PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[TRANSPARANSI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN IMB DI DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Mochamad Iqbal Firmansyah]]>;
<![CDATA[Lina Sunyata]]>;
<![CDATA[Hairil Anwar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i3.2845
<![CDATA[PenelitianinibertujuanuntukmenganalisisTransparansiPelayananIzinMendirikanBangunan IMB Di DinasPenanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Pontianak.Fokuspenelitianiniadalahuntukmengetahuisejauh mana masyarakatmerasaketerbukaan atau transparanterkaitwaktupenyelesaianpelayanansuratIzinMendirikanBangunan IMB. Adapun metode yang digunakandalampenelitianiniadalahmetodekualitatif, dengandesainpenelitiananalisisdeskriptif. PenelitianinimenggunakanteoritransparansipelayananpublikRatminto dan Atik S. Winarsih (205: 209) ProsedurPelayanan, kesimpulannyaadalahbahwaprosedur yang diterapkan oleh pada masyarakatdianggaptelahlebihbaik dan cukupjelas. Karena masyarakat di arahkan oleh petugaspemberilayananuntukmengurus dan menjalankanprosedur yang diberikan. Jadi masyarakattidakperlukekantordinas yang berkaitandengansuratizinusahanya]]>
<![CDATA[STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Yutie Monika]]>;
<![CDATA[Pudjianto Pudjianto]]>;
<![CDATA[Rasidar Rasidar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i3.2847
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisisstrategi peningkatanpenerimaanpajakbumi dan bangunanperdesaan dan perkotaan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Permasalahan yang ada di sumberdayaaparatur yang belummemadaimenyebabkanbelummaksimalnyarealisasipenerimaanpajakbumi dan bangunanperdesaan dan perkotaan. Penelitianinimenggunakanjenispenelitiandeskriptifdenganpendekatankualitatif. Penelitianinibisamemperolehinformasimelaluiteknikwawancara, observasi, dan dokumentasi. PenelitianinimenggunakanSafi’i (2007: 217) analisis SWOT: 1. Faktor Internal: 1.1 KekuatanyaitusudahadanyaStandarOperasionalProsedur (SOP) dan adanyainsentifatauupah yang dapatmemaksimalkanmeningkatkanpenerimaanpajak PBB-P2, 1.2 Kelemahanyaitujumlahpegawai yang kurang, sarana dan prasarana yang harussegeradiatasigunamemakimalkanpeningkatanpenerimaanpajak PBB-P2. 2. FaktorEksternal: 2.1Peluangyaituteknologi dan pembangunan yang sudahberkembangdapatmenjadistrategi dalammeningkatkanpenerimaanpajak PBB-P2 oleh Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2.2 Ancamanyaitukurangsadarnyamasyaarkatdalammembayarpajakdapatmenjadisuatuancamanjikatidaksegeradiatasi. Saran untukpenelitianinimemaksimalkanpengelolaan data pajak yang berbasis online, menambahpegawai, mengadakansosialisasi yang rutin dan memaksimalkankualitaspelayanan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[Mian Firdianta]]>;
<![CDATA[Azrita Mardhalena]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i3.2848
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan Tentang Izin Trayek Angkutan Umum dalam menerapkan kebijakan Izin Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Sintang khususnya oplet sebagai mobil penumpang umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Sintang. Dalam penelitian ini, dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (dalam Widodo, 2006:90) yang menyatakan ada 3 tahapan dalam keberhasilan suatu proses implementasi kebijakn yaitu : 1). Tahapan Pengorganisasian, kurangnya peran implementor dan organda dalam mengurus angkutan umum, 2). Tahapan interpretasi, sudah dijalankan susuai ketetapannya 3). Tahapan Aplikasi, terdapat angkutan umum yang sudah tidak layak tetapi masih tetap beroperasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kerjasama antara implementor dan organda sehingga peran organda dalam mengurus oplet juga sudah tidak berjalan, sehingga terdapat beberapa oplet yang sudah tidak layak untuk beroperasi, ini sangat membahayakan pengguna angkutan umum. Kebijakan Perbup Nomor 26 Tahun 2014 sudak tidak optimal lagi, apabila ingin efektif, pastinya diukur dari banyak kendaraan oplet yang layak beroperasi, patuh mengikuti uji KIR dan masyarakat yang masih menggunakan oplet juga merasa mendapat perbedaan akan kondisi oplet saat ini. Saran yang berkenaan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan untuk para petugas DISHUB Kabupaten Sintang harus ada tindakan tegas seperti pengecekan uji kelayakan angkutan umum, dan pengecekan kelengapan surat-surat untuk pengemudi untuk dikenakan biaya rutin, sehingga oplet-oplet yang beroperasi di Kabupaten Sintang dapat berjalan sesuai dengan prosedur.]]>
<![CDATA[THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF FAMILY HOPE PROGRAM IN SERANGGAM VILLAGE, SELKAU TIMUR SUB-DISTRICT, SAMBAS REGENCY ]]>
<![CDATA[Meyling Meyling]]>;
<![CDATA[Rusdiono Rusdiono]]>;
<![CDATA[Tri Hutomo]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i3.2849
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengawasanpada program keluarga harapan (PKH) didesa seranggam kecamatan selakau timur kabupaten sambas. Penelitian ini didasarakan atas permasalahankurang tepat sasaran dalam penyaluran dana PKH dan kevalidan data. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori pegawasan menurut Sagian (2008-112yang terdiri dari 1) pegawasan langsung. Dalam pengawasan penyaluran dan kevalidan data tidak disesuaikan dengan kategori maupun sasaran program keluarga harapan, tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditertera dalam permesos 1 Tahun 2018 Tentang program keluarga harapan pasal 3 bahwa sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial; 2) pengawasan tidak langsung, Adanya proses pengawasan tidak langsung pendamping PKH dengan Dinas Sosial, namun proses tersebut berbentuk sosial media yaitu berbentuk Grup WhatsApp dengan dinas sosial. Saran dalam penelitian ini yaitu lebih efektif da telitivdalam upaya megoptimalkan pengawasan, lebih selektif untuk melakukan pengawasan, meningkatkan sistem informasi dan sistem komunikasi kepada bawahan (pendamping PKH kecamatan dan penerima manfaat agar lebih meningkatkan kewajiban-kewajiban kegiatan program PKH dan mengoptimalisasi peran sebagai penerima manfaat dalam mengembangkan dana bantuan agar tidak menjadi candu terhadap penerima khususnya kesadaran diri sendiri agar tercapainya program keluarga harapan.]]>
<![CDATA[KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[Yulita Pincesia Kusuma]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i2.2844
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mengungkapkan tentang kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Dwiyanto (2015:44) untuk mengukur kinerja organisasi publik yang terdiri dari : 1) Produktivitas, kesimpulannya kinerja pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi belum optimal karena faktor kenyamanan dan faktor kemudahan bagi masyarakat kurang diperhatikan. 2) Kualitas layanan, kesimpulannya respon aparatur terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus tetapi jaringan yang lambat dan verifikasi data yang lama oleh pusat membuat terhambatnya proses pembuatan E-KTP. 3) Responsivitas, kesimpulannya respon aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus. Adapun saran yang direkomendasikan aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dalam meningkatkan kinerja pelayanan E-KTP harus mampu menciptakan suasana kerja yang merangsang produktivitas kerja yang lebih tinggi lagi dan perlu ditingkatkan lagi kemampuan aparatur dalam menjalankan pekerjaan terutama dalam menjalankan alat teknologi. ]]>
<![CDATA[PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SERANGGAM KECAMATAN SELAKAU TIMUR KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[NANA LESTARI E1011131030]]>;
<![CDATA[Sukamto Sukamto]]>;
<![CDATA[Joko Triyono]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i3.2856
<![CDATA[Pengawasan yang dilaksanakan BPD Seranggam berdasarkan aspek standar pengawasan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 melalui hak untuk meminta keterangan. Hak meminta keterangan tersebut diterjemahkan kedalam bentuk rapat evaluasi kinerja pemerintah Desa dan rapat koordinasi lintas lembaga pada 04 Desember 2019. b) Membandingkan Standar Pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan; kesimpulannya adalah dalam mengawasi penyelenggaraan Pembangunan Desa, Pengawasan telah dilakukan dikarenakan pertama dapat terlihat dari kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa dan melibatkan masyarakat dalam menyusun Peraturan Desa, hal ini menunjukan adanya usaha untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik. c) Tindakan Koreksi; kesimpulan penelitian adalah telah dilakukan oleh BPD. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD. Namun pada tahap untuk pengoreksian pelaksanaan pembangunan desa dirasakan belum melakukan pengawasan dengan maksimal. Saran untuk kedepanya Perlu adanya koordinasi dan bekerjasama dengan baik antara BPD sebagai mitra kerja masyarakat desa. Kepala Desa dan aparat desa harus mampu mengelola sumber daya Manusia (SDA) yang ada di desa.Kata Kunci : Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa, Desa Seranggam.]]>
<![CDATA[KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[ANNISA DWI MAULIDIYA E1011151057]]>;
<![CDATA[Azrita Mardhalena]]>;
<![CDATA[Erdi Erdi]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i3.2851
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis indikator apa saja yang mempengaruhi Kinerja Pegawai yang berada di Kantor Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya masih rendah. Penelitian ini menggunakan teori Dwiyanto, Agus yang terdapat lima (5) indikator didalamnya yang terdiri dari : 1) Produktivitas. Kesimpulanya adalah kinerja pada bidang pelayanan administrasi sudah terbilang kearah yang cukup baik, meskipun masih terdapat kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya disiplin pegawai dalam mematuhi aturan jam kerja; 2) Kualitas Layanan. Kesimpulannya adalah kualitas layanan yang diberikan masih dapat dikatakan lambat dan lama proses penyelesaiannya, yang ditandai dengan adanya berbagai keluhan dari masyarakat; 3)Responsivitas. Kesimpulannya adalah respon yang diberikan oleh pegawai Kantor Camat Rasau Jaya sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan dari usaha pegawai dalam memberikan respon dan daya tanggap kepada masyarakat; 4) Responsibilitas. Kesimpulannya adalah responsibilitas yang diberikan pegawai belum cukup baik, dilihat dari masih kurangnya rasa tanggung jawab terhadap jam masuk kerja dan belum dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu; 5) Akuntabilitas. Kata Kunci : Kinerja Pegawai, Kantor Camat Kecamatan Rasau Jaya]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DI DESA SUNGAI RENGAS KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[NISA RAMADHANI E1011161030]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Arifin Arifin]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i3.2857
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menganalisis menggunakan teori Cheema dan Rondinelli yang menggambarkan empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program antara lain 1). Kondisi lingkungan: Masih kurangnya koordinator di lapangan dalam tahap kerja implementasi, 2).Hubungan antar organisasi: Sudah cukup baik, walaupun tidak banyak aktifitas dalam komunikasi ini, 3). Sumber daya organisasi untuk implementasi program: Masih kurang untuk memenuhi standar kebutuhan dalam implementasi, 4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana: Masih kurang dalam memahami dan mempraktikkan secara langsung. Saran penelitian ini yaitu untuk meningkatkan proses percepatan perbaikan gizi terkait akan kondisi Lingkungan metode dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada khususnya pada masalah tidak ada pedoman/SOP khusus dan jelas untuk mengarahkan kerja implementor, pemerintah harus membuat SOP khusus untuk program stunting, Program yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya harus sesuai dengan peraturan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dan berjalan dengan baik. Kata Kunci: Implementasi, Program 1000 Hari Pertama Kehidupan, Stunting.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE TELOK BERDIRI DESA SUNGAI KUPAH KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[BAHARI SHOIMUR RAMADHANU E1011161109]]>;
<![CDATA[Dedi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Hairil Anwar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i3.2852
<![CDATA[Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ekowisata mangrove Telok Berdiri mempunyai potensi wisata yang sangat baik dengan panorama alam yang memiliki daya tarik untuk pengembangan ekowisata di Desa Sungai Kupah bedasarkan hasil analisis kesesuaian menunjukan bahwa Ekowisata Telok berdiiri sangat sesuai untuk dijadikan kawasan ekowisata. Kesimpulan penelitian ini Peran Dinas Pariwisata disini sudah menunjukan ke tiga aspek yang peneliti gunakan dan saran dinas Pariwisata mempunyai wewenang untuk memberikan kepada desa untuk otoritas pengelolaannya dan untuk itu pengembangan Ekowisata Mangrove Telok Berdiri yaitu harus terfokusnya mengembangkan seluruh potensi yang ada sebagai alternative wisata berbasis lingkungan.Kata Kunci: Peran Dinas Pariwisata, Pengembangan, Ekowisata Mangrove]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN DIGULIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Subiandani Subiandani]]>;
<![CDATA[Sri Haryaningsih]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i3.3388
<![CDATA[Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Digulis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa bahwa komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Digulis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak dilihat dari transmisi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi penyampaian informasi sudah berjalan dan secara umum sudah baik, seperti adanya website dan media sosial sebagai media komunikasi, bekerja sama dengan banyak LSM dan sekolah-sekolah. Namun kelemahannya yang perlu di perbaiki dalam hal konsistensi agar fungsi komunikasi mengenai RTH tidak sebatas pada tugas semata, namun panggilan hati untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan adanya RTH. Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Digulis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak dilihat anggaran, staf, serta sarana dan prasarana dapat diketahui bahwa mengenai sarana dan prasarana sudah cukup memadai disediakan. Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Digulis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak meliputi SOP dan pembagian tugas dimana dalam pelaksanaannya sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kordinasi yang baik antara dinas terkait yang menciptakan hubungan yang harmonis dan pembagian tugas sudah terbagi secara terperinci sehingga peran masing-masing aparatur telah ditetapkan secara jelas, tidak ada permasalahan yang signifikan berdasarkan temuan yang ada. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Taman Digulis Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak.]]>
