cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 802 Documents
 66   67   68   69   70 
STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA Tri Cahyono; Harjono Harjono
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70573

Abstract

Artikel ini mengkaji kedudukan hukum Yayasan Firmar Abadi untuk mengajukan gugatan class action (legal standing) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Yayasan Firmar Abadi dalam mengajukan gugatan class action (legal standing) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Yayasan Firmar Abadi selaku Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan legal standing, Yayasan selaku Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai organisasi lingkungan yang berhak mengajukan gugatan perwakilan. gugatan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kata kunci: Hak gugat organisasi lingkungan hidup; kedudukan hukum.This article examines the legal standing of the Firmar Abadi Foundation to file a class action lawsuit (legal standing) in case Number 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. The purpose of this article is to find out the legal standing of the Firmar Abadi Foundation in filing a class action lawsuit (legal standing) in case Number 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Based on this research, the results obtained are that the Firmar Abadi Foundation as the Plaintiff has no legal standing to file a legal standing lawsuit, the Foundation as the Plaintiff does not meet the requirements as an environmental organization that has the right to file a representative lawsuit in Article 92 paragraph (3) of the Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.Keywords: environmental organization's right to sue; legal standing.
ANALISIS UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2020/PN Spt) Welcome Immanuel Pakpahan; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 10, No 2: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67621

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian perkara eksploitasi terhadap anak dibawah umur oleh Penuntut Umum dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembuktian perkara eksploitasi terhadap anak dibawah umur oleh Penuntut Umum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Spt telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti sebagai penunjang alat bukti.Kata kunci: Alat Bukti; Eksploitasi Terhadap Anak; PembuktianAbstrct: This study aims to determine the suitability of efforts to prove cases of exploitation of minors by the Public Prosecutor with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The type of research used is normative legal research that is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The legal material analysis technique used in writing this law is the syllogism method using a deductive mindset. The results of this study indicate that efforts to prove cases of exploitation of minors by the Public Prosecutor as contained in the Sampit District Court Decision Number 93/Pid.Sus/2020/PN Spt have been in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the Public Prosecutor at trial has present valid evidence, namely witness testimony and the defendant's statement, as well as evidence as supporting evidence.Keywords: Evidence; Exploitation of Children; Evidence
Idealitas Putusan Hakim Nomor 5/Pid.Susanak/2018/Pn.Mbn Terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi Dikaitkan dengan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Cindy Shafira
Verstek Vol 10, No 2: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67689

Abstract

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui idealitas putusan hakim Nomor 5/PID.SUSANAK/2018/PN.MBN terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode dalam penelitian hukum ini yakni penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus serta sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukan bahwa idealitas putusan Nomor 5/PID.SUSANAK/2018/PN.MBN berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, sebaiknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan Tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhannya, sebaiknya Anak mendapatkan perawatan psikologis guna mengurangi trauma yang dialaminya akibat perkosaan. Maka dari itu, penjatuhan pidana penjara terhadap Anak seharusnya dihindarkan. Hukum di Indonesia mengatur bahwa penjatuhan pidana penjara bagi anak dilakukansebagai upaya terakhir (ultimum remedium) yang dapat ditempuh, hal ini demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Keywords: Aborsi; Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Korban Perkosaan; Putusan HakimAbstract: This writing aims to determine the ideals of the decision of judge Number 5 / PID.SUS-ANAK / 2018 / PN.MBN against rape victims who have abortions in relation to the principle of the best interests of the child. The method in this legal research is normative legal research, prescriptive and applied with a case study approach and sources of primary and secondary legal materials that are analyzed deductively syllogism. The results showed that the idealism of the judge's decision Number 5 / PID.SUS-ANAK / 2018 / PN.MBN related to the principle of the best interests of the child, the Panel of Judges should issue a decision on action as regulated in Article 82 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. By paying attention to their conditions and needs, children should get psychological care in order to reduce the trauma they experience due to rape. Therefore, imprisonment for children should be avoided. Indonesian law stipulates that imprisonment for children is carried out as a last resort (ultimum remedium) that can be taken, this is to promote the principle of the best interests of children as contained in the Juvenile Criminal Justice System Law. Keywords: Abortion; Best Interests of Children; Rape Victims,; Judge’s Decisions
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) Noer Ilmi Tari Wibowo; Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar perbedaan atas pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan suatu masalah hukum secara rinci kemudian menganalisanya. Berdasarkan pembahasan ini diperoleh hasil bahwa dalam memutuskan perkara sengketa merek “STRONG” pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi memiliki pertimbangan hukum hakim yang berbeda. Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti dan sistem first to file yang dianut di Indonesia sedangkan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Tergugat didasarkan bahwa merek milik Tergugat juga sudah terdaftar sehingga Tergugat juga memiliki alas hak untuk menggunakan merek tersebut. Serta menurut Hakim Agung, house mark dari produk pasta gigi milik PT Unileber Indonesia ini ialah PEPSODENT STRONG 12 JAM sedangkan milik Penggugat ialah FORMULA STRONG sehingga sudah sangat jelas terlihat perbedaannya dan kata “STRONG” sendiri juga merupakan kata keterangan bukanlah kata temuan Penggugat.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Sengketa; MerekThis study aims to determine the basis of differences in the legal considerations of judges of the Commercial Court and the Supreme Court. This research is a normative legal research with case studies. The type of data used is secondary data. The technique used in collecting legal materials in this research is document study or literature study. This study uses an analytical technique descriptive analysis method, namely by describing a legal issue in detail and then analyzing it. Based on this discussion, it was found that in deciding the "STRONG" brand dispute case at the first level and the cassation level the judges had different legal considerations. The Commercial Court Judge granted the Plaintiff's lawsuit based on evidence and the first to file system adopted in Indonesia while the Supreme Court Judge granted the Defendant's cassation request based on the fact that the Defendant's trademark had also been registered so that the Defendant also had the right to use the mark. And according to the Supreme Court Judge, the house mark of PT Unileber Indonesia's toothpaste product is PEPSODENT STRONG 12 JAM, while the Plaintiff's is STRONG FORMULA, so the difference is very clear and the word "STRONG" itself is also an adverb, not the words found by the Plaintiff.Keywords: Judge's Consideration; Dispute; Brand
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Apri Jati Pamungkas; Harjono Harjono
Verstek Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70835

