cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Zainuddin Sunarto
Contact Email
zain2406@gmail.com
Phone
+6282232108969
Journal Mail Official
hakam.unuja@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid PO. BOX . 1 Karanganyar Paiton Probolinggo 67291 Jawa Timur
Location
Kab. probolinggo,
Jawa timur
INDONESIA
Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam
Published by Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
ISSN : 28295803     EISSN : 25808052     DOI : https://doi.org/10.33650/jhi
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam adalah jurnal ilmiah yang mengkaji tentang persoalan - persoalan hukum dan keislaman. Jurnal ini diterbitkan secara berkala setahun dua kali, yaitu setiap bulan Juni dan Desember oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Redaksi menerima naskah ilmiah ataupun hasil penelitian dalam bahasa Indonesia, bahasa inggris maupun bahasa arab. Di samping itu, Tim Redaksi juga berhak untuk mengedit dan menyempurkan naskah ilmiah yang akan diterbitkan tanpa menghilangkan esensi dan makna tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 106 Documents
 7   8   9   10   11 
OPTIMALISASI PENGELOLAAN HARTA WAKAF Luthfi, Muhammad Ubaid; Muhtadin, Sabilul
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.9875

Abstract

Kehidupan manusia di dunia tidak pernah luput dari harta, bahkan sudah menjadi sebuah tabiat bahwasannya manusia cinta terhadap harta. Harta dapat dijadikan sebagai sedekah jariah, yaitu sedekah yang tidak terputus pahalanya, di antara sedekah jariah adalah harta wakaf. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan strategi dan dampak optimalisasi pengelolaan harta wakaf oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Strategi optimalisasi pengelolaan harta wakaf oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten Masjid, langgar, dan musala; mengadakan kajian ahad pagi, mengadakan kajian rutin, mengadakan buka bersama, mengadakan sholat subuh berjama’ah dan dilanjut dengan sarapan bersama. Sekolah; melakukan perawatan gedung kelas, melakukan promosi dan pengembangan sekolah. Gedung; mengadakan program donasi gedung, meminjamkan gedung secara gratis kepada masyarakat. Dampak optimalisasi pengelolaan harta wakaf, dampak bagi masyarakat; meningkatkan keilmuan dan kualitas masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. meningkatkan mutu pendidikan. Dampak bagi wakif; mendapatkan pahala jariyah dan tidak terputus. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu untuk lebih mengoptimalkan harta wakaf dan memperluas dampak harta wakaf terhadap lingkungan sekitar.
IMPLEMENTASI AKAD KAFALAH DALAM PROTEKSI PRODUK DI E-COMMERCE SHOPEE INDONESIA Rahmadani, Ayu; Zainuddin, Zainuddin
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.9380

Abstract

Studi ini akan mengkaji dan mengidentifikasi skema dan implementasi akad Kafalah pada protection produk yang dikeluarkan e-commerce Shopee. Belanja melalui e-commerce memiliki kelemahan dimana pembeli tidak dapat melihat langsung produk yang akan dibelinya serta risiko terjadinya kerusakan saat proses pengiriman sehingga PT shopee Indonesia mengeluarkan program proteksi produk. Program proteksi produk ini diindikasikan serupa dengan akad kafalah. Untuk menganalisis permaslahan dalam studi ini digunakan beberapa pertanyaan, Apa itu proteksi produk pada aplikasi shopee dan bagaimana ketentuannya?bagaimana skema protection produk pada aplikasi e-commerce Shopee? Bagaimana konsep dan implementasi kafalah dalam fikih ekonomi kontemporer? Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada e-commerce Shopee. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari platform Shopee Indonesia. skema proteksi produk di aplikasi shopee memiliki kemiripan dengan mekanisme akad kafalah yaitu Kafalah bi al-aib. Tetapi  dalam pelaksanaannya, proteksi produk pada e-commerce shopee lebih mengarah pada asuransi. Pesatnya perkembangan digitalisasi menjadikan kebutuhan urgensi terhadap produk-produk transaksi yang berlandaskan hukum keislaman. 
LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRAKTIK HUKUM MASYARAKAT INDONESIA: HARMONISASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM AGAMA Najiburrahman, Najiburrahman; Marzuki, Ismail; Layyinah, Qurratul
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.10428

Abstract

The right to marry and choose one's spouse freely is part of human rights, including marriages performed by interfaith couples. The problem with interfaith marriage, however, lies in the restrictive positive legal norms that accommodate religious norms. The purpose of this research is to examine the mechanism, norms, and legal basis of interfaith marriage, as well as its practice in Indonesia. While the research method used in this research is the normative juridical research method with various approaches, including the statutory approach, conceptual approach, and case approach, which is further supported by an analysis of concrete evidence of the practice of interfaith marriage based on court jurisprudence. The results of the study show that although some interfaith couples can carry out their marriages with a variety of certain mechanisms that are quite strict, this still shows the weak harmonization of positive law and religious law in the practice of interfaith marriages in Indonesia. The norms and legal bases referred to by interfaith marriage partners, such as Article 35 of Law No. 23/2006 and Article 10 of Law No. 39/1999, in practice still face various social and administrative challenges. Similarly, the court jurisprudence that is often used as a benchmark in the implementation of interfaith marriage has not been able to create legal certainty that is universally just, given its casuistic nature.Keywords: Harmonization of positive law and religious law; legality of law; interfaith marriage; and legal practices of Indonesian society.
CHILDFREE MARRIAGE (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah) Kamilia, Nur
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.8805

