Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
REFLEKSI HUKUM is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Satya Wacana Christian University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). REFLEKSI HUKUM accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Articles
160 Documents
<![CDATA[UPAYA KEPOLISIAN RESOR HALMAHERA UTARA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN NARKOTIKA KABUPATEN HALMAHERA UTARA ]]>
<![CDATA[Ernest Sengi]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.559 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2019.v4.i1.p61-76
<![CDATA[The territory that is directly facing the pacific ocean and surrounded by small islands becomes a potential target for receiving narcotics in North Halmahera. This paper discusses a legal issue about the role of the North Halmahera Police in overcoming narcotics crimes in their region. In order to answer the legal issue, a sociological approach and a statute approach were used. These approaches are appropriate for assessing the role of the North Halmahera Police in tackling narcotics crimes and to answer whether regulations on drugs has supported the role of the police or not. The result of the research showed that there were 23 suspects who were arrested with 12 narcotics cases. However, the preventive efforts were carried out through patrols and raids on hangouts, vehicles, and narcotics hazard awareness socialization. It is found that some inhibitors of narcotics crime law enforcement exist in North Halmahera: first, the number of police personnel only reached 25 people with 2 investigators; second, another problem came from inadequate facilities issue; third, information leakage often occurred before raids were carried out.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERKARA KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Marihot Janpieter Hutajulu]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (491.214 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p175-192
<![CDATA[Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah menjadi sarana penyelesaian sengketa utang-piutang yang berlaku universal di dunia perniagaan. Namun, ketika terjadi sengketa di antara kreditor dan debitor, klausula arbitrase yang telah disepakati di dalam perjanjian utang-piutangnya dimungkinkan untuk disimpangi dengan mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan niaga. Tulisan ini hendak mendiskusikan bagaimana klausula arbitrase dalam perkara kepailitan dikaitkan dengan prinsip Commercial Exit from Finansial Distress dalam hukum kepailitan yang seharusnya diutamakan dalam setiap penyelesaian perkara kepailitan. Penelitian ini menemukan adanya ketidakharmonisan antara UU Arbitrase dan UU Kepailitan di Indonesia dalam konteks pengutamaan prinsip penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan prinsip lembaga kepailitan sebagai sarana untuk menolong debitor yang beritikad baik. Namun demikian, putusan pengadilan niaga masih ada yang konsisten menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan yang di dalam perjanjian bisnis di antara kreditor dan debitornya telah berisi klausula arbitrase.]]>
<![CDATA[MORALITAS UNDANG-UNDANG: KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (MD3) ]]>
<![CDATA[Kuswanto Kusnadi]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.328 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222
<![CDATA[This article represents a legal philosophy study which applies philosophical approach while undertaking juridical analysis over the legal drafting of Law No. 17 of 2014 on the People’s Consultative Assembly, the People’s Representative Council, and the Regional Representatives Council. This article discovers a problem regarding on the moral commitment of the legal drafters of the Law. Ideally, the moral commitment requires the legal drafters to be cautious about the possibility of conflict of interest while drafting the Law. Unfortunately, Law No. 17 of 2014 does not represent the moral commitment, meaning it has failed the morality test to be called as law. This article also argues that legislation shall be justified by morality. If the law maker is unable to meet the precondition, the legislation will be labeled as an unjust law.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA TITEL EKSEKUTORIAL YANG SAH ]]>
<![CDATA[Khifni Kafa Rufaida]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.103 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40