Abstract

Artikel ini menganalisis lelang online yang dilakukan di Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang Surakarta. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran penawar melalui Internet (Studi Kasus di KPKNL Surakarta), kendala yang dialami KPKNL Surakarta dalam melakukan lelang online, dan solusinya bahwa KPKNL Surakarta harus mengatasi kendala tersebut. Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat realitas Pelaksanaan Lelang Internet berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah wawancara dengan pertanyaan terbimbing kepada Pejabat Lelang dan Fungsional KPKNL Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis pendekatan kualitatif dengan pola penalaran silogistik yang terdiri dari premis mayor dan premis minor. Dari penelitian ini diperoleh hasil pelaksanaan lelang online di KPKNL Surakarta melalui beberapa prosedur bagi calon pembeli untuk melihat penawaran barang melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia, kemudian membuat akun dan melengkapi data dan persyaratan yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP, dan nomor rekening bank, ajukan penawaran melalui website lelang online yang telah disediakan, setelah batas waktu penawaran lelang berakhir, semua peserta (menang/kalah) akan menerima notifikasi yang dikirimkan ke alamat email masing-masing peserta. Kendala dalam pelaksanaan lelang antara lain kurangnya Pegawai Negeri Sipil di KPKNL, beberapa proses bisnis lelang yang masih manual, dan pemohon baru yang perlu mempelajari tata cara pelaksanaan lelang online. Solusinya adalah dengan menambah pegawai, mengefisienkan proses bisnis lelang dari manual menjadi digital, serta memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang lelang online KPKNLKata Kunci: Lelang; Internet; Kantor Pelayanan Kekayaan Negara.This article analyzes the online auction conducted at the Surakarta State Property and Auction Services Office. The purpose of this article is to find out the implementation of an auction with written bids without the presence of bidders via the Internet (Case Study at the Surakarta KPKNL), the obstacles experienced by the Surakarta KPKNL in carrying out online auctions, and the solutions that the Surakarta KPKNL has to overcome these obstacles. The methodology in this study is empirical legal research, namely looking at the reality of Internet Auction Implementation based on Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020. The types of data used are primary data and secondary data. The technique for collecting legal materials is interviews with guided questions to the Auction and Functional Officers at the Surakarta KPKNL. This study uses a qualitative approach analysis technique with a syllogistic reasoning pattern consisting of a major premise and a minor premise. From this research, the results of online auction implementation at KPKNL Surakarta were obtained through several procedures for prospective buyers to view bids for goods through the Indonesian Auction Portal Application, then create an account and complete the required data and requirements such as KTP, NPWP, and bank account numbers, submit offers through the website online auction that has been provided, after the auction bidding deadline ends, all participants (win/lose) will receive a notification sent to each participant's e-mail address. Obstacles in carrying out the auction include the lack of Civil Servants at the KPKNL, several auction business processes that are still manual, and new applicants who need to learn about the procedures for conducting online auctions. The solution is to add employees, streamline auction business processes from manual to digital, and provide socialization and knowledge to the public about KPKNL online auctionsKeywords: Auction; Internet; Office of the State Property Service and Auctions.
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Annisa Mutiara Sari; Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71649

