Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 3: 2022"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[TELAAH KONSEP KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI REKONSTRUKSI HUKUM (STUDI PENGHENTIAN PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO) ]]>
<![CDATA[Akbar Priagung]]>;
<![CDATA[Kristiyadi Kristiyadi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70324
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana rekonstruksi hukum dalam konsep keadilan restoratif berdasarkan Perja 15/2020 dalam perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan restoratif dalam rekonstruksi hukum di dalam Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan suatu data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif di dalam Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan merupakan rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum dari yang semula retributif atau pembalasan menjadi restoratif atau mendamaikan, yang mana terbatas pada kasus-kasus tertentu. Dan implementasi terkait keadilan restoratif terhadap perkara penganiayaan ringan yang ditangani Kejaksaan Negeri Purworejo berdasarkan Perja 15/2020 yaitu dengan dihentikannya proses penuntutan oleh penuntut umum setelah ada perdamaian antara tersangka dan korban, juga tersangka telah membayar ganti rugi terhadap korban.Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan]]>
<![CDATA[PENGATURAN PEMBEBANAN RESTITUSI TERHADAP PELAKU ANAK SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Satriadjie Abdee Yossafa]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70430
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan pembebanan restitusi terhadap pelaku anak sebagai bentuk pertanggungjawaban kerugian terhadap korban tindak pidana. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan hukum acara pidana pada putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk yang dalam putusannya hakim membebankan restitusi kepada pelaku anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus (Case Approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan primer yang meliputi berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat autoritatif termasuk putusan dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil pembahasan, bahwa putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk secara formil sudah mengakomodir hak-hak korban tinak pidana dengan dikabulkannya permohonan restitusi namun putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodir hak-hak anak dikarenakan belum ada pengaturan mengenai pelaku anak yang dapat dibebani restitusi sehingga diperlukan keseimbangan (Balance) antara perlindungan hukum korban dan pelaku anak.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA ANAK KORBAN KEKERASAN DAN PENCABULAN (PUTUSAN NO 189/PID.SUS/2021/PN SNT) ]]>
<![CDATA[Robert Chandra Sadewa]]>;
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70641
<![CDATA[Abstract: This study aims to determine the suitability of the judge's consideration in deciding the Violence and Child Molestation Case in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code and whether the judge's decision is in accordance with the ideality of justice in Indonesia. This research is a descriptive normative legal research. The technique of collecting primary and secondary legal materials used is by studying documents or library materials. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the reason for the Panel of Judges to impose the maximum verdict is that the Panel of Judges determined that the Defendant made threats of violence and forced the Child to commit obscene acts. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the determination of the Defendant is valid because according to the author there is a suitability of valid evidence to strengthen the position of valid evidence as stated in Article 183 and Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. Based on the results of research and discussion in this case, the author also sees and looks at the decision issued by the Panel of Judges which according to the author isin accordance with the ideality of legal justice in Indonesia. Keywords: Crime of Violence and Child Molestation, Judges' Legal Considerations, Ideality of Justice]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PADA KASUS TINDAK PIDANA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Wulandari Putri Hutami]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70243
<![CDATA[Artikel ini dibuat bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta problematika pelaksanaan putusan pengadilan dalam mengeksekusi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan wawancara hanya sebagai pelengkap yang merupakan bahan nonhukum dalam bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduktif atau deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 huurf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta selaku eksekutor pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta mendapati sejumlah problematika pada pelaksanaan eksekusi pidana penjara dan pidana pelatihan kerja yang mana terjadi penolakan pada Lembaga bimbingan Karir yang telah diputusan oleh hakim. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Anak ditempatkan di Rutan Kelas 1 Kota Surakarta dan di tempatkan di YPAN Bhina Putera Kota Surakarta.]]>
<![CDATA[TELAAH PERSESUAIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PASAL 351 AYAT (1) KUHAP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 190 K/PID.SUS/2021) ]]>
<![CDATA[Fadl Aziz Pandoyo]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70618
<![CDATA[Abstrak: Penelitian hukum ini bertujuan untuk menelaah persesuaian putusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/Pid. Sus/2021 terhadap Pasal 351 Ayat (1) Kuhap tentang pembatalan putusan bebas judex facti karena salah dalam penerapan hukum dan terbuktinya unsur penyuapan, dengan ketentuan hukum Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif atau kasus terapan. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dalam menganalisis keputusan menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan metode penelitian menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 253 ayat (1) KUHAP Karena pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan fakta dan bukti kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, hakim membatalkan putusan bebas. Adapun perbuatan Terdakwa, berdasarkan pertimbangan hakim, hakim menemukan faktor salah dalam menerapkan hukum dalam kejadian tersebut sehingga nemenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA KDRT (STUDI PUTUSAN NOMOR 124/PID.SUS/2021/PN DPS) ]]>
