA[Yuliawati, Neti]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 16 No. 02 (2022): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v16i02.132
<![CDATA[Penelitian ini bermaksud mengkaji kinerja Amil BAZNAS dalam pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah dan untuk memberikan rekomendasi model pengukuran kinerja yang dapat dijadikan sebagai referensi oleh BAZNAS di Kabupaten Garut untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan kinerja Amil. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan memvalidasi data yang ada dari struktur organisasi, analisis key performance indicator (KPI), pembobotan KPI, dan proses analisis pengukuran kinerja menggunakan metode integrated performance measurement system (IPMS), selain itu menganalisis data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan personil kunci. Penelitian dan analisis pengukuran kinerja dengan metode IPMS mengungkapkan bahwa setelah perbaikan, sistem pengukuran kinerja didasarkan pada keinginan para pemangku kepentingan, mengarah ke seperangkat indikator yang lebih luas dan lebih kompleks yang digunakan dalam pengukuran kinerja, KPI disusun menjadi 20 KPI. Hasil penelitian ini, sistem pengukuran kinerja setelah perbaikan dapat menyelesaikan aspek kebutuhan akan Mustahik dan dan karyawan sebagai hal yang mempengaruhi kinerja Baznas Garut, yang dimana aspek ini sebelumnya belum dapat digambarkan sebagai pertimbangan dalam sistem pengukuran kinerja yang digunakan. Perubahan sistem pengukuran kinerja yang dilakukan tentunya dapat meningkatkan keakuratan Baznas Garut dalam menilai kinerja saat ini, sehingga dapat lebih memperbaiki kinerja Baznas Garut.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) ]]>
<![CDATA[Nurbudiwati, Nurbudiwati]]>;
<![CDATA[Purnawan, Ade]]>;
<![CDATA[Achmad Fauzi, Helmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 16 No. 02 (2022): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v16i02.134
<![CDATA[Pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak dapat dijadikan acuan atau ukuran untuk menentukkan tingkat kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh petugas desa untuk dapat mengajak wajib pajak serta masyarakat dalam pemberian penyuluhan, peningkatan pelayanan serta dalam pemberian penghargaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB karena kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan itu timbul dari diri pribadi wajib pajak sendiri, maka pada hakikatnya membayar PBB merupakan salah satu perwujudan kegotong-royongan nasional dalam membantu pembangunan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. lokasi penelitian di Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan wajib pajak, petugas kecamatan serta petugas desa. Selain itu digunakan pula beberapa data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB yaitu: (1) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (2) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (3) adanya penyebab kultural antara lain kondisi wajib pajak belum memiliki uang, dan (4),faktor ekonomi yaitu kondisi wajib pajak yang miskin sehingga sulit membayar pajak bumi dan bangunan.]]>
<![CDATA[Apakah Digitalisasi Sektor PublikBerhasil Mewujudkan Inklusivitas Pelayanan? (Pembelajaran dari System Usability Scale Aplikasi SALAMAN Kota Bandung) ]]>
<![CDATA[Herwanto, Trisno Sakti]]>;
<![CDATA[Barus, Aditya]]>;
<![CDATA[Debora, Sharon]]>;
<![CDATA[Novita, Virgilia Karin]]>;
<![CDATA[Ceria, Negita]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 17 No. 01 (2023): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v17i01.157
<![CDATA[Digitalisasi seharusnya mampu menghadirkan pelayanan publik yang inklusif. Meskipun demikian, SALAMAN sebagai sebuah inovasi pelayanan publik berbasis digital terindikasi belum mampu menghasilkan pelayanan yang inklusif karena masih belum mampu menjangkau kelompok masyarakat tertentu, seperti masyarakat pengguna iOS (iPhone Operating System). Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui inklusivitas SALAMAN sebagai inovasi pelayanan publik berbasis digital. Selain itu, dilakukan pemetaan kelompok masyarakat yang rentan tereksklusi dari pelayanan SALAMAN. System Usability Scale (SUS) digunakan sebagai model yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran mengenai inklusivitas SALAMAN, dilakukan survei kemudahan penggunaan sistem (system usability survey) kepada 35 orang responden yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) berusia tujuh belas tahun keatas dan berdomisili di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SALAMAN belum memiliki inklusivitas yang tinggi dengan skor SUS 56,64 dari skor maksimal 100. Beberapa kelompok masyarakat yang menjadi kelompok rentan tereksklusi dari pelayanan SALAMAN adalah responden dengan kategori usia yang tergolong dalam generasi baby boomers, responden tanpa latar belakang pendidikan formal, responden dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar, dan responden dengan penggunaan internet tidak untuk keperluan harian. Berdasarkan hasil temuan di atas, maka disarankan bagi pemerintah untuk mewujudkan inklusivitas pelayanan publik dengan menyediakan proses pelayanan secara manual meskipun tersedia bentuk pelayanan berbasis digital.]]>
<![CDATA[Analisis Usaha Unggulan Bumdes Dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) Di Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut ]]>
<![CDATA[Yudiardi, Dodi]]>;
<![CDATA[Pundenswari, Pupung]]>;
<![CDATA[Novianti, Ega]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 15 No. 2 (2021): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v15i2.159
<![CDATA[In order to improve the economy in Indonesia, especially in villages and as a form of regional autonomy, the government issued a policy for each village to establish Village Owned Enterprises (BUMDes). Citangtu Village, is one of the areas that implemented a policy regarding BUMDes in 2015 and was established under the name "Surya Mekar Motekar". There are three business fields run by BUMDes Surya Mekar Motekar, including the trade sector with products produced in the form of goods, namely groceries, the social sector (serving) with products produced in the form of services, namely the provision of the Healthy Village program by providing recycling waste collection services for the community, and finally the rental sector with the product produced in the form of a cart rental service. The Analytical Hierarchy Process (AHP) approach in this study is used to find the potential to be developed. Based on the results of the AHP analysis of the leading business of BUMDes Surya Mekar Motekar, cart rental is the top priority with a weight value of 0.058, then basic food is the second priority with a weight value of 0.026 and Garbage Banks are the last priority with a weight value of 0.024.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Parkir Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut ]]>
<![CDATA[Pundenswari, Pupung]]>;
<![CDATA[Rizky, Fikry Munawar]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 16 No. 02 (2022): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v16i02.161
<![CDATA[This study the implementation of parking policies in the Orderly Traffic Area of ??Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Garut Regency. This study uses qualitative methods with descriptive analysis. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and drawing conclusions. In implementing the policy, local governments carry out persuasive communications through various media and counseling, take firm action in the form of raids and eviction of motorized vehicles parked illegally in the Pengkolan area. The human resources for implementing the policy, Department of Transportation and Satpol PP, are sufficient both in quality and quantity. Official parking facilities are still limited and cannot accommodate the number of vehicles. The inhibiting factors are the lack of enforcement of sanctions, the lack of outreach to the people who come to the Pengkolan area, the lack of public understanding of the function of official parking lots. As for suggestions, the local government should look for parking facilities that are close to shops in the Pengkolan area, take strict action against illegal parking that is rampant along Pengkolan, maintain the attitude of the apparatus who have a strong commitment to achieving K3 Pengkolan.]]>
<![CDATA[Study On Online ID Card Service In Garut District ]]>
<![CDATA[Triana wahyudi, Yudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 16 No. 01 (2022): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v16i01.162
<![CDATA[Pembahasan utama untuk menginterprestasi beberapa aspek seperti sistem, ketersediaan informasi, bentuk pelayanan dan respon dari pelaksanaan pelayanan e-KTP di DISDUKCAPIL dan PEMDA Garut. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena sebagian besar pencatatan kependudukan ada disana. Untuk mengetahui kasus-kasus yang berhubungan dengan software engineering di instansi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data utama dan pendukung, selain itu Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi observasi dan wawancara terhadap informan diantaranya kepala departemen, pegawai dan masyarakat yang menggunakan layanan e-KTP. Selain itu, untuk menganalisis data teknis, penulis menggunakan data yang diringkas, disajikan dan diverifikasi dari data pencari layanan yang diharuskan memiliki kartu identitas dan telah terdaftar pada sistem sistem online di database kependudukan nasional. Ketersediaan informasi dari penyelenggaraan layanan e-KTP telah disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan informasi yang objektif, subjektif dan umum untuk mendapatkan NIK yang sesuai dengan KK yang didaftarkan. Bentuk pelayanan permohonan pelayanan e-KTP ditunjukkan oleh petugas yang melayani pemohon berupa pelayanan interaktif yang berkualitas, lingkungan fisik dan hasil yang menjamin tercapainya harapan pelayanan. Selain itu form umpan balik pelaksanaan pelayanan e-KTP dipantau oleh petugas berdasarkan kesesuaian, efisiensi, ketepatan waktu dan proses kegiatan pemberian pelayanan setingkat e-KTP.]]>
<![CDATA[Analisis Pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Garut ]]>
<![CDATA[Agustina, Novi]]>;
<![CDATA[Kania, Ikeu]]>;
<![CDATA[Sofiyani, Dafi Nur Awaliah]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 16 No. 01 (2022): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v16i01.163
<![CDATA[Cases of violence against women, even children, often make headlines in the media. But much has yet to be revealed. There are so many cases of violence against children, but only a few are followed up. This research analyzes the assistance of the Women's Empowerment and Child Protection Integrated Service Center (P2TP2A) for child victims of sexual violence in Garut Regency. This study found that the handling of cases of violence against children at the Integrated Services Center for Women's Empowerment and Child Protection (P2TP2A) was in accordance with the standard operating procedures stipulated in the Regulation of the State Minister for Women's Empowerment and Child Protection Number 5 of 2010. Data collection in this study was carried out with library research and field studies in the form of observations, interviews and documentation. The results of the research Assistance services for Children Victims of Sexual Violence at P2TP2A Garut in its implementation have been going quite well according to the four indicators of excellent assistance services, namely the presence of service providers, service recipients, type of service and customer satisfaction.The assistance services in the District P2TP2A continue to run as expected.]]>
<![CDATA[Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Garut ]]>
<![CDATA[Fauzan, Hasbi Shiddiq]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 15 No. 1 (2021): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v15i1.166
<![CDATA[Kebijakan pengelolaan sampah adalah rencana untuk mengatasi permasalahan sampah. Jumlah volume sampah di Kabupaten Garut diduga mencapai 287 ton per hari. Jadi kebijakan sampah yang direncanakan oleh para pemangku kepentingan dengan tujuan mengendalikan konflik sampah waktu ini mengingat volume sampah yg meningkat seiring dengan pertambahan kuantitas populasi. Hal ini terjadi sebab mobilitas penduduk yg tinggi, sang karena itu Dinas Lingkungan Hidup mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bentuk penanganan dalam mengatasi permasalahan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetajui strategi kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan imbas dari implementasi kebijakan terhadap efektivitas pengelolaan sampah. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan metode kombinasi dengan pendekatan kualitatif dengan metode triangulasi, serta pendekatan kuantitatif memakai metode analisis regresi sederhana, informan dari kualitatif terdiri asal kepala Bidang Kebersihan. Sedangkan kuantitatif ialah pengawas serta petugas kebersihan. yang akan terjadi asal penelitian ini memberikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut menerapkan kebijakan pengelolaan sampah dengan baik serta sinkron dalam menggunakan prosedur, walaupun dari implementasi kebijakan terhadap efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga berpengaruh namun tidak signifikan. Hal ini dikarenakan akibat uji statistik pada pola sebaran data tidak sama dengan variabel yg diuji.]]>
<![CDATA[Studi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut ]]>
<![CDATA[Hermawan, Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 14 No. 2 (2020): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v14i2.167
<![CDATA[Penelitian ini berawal dari masih adanya permasalahan yang dihadapi pemerintah desa Sukamaju dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif sedangkan desain penelitian yaitu kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan alokasi dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa di desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dilaksanakan berdasarkan tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan kegiatan penantausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa relatif sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Dinas Sosial Kabupaten Garut ]]>
<![CDATA[Wahid, Aji Abdul]]>;
<![CDATA[Ulumudin, Aceng]]>;
<![CDATA[Muchtar, Muchtar]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 16 No. 02 (2022): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v16i02.168
<![CDATA[Berdasarkan penelusuran penulis di Dinas Sosial Kabupaten Garut, nampaknya terdapat permasalahan dalam menganalisis kebijakan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. (LKSA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kebijakan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. (LKSA). Serta untuk mengembangkan ilmu di bidang Administrasi Negara, khususnya di bidang Kebijakan Publik. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian bahwa evaluasi kebijakan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dari kriteria efektifitas atau (effectiveness), efesiensi, Kecukupan (adequacy), perataan (equity), Responsivitas (responsivennes) ketepatan (appropriateness) Ketepatan dalam Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Garut sudah cukup tetapat sesuai dengan kebutuhan dilapangan namun masih ada beberapa hambatan yang di hadapi yang diantaranya adalah Masalah pendanaan, Kurangnnya sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang tersedia.]]>
