cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 32   33   34   35   36 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUMBER KARYA KECAMATAN TERIAK KABUPATEN BENGKAYANG NIM. E21112058, HERKULANA MARSINI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1524

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan pembangunan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembanganan desa yang dilakukan di daerah oleh pemerintah desa khususnya dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui penulisan ini juga, agar dalamprosespenyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik sehingga dapat menuju pemerintahan yang ideal. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam penelitian ini organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih kurang efektif karena sistem kerja yang diterapkan masih menggunakan sistem piket perorangan dan masih kurangnya perangkat desa di desa Sumber Karya, hingga saat ini belum adanya Sekretaris Desa, standar operasional dan prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum adanya prosedur tetap berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan sumberdaya keuangan dan peralatan di desa Sumber Karya masih perlu ditingkatkan. Interpretasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di desa Sumber Karya mengenai petunjuk pelaksana belum ada dan sosialisasi juga belum dilakukan. Penerapan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kurangnya sarana dan prasarana desa serta kurangnya ikut serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa merupakan aktivitas yang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan pembangunan desa di Desa Sumber Karya.Sejalan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan sebagai upaya perbaikan atau penyempurnaan atas kekurangan dan kelemahan yang terjadi maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran sebagai berikut: 1. Organisasi, lengkapi perangkat desa yang saat ini belum ada, tingkatkan standar prosedur dan operasional dan tetapkan tetap terkait ketiga aspek tersebut, gunakan sumberdaya keuangan seefisien mungkin serta tingkatkan pealatan yang memadai. 2. Intetpretasi, harus adanya petunjuk pelaksana bagi tim pelaksana dan  adanya sosialisasi kepada masyarakat setempat. 3. Penerapan, agar lebih ditingkatkan lagi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kata-Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Organisasi, Interpretasi dan Penerapan
KINERJA TENAGA PENDIDIK DI SEKOLAH DASAR TARBIYATUL ISLAM KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS NIM. E1011141030, YOLPI SURYA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i1.2331

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Tenaga Pendidik Di Sekolah Dasar Tarbiyatul Islam Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Informan penelitian adalah Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Orang Tua Siswa, dan Komite Sekolah. Kinerja tenaga pendidik di SDS Tarbiyatul Islam menarik untuk diteliti mengingat masih terdapat beberapa permasalahan seperti terjadinya penurunan nilai ujian siswa dari tahun ke tahun di SDS Tarbiyatul Islam disebabkan oleh tingkat pendidikan tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, kemudian untuk masalah berikutnya tentang kelengkapan fasilitas di SDS Tarbiyatul Islam yang masih belum memadai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dari tenaga pendidik yaitu dari segi kehandalan, kompetensi, komunikasi dan bukti langsung yang dilakukan sudah cukup baik, akan tetapi masih belum optimal. Kemudian pada unsur fasilitas yang akan digunakan oleh tenaga pendidik dan siswa di SD tersebut dapat dikatakan masih belum lengkap dan masih belum memadai sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam kegiatan belajar siswa. Saran pada penelitian ini adalah Seharusnya dalam mengajar tenaga pendidik tidak hanya memberikan catatan, akan tetapi juga memberikan penjelasan agar siswa mudah memahami pelajaran dan seharusnya tingkat pendidikan tenaga pendidik sesuai dengan kualifikasi pendidikan yaitu paling tidak paling rendah S1. Kata Kunci: Kinerja, Tenaga Pendidik, Fasilitas.
PELAKSANAAN FUNGSI BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA PONTIANAK Purba E.01108107, David Agustinus
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.209

Abstract

The title of this research is the implementation of function and Drug Administration Center for Food Pontianak. This thesis is intended to determine the implementation of the oversight function performed by BBPOM against drug and food distribution facilities in the city of Pontianak , since there are still many drugs and food products that contain chemicals, drugs (BKO) , illegal , and expired circulating in the community. The method used in this paper is to use qualitative methods with descriptive research. In this study conducted supervision includes direct supervision and indirect supervision of the drug and food distribution facilities that sell drugs and food products in Pontianak. Results of data analysis showed that the surveillance conducted by BBPOM Pontianak is still weak due to the inadequate number of employees, which is less strict legal sanctions and lightweight, and a low degree of public knowledge about the dangers of a product containing chemicals, drugs (BKO), illegal and expired. Therefore, in order to optimize the function of oversight BBPOM Pontianak necessary increase in staff numbers, provide strict legal sanctions for dealers and sellers of food and drug products that are not in accordance with the standards of quality, safety, and efficacy of a product, and increased socialization of product hazards drugs and foods that contain chemicals, drugs (BKO), illegal and expired. Keywords: BBPOM, Means of Distribution, Direct Supervision, Indirect Supervision.
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA DI KOTA PONTIANAK NIM. E01112028, VIVI MANISHA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1188