Abstract

In line developments over time, in recent times the choice to refuse pregnancy in marriage (childfree marriage) has spread to all corners of the world. This phenomenon has also spread in Indonesia, and has become a hot topic since influencer Gita Safitri, through uploading her instagram story, stated that she and her husband chosen to be childfree. The effort of this research is to explain the practice of childfree through the perspective of islamic law studies, namely from the perspective Jaser Audah’s maqasid sharia theory. Jaser Audah offers something new to the concept of maqasid sharia through a syistem approach in answering various contempory problems. Meanwhile, data analysis techniques involve carring out editing and editing processes. In the data collection method, the compiler uses the document method and literatur study. The result of this research state that according to Jaser Audah, classical maqasid sharia in more dominatly individual, namely protection and preservation. This needs to be oriented into a maqasid that is more universal, also social and humanitarian in nature (human right) and freedom). From this, it shows that husband and wife the right to decide whether to choose childfree or not in their domestic life.
PELANGGARAN BATAS USIA PERKAWINAN MELALUI DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019 Susanti, Yulanda Retno; Aisyi, Marshalina Rahadatul; Ramadhan, Muhammad; Ramadhani, Dhiva Justicia; Azamsyah, Tajdid Khoirul; Isfironi, Muhammad
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.9431

Abstract

Artikel ini membahas tentang pelanggaran batas usia pernikahan melalui dispensasi perkawinan berdasarkan studi kasus di KUA Lowokwaru, Kota Malang, sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, terutama dalam konteks permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama. Beberapa faktor yang menjadi penyebab utama pernikahan dini antara lain rendahnya tingkat pendidikan, tekanan sosial dan budaya, serta anggapan bahwa stabilitas ekonomi dapat mengompensasi kekurangan dalam kesiapan emosional dan mental untuk menikah. Artikel ini juga mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis dari pernikahan dini, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan. Melalui analisis kasus dan data, artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang isu pernikahan dini dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan guna mencegah pernikahan di bawah umur serta meminimalisir risiko yang ditimbulkannya, termasuk perceraian dan masalah sosial lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di KUA Lowokwaru Kota Malang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang stabil, serta kuatnya pengaruh adat istiadat.
UNDANG-UNDANG HATE SPEECH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI PERSPEKTIF HUKUM HAM Rohmatullah, Rohmatullah; Syamsuri, Syamsuri
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.9921

Abstract

The phenomenon of hate speech in the digital era poses a significant challenge in balancing freedom of expression as a fundamental human right (HR) with the protection of individual rights and social harmony. Freedom of expression, guaranteed by Articles 28E and 28J of the 1945 Constitution, often clashes with the threats posed by hate speech, which can lead to discrimination, social conflict, and human rights violations. In this context, regulations such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and Law No. 40 of 2008 play a crucial role in mitigating the negative impacts of hate speech. This study employs a normative juridical method with a literature study approach to analyze hate speech regulations in Indonesia and their alignment with human rights principles. The findings reveal that despite existing regulations, inconsistent enforcement and potential misuse remain significant challenges. Thus, a human rights-based and proportional approach, coupled with public education, is necessary to foster a safe and inclusive digital space.
DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi Komparasi di Thailand) Sa'adah, Isqi Dzurriyyatus; Farhi, Eriz Rizqiyatul; Rosadi, Aden; Yuniarti, Sri
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.8927

Abstract

This journal aims to investigate the dynamics of dispute resolution in the realm of Islamic family law based on legislation in Indonesia as well as its comparison in the legal system in Thailand, focusing on the comparison between the two countries in revealing the differences in the legal frameworks used, practices and procedures for dispute resolution, as well as what are the real challenges in their implementation, then looking at which points are the similarities as well as the differences between these two Asian countries. The research utilizes qualitative analysis with a normative or doctrinal examination of legal norms, with the provisional hypothesis highlighting that Indonesia has a systematic and nationally applicable Islamic family law system, while Thailand only implements Islamic family law in four specific southern provinces. The findings also indicate that despite efforts to expand out-of-court enforcement of Islamic family law, challenges such as lack of clarity in the law and uncertainty of enforcement remain obstacles. Thus, this study suggests the need to improve the Islamic justice system to ensure the resolution of Islamic family disputesKeywords : Dipute Resolution, Indonesia, Islamic, Thailand. ABSTRAKJurnal ini hendak menginvestigasi dinamika penyelesaian sengketa dalam ranah hukum keluarga Islam berdasarkan perundang-undangan di Indonesia juga komprasinya dalam sistem hukum di Thailand, dengan fokus pada perbandingan antara kedua negara dalam mengungkap perbedaan kerangka hukum yang digunakan, praktik dan prosedur penyelesaian sengketa, serta apa yang menjadi realitas tantangan dalam implementasinya, selanjutnya melihat titik mana yang menjadi persamaan juga pembeda dua negara Asia ini. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan pendalaman norma hukum (normatif atau doctrinal), dengan hipotesa sementara menyoroti bahwa Indonesia memiliki sistem hukum keluarga Islam yang sistematis dan berlaku secara nasional, sedangkan Thailand hanya menerapkan undang-undang keluarga Islam di empat provinsi selatan tertentu. Temuan juga mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya untuk memperluas penegakan hukum keluarga Islam di luar pengadilan, tantangan seperti kurangnya klaritas dalam undang-undang dan ketidakpastian penegakan hukum tetap menjadi hambatan. Demikian penelitian ini menyarankan perlunya  peningkatan sistem peradilan Islam guna memastikan penyelesaian sengketa keluarga Islam.Kata Kunci: Indonesia, Islam, Penyelesaian Sengketa, Thailand.
WAQF MANAGEMENT FOR EDUCATION IN SMK IT SMART INFORMATIKA (Case Study at Solo Peduli Foundation) Syahada, Ardi Arman; Haq, Yusdi
JURNAL HAKAM Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v9i1.11183