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa alasan banyaknya kegagalan mediasi dengan mediator hakim dan untuk mengetahui perspektif hakim selaku mediator dalam proses mediasi sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer yaitu hasil wawancara dengan Bapak Candra Nurendra A., SH.,KN, M.Hum., selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan data sekunder berupa studi putusan perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/Pn Skh dan studi putusan Nomor 14/Pdt.G/Pn Skh serta studi kepustakaan. Teknik untuk pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini memperoleh hasil bahwa penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah para pihak yang saling emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang memilih memenangkan perkara di Pengadilan, ketidak hadiran salah satu pihak dalam proses mediasi, masyarakat banyak yang tidak paham akan manfaat mediasi, kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan dan memiliki ambisi untuk menang. Perspektif hakim selaku mediator, menurutnya cara untuk menengahi para pihak yang bersengketa harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan para pihak bisa dengan cara kaukus serta mengajak para pihak untuk berfikir dengan kepala dingin, tenang, dan menjaga ketertiban pada saat mediasi berlangsung serta menunjukan sikap yang lemah lembut agar para pihak dapat meredam emosi sehingga seorang mediator harus bisa meyakinkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam bentuk komunikasi verbal, selain itu seorang mediator harus bersikap sabar dengan situasi yang ada.Keywords: Perdata; Mediasi; Sengketa Tanah; Litigasi.This article aims to analyze the reasons for the many failures of mediation with judge mediators and to find out the perspective of judges as mediators in the land dispute mediation process at the Sukoharjo District Court. In this study using descriptive empirical legal research. The type of data used is primary data, namely the results of interviews with Mr. Candra Nurendra A., SH., KN, M.Hum., as a mediator judge at the Sukoharjo District Court and secondary data in the form of a study of case decisions No. 74/Pdt.G/2018/ Pn Skh and study of decision No. 14/Pdt.G/Pn Skh and study of literature. Techniques for collecting data are interviews and literature studies with qualitative data analysis techniques. Based on this research, it was found that the settlement of land disputes at the Sukoharjo District Court were parties who were mutually emotional, attorneys who hindered the mediation process because there were several attorneys who chose to win cases in court, the absence of one of the parties in the mediation process, many people who do not understand the benefits of mediation, both parties have conflicting interests and have the ambition to win. From the perspective of the judge as a mediator, according to him, the way to mediate between the disputing parties is to understand in advance what the parties wish to do, by caucusing and inviting the parties to think with a cool head, be calm, and maintain order during mediation and show a positive attitude. gentle so that the parties can reduce their emotions so that a mediator must be able to convince both parties to the dispute in the form of verbal communication, besides that a mediator must be patient with the existing situation. Keywords: Civil; Mediation; Land dispute; Litigation.
Legalitas Alat Bukti Berupa Keterangan Saksi Korban Sedarah Pada Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga (Studi Putusan Nomor 39/PID.B/2016/PN.Rta) Nadya Novina Kusuma
Verstek Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v6i2.39147

Abstract

     Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui legalitas alat bukti berupa keterangan saksi korban sedarah pada tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pembuktian keterangan saksi korban saudara kandung dalam kasus tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan di lingkungan keluarga yang dihadirkan dalam persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 Jo Pasal 169 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya mengatur tentang keterangan saksi yang memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa. Hal tersebut dapat diketahui melalui fakta persidangan bahwa terhadap keterangan Saksi Korban bernama Budi Setiawan dilakukan dibawah sumpah serta Terdakwa tidak menolak kesaksian dari Saksi Korban namun membenarkannya. Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa keterangan Saksi Korban yang memiliki hubungan sedarah dengan Terdakwa adalah sah menurut peraturan perundang-undangan.       Kata Kunci: Keterangan Saksi Korban, Pembuktian, Tindak Pidana Pencurian.
Argumentasi Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Berdasarkan Alasan Berat Ringannya Pidana Yang Dijatuhkan Judex Facti (Studi Putusan Nomor: 1655 K/Pid.sus/2015) Nabil Safar
Verstek Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v6i3.39187

Abstract

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi penuntut umum yang mengajukan kasasi berdasarkan alasan berat ringannya pidana yang dijatuhkan judex facti dalam perkara kekerasan seksual pada anak serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum.            Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan.Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi.              Kasus yang diangkat dalam penelitian ini telah menjabarkan bahwa alasan pengajuan kasasi yang dilakukan penuntut umum adalah karena alasan berat ringannya pidana yang dijatuhkan judex facti dimana pengadilan negeri memutus pidana lebih tinggi dibandingkan pengadilan tinggi, namun apakah hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Berdasarkan pengaturan pasal 253 KUHAP tidak ada aturan mengenai berat ringannya pidana maka pengajuan kasasi yang didasari berat ringannya pidana tidak dapat dilakukan              Kata kunci : Argumentasi Hukum, Upaya hukum Kasasi, kekerasan seksual pada anakPenelitianinibertujuanuntukmengetahuiargumentasipenuntutumum yang mengajukankasasiberdasarkanalasanberatringannyapidana yang dijatuhkanjudexfactidalamperkarakekerasanseksualpadaanaksertauntukmengetahuidasarpertimbangan hakim yang mengabulkanpermohonankasasidaripenuntutumum.            Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetodepenelitian yang bersifatpreskriptifdanterapan.Sumberbahanhukum yang digunakanadalahbahanhukum primer danbahanhokumsekunder, dengancarastudipustaka/dokumen, teknikanalisisbahanhukummenggunakanmetodesilogismedaninterpretasidenganmenggunakanpolaberpikirdeduktif, daripengajuanpremis mayor danpremis minor salingdihubungkanuntukditarikkonklusi.              Kasus yang diangkat dalam penelitian ini telah menjabarkan bahwa alasan pengajuan kasasi yang dilakukan penuntut umum adalah karena alasan berat ringannya pidana yang dijatuhkan judex facti dimana pengadilan negeri memutus pidana lebih tinggi dibandingkan pengadilan tinggi, namun apakah hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Berdasarkan pengaturan pasal 253 KUHAP tidak ada aturan mengenai berat ringannya pidana maka pengajuan kasasi yang didasari berat ringannya pidana tidak dapat dilakukanKata kunci :ArgumentasiHukum, UpayahukumKasasi, kekerasanseksualpadaanak
DUALISME DISKURSUS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Dwiana Rusyta Rahmawati
Verstek Vol 8, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v8i1.39614

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dualisme pemikiran kewenangan KPK dalam menindak tindak pidana pencucian uang yang predicate crime-nya adalah korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang selanjutnya disimpulkan, pada penelitian ini dualisme pemikiran ahli hukum yang cukup diametral apabila diperbandingkan yaitu pemikiran Indriyanto Seno Adji dan Yenti Garnasih terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang mana predicate crime-nya adalah tindak pidana korupsi. Indriyanto Seno Aji menyatakan bahwa tataran awal tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal (predicate crime) sebagai delik pokok yang mendahului (begunstigingsdelict) tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu, sedangkan Yenti Garnasih menyatakan bahwa dalam pendakwaan korupsi yang ada tindak pidana pencucian uangnya atau sebaliknya, ketika diketahui terdapat kejahatan pencucian uang yang ternyata berasal dari tindak pidana korupsi, maka tindak pidana korupsinya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan, baru tindak pidana pencucian uangnya. Kata Kunci : Dualisme, Kewenangan, Komisi Pemberantasan Korupsi
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN Smn) Julya Ergina Putri
Verstek Vol 8, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v8i1.39626

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian keterangan saksi verbalisan dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dalam perkara narkotika putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN Smn. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Pasal 184 Ayat (1) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Keterangan saksi verbalisan belum diatur jelas dalam undang-undang, akan tetapi saksi verbalisan secara tidak langsung diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa saksi bukan hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa. Perkara narkotika ini menghadirkan dua saksi verbalisan dan dua saksi lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan dari keterangan saksi verbalisan dapat disesuaikan dengan alat bukti yang ada dalam Pasal 184 Ayat (1). Keterangan saksi verbalisan dalam hal ini nilai pembuktiannya bersifat bebas. Keterangan saksi verbalisan merupakan alat bukti yang melengkapi minimal dua alat bukti sah lainnya, sehingga keterangan saksi verbalisan tidak dapat berdiri sendiri. Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi verbalisan tersebut dapat dikatakan sah apabila tetap sesuai dengan minimal dua alat bukti lain, meskipun sudah adanya yurisprudensi tersebut. Kata Kunci: Pembuktian, Saksi Verbalisan, Narkotika

Page 68 of 81 | Total Record : 802

 66   67   68   69   70 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue