Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum

refleksihukum
Website

Published by Universitas Kristen Satya Wacana

ISSN : 25414984 EISSN : 25415417 DOI : https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

REFLEKSI HUKUM is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Satya Wacana Christian University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). REFLEKSI HUKUM accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 160 Documents

5 6 7 8 9

PENDEKATAN DAN STRATEGI NEGOSIASI DALAM NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK AMERIKA SERIKAT - KUBA Arie Siswanto
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

The prolonged dispute originated from the Cold War era between the United States and Cuba has not been completely resolved yet, even after the two countries have re-established diplomatic ties. This paper discusses the factors affecting the on-going international negotiations between the US and Cuba, which include both constrainings as well as supporting factors, based on two aspects of negotiation, namely approach, and negotiation techniques. Based on the profile of the dispute, it is argued that integrative approach is the most appropriate approach to resolve disputes between the two countries. Meanwhile, future oriented process and emphasis on mutual interests are negotiation techniques that should be elaborated by both disputing parties in order to settle their dispute progressively.

KEMAJEMUKAN VISI NEGARA HUKUM PANCASILA DALAM MISI HUKUM NEGARA INDONESIA Sarip Sarip; Abdul Wahid
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Kemajemukan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemajemukan merupakan hasil catatan sejarah negara hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia yang bertumpu pada Pancasila sebagai falsafah negara bangsa merupakan visi negara. Teori negara hukum Arsitoteles walaupun sederhana, sampai perkembangan konsepsi negara hukum Pancasila merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan negara hukum dalam hukum negara itu sendiri. Hasilnya negara hukum dapat dikatakan sebagai visi negara Indonesia sedangkan hukum negara dapat dikatakan sebagai misi yang digunakan untuk mencapai visi negara hukum Pancasila. Visi negara hukum mesti diurai dengan hukum negara harus melibatkan nilai-nilai Pancasila dalam menggapai negara hukum Pancasila.

ASAS PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA DALAM KTUN: PENUNDAAN PELAKSNAAN KTUN OLEH HAKIM PERADILAN UMUM Vincent Suriadinata
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Salah satu prinsip penting dalam hukum administrasi negara adalah asas Presumptio Iustae Causa yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Secara tegas dinyatakan bahwa pihak yang berwenang untuk menyatakan penundaan pelaksanaan atau sah tidaknya suatu KTUN adalah hakim administrasi. Menjadi sebuah persoalan hukum manakala dalam putusan perkara nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN Jkt.Pst dinyatakan bahwa SK Menkumham yang menjadi legal standing penggugat harus diuji keabsahannya terlebih dahulu sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Hakim dalam perkara ini telah melampaui kewenangannya karena hakim pada peradilan umum tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah tidaknya sebuah KTUN.

RESTORATIVE JUSTICE HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TOBELO Ernest Sengi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Hakim di Pengadilan Negeri dewasa ini hampir jarang ditemukan. Padahal Restorative Justice merupakan amanat yang digariskan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Banyak perkara tindak pidana anak yang diperiksa pengadilan, sanksi penjara lebih banyak dijatuhkan daripada sanksi tindakan; hal tersebut menandahkan bahwa banyak hakim yang memeriksa perkara anak masih memiliki pemikiran positivistik. Tahun 2015-2018 Pengadilan Negeri Tobelo merupakan salah satu Pengadilan yang banyak menjatuhkan sanksi penjara terhadap anak; sehingga apakah nilai Restorative Justice masih diterapkan, kajian ini akan menganalisis bagaimana penerapan Restorative Justice oleh Hakim di Pengadilan Negeri Tobelo. Seterusnya, untuk menjawab isu hukum tersebut, digunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian membuktikan ternyata dalam 4 (empat) tahun terakhir hakim Pengadilan Negeri Tobelo lebih banyak memilih sanksi perampasan kemerdekaan. Sehingga, nilai Restoratif Justice yang mekanismenya melalui diversi gagal diterapkan.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA Nila Arzaqi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Ada sementara pandangan bahwa keberadaan kelompok LGBT di Indonesia telah mengganggu nilai-nilai Pancasila, terutama nilai ke-Tuhanan serta nilai moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum pidana dapat menjadi salah satu upaya dalam merespons keberadaan kelompok LGBT ini, dengan membuat serta merumuskan peraturan baik dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi maupun peraturan perundangan yang lain. Kebijakan hukum pidana dalam upaya merespons keberadaan kelompok LGBT ini juga dapat dilihat sebagai upaya pembaharuan hukum pidana terkait dengan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar Pancasila. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi dengan kajian perbandingan hukum agar dapat dirumuskan peraturan perundang-undangan yang baik dalam merespons keberadaan LGBT.

PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM NASIONAL: PERBANDINGAN PRAKTIK NEGARA INDONESIA, INGGRIS, DAN AFRIKA SELATAN Ninon Melatyugra; Titon Slamet Kurnia
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Artikel ini hendak mendiskusikan isu tentang daya keberlakuan perjanjian internasional dalam hukum nasional. Pembahasan atas isu tersebut dilakukan dengan jalan perbandingan hukum (comparative law) praktik negara Indonesia, Inggris, dan Afrika Selatan. Titik tolak substansial dalam melakukan perbandingan hukum tersebut adalah tidak atau kurang memadainya respons terhadap perjanjian internasional menyangkut isu keberlakuan atau aplikabilitasnya di depan forum pengadilan domestik. Isu ini muncul dikarenakan perbedaan pandangan tajam di Indonesia menyangkut mazhab dalam hubungan antara hukum nasional dan internasional. Dengan perbandingan sistem konstitusional di tiga negara tersebut, akan dihasilkan suatu deskripsi tentang sistem penerimaan perjanjian internasional dan suatu preskripsi bagi Indonesia untuk menyelesaikan isu problematik terkait aplikabilitas perjanjian internasional di depan forum pengadilan nasional.

JAMINAN KEPASTIAN KEPEMILIKAN BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH MENURUT UUPA Christina Tri Budhayati
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Tulisan ini hendak membahas tentang jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang namanya telah tertera dalam sertifikat. Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah baik kepastian mengenai subyek, obyek maupun hukumnya. Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 telah memberikan jaminan kepastian tersebut kepada pemegang hak atas tanah, yakni dengan adanya lembaga Rechtsverwerking. Bahwa terhadap pemegang hak atas tanah yang sertifikatnya telah diterbitkan 5 (lima) tahun atau lebih, tidak dapat diganggu gugat lagi oleh pihak lain yang merasa memilikinya. Pada faktanya ada beberapa gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya menyatakan sertifikat batal atau tidak sah, sekalipun usia sertifikat sudah lebih dari 5 (lima) tahun, karena bertentangan dengan undang undang atau salah dalam prosedur penerbitannya. Putusan tersebut tentu akan meberikan rasa “was-was” kepada pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat karena setiap saat dapat dilakukan pembatalan sertifikat.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGURUS KORPORASI DIKAITKAN DENGAN ASAS GEEN STRAF ZONDER SCHULD Fifink Praiseda Alviolita
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak Peraturan terkait pertanggungjawaban tindak pidana korporasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perluasan makna pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi apabila orang tersebut tidak memenuhi kewenangan pasca dikeluarkannya Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Korporasi untuk mewakili dalam persidangan yang bertentangan dengan asas geen straft zonder schuld dimana pertanggungjawaban harus ada kesalahan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sistem pertanggungjawaban korporasi yang dipakai di dalam Perma adalah konsep pertanggungjawaban strict liability maka seharusnya teori yang digunakan adalah teori identifikasi dimana perbuatan tindak pidana korporasi adalah perbuatan pengurus yang menjadi directing mind. Keterwakilan pengurus yang tidak menjadi tersangka dalam mewakili korporasi adalah melewati proses hukum acara pidana dimana keterwakilan ini seharusnya dibatasi sebagai wujud perlindungan hukum. Kata-kata Kunci: geen straft zonder schuld; korporasi; pertanggungjawaban pengurus

PENERAPAN KUMULASI SANKSI EKSTERNAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SLEMAN Yohanes Sri Pudyatmoko; Gregorius Aryadi -
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap banyaknya persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dan pejabat pemerintahan yang berwenang melakukan penegakan hukum administrasi dalam menyelesaikan kasus korupsi dan masalah yang dihadapi dalam penerapan kumulasi sanksi eksternal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dan pejabat daerah yang berwenang menerapkan sanksi administrasi dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan ancaman sanksi kumulatif eksternal. Dari penelitian ini ditemukan berbagai hal yang dipertimbangkan oleh hakim mengenai adanya perbuatan melanggar hukum yang melampaui kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain dan juga menimbulkan kerugian negara. Pejabat pemerintah yang berwenang mempertimbangkan karena yang bersangkutan telah terbukti secara sah melakukan korupsi. Penerapan sanksi kumulatif eksternal berlawanan dengan asas ultimum remedium, karena pengenaan sanksi administrasi bagi terpidana dikenakan setelah yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BUKU PENGETAHUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Achmad Chosyali
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Abstract Copyright is the exclusive right of the creator to announce or reproduce his creations in the fields of science, art, and literature, which among others can consist of books, computer programs, lectures, lectures, speeches and other similar works, as well as rights related to copyright. A book is an intellectual work of a creator or copyright holder who has exclusive rights consisting of two rights, namely economic rights and moral rights so that this right must be protected. Noticing the existence of exclusive rights, the researcher is willing to know about the protection and prospects of the copyright protection of knowledge books are reviewed from Law Number 28 of 2014 concerning copyright. The method used in this study is normative juridical method. With this legal protection, it is expected to be able to provide a better awareness and understanding in the future. Key words: Prospects, Legal Protection, Knowledge Books, Copyright

Page 7 of 16 | Total Record : 160

5 6 7 8 9

Filter by Year

2014 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2016): Jurnal Refleksi Hukum Vol 1 No 1 (2016): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum Vol 9 No 1 (2015): Jurnal Refleksi Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Indirani Wauran

Contact Email
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Phone
+628157797192

Journal Mail Official
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA

Location
Kota salatiga,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Indirani Wauran

Contact Email refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Phone +628157797192

Journal Mail Official refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA

Location Kota salatiga, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Indirani Wauran

Contact Email
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Phone
+628157797192

Journal Mail Official
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA

Location
Kota salatiga,

Jawa tengah

INDONESIA