Articles
77 Documents
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ]]>
<![CDATA[Anggraeni, Denova Dyah]]>;
<![CDATA[Budiyono, Tri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/alethea.vol6.no2.p100-117
<![CDATA[Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peran swasta dalam penyediaan infrastruktur adalah melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Penulisan ini membahas konstruksi pengaturan mengenai KPBU dalam pengandaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan model KPBU dalam pengandaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Pada peraturan-peraturan terkait infrastruktur yang masuk kriteria kepentingan umum yang bersifat strategis nasional dan penyediaannya dapat dikerjasamakan terdapat Pasal-Pasal yang tidak sesuai (disharmoni) satu sama lain terutama pada Pasal yang membahas tentang pengertian instansi, proses pengadaan dan perolehan tanah, serta dalam hal modal pembiayaan infrastruktur. Untuk pembangunan infrastruktur model kerjasama yang sering digunakan adalah model Build Operate Transfer (BOT). Proyek infrastruktur dengan menggunakan model BOT ini dianggap paling efektif. Karena dengan minimnya dana yang dimiliki oleh pemerintah, pelaksanaan pembangunan tetap berjalan dengan bantuan investor yaitu pihak swasta tanpa kehilangan aset daerah.]]>
<![CDATA[DISPARITAS PEMIDANAAN PERKARA PERSETUBUHAN OLEH TERDAKWA ANAK TERHADAP KORBAN ANAK ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Reza]]>;
<![CDATA[Nurhayati, Dwi Endah]]>;
<![CDATA[Samosir, Samuel Saut Martua]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/alethea.vol6.no1.p64-82
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor yuridis penyebab terjadinya disparitas pemidanaan perkara persetubuhan oleh terdakwa anak terhadap korban anak jika ditinjau dari kebijakan pemidanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta menganalisis kebijakan formulasi sistem pemidanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara persetubuhan oleh terdakwa anak terhadap korban anak agar tidak terjadi disparitas pemidanaan. Penelitian ini menunjukkan faktor yuridis penyebab terjadinya disparitas pemidanaan adalah ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak memberlakukan minimum khusus pidana penjara bagi anak. Oleh karena itu, kebijakan formulasi agar menghindarkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa anak terhadap korban anak adalah merumuskan kebijakan yang menyimpangi ketentuan Pasal 79 ayat (3) dengan memberikan pengecualian yakni ditentukan minimum khusus pidana penjara apabila korbannya anak.]]>
<![CDATA[STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Fanotona Gulo, Elshaddai Beryl]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/alethea.vol6.no2.p136-152
<![CDATA[Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah kelompok pemberontak yang ingin memisahkan wilayah Papua Barat dari NKRI. Awalnya, OPM muncul sebagai respons terhadap dekolonisasi Belanda, tetapi pemerintah Indonesia tidak membiarkannya karena hal itu melibatkan kedaulatan negara. Seiring berjalannya waktu, OPM bertransformasi dari gerakan pemberontakan menjadi kelompok separatis yang dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata. Dalam perspektif Hukum Internasional, pemberontak yang diakui sebagai Subjek Hukum Internasional adalah pemberontak yang termasuk dalam klasifikasi kelompok Belligerent. Namun, OPM sendiri belum mencapai status ini, sehingga masih dianggap sebagai Pemberontak (Insurgent). Namun, dengan keluarnya Undang-Undang Terorisme mengklasifikasikan OPM sebagai kelompok Terorisme karena undang-undang tersebut lebih menekankan pada motif yang dilakukan oleh entitas teroris. Perubahan status OPM dari Pemberontak (Insurgent) menjadi Teroris (Unlawful Belligerent) menjadi perhatian besar, karena meskipun status Teroris masih diperdebatkan dalam konteks Hukum Internasional, perubahan ini menunjukkan peningkatan status OPM. Namun, perlu dicatat bahwa OPM bukanlah entitas yang diakui sebagai Subjek Hukum Internasional.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN: URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG FINTECH DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ]]>
<![CDATA[Satura, Gaizka Ayu]]>;
<![CDATA[Gulo, Elshaddai Beryl Fanotona]]>;
<![CDATA[Ismara, Yudhistira Buana Cipta]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/alethea.vol6.no2.p153-171