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah   untuk memberikan pemahaman mengenai kualitas pelayanan kesehatan di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura di Kota Pontianak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ada lima yaitu : adanya keluhan pasien rawat inap terhadap ketidaksesuaian jadwal kunjungan oleh dokter, sarana/prasarana masih kurang lengkap, masih ada pasien yang kurang percaya terhadap kualitas dokter dan obat, tenaga kesehatan khususnya dokter masih kurang, dan terjadinya penurunan kunjungan pasien.  Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Untuk menganalisis permasalahan mengenai kualitas pelayanan di ruang rawat inap Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura peneliti menggunakan teori Parasuraman sebagai pisau analisis yang meliputi 5 dimensi pengukur kualitas pelayanan, yaitu : tangibles (bentuk fisik), responsiveness (daya-tanggap), reliability (keandalan), assurance (jaminan) dan empathy (empati). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura sudah cukup baik. Namun, masih perlu ditingkatkan. Karena dari kelima dimensi yang peneliti gunakan, masih terdapat poin-poin yang belum dapat dipenuhi oleh Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kata-kata Kunci: Kualitas Pelayanan Kesehatan,  Rumah Sakit Pendidikan
AKUNTABILITAS PELAYANAN DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUKELETRONIK DI KECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA NIM. E1012131097, YASARUDDIN
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2070

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kendala teknis apa yang terjadi dalam proses pembuatan e-KTP dan untuk mengetahui berapa lama rentang waktu dalam proses penerbitan e-KTP.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kurangnya alat perekaman iris mata dan lamanya proses penerbitan e-KTP. Indikator Akuntabilitas Pelayanan dapat dibedakan menjadi 5 (Lima), yaitu: Akuntabilitas Administratif/Organisasional, Akuntabilitas Legal, Akuntabilitas Politik, Akuntabilitas Profesional dan Akuntabilitas Moral. Hasil penelitian diketahui bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa : penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Selain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, program e-KTP dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2010 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Dalam pelaksanaan pembuatan dan penggunaannya, e-KTP terbukti masih memiliki kelemahan. Seperti tidak tampilnya tanda tangan si pemilik KTP pada permukaan e-KTP. Tidak tampilnya tanda tangan pada permukaan e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri untuk sebagian orang. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu dalam menyelenggarakan pemeritahan didaerah di pandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) yang sesuai dengan amanat Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang bekerja secara efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Bagi pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan publik harus ada rasa tanggungjawab.Kata-kata Kunci : Akuntabilitas,  Pelayanan,  Kartu Tanda Penduduk Eletronik (e-KTP)
FAKTOR PENGETAHUAN, PENGALAMAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENEMPATAN PEGAWAI KANTOR CAMAT BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU E.01107041, Hakimin
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v1i1.9

Abstract

AbstractNeeds of employees in government institutions is based on a minimum of formal educationin high school, but it also can be based on alternative education through courses such aseducation, training, and others. Placement agency needs against employees based on skillfactors can be grouped into 3 Keywords: General knowledge, work experience, special skills, Employee Placement .
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KELURAHAN BATULAYANG KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK NIM. E01111078, MAISYAROH
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i4.887

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Batulayang pembangunan infrastruktur terkait pemenuhan hak anak belum memadai.Masyarakat juga masih ada yang belum mengetahui tentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat pemenuhan hak anak. Penelitian ini menggunakan teori Charles O.Jones yang terdiri dari tiga aspek yaitu: organisasi, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek organisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA dilakukan oleh seluruh SKPD, leading sector yaitu BPMPAKB Kota Pontianak selaku koordinator dalam pelaksanaannya.Sedangkan aspek interpretasi menunjukkan bahwa selaku implementor telah memahami tujuan dan sasaran dari kebijakan pengembangan KLA dengan baik.Pada aspek Aplikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA belum optimal, belum adanya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan.Hal ini terjadi karena belum adanya anggaran untuk pembangunan di Kelurahan Batulayang.Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan, sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya kebijakan ini.Saran dari hasil penelitian ini yakni pemerintah kelurahan harus segera mengajukan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan dan pembangunan.Serta sosialisasi harus dilakukan secara merata agar masyarakat mengetahui dan mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, dapat mewujudkan Kota Pontianak menjadi Kota Layak Anak khususnya untuk Kelurahan Batulayang. Kata-kata Kunci : Implementasi, Infrastruktur, Kota, Layak dan Anak
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT TERKAIT PEMANFAATAN MANGROVE JADI ARANG (Studi: Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya) NIM. E01112170, FIRDAUS
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1819

Abstract

Tujuan penelitian adalah mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan implementasikan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat terkait pemanfaatan mangrove jadi arang di Desa Batu Ampar yang belum maksimal. Metode penelitian ini adalah deskriptif melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi melalui pendekatan kualitatif, yaitu pra-lapangan, kegiatan lapangan dan analisis itensif. Hasil penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) aspek : karakteristik masalah yang ada dalam penerapan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di desa Batu Ampar, kejelasan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat pada Dinas Provinsi Kalimantan Barat dalam mengimplementasinya, dan kondisi sosial dan ekonomi serta dukungan masyarakat dalam menerapkan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di desa Batu Ampar. Dengan adanya analisa ini kebijakan Hutan Tanaman Rakyat diharapkan mampu berjalan dengan efektif, sehingga masyarakat desa Batu Ampar memperoleh legalitas dari penebangan mangrove di kawasan Hutan Lindung. Saran untuk penelitian ini adalah perlu adanya strategic plan yang matang oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dalam membuat agenda setting dalam mengimplementasikan kebijakan HTR di Batu Ampar. Serta perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan yang intensif dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Apalagi suda ada dua LSM yang masuk ke desa Batu Ampar, JARI Borneo Barat dan SAMPAN. Ini menjadi sisi positif untuk terus mendorong masyarakat ditingkat desa memahami bahwa dampak penebangan mangrove untuk arang dapat mengakibatlan kuantitas mangrove yang berkurang di kawasan Hutan Lindung desa Batu Ampar. Kata-kata Kunci: Kebijakan, Hutan Tanaman Rakyat, Implementasi
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PONTIANAK E21111059, SUHANDI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i4.523