Abstract

Waqf is a practice that is recommended by Islamic shari'a because it has many virtues in it. The purpose of waqf is to provide benefits from the property that is channeled for the good of the people. 'The purpose of this research is to find out related to the Management of Waqf for Educational Institutions at Smart Informatika Integrated Islamic Vocational School located in Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. The method used is qualitative with a descriptive approach of analysis. The activity carried out by the researcher is to conduct interviews with the administrators of the social institution concerned in addition to collecting data from various literature, articles, journals, and sites on the internet related to the focus of the research. The data source was obtained from primary data sourced from field studies at the Solo Peduli Foundation. Meanwhile, secondary data is obtained from various sources that contain various matters related to waqf management. Efforts made by the Solo Peduli Foundation in managing waqf in the field of education include: in obtaining waqf assets by making invitations on social media and holding social activity events; In transparency related to the use of waqf assets, namely by providing periodic reports related to the development of waqf management. The impact felt from the existence of a school built from waqf assets is: for waqf recipients: get jariyah rewards; for the community: creating jobs and reducing poverty rates; For students: Obtain a proper education and improve skills to be ready for work.
RECONSTRUCTION OF CULTURAL JURISPRUDENCE TO STRENGTHEN THE CONSTITUTIONAL GUARANTEE OF LOCAL CULTURE IN INDONESIA Sunata, Ivan; Samad, Duski; Fahmi, Khairul
JURNAL HAKAM Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v9i1.11561

Abstract

This article aims to reconstruct the cultural fiqh approach as an integrative strategy to strengthen constitutional guarantees for local culture in Indonesia. This study uses a qualitative method with a juridical-conceptual and philosophical-cultural approach to examine the relationship between Islamic law (fiqh), local culture, and state legal norms. The analysis is carried out through a literature study of classical and contemporary fiqh texts, constitutional documents, and the thoughts of progressive fiqh figures. The research findings show that fiqh has epistemological flexibility that allows accommodation to local culture through rules such as al-‘ādah muhakkamah and maqāṣid al-syarī‘ah. The Indonesian Constitution, especially Article 28I and Article 32 of the 1945 Constitution, provides a strong legal basis for the preservation of regional culture. This article formulates an integrative model between fiqh and constitutional guarantees that allows the preservation and strengthening of local culture harmoniously within the framework of Islamic values and national law
REFORMULATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS AGAINST PPAT FOR NEGLIGENCE IN REQUESTING PROOF OF BPHTB PAYMENT Prayoga, Syakir; Hadiyantina, Shinta; Jauharoh, Arini
JURNAL HAKAM Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v9i1.11365

Abstract

This study aims to examine the reformulation of administrative sanctions imposed on the Land Deed Official (PPAT) who neglects to request proof of payment for the Land and Building Acquisition Duty (BPHTB) before signing the deed of land transfer. As a public official authorized to create authentic deeds, PPAT is responsible for ensuring the completeness of administrative requirements related to BPHTB. However, the administrative fine of IDR 10,000,000 for a PPAT’s negligence is deemed disproportionate, considering the amount of honorarium received by the PPAT based on the applicable regulations. Based on a literature review and interviews with PPAT in Malang Regency, this study highlights the injustice of imposing sanctions on PPAT, which essentially only fulfills administrative obligations in the preparation of the deed of land transfer. Meanwhile, the obligation to pay BPHTB lies with the taxpayer. This study offers a reformulation of administrative sanctions that is fairer by considering the PPAT’s authority, in line with the principles of legal justice. It is hoped that the findings of this study will contribute to the improvement of regulations related to taxation and land registration in Indonesia. Reformulation, Administrative Sanctions, PPAT, BPHTB Reformulation, Administrative Sanctions, PPAT, BPHTB.

Page 10 of 11 | Total Record : 106

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): Desember Vol 1, No 1 (2017): Juni More Issue