cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adiyanna Adam
Contact Email
almizanjurnal21@gmail.com
Phone
+6281340137313
Journal Mail Official
almizanjurnal21@gmail.com
Editorial Address
http://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/about/editorialTeam
Location
Kab. kepulauan sula,
Maluku utara
INDONESIA
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi
Published by STAI Babussalam Sula Maluku Utara
ISSN : 24611042     EISSN : 27761932     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi berisi tentang persoalan hukum dan ekonomi Islam diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula. Jurnal ini terbit 2 kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 91 Documents
 6   7   8   9   10 
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pengadaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Pemerintah Amirudin Yakseb
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Al-Mizan Vol.12 No 01 ( 2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran strategis dalam menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, masih terdapat penyimpangan yang menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum pejabat pengadaan dalam pelaksanaan kontrak pemerintah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pejabat pengadaan meliputi dimensi administratif, perdata, dan pidana. Pelaksanaannya dipengaruhi oleh regulasi, kompetensi SDM, pengawasan, tekanan eksternal, dan kondisi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pejabat, serta optimalisasi pengawasan guna mewujudkan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas penyimpangan.
Rekonstruksi Hukum Perikatan Islam pada Komoditas Unggulan Kepulauan Sula di Era Digital AKBAR TAKIM Liem Akbar
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Al-Mizan Vol.12 No 01 ( 2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This empirical-legal qualitative study examines the reconstruction of Islamic covenant law in digital transactions of featured commodities across the Sula Islands. The background of this study is the shift of conventional trade toward Facebook and WhatsApp platforms in Sanana, which has created friction between the flexibility of cyber-market technology and the classical fiqh doctrine of ittihad al-majlis. This study aims to answer two questions, namely the extent to which Islamic covenant law is effectively applied in such transactions, and how an ideal legal reconstruction formula can be developed. Data were collected through social media observation and in-depth interviews with local MSME actors and legal practitioners, then analyzed inductively through the lens of sociology of law and Maqashid Shariah. The results show that the application of Islamic covenant law is sociologically effective, as the principle of mutual consent (an-taradhin) is fulfilled through trust-based social capital, yet remains legally weak due to the absence of written contracts and down-payment systems, leaving business actors vulnerable to gharar and unilateral breach of contract. As a reconstruction formula, this study proposes an integrative three-pillar model: legitimizing digital footprints as a modern form of Al-Kitabah, reorienting the contractual session into a virtual majlis, and perfecting qabdh through the strengthened role of local couriers as wakil al-mushtari. This study contributes a more operational legal model compared to previous studies, which generally addressed these three aspects separately.
Ishlah dan Wasathah dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus di Desa Waibau, Kecamatan Sanana Erina Junaidi; Muhamad Ibnal Trian Has Duwila
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Al-Mizan Vol.12 No 01 ( 2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inheritance disputes among rural Muslim families are often triggered by one party's unilateral control over productive assets, such as land, houses, or plantations, before a division is agreed upon. Prior studies extensively examine dispute resolution through Religious Courts or formal sub-district mediation, yet empirical accounts of family deliberation and village mediation in archipelagic regions such as the Sula Islands remain scarce. This study describes the forms of inheritance dispute resolution in Waibau Village, Sanana, and examines them from an Islamic legal perspective. Using a qualitative descriptive case study approach, data were collected through in-depth interviews with the village head, a religious leader, and disputing parties, supported by observation and documentation. Findings reveal a tiered pattern: family deliberation first, mediation by the village head and religious leader when deliberation stalls, and litigation as a strongly avoided last resort. From an Islamic legal standpoint, this pattern reflects ishlah and wasathah, prioritizing hifzh al-nasl over hifzh al-mal. This study contributes an empirical account of inheritance law values practiced in a coastal village community
Model Penguatan Ekonomi Syariah Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Kepulauan Sula Saman Fokaaya
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Al-Mizan Vol.12 No 01 ( 2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan model penguatan ekonomi syariah yang berbasis kearifan lokal pada masyarakat Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fakta bahwa masyarakat Kepulauan Sula memiliki sistem nilai, tradisi gotong royong, dan kelembagaan adat yang selama ini berjalan beriringan dengan praktik keagamaan, namun belum terintegrasi secara optimal dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pelaku usaha mikro, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti fagogoru (rasa hormat dan kekeluargaan), bari-bari cari makang (gotong royong ekonomi), dan sistem bagi hasil adat memiliki kesesuaian filosofis dengan prinsip ekonomi syariah, yaitu keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan tolong-menolong (ta’awun). Model penguatan yang dirumuskan mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan (integrasi lembaga adat dengan lembaga keuangan mikro syariah), penguatan literasi dan edukasi berbasis budaya lokal, serta penguatan jejaring kemitraan antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah untuk mendukung tumbuhnya lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas yang berakar pada kearifan lokal Kepulauan Sula.
Kajian Fikih Tentang Kepemimpinan Perempuan dan Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia muh sagenang
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Al-Mizan Vol.12 No 01 ( 2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of women’s leadership in Islam remains a subject of ongoing debate, particularly within Indonesian Muslim society, which is confronted with social change and increasing demands for gender equality. This article aims to examine Islamic jurisprudential perspectives on women’s leadership and analyze their relevance to the principle of gender equality in the Indonesian context. This study employs a qualitative method using a library research approach by analyzing classical and contemporary fiqh sources, the Qur’an, hadith, and relevant academic literature. The findings indicate that classical Islamic jurisprudence tends to restrict women’s leadership in the public sphere, largely due to textual interpretations and patriarchal socio-historical contexts during the period of its formation. In contrast, contemporary Islamic jurisprudence, through contextual interpretation and the maqāṣid al-sharī‘ah framework, opens space for legitimizing women’s leadership by emphasizing the principles of justice, public benefit, and competence. In the Indonesian context, the practice of women’s leadership is consistent with constitutional values and does not contradict the fundamental principles of Islamic teachings, thereby necessitating a more adaptive and socially responsive jurisprudential approach.
Strategi Marketing Dalam Peningkatan Penjualan Umkm Studi Petshop MM Petshop Ternate M. Ginting Tomagola; Saiful Saiful
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Al-Mizan Vol.12 No 01 ( 2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi marketing yang diterapkan oleh Toko MM Petshop Ternate dalam upaya meningkatkan penjualan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan strategi pemasaran tersebut. Penelitian ini didasarkan pada kondisi persaingan usaha petshop yang semakin kompetitif, sehingga setiap pelaku usaha dituntut untuk menyusun dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif guna mempertahankan eksistensi usaha sekaligus meningkatkan tingkat penjualan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Toko MM Petshop Ternate. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pemilik toko, dua orang karyawan, serta dua orang pelanggan yang dipilih menggunakan teknik purposive. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi marketing yang diterapkan oleh Toko MM Petshop Ternate mengacu pada konsep bauran pemasaran (marketing mix) yang mencakup produk (product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion). Strategi produk diwujudkan dengan menyediakan berbagai perlengkapan dan kebutuhan kucing yang lengkap serta memiliki kualitas yang baik. Strategi harga diterapkan melalui penetapan harga yang mampu bersaing di pasaran disertai pemberian potongan harga pada waktu-waktu tertentu. Strategi tempat didukung oleh lokasi usaha yang mudah dijangkau oleh konsumen, sedangkan strategi promosi dilaksanakan melalui pemberian diskon, pelayanan yang ramah kepada pelanggan, serta menjalin kerja sama dengan petshop lain sebagai pemasok produk.
Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula Anfiarni Marasaoly; Riski Ongirwalu; Desi Soleman; Hasmita Silayar; Akbar Takim; Azis Los'en
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Al-Mizan. Vol 10. No 01. ( 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama merupakan fenomena yang semakin banyak dijumpai dalam kehidupan rumah tangga di Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Wainin dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research), melalui teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta tujuh orang istri di Desa Wainin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri di Desa Wainin menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah, yang didorong oleh faktor ekonomi seperti rendahnya penghasilan suami, suami yang tidak bekerja atau sakit, serta banyaknya tanggungan keluarga. Peran ganda ini membawa dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti kelelahan fisik dan berkurangnya waktu bersama keluarga. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, peran istri sebagai pencari nafkah dinyatakan mubah bahkan dapat menjadi wajib apabila suami tidak mampu menafkahi keluarga, selama dilakukan dengan izin suami, tidak melanggar syariat, dan tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam memahami kedudukan istri berperan ganda.
Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Tingginya Biaya Perkawinan Di Desa Waitina (Keseimbangan Antara Adat Dan Syariah) Ridam Umasangaji; Wahyu Umasugi; Ratmi Sapsuha; Akbar Takim; Suhaiba R Umasangadji
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Al-Mizan. Vol 11. No 01 ( 2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan suci yang diatur secara jelas dalam syariat Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan tidak lepas dari pengaruh adat istiadat setempat yang kerap menuntut biaya besar, sebagaimana terjadi di Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak tingginya biaya perkawinan di Desa Waitina serta menganalisisnya dari perspektif hukum keluarga Islam guna melihat keseimbangan antara adat dan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-komparatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Kepala KUA Mangoli Timur, staf bidang perkawinan, dan lima pasangan yang telah menikah, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan profil desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) pada jam kerja tidak dipungut biaya (Rp0), sedangkan pernikahan di luar KUA dikenakan biaya sebesar Rp600.000 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Meskipun demikian, beban biaya adat berupa mahar, uang hantaran, dan walimah yang tergolong tinggi tetap menjadi faktor pemberat bagi pasangan calon pengantin, khususnya bagi masyarakat berekonomi menengah ke bawah, yang berpotensi memicu penundaan pernikahan, pernikahan di bawah tangan, hingga konflik rumah tangga. Kajian dari perspektif hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa adat dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan kemudaratan (masyaqqah), sehingga diperlukan penyeimbangan antara pelestarian adat dan kemudahan (taisir) yang dianjurkan Islam dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan suci yang diatur secara jelas dalam syariat Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan tidak lepas dari pengaruh adat istiadat setempat yang kerap menuntut biaya besar, sebagaimana terjadi di Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak tingginya biaya perkawinan di Desa Waitina serta menganalisisnya dari perspektif hukum keluarga Islam guna melihat keseimbangan antara adat dan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-komparatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Kepala KUA Mangoli Timur, staf bidang perkawinan, dan lima pasangan yang telah menikah, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan profil desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) pada jam kerja tidak dipungut biaya (Rp0), sedangkan pernikahan di luar KUA dikenakan biaya sebesar Rp600.000 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Meskipun demikian, beban biaya adat berupa mahar, uang hantaran, dan walimah yang tergolong tinggi tetap menjadi faktor pemberat bagi pasangan calon pengantin, khususnya bagi masyarakat berekonomi menengah ke bawah, yang berpotensi memicu penundaan pernikahan, pernikahan di bawah tangan, hingga konflik rumah tangga. Kajian dari perspektif hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa adat dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan kemudaratan (masyaqqah), sehingga diperlukan penyeimbangan antara pelestarian adat dan kemudahan (taisir) yang dianjurkan Islam dalam pelaksanaan perkawinan.
Analisis Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah (Zis) Di Baznas Kabupaten Kepulauan Sula (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Siti Hajar Yoisangaji; Fatmawati Samsudin; Wahyunin Rahma Buamona; Suhaimi Kailul; Amirudin Yakseb; Mardiani Masuku
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Al-Mizan. Vol 10. No 02. ( 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen filantropi Islam yang pengelolaannya di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula serta membandingkannya berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian ZIS dilaksanakan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan melalui lima program unggulan, dengan penyaluran zakat tetap mengacu pada delapan golongan mustahik. Dari perspektif hukum positif, pengelolaan ZIS telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sedangkan dari perspektif hukum Islam telah memenuhi ketentuan syariat, termasuk penyaluran kepada delapan asnaf dan penerapan zakat sebesar 2,5%. Penelitian menyimpulkan bahwa hukum positif merupakan implementasi formal dari prinsip-prinsip syariat dalam pengelolaan ZIS sehingga keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, meskipun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia dan fasilitas operasional.
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pedagang Makanan Di Swering Desa Mangon Cinta Arsad; Upi Pora; julfa Banapon; Rinto Buamona; Azis Los'en; Hamsia Buamona
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Al-Mizan. Vol 11. No 02 ( 2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli merupakan aktivitas yang umum dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kegiatan perdagangan makanan yang berlangsung di Swering Desa Mangon. Pedagang makanan merupakan salah satu bentuk usaha informal yang tumbuh akibat tingginya jumlah penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Islam menganjurkan pelaku bisnis untuk berlaku adil, jujur, dan bertanggung jawab, serta melarang kecurangan dan kezaliman dalam bertransaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana peran dan tanggung jawab pedagang makanan di Swering Desa Mangon, dan (2) bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pedagang makanan di lokasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang makanan di Swering Desa Mangon telah bertanggung jawab atas dagangannya dan menerapkan prinsip kebajikan dalam etika bisnis Islam, meskipun masih terdapat pedagang yang belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam, terutama dalam hal kebersihan tempat berjualan dan kesesuaian barang dengan pesanan pembeli.

Page 9 of 10 | Total Record : 91

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Al-Mizan Vol.12 No 01 ( 2026) Al-Mizan. Vol 11. No 02 ( 2025) Al-Mizan. Vol 11. No 01 ( 2025) Al-Mizan. Vol 10. No 02. ( 2024) Al-Mizan. Vol 10. No 01. ( 2024) Al-Mizan. Vol 9. No 02. ( 2023) Al-MIzan Vol.9 No. 01 (2023) Al-MIzan Vol.8 No. 02 (2022) Al-MIzan Vol.8 No. 01 (2022) Al-Mizan Vol.7 No. 02 (2021) Al-MIzan Vol.7 No. 01 (2021) Al-Mizan, Vol 6 No 02,( 2020) : Desember 2020 More Issue