Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
453 Documents
<![CDATA[PERANAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Lomi, Yusuf]]>;
<![CDATA[Sakti, Muthia]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i1.79051
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji legalitas keterangan ahli dalam pembuktian yang memenuhi syarat sebagai alat bukti menurut KUHAP dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 884/Pid.Sus/2021.PN.Jkt Utr. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif preskriptif, dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr. Keterangan ahli yang telah diajukan oleh penuntut umum telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP, mengenai keterangan ahli dan hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya alat bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan.Pembuktian melalui keterangan ahli tersebut sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yakni sebagai alat bukti yang sah, serta memberikan keterangan di muka pengadilan baik itu tertulis maupun lisan sesuai Pasal 186 KUHAP. Dari hal tersebut membuktikan bahwa keterangan ahli tersebut mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti dalam persidangan.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN TANGGUNGJAWAB IBU PASCA PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Magfiroh, Lia]]>;
<![CDATA[Adlhiyati, Zakki]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i3.100843
<![CDATA[This article describes how the judge's basic consideration is in deciding that custody of a minor child falls to the father and knowing what the mother's responsibilities are after the divorce. Apart from that, it is also to find out about the interpretation used by the judge in deciding the case in Decision Number 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Based on this research, the results showed that the judge's basis for determining child custody based on the mediation agreement letter and the mother's post-divorce responsibilities as stipulated in Decision Number 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr was not in accordance with the mediation agreement letter agreed upon by the parties.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA MENYEBABKAN KEBAKARAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel ]]>
<![CDATA[Arkan, Muhammad Rafi]]>;
<![CDATA[Hartanto, Heri]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i1.98541
<![CDATA[This study analyzes the alignment of judicial considerations in deciding criminal cases related to causing fires, as outlined in Decision Number 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel, with Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This research employs a normative legal approach with a prescriptive and applied nature. The methodology used is a case approach. The types of legal materials utilized include primary and secondary legal materials. The data collection technique employed is library research. The legal material analysis technique used is syllogistic deduction. The findings of this study indicate that the judicial considerations in deciding the criminal case of causing fires in Decision Number 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel are consistent with Article 183 of KUHAP. ]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM DALAM PERKARA TRANSGENDER ]]>
<![CDATA[Kusumawadani, Dian Nita]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i2.86826
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pergantian kelamin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg dan akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme hukum yang bersifat deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat penulis simpulkan bahwa pertimbangan hakim dalan perkara pergantian kelamin pada Penetapan No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg ini karena telah terjadi kekhilafan dalam penentuan jenis kelamin yang telah sesuai dengan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hakim dalam menetapkan suatu perkara sudah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, yang menyatakan bahwa Pergantian jenis kelamin termasuk pada “Peristiwa penting lainnya. Hakim mengabulkan permohonan Nomor 241/Pdt.P/2017/PN Krg tentang pergantian jeniskelamin didasarkan pada pertimbangan berdasarkan hukum, pertimbangan berdasarkan aspek medis, dan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta di pengadilan.]]>
<![CDATA[PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBELI YANG BERETIKAT BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ]]>
<![CDATA[Santoso, Marcayla Rahma]]>;
<![CDATA[Adlhiyati, Zakki]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i1.86732
<![CDATA[: Penelitian ini mendeskrisipkan dan mengkaji permasalahan Hakim menyatakan pembeli beretikat baik melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dalam putusan nomor 100/Pdt.G/2021/PN.Skt karena pembelian tanah waris berasal dari perwalian tanpa penetapan Pengadilan setempat. Penelitian ini menganalisis proses penetapan perwalian terhadap jual beli tanah waris yang ahli warisnya adalah anak di bawah umur. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana Penetapan Perwalian terhadap jual beli tanah dalam perkara nomor 100/Pdt.G/2021/PN.Skt? Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyatakan pembeli yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam kasus a quo dinyatakan telah melakukan PMH?. Atas dasar hal tersebut maka penelitian ini menarik untuk dikaji. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif[1] melalui studi kasus putusan nomor 100/Pdt.G/2021/PN.Skt. Hasil dari penelitian ini adalah dalam transaksi jual beli tanah yang dihadapan PPAT, hanya melampirkan Surat Keterangan Perwalian dari kelurahan dan diketahui oleh camat tanpa melalui penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri praktik peralihan hak atas tanah atas nama anak maka memerlukan surat penetapan perwalian dari pengadilan negeri setempat guna izin untuk wali dalam melaksanakan perbuatan hukum atau peralihan, pemindahan atau pembebanan hak. Oleh karena itu para tergugat berdasar Pasal 1365 KUHPerdata telah melanggar hak subyektif Penggugat. Pembeli tanah yang beretikat baik mengalami kerugian akibat gugatan PMH tersebut sehingga upaya yang dapat dilakukan Pembeli untuk mendapatkan keadilan atas haknya adalah dengan melakukan gugatan PMH terhadap Penjual dan Notaris yang telah tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penetapan Perwalian.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PERINGATAN OLEH HAKIM ]]>
<![CDATA[Oktafiyanti, Yasmin Putri]]>;
<![CDATA[Santoso, Bambang]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i1.80624
<![CDATA[Artikel ini menganalisis pertimbangan penjatuhan putusan pidana peringatan oleh hakim kepada Anak yang berkonflik dengan hukum. Anak melakukan tindak pidana membujuk untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yang berusia 6 (enam) tahun. Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum didakwa dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Tujuan artikel adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana peringatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Cara mengumpulkan bahan hukum dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis merumuslkan simpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pidana peringatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, walau hakim telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHAP, tetapi hakim tidak mempertimbangkan pengertian pencabulan atau perkosaan untuk dalam pertimbangan terhadap pasal-pasal dalam hukum pidana dan tidak mempertimbangkan hasil visum et repertum yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PEMBUKTIAN PERMOHONAN PKPU (STUDI PUTUSAN NOMOR 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Setyadarma, Ridwan]]>;
<![CDATA[Hartanto, Heri]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i3.105562
<![CDATA[This article discusses the legal protection of personal data in the use of SLIK OJK as evidence in the proceedings of PKPU applications submitted by creditors. The purpose of this article is to determine the suitability of the use of SLIK OJK as evidence in the PKPU application and is related to the Law Number 27 of 2022 on the Protection of Personal Data. This article uses a prescriptive and applied normative legal research method with a case study approach. The sources of legal materials used are primary and secondarylegal materials, by means of document studies or library materials, and legal material analysis techniques using syllogism and interpretation using a deductive mindset. Based on the results of research and discussion, it can be seen that further arrangements are needed regarding the procedures for using SLIK data in the PKPU process to maintain a balance between evidentiary efficiency and protection of human rights to personal data.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLINDUNGAN HAK SEKUTU LAMA ATAS JUAL BELI PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (Studi Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Skt) ]]>
<![CDATA[Paramitha, Dorothea Ansella Hana]]>;
<![CDATA[Tuhana, Tuhana]]>;
<![CDATA[Sukma, Dara Pustika]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i2.115512
<![CDATA[Persekutuan Komanditer (CV) sebagai badan usaha bukan badan hukum masih banyak digunakan dalam praktik bisnis di Indonesia karena sifatnya yang sederhana dan fleksibel. Namun, karakter tersebut menimbulkan persoalan hukum serius ketika terjadi jual beli perusahaan CV yang diikuti dengan pengalihan aset, khususnya tanah dan bangunan yang secara yuridis terdaftar atas nama sekutu aktif, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Skt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak sekutu lama dalam praktik jual beli perusahaan Persekutuan Komanditer, dengan studi kasus Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Skt. Rumusan masalah difokuskan pada keabsahan akta-akta dalam perkara jual beli perusahaan dan peralihan hak atas tanah, serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak sekutu lama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak sekutu lama belum terpenuhi secara optimal, terutama ketika akta jual beli perusahaan dan pengalihan aset dibuat tanpa kehadiran serta persetujuan sah sekutu lama. Putusan pengadilan menyatakan tindakan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan akta-akta terkait batal demi hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap sekutu lama mensyaratkan keterlibatan aktif notaris dalam menerapkan asas kehati-hatian, memastikan kesepakatan para pihak, dan menjamin kepastian serta keadilan hukum dalam setiap transaksi jual beli perusahaan Persekutuan Komanditer.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA PERKARA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK ]]>
<![CDATA[Gunari, Maria Desy]]>;
<![CDATA[Santoso, Bambang]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i2.95532
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Terdakwa Anak dengan prinsip perlindungan serta sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan UU Sistem Peradilan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder adalah dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi Terdakwa Anak pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr telah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap terdakwa anak dan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan UU Sistem Peradilan Anak.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK ]]>
<![CDATA[Setyowati, Virna Tirtasari]]>;
<![CDATA[Septiningsih, Ismawati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.82780
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Pencabulan Anak dan apakah putusan hakim tersebut telah memenuhi keadilan bagi korban Perkara Pencabulan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dan interpretasi menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa alasan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara maksimal adalah Terdakwa sah ditetapkan bersalah karena menurut penulis terdapat kesesuaian alat bukti yang sah seperti yang tertera pada Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait kesesuaian keadilan atau restitusi bagi Anak korban masih belum terpenuhi dan hanya memberikan kepentingan kepastian hukum dengan diberlakukan pidana penjara bagi pelaku.]]>