<![CDATA[Dinar Adi Prasetyo]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70370
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) pada tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan studi pada Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas pada putusan nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dikarenakan pada pemeriksaan di pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PANDANGAN HUKUM PENGADILAN TINGGI SAMARINDA DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA CITIZEN LAWSUIT ]]>
<![CDATA[Evi Nur Rokhmah Effendi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70648
<![CDATA[This article aims to determine the legal view of the Judge of the Samarinda High Court in upholding the decision of the Samarinda District Court Judge in the Citizen Lawsuit case. In addition, to find out the legal views of the Supreme Court Judges in canceling the decision of the Samarinda High Court Judge on the Citizen Lawsuit case. This research article is a normative legal research with a case approach. This legal research is descriptive. The types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research article is literature study and analyzed using the syllogism method which uses deductive thinking patterns. Based on this research article, it is found that there are 2 differences in the perspectives of the Samarinda High Court Judges and the Supreme Court Judges. The Samarinda High Court Judge in his perspective stated that the lawsuit filed was a Citizen Lawsuit because it had been recognized in Indonesian judicial practice. The notification or subpoena submitted is in accordance with the provisions of the Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number: 36/KMA/SK/II/2013. Meanwhile, the Supreme Court Judge in his perspective stated that the lawsuit could not be accepted or Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) and the notification or summons did not meet the requirements because there were parties in the case who were withdrawn as Defendants without being notified.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM SENGKETA PERDATA (PERKARA NOMOR 92/PDT.PLW/2019/PN SKT) ]]>
<![CDATA[Jihan Rona Nur Farikha]]>;
<![CDATA[Harjono Harjono]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70152
<![CDATA[Abstract: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan untuk mengetahui akibat hukum dikabulkannya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PNSkt. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah, S.H.,M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan data sekunder berupa studi putusan perkara Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PN Skt serta studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam perkara Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PN Skt adalah perlawanan Pelawan sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, Pelawan mengajukan perlawanan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : W12.U2/87/Pdt.04.01/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018, Pelawan dapat membuktikan kepemilikannya dengan bukti surat berupa akta autentik dan Pelawan mengajukan dua saksi yang dapat membuktikan perlawanan Pelawan. Kemudian, Terlawan II tidak memberikan bantahan atas dalil perlawanan Pelawan. Akibat hukum dikabulkannya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial tersebut adalah eksekusi tidak dapat dilanjutkan terhadap obyek sengketa, Pelawan tetap menguasai objek sengketa dan Terlawan tertunda dari pemenuhan hak realisasi ekekusinya.Keywords: Perdata, Perlawanan Pihak Ketiga, Sita Eksekutorial]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Ni'matus Sholikah]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70605
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemberian restitusi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam sistem peradilan terhadap korban tindak pidana pencabulan pada studi kasus perkara Nomor PDM-52/KNYAR/Eku.2/1121. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa tata cara pemberian restitusi memang tidak diatur dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana lanjutan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 71D ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam hal ini tata cara pemberian restitusi diterangkan dalam bunyi Pasal 19-22 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencabulan; Restitusi; Undang-Undang Perlindungan Anak Abstract: This article aims to find out the procedures for granting restitution in accordance with the provisions in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in the justice system for victims of criminal acts of sexual abuse in case study Number PDM-52/KNYAR/Eku.2/1121. The method used in this research is perspective and applied normative legal research. The approach that the author uses in this research is a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by means of literature/document studies. The law material analysis technique uses the syllogism method using a deductive mindset. Based on the results of the study, it was explained that the procedures for granting restitution were not regulated in detail in Law Number 35 of 2014, as the government continued to issue Government Regulation Number 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children who Become Victims of Crime as an implementation of the provisions of Article 71D paragraph (2) Law Number 35 of 2014. In this case the procedure for granting restitution is explained in Article 19-22 of Government Regulation Number 43 of 2017. Keywords: Criminal Acts of Obsencity; Restitution; Child Protection Act]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DENGAN PASAL 183 KUHAP ]]>
<![CDATA[Zefanya Surya Banendra]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70361
<![CDATA[Artikel ini menganalisis mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan Pasal 183 KUHAP dalampenjatuhan hukuman pidana atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor:112/Pid.Sus/2021/PN sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukumnormatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalampenelitian ini adalah dengan teknik studi dokumen atau teknik studi kepustakaan. Pengumpulan bahanhukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkanbahwa dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap terdakwadidasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa juga telah sesuai denganPasal 183 KUHAP.Kata Kunci: Anak, Perlindungan Anak; Pertimbangan Hukum Hakim; Persetubuhan]]>