<![CDATA[Di Indonesia, pengaturan mengenai financial technology salah satunya termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Namun, ketentuan yang berisi mengenai fintech lending secara khusus dan meliputi larangan fintech lending ilegal belum ada di peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi kekosongan hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi berkaitan dengan peraturan fintech lending ilegal. Oleh karena itu, tulisan ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan dalam analisisnya. Sehingga, ditawarkan solusi yaitu pembentukan Undang-undang Financial Technology (Fintech) yang meliputi pengaturan mengenai klasifikasi fintech lending ilegal, pertanggungjawaban pidana korporasi fintech lending ilegal berdasarkan ajaran gabungan, serta menambahkan pidana tambahan berupa restitusi disamping pidana pokok dalam UU Fintech yang berorientasi ke perlindungan konsumen dengan pemulihan hak sebagai dasar peraturan yang menjadi justifikasi bagi korporasi fintech lending sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK: PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN VS TELAH DIBAYARKANNYA KERUGIAN (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Slt) ]]>
<![CDATA[Saragih, Rachel]]>;
<![CDATA[Elizabeth]]>;
<![CDATA[Kwantoro, Nanthanico Felix]]>;
<![CDATA[Christianty, Felisya Paramitha]]>;
<![CDATA[Siagian, Charlie Okniel]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/alethea.vol6.no2.p118-135
<![CDATA[Penulisan ini mengkaji Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Slt, dimana Pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 64 huruf g UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dijelaskan bahwa anak harus dihindari dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Namun pada Putusan tersebut, Pelaku Anak dijatuhkan pidana penjara 1 bulan 15 hari. Apakah penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Slt cukup memberikan perlindungan hukum bagi Pelaku Anak? Dalam kasus ini pelaku anak seharusnya tidak dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan (Rutan) maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) karena hal ini bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pelanggaran atas hak anak. ]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PENAFSIRAN HUKUM ATAS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PELANGGARAN JANJI PESANAN DARI KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA ]]>
<![CDATA[Darmawan, Eric Sanjaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/alethea.vol7.no2.p114-132
<![CDATA[Penelitian ini hendak mengangkat isu hukum tentang perbedaan penafsiran hukum atas unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Janji Pesanan dari Konsumen oleh Pelaku Usaha dalam Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Pid.Sus/2011 yang menafsirkan unsur kedua Tindak Pidana a quo yaitu semua perbuatan Pelaku Usaha yang melanggar Janji Pesanan dari Konsumen merupakan perbuatan pidana, dan Putusan Mahkamah Agung No. 1663 K/Pid.Sus/2018 yang menafsirkan unsur kedua Tindak Pidana a quo yaitu semua perbuatan Pelaku Usaha yang melanggar Janji Pesanan dari Konsumen merupakan perbuatan pidana kecuali Janji Pesanan tersebut didasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli serta terdapat suatu perjanjian antara Pelaku Usaha dengan Konsumen untuk menyelesaikan sengketa yang akan timbul secara keperdataan. Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Hukum Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perbedaan penafsiran hukum tersebut yaitu adanya ketidakjelasan unsur-unsur Tindak Pidana a quo, kebebasan hakim, dan tidak ada pedoman penafsiran hukum atas unsur-unsur Tindak Pidana a quo.]]>
<![CDATA[THE RIGHT TO BE FORGOTTEN SEBAGAI HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KORBAN REVENGE PORN ]]>
<![CDATA[Rawni Arndarnijariah, Faqi]]>;
<![CDATA[Kameo, Jeferson]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/alethea.vol8.no1.p69-82
<![CDATA[Revenge porn merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak privasi dan martabat korban. Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini belum memberikan perlindungan memadai bagi korban, terutama dalam hal penghapusan konten dari internet. The right to be forgotten dikaji sebagai solusi potensial untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia yang relevan dengan kasus revenge porn, yaitu the right to be forgotten, serta mengidentifikasi tantangan dan merumuskan rekomendasi perbaikan hukum. Penelitian berlandaskan pada teori Keadilan Bermartabat. Penerapan right to be forgotten dalam UU PDP masih terbatas dan memerlukan penyempurnaan. Meskipun right to be forgotten berpotensi menjadi solusi efektif untuk melindungi korban revenge porn. Mekanisme pengajuan permohonan dan alasan penghapusan data yang belum jelas. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU PDP untuk memperkuat right to be forgotten, dengan peraturan pelaksanaan. Hal itu sejalan dengan tuntutan hukum dalam jiwa bangsa sesuai teori Keadilan Bermartabat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN ]]>
<![CDATA[Ajeng Pangesti, Angela]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/alethea.vol7.no2.p97-113
<![CDATA[Revenge porn merupakan operandi baru dalam kasus pornografi. Pentransmisian informasi elektronik dalam tindak pidana revenge porn adalah tindak pidana formil. Penegak hukum menggunakan pendekatan legalistik-positivistik yang mengutamakan pemenuhan unsur perbuatan pidana. Perlindungan hukum adalah hak setiap korban revenge porn. Perlindungan terbagi dalam perlindungan sosial dan psikis, serta perlindungan hukum. Perlindungan sosial dan psikis mencakup tindakan pendampingan bagi korban dari sanksi sosial di masyarakat dan membantu memulihkan mental korban (recovery). Untuk melihat bagaimana hakim melindungi korban revenge porn pad putusan, penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-hukum, Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan peraturan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan kasus. Peran hakim dalam memberikan perlindungan bagi korban revenge porn berbekal pada asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam memberikan putusan kepada pelaku tindak pidana. Terhadap perlindungan hak korban dalam putusan hakim memberikan pemenuhan hak untuk didengar, hak memperoleh informasi, hak mendapat bantuan hukum namun hak untuk dilupakan belum dapat diimplementasikan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI ATAS BARANG YANG TIDAK SESUAI BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK ]]>
<![CDATA[Michelle, Josephine Grace]]>;
<![CDATA[Aurelia, Salwa Farras]]>;
<![CDATA[Dimas, Gilbert Valentino]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/alethea.vol6.no1.p39-50
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab penjual terhadap pembeli dalam transaksi e-commerce di Shopee, terutama ketika terjadi wanprestasi. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kasus barang yang tidak sesuai pesanan yang diterima oleh pembeli. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memahami implikasi asas itikad baik dalam konteks pertanggungjawaban ganti rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli dapat meminta ganti rugi kepada penjual jika barang yang diterima tidak sesuai kesepakatan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya adanya prosedur yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menangani situasi di mana barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Asas Itikad Baik mendorong semua pihak untuk bertindak transparan dan bertanggung jawab. Penjual wajib memberikan ganti rugi kepada buyer berdasarkan asas itikad baik.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) DALAM PERJANJIAN JASA TITIP LUAR NEGERI ]]>
<![CDATA[Aji, Marta Nataya Narwastu]]>;
<![CDATA[Apriliani , Utari Dwi]]>;
<![CDATA[Siagian, Charlie Okniel]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/alethea.vol7.no1.p67-78
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jastip luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, serta data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik merupakan prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam perjanjian jastip luar negeri. Penerapan asas itikad baik ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kejujuran dan keterbukaan, kepatuhan, dan kewaspadaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jastip luar negeri dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor yuridis dan non yuridis. Tantangan dalam penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jastip luar negeri adalah masih banyaknya pelanggaran yang terjadi. Solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang asas itikad baik.]]>
