cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Chaerul Risal
Contact Email
chaerul.risal@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282397538921
Journal Mail Official
jurnal.altasyriiyyah@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al Tasyri'iyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 28279255     EISSN : 28279069     DOI : https://doi.org/10.1234/
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al Tasyriiyyah Journal is a journal of state administration law study program, faculty of sharia and law, alauddin islamic state university. Al Tasyriiyyah Journal is a scientific journal that publishes articles related to the study of constitutional law, islamic state law, and various scientific studies in the field of law. Al Tasyriiyyah Journal is published by the State Administration Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Alauddin State Islamic University, Makassar. Al Tasyriiyyah Journal accepts manuscripts or articles in the field of Islamic Law, constitutional law, islamic state law and Law from various academics and researchers, both national and international. The articles published in the journal al treatise are articles that have been reviewed by Bestari Partners or peer reviewers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023" : 5 Documents clear
Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Media Sosial Muh Rifqy Hidayatullah Arham; M. Chaerul Risal
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.44108

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan data pribadi di media sosial dan implementasi perlindungan data pribadi di media sosial. Adapun permasalahan yang diangkat terkait maraknya kasus kebocoran data pribadi di media sosial. Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan penulis menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan normatif syar’i. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Bentuk perlindungan data pribadi di media sosial berupa prosesor data pribadi, pengendali data pribadi, serta subyek data pribadi yang bukan hanya orang namun pula perusahaan/ badan hukum. Implementasi perlindungan data pribadi, Kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) memiliki sebuah sistem yang bernama Indonesia Data Protection System (IDPS). IDPS merupakan sebuah sistem yang mampu meminimalisasi kejahatan cyber khususnya pada penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Penerapan dari sistem ini bekerja sama langsung dengan pengelolah aplikasi sosial media dalam hal ini (META). Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Sosial Media
Analisa Klausul Bersyarat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/Puu/Xviii/2020 dalam Pengujian Formil Undang-Undang Anugrah Alqadri; Kusnadi Umar; Hisbullah
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.44109

Abstract

ABSTRAK Pemaknaan dan penerapan klausul bersyarat yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi yang dalam penggunaannya dimana klausul bersyarat sebagai bagian dalam putusan inkonstitusional bersyarat, klausul bersyarat juga menunjukkan sejatinya tidak terdapat perbedaan yang substansial terhadap putusan penggunaan klausul konstitusional bersyarat dengan klausul inkonstitusional bersyarat sehingga menyebabkan terdapat bias dalam pengujian formil Undang-Undang yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa klausul bersyarat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil Undang-Undang persfektif Siyasah Dusturiyyah, mengemukakan implementasi putusan klausul bersyarat terhadap kekuatan hukum yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, dan menganalisis tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam proses penentuan konsep penggunaan klausul bersyarat serta merumuskan solusinya,dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi putusan (content analysis) terhadap literatur yang repsentatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkan. Lahirnya putusan bersyarat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah saat penggugat melakukan gugatan dengan landasan suatu kekeliruan hukum tertentu baik itu materil maupun formil, namun gugatan tersebut berpotensi melahirkan kekosongan kekuasaan, maka Mahkamah Konstitusi menimbulkan tafsir sendiri pada batas koridor norma hukum yang ada guna mengisi potensi kekosongan hukum tersebut. Rumusan konstitusional putusan bersyarat yang baku atau tertulis dalam struktur perundang undangan saat ini belum ditemukan, akan tetapi rumusan putusan bersyarat ini juga belum ditemukan pelarangannya, maka dengan perbandingan tersebut hal itu menjadi berguna dalam mengisi kekosongan hukum. Kata Kunci: Klausul Bersyarat; Putusan Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang
Pengawasan Bawaslu terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus oleh Partai Politik Andi Ilham Dacing; Halimah B; Andi Tenripadang
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.44114

Abstract

ABSTRAK Pencatutan nama masyarakat menjadi anggota partai politik merupakan perbuatan manipulatif dan berimplikasi kepada hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat pencari kerja. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif (field research). Pendekatan penelitiannya yaitu syar’i, yuridis, dan normatif. Sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa dalam mengawasi pencatutan pengurus oleh partai politik, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, membuat form penerimaan laporan pencatutan nama dengan melampirkan buktinya berupa screenshot link dari pengecekan bahwa namanya terdaftar di partai tertentu, setelah itu Bawaslu meneruskan laporan ke KPU untuk ditindak lanjuti. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bawaslu Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap pencatutan sebagai pengurus oleh partai politik, yaitu faktor pertimbangan hukum, sosial, dan budaya. Sedangkan dalam perspektif Siyasah Syari’iyyah, terkait Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pencatutan nama oleh partai politik merupakan cerminan dari menjalankan amanat yang diberikan oleh negara dengan mengedepankan asas pemerintahan dalam Islam, yakni asas amanat, keadilan, ketaatan, dan musyawarah berdasarkan referensi Al-Qur’an dan Hadits. Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu; Pencatutan Sepihak; Partai Politik
Penegakan Hukum bagi Penerbit atas Pembajakan Buku Terjemahan Perspektif Siyasah Syar’iyyah Fatimah Az Zahra; Dea Larissa
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.44117

Abstract

ABSTRAK Pembajakan buku tidak hanya mencakup buku lokal saja, tetapi buku terjemahan juga bisa terjadi pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum pembajakan buku terjemahan Gagal Menjadi Manusia karya Dazai Osamu terbitan Penerbit Mai Tangerang, serta bagaimana pembajakan dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, melalui pendekatan yuridis dan normatif syar’i. Penerbit Mai dalam menyelesaikan kasus pembajakan buku Gagal Menjadi Manusia tidak mengambil jalur mediasi dan mengambil langkah persuasif dengan melaporkan kasus ini kepada Shopee sebagai marketplace yang mempunyai kontrak personal atau perjanjian yang mengikat dengan Penerbit Mai, lalu dengan jangka waktu seminggu pihak Shopee melakukan take down kepada link-link yang dilaporkan. Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Hal ini sudah jelas ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram. Kata Kunci: Buku Terjemahan; Penegakan Hukum; Pembajakan
Pengaruh Transaksi Pembelian dan Penjualan Online di Bawah Hukum Internasional di Indonesia Andi Firmansyah; Bariek Ramdhani Pababbari
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.44540

Abstract

ABSTRAK Kemajuan teknologi memberikan perubahan drastis dalam transaksi perdagangan internasional. Diperlukan norma yang lebih ketat dalam mengatur lalu lintas perdagangan internasional. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif/kualitatif bahwa transaksi perdagangan online adalah segala perbuatan hukum yang menggunakan media elektronik sebagai medianya, meliputi pengamatan langsung dan observasi, dokumentasi dan bahan-bahan hukum. Penelitian mengemukakan bahwa transaksi jual beli, pihak dari dua negara berbeda tunduk pada hukumnya masing-masing, mempunyai kebebasan untuk secara tegas menentukan pilihannya, baik klausul hukum atau pilihan forum dalam transaksi jual beli yang dilakukan online. Hal ini Perlu dilakukan untuk menghindari permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara online dan penyelesaiannya secara hukum melalui suatu cara tertentu yakni badan peradilan atau arbitrase. Kata Kunci: Hukum Internasional; Online; Transaksi

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2025): VOLUME 5 ISSUE 1, JUNE 2025 Vol 4 No 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, DECEMBER 2024 Vol 4 No 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, JUNE 2024 VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023 VOLUME 3 ISSUE 1, JUNE 2023 VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022 VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2022 VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2021 VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2021