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi dengan ingin mengetahui tentang Kualitas Pelayanan Ijazah Mahasiswa di Bagian akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak masih belum optimal. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini di fokuskan pada Kualitas Pelayanan Ijazah Mahasiswa dengan aspek kecakapan / kehandalan pegawai, mengerti dan keterbukaan.Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan pihak akademik dan mahasiswa cukup dekat secara tatap muka dan berkomunikasi secara tatap muka akan tetapi dalam komunikasi tersebut belum optimal, hal ini disebabkan mahasiswa belum menggunakan sarana komunikasi yang tersedia. Maka mahasiswa perlu disosialisaikan tentang sarana komunikasi yang ada di Universitas agar mahasiswa memahami informasi – informasi yang berkaitan dengan urusan ijazah khususnya atau kewajiban yang harus dilakukan  sebagai mahasiswa Kata-kata kunci : Kualitas, Pelayanan, Akademik
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI SIDIK JARI (FINGERPRINT) DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK NIM. E21111082, KUSWAHYUDI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i2.686

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : a).Masih adanya diskriminasi pejabat dengan pegawai (staf),b). masih adanya pegawai yang hadir diatas jam mulai masuk kerja dan pulang masih dalam jam kerja, c). masih adanya pegawai yang hanya mementingkan kehadiran namun mengesampingkan tugas pokoknya atau beranggapan “yang penting absensi terpenuhi dikarenakan kurangnya tanggungjawab dari pegawai,   d). jauhnya jarak tempuh beberapa pegawai untuk melakukan absensi karena unit-nit kerja yang lokasinya berjauhan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan absensi sidik jari (fingerprint) melalui variabel isi kebijakan yang mencakup aspek-aspek  isi kebijakan yang terdiri dari :  kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan,  jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan dukungan sumber daya. pendekatan teori yang digunakan  oleh Merilee S. Grindle  menunjukkan kondisi proses implementasi kebijakan tersebut sudah dan sedang berjalan dengan sangat baik dan lancer dengan aspek isi kebijakan  (content of policy ) yaitu :  a) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan,  b) jenis manfaat yang akan dihasilkan, c) derajat perubahan yang diinginkan, d) kedudukan pembuat kebijakan, e) pelaksana program, dan f) dukungan sumber daya yang ada Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Adapun hasil penelitian ditinjau dari aspek isi kebijakan  (content of policy ) yaitu pertama kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, kepentingan target groups (pegawai) secara formal sudah dapat terpenuhi (tercapai) dengan penggunaan mesin absensi sidik jari elektronik tersebut. Kondisi ini dibuktikan dengan terpenuhinya laporan  rekapitulasi laporan jam masuk dan pulang kerja dapat diketahui secara jelas dan lebih akurat. kedua jenis manfaat yang akan dihasilkan, Kebijakan yang sudah diterapkan sudah sangat banyak manfaatnya bagi para pegawai terutama untuk melatih mereka untuk lebih disiplin terutama disiplin waktu. ketiga derajat perubahan yang diinginkan, hal ini terlihat pada saat jam hadir dan pulang kantor dimana mereka yang sebelumnya jarang atau hadir terlambat pada saat jam absen masuk dan pulang kerja sudah berkumpul untuk melakukan absen keempat, kedudukan pembuat kebijakan, dalam pengambilan keputusan program kebijakan absensi sidik jari sudah tepat karena sudah sesuai dengan keinginan dari target group (sasaran). Dengan surat edaran Rektor Unkiversitas Tanjungpura sebagai pimpinan tertinggi universitas. Kelima pelaksana program, Berdasarkan  struktur organisasi di lingkungan Universitas Tanjungpura sudah ada unit yang secara khusus menangani dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan absensi pegawai, keenam, dukungan sumber daya yang ada, Dalam hal sumber daya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sudah memiliki sumber daya yang mencukupi untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan system absensi sidik jari sedangkan untuk perlengkapan berupa alat yang diperlukan pihak fakultas sudah bisa mengatasinya sesuai dengan kebutuhan.selanjutnya.  Rekomendasi yang diberikan kepada pihak penyelanggara  kebijakan agar secara rutin melakukan evaluasi terhadap proses implementasi agar dapat mengatasi berbagai macam hambatan yang ditemui demi kelancaran proses implementasi dimasa mendatang. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Absensi, Sidik Jari.

Page 34 of 132 | Total Record : 1314

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue