cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025" : 15 Documents clear
SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL APLIKASI X (TWITTER) MELALUI METODE ROMANCE SCAM Riyandono, Aji Yudo
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20623

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pembuktian dan hambatan penyidik dalam cybercrime tindak pidana pelecehan seksual. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka dengan pendekatan literatur atau kepustakaan. Sumber data terdiri dari data primer berupa studi pustaka serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data secara literatur atau studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah, pertama, hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana pelecehan seksual dan penyebaran produk pornografi berbasis Romance scam melalui aplikasi X (Twitter) terdapat pada KUHAP. Meskipun begitu, sistem pembuktiannya masih tergolong lemah dan memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Kedua, hambatan penyidik dalam menemukan barang bukti tindak pidana tersebut terkait sumber daya manusia dan minimnya personil penyidik yang mengikuti pendidikan khusus cybercrime dalam tindak pidana pelecehan seksual melalui  romance scam. Kemampuan/kualitas dan jumlah personil penyidik setiap unit cybercrime harus memadai dan diperhatikan guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya secara maksimal.Kata kunci: Alat Bukti, Hambatan Penyidik, Cybercrime
PERAN KESADARAN ETIKA GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PROFESI NOTARIS DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM Imani, Almania Mista; Basoeky, Unggul
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20777

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang Kode Etik Notaris untuk memastikan bahwa profesi notaris dijalankan dengan profesionalisme, motivasi, tanggung jawab, dan nilai moral yang tinggi. Kode Etik Notaris mengatur aturan moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan wajib diikuti oleh setiap anggota yang menjalankan tugas sebagai notaris. Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh lembaga yang netral dan independen untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang dilakukan dengan cara menelusuri dan meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yang meliputi hukum positif, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Kode etik notaris, sesuai dengan UUJN, berperan krusial dalam meningkatkan profesionalitas. Dengan menetapkan standar perilaku, mengatur kewajiban profesional dan mengelola konflik kepentingan, kode etik membantu memastikan notaris menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme yang tinggi. Karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum privat dan berperan penting dalam membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian. Menekankan bagaimana kesadaran etika secara langsung mempengaruhi kualitas profesi notaris dan kontribusinya terhadap penegakan hukum.
DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI TAKENGON (Studi Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn, Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tkn dan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn) Arafah, Arafah -
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20849

Abstract

Disparity in criminal sentences is basically a phenomenon that often occurs in criminal law enforcement efforts. Disparity is the application of unequal punishment to the same crime (Same Offence) or to crimes whose dangerous nature can be compared (Offences of Comparable Seriousness) without a clear justification. Disparity in sentencing can be found in many cases, one of which occurred at the Takengon District Court in Decision Number 79/Pid.B/2022/PN.Tkn, Number 33/Pid.B/2022/PN.Tkn and Number 13/Pid.B/2022/PN.Tkn. This research is an empirical legal research with a case approach that examines court decisions. The data sources in this study consist of two forms, namely primary data sources obtained from interviews with respondents and informants. In addition, it also uses secondary data sources which are divided into three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collected was then analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this study found that the occurrence of disparity in sentencing in Decision Number 79/Pid.B/2022/PN.Tkn, Decision Number 33/Pid.B/2022/PN.Tkn and Decision Number 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, occurred due to several things including 1) the factor of the judge's freedom in assessing. 2) The factor of differences in aggravating and mitigating circumstances between the three cases. 3) The factor of differences in the consequences caused by the perpetrators in the three cases. The disparity in sentencing in aggravated theft cases, especially in Decision Number 79/Pid.B/2022/PN.Tkn, Decision Number 33/Pid.B/2022/PN.Tkn and Decision Number 13/Pid.B/2022/PN.Tkn is something that is permissible and common. The disparity in these three cases was formed automatically because each case has its own legal facts which are different from each other
TRANSFORMASI PENDIDIKAN HUKUM MELALUI PROGRAM LAWPRENEUR: MEWUJUDKAN LULUSAN BERDAYA SAING GLOBAL DI ERA INDUSTRI 5.0 Sari, Nuzulia Kumala; Anggono, Bayu Dwi; Suarda, I Gede Widhiana; Arundhati, Gautama Budi; Marwan, Awaludin
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20968

Abstract

Perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat pada era Industri 5.0 menuntut adanya lulusan hukum yang tidak hanya memahami hukum secara teknis tetapi juga memiliki keterampilan kewirausahaan dan teknologi. Program LawPreneur merupakan suatu langkah strategis untuk mencetak lulusan hukum yang memiliki keahlian tambahan dalam bidang bisnis berbasis hukum dan teknologi. Program ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan lulusan hukum dan kebutuhan pasar akan profesional hukum yang siap bersaing, dan berinovasi di sektor legal-tech. Dalam beberapa tahun terakhir, lulusan hukum dihadapkan pada tantangan baru di pasar kerja. Selain peran tradisional seperti advokat, jaksa, atau hakim, muncul kebutuhan terhadap peran inovatif seperti konsultan hukum bagi bisnis teknologi, pengelola startup hukum, dan profesional hukum di perusahaan digital. Sebagai respons, Program LawPreneur menawarkan pendidikan yang mengintegrasikan hukum, kewirausahaan, dan teknologi, didukung oleh mitra-mitra bisnis, salah satunya HeyLaw. Melalui pelatihan dan magang, mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis dalam mengelola bisnis hukum berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi Program LawPreneur di fakultas hukum dalam membentuk profil lulusan yang kompeten dalam kewirausahaan hukum berbasis teknologi, serta mengidentifikasi arah pengembangan LawPreneur untuk meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja dan memenuhi kebutuhan industri 5.0.  Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif interaktif, dengan memvalidasi data melalui triangulasi sumber. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini mencakup rekomendasi strategis bagi pengembangan Program LawPreneur, peningkatan keterampilan lulusan, dan pemetaan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri 5.0. Penelitian ini selaras dengan roadmap Riset Unggulan UNEJ yang berfokus pada daya saing lulusan dan kesiapan menghadapi era digital.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN LABEL PRODUK MAKANAN IMPOR KADALUARSA Pratiwi, Debbry Eka Nuradityas; Yasa, I Wayan; Puspitho Andini, Pratiwi
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.21103

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam sektor yang menopang pertumbuhan perekonomian negara, salah satunya yakni ekonomi pembangunan. Berkembangnya ekonomi digital melalui e- commerce disebut menjadi tantangan langsung bagi produsen lokal. Ditambah lagi mudahnya masyarakat mengakses marketplace yang langsung terhubung dengan barang luar negeri menambah maraknya para importir barang. Oleh karenanya, penelitian ini berfokus menganalisa mengenai kepastian hukum dan bentuk perlindungan hukum dari penggantian label kadaluarsa makanan impor, serta tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas terjadinya penggantian label pada produk makanan impor yang kadaluarsa. Hasil dari pembahasan penelitian ini yakni Kepastian hukum dari penggantian label produk makanan impor adalah adanya peraturan mengenai ketentuan pelabelan kemasan makanan dan adanya regulasi yang mengatur ketentuan label produk kemasan makanan. Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan atas penggantian label produk makanan impor berupa perlindungan preventif maupun represif yang mengacu pada asas- asas perlindungan konsumen. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, apabila mendapati kecurangan produk bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Tanggung jawab dari Pelaku Usaha kepada konsumen atas terjadinya penggantian label pada produk makanan impor yang kadaluarsa adalah berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan apabila ditemukan kerugian medis, atau bisa juga dengan pemberian santunan.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh More Issue