<![CDATA[Peristiwa penarikan oleh debt collector melahirkan asumsi publik yang bersifat subjektif dan tendensius, yang memojokkan posisi lembaga pembiayaan (kreditur). Padahal penarikan tersebut selalu diawali dengan somasi 3 (tiga) kali berturut-turut agar debitur segera melunasi prestasinya. Penarikan semacam ini sah dimata hukum, sebab konstruksi pembiayaan konsumen memiliki dua macam jaminan yaitu jaminan utama dan jaminan tambahan (jaminan fidusia). Jaminan yang kedua diperuntukkan sebagai jaminan kebendaan untuk memenuhi pelunasan seluruh hutang debitur. Titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun tidak bersifat condemnatoir. Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia berkedudukan seperti seseorang yang sudah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, pelaksanaannya membutuhkan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan. Pendaftaran jaminan fidusia sangat penting karena melahirkan hak kebendaan yang memiliki sifat droit de suite, droit de preference, spesialitas dan publisitas.]]>
<![CDATA[KAJIAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006 TENTANG PEMBATALAN PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ]]>
<![CDATA[Adhya Satya Bangsawan]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (391.384 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114
<![CDATA[Tulisan ini membahas argumentasi hukum yang digunakan oleh Makamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Putusan tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dimana terdapat larangan penghinaan terhadap presiden/wakil presiden yang kemudian dibatalkan oleh MK dengan konklusi pasal penghinaan terhadap presiden bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Tulisan ini bermaksud untuk menyatakan bahwa pembatalan pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden tersebut, secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yuridis bagi perlindungan terhadap martabat presiden/wakil presiden itu sendiri. Kebebasan berpendapat merupakan hak berekspresi yang sifatnya terbatas, oleh sebab itu tulisan ini juga memberikan argumentasi bahwa larangan penghinaan presiden/wakil presiden merupakan pembatasan yang konstitusional terhadap kebebasan berpendapat. Tulisan ini hendak menekankan pula bahwa status presiden/wakil presiden tidak dapat disamakan dengan rakyat biasa karena statusnya sebagai kepala negara sekaligus simbol negara.]]>
<![CDATA[MENGGAGAS CITA MORAL DALAM PENAFSIRAN HUKUM HAKIM ]]>
<![CDATA[Christina Maya Indah]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (503.769 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2019.v4.i1.p41-60
<![CDATA[Hakim dalam pelaksanaan tugasnya bukanlah semata sebagai mulut undang-undang (la bouche de la loi). Pekerjaan hakim adalah menafsirkan peristiwa hukum yang kongkrit dengan ketentuan hukum yang abtrak. Sejalan dengan pemahaman bahwa ilmu Hukum adalah sebuah eksemplar Hermeneutik in optima forma yang dipublikasikan pada aspek hukum kehidupan bermasyarakat, maka hakim dalam mengimplementasikan Ilmu Hukum untuk menyelesaikan suatu masalah hukum, melakukan kegiatan interpretasi yang tidak hanya dilakukan terhadap teks yuridis, melainkan juga terhadap kenyataan yang menimbulkan masalah hukum yang bersangkutan.Penafsiran hukum hakim yang bercita moral merupakan konsepsi dari law as interpretation/processes of interpreting, serta pada hukum sebagai nilai di mana dikonsepsikan Law as what ought to be in moral or ideal precepts. Artikel ini memberikan argumentasi bahwa membangun penafsiran hukum hakim berarti upaya melakukan pengembangan Ilmu Hukum hakim melalui pendekatan dinamis hermeneutika hukum yang mengakomodasi cita hukum dalam penafsiran hakim yang ”open mindedness”dan bermuatan humanistik dalam perspektif moral.]]>
<![CDATA[KETIDAKPASTIAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN ANTARA NASABAH DAN BANK ]]>
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>;
<![CDATA[R Suharto]]>;
<![CDATA[Siti Mahmudah]]>;
<![CDATA[Marjo Marjo]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (383.16 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2019.v4.i1.p77-96
<![CDATA[The function of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) is to guarantee a deposit of customers. The guarantee is significantly important for the main financial industries, such as a bank whose activity is to raise funds from the public and distribute the funds back to the public. As a consequence, public trust becomes the primary factor. In spite of the useful function of the IDIC, the public is still not familiar with the organization and they often question whether the status of the IDIC is a guarantee or insurance. This issue potentially creates a dispute between parties who are the bank and the customer. Hence, this research aims to discover evidence relating to the IDIC as the guarantor in the agreement between bank and customer. This research used a legal pluralism method that integrates juridical research, sociological research (living law) and philosophical research. The result of the research indicates the uncertainty of the status of the IDIC, whether it is a guarantee or insurance, whereas both statuses maintain different legal consequences. The uncertainty may lead to legal uncertainty and result in the disruption of the balance of both parties’ legal relationships.]]>
<![CDATA[DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL KETENTUAN DAN PENERAPANNYA DI INGGRIS, AUSTRALIA DAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yafet Yosafet W. Rissy]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.531 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20
<![CDATA[Artikel ini membahas ketentuan dan penerapan doktrin Piercing The Corporate Veil (PVC) di Inggris, Australia dan Indonesia. Isu utamanya adalah kapan dan bagaimana pengadilan dapat menerapkan doktrin PVC? Apakah doktrin PVC bisa diterapkan di luar pengadilan? Dalam tradisi common law, di Inggris dan Australia, pengadilan dapat menerapkan doktrin PVC bagi pemegang saham dan direktur jika terdapat keadaaan khusus yang menjamin untuk dilakukan. Hal yang sama terjadi di Indonesia dimana jauh sebelum Undang-Undang PT berlaku pertama kali tahun 1995, Mahkamah Agung RI telah menerapkan doktrin PVC. Bahkan di Indonesia, terjadi peristiwa hukum yang unik dan di luar kelaziman hukum perusahaan dimana dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tahun 1998, Badan Penyehatan Perbankan Nasional menerapkan model out of court settlement untuk meminta pertanggung jawaban pribadi pemegang saham. Disarankan agar dilakukan kajian hukum dan ekonomi untuk melihat efektifitas pendekatan ini.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK STANDAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muskibah Muskibah]]>;
<![CDATA[Lili Naili Hidayah]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (486.273 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194
<![CDATA[Freedom of contract is not a freedom without limits. Standard form of contract for the procurement of goods and services of the government is one of the limitations of the freedom of contract. Formulation and arrangement of rights and obligations contained in the contract for the procurement of goods and services are based on the standard regulation as embedded in the Standard Document Procurement/ Electronic Standard Document Procurement. This research aims to analyze the validity of the freedom of contract principle in standard contract or adhesion contract as well as forms of the freedom of contract in the standard contract for the procurement of government goods and services. This research is a juridical and normative legal research. This research discovered that the standard contract/adhesion contract contradicts with the freedom of contract principle, and it is established that the freedom of contract can be found in the standard contract for the procurement of government goods and services at the pre-contractual stage. At the contractual and post-contractual stages freedom of contract is only an implementation of the provisions of the law. Therefore, this research recommends that it is necessary to change the provision on the rights and obligations of the parties at the pre-contractual stage, contractual stage, as well as post-contractual stage.]]>
<![CDATA[PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG INVESTASI: KAJIAN PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Vincent Suriadinata]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.148 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132
<![CDATA[Indonesia adalah negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar namun masih minim investasi. Banyak faktor yang menghambat kemudahan berusaha sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia perlu menerapkan omnibus law sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menghambat investasi di Indonesia. Omnibus Law secara sederhana dapat dimaknai sebagai satu undang-undang yang bisa mengubah beberapa undang-undang sekaligus. Terdapat tiga keadaan untuk mempraktekkan omnibus law, yakni undang-undang yang akan diubah berkaitan secara langsung, undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan secara langsung, dan undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan tetapi dalam praktek bersinggungan. Penerapan omnibus law di Filipina, Amerika Serikat dan Turki dapat menjadi perbandingan untuk diterapkan omnibus law yang berbudaya hukum Indonesia. Omnibus law sejatinya adalah teknik dalam penyusunan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas sehingga sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan pemahaman tentang omnibus law dan komitmen politik yang kuat dari DPR maupun Pemerintah Indonesia.]]>
