cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Zainuddin Sunarto
Contact Email
zain2406@gmail.com
Phone
+6282232108969
Journal Mail Official
hakam.unuja@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid PO. BOX . 1 Karanganyar Paiton Probolinggo 67291 Jawa Timur
Location
Kab. probolinggo,
Jawa timur
INDONESIA
Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam
Published by Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
ISSN : 28295803     EISSN : 25808052     DOI : https://doi.org/10.33650/jhi
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam adalah jurnal ilmiah yang mengkaji tentang persoalan - persoalan hukum dan keislaman. Jurnal ini diterbitkan secara berkala setahun dua kali, yaitu setiap bulan Juni dan Desember oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Redaksi menerima naskah ilmiah ataupun hasil penelitian dalam bahasa Indonesia, bahasa inggris maupun bahasa arab. Di samping itu, Tim Redaksi juga berhak untuk mengedit dan menyempurkan naskah ilmiah yang akan diterbitkan tanpa menghilangkan esensi dan makna tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 106 Documents
 6   7   8   9   10 
KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM Harahap, Alwi Padly; Siregar, Hakkul Yakin; Hasibuan, Maulana Hasan; Yusuf, M. Fajri
JURNAL HAKAM Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i1.8205

Abstract

Kajian ini mengeksplorasi hubungan antara konsep kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana hukum Islam mengakui martabat manusia, melindungi hak-hak individu, dan memajukan keadilan sosial. Tulisan ini menggunakan metode studi literatur dan analisis literatur secara komprehensif dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum Islam mempunyai landasan yang kuat pada prinsip-prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Hukum Islam mengakui martabat manusia, mengintegrasikan hak-hak individu, dan mendorong perlindungan kelompok rentan. Konsep ini menciptakan landasan moral yang kuat untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Di dunia yang semakin terhubung dan beragam, pemahaman mendalam tentang hubungan antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia adalah kunci untuk mendorong toleransi, belas kasihan, dan perdamaian. Melalui dialog terus-menerus dan upaya implementasi yang bijaksana, masyarakat Muslim dapat memainkan peran penting dalam membangun dunia yang lebih baik yang menghormati hak-hak individu tanpa melupakan nilai-nilai agama yang berharga.
HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT Dewi, Shinta; Rodiah, Ita
JURNAL HAKAM Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i2.6654

Abstract

ABSTRACTCryptocurrency has emerged as a significant phenomenon in the world of finance and technology. Along with its popularity, there have been debates and controversies regarding the use of cryptocurrency as a form of wealth and currency for zakat payment. Zakat in Islam os an obligation for every Muslim who financially capable, to give a portion of their wealth to those in need. However, the fluaction value of cryptocureency has sparked discussion on its feasibility for zakat payment. The objective of this paper is to explore the use of cryptocurrency as a means of zakat payment from the perspective of islamic law.Keywords : cryptocurrency, zakat, islamic law ABSTRAKCryptocurrency telah menjadi fenomena yang signifikan dalam dunia keuangan dan teknologi. Seiring dengan popularitasnya, muncul pro dan kontra terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai harta dan mata uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran zakat. Zakat dalam islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu memberikan sebagaian dari kekayaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, nilai cryptocurrrency yang fluaktif memicu perdebatan. Tujuan dalam makalah ini untuk mengetahui penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dari sudut pandang hukum islam.Kata Kunci: cryptocurrency, zakat, hukum islam
TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF ‘URF Ranun, Adim; Abdullah, Teuku Naldi; Azwar, Zainal
JURNAL HAKAM Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i1.8536

Abstract

ABSTRAKTradisi melempar bere kuni (melempar nasi kuning) pada saat mempelai wanita menuju rumah mempelai pria disebut (manjampuikmalu). Dalam tradisi melempar bere kuni ini, nasi yang kita buang terbuang sia-sia dan terbuang percuma. Nasi adalah makanan pokok, sayang sekali kalau dibuang, apalagi piring kalau kita buang satu butir saja sudah berkah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan 'urf terhadap tradisi melempar bere kuni dalam pesta pernikahan. Metode yang digunakan adalah: Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif, termasuk penelitian lapangan. Dimana penelitian dilakukan dengan mewawancarai tokoh masyarakat di Desa Meunafa Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Serta menganalisis data dan menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu mendeskripsikan peristiwa dan fakta yang ada secara akurat dan sistematis serta memahaminya secara cermat dan cermat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tradisi bere kuni diperlukan bahan yaitu nasi, kunyit, piring. Sebelum melempar nasi kuning, salam dan puisi dibacakan dan ditutup dengan doa seperti (Assalamualaikum Datok dan Panghulu, Sarato Wali Kamanakkan). Sedangkan pandangan bahwa 'urf dalam tradisi ini dilakukan menimbulkan kerugian, maka tradisi ini bertentangan dengan syariat Islam, karena termasuk dalam 'urf fasid (buruk), yaitu bertentangan dengan syariah atau menghalalkan apa yang haram dan membatalkan apa yang haram. wajib.Kata Kunci : Tradisi, Bere Kuni, 'Urf ABSTRAKTradisi melempar bere kuni (melempar beras kuning) saat pengantin perempuan menuju rumah pengantin laki-laki atau disebut (manjampuik malu). Bahwa di dalam tradisi melempar bere kuni ini beras yang kita lemparkan menjadi terbuang serta mubasir. Beras adalah makanan pokok hal ini menjadi sia-sia jika melemparnya, jangankan satu piring bere kuni kita melempar satu biji saja itu terdat keberkahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan 'urf terhadap tradisi pelemparan bere kuni dalam pernikahan tersebut. Adapun metode yang digunakan ialah Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis peneltian lapangan ( field study ). Dimana penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Meunafa Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Serta menganalisi data dan menggunakan metode deskriptif-analitik yaitu menggambarkan sesuatu yang pristiwa serta fakta apa yang ada secara tepat dan sistematis serta memahami secara cermat dan cermat. Hasil penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan tradisi bere kuni ialah dibutuhkan bahan-bahan yaitu beras, kunyit, piring. Sebelum melempar beras kuning tersebut dibacakan salam dan syair-syair dan ditutup dengan do'a seperti (Assallamualaikum Datok dan Panghulu, Sarato Wali Kamanakkan). Sedangkan pandangan 'urf dalam tradisi tersebut dilaksanakan menimbulkan mudarat, maka tradisi ini bertentang dengan syariat Islam, karena termasuk dalam 'urf fasid (buruk) yaitu bertentangan danga syara atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.Kata Kunci: Tradisi, Bere Kuni, 'Urf
THE ROLE OF THE FAMILY IN INSTILLING ISLAMIC-BASED BUSINESS ETHICS IN CHILDREN Karimullah, Suud Sarim; Efendi, Bahtiar; Sattar, Sattar; Ningsih, Tri Widyastuti
JURNAL HAKAM Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i2.6972

Abstract

This study reveals the role of the family in instilling Islamic-based business ethics in children properly by the teachings of Islam. This study adopts the literature study method conducted with integrative literature analysis to obtain comprehensive and in-depth results related to the role of the family in the education of Islamic-based business ethics in children. By combining and synthesizing findings from a variety of relevant literature sources, this method enables a holistic and thorough investigation of this topic. The findings of this study state that families play a key role in shaping Islamic-based business ethics in children, which in turn contributes to the formation of ethical and sustainable business leaders in the future. The influence of the family on the development of children's business ethics covers various aspects, from risk management to stakeholder responsibility, as well as commitment to corporate social responsibility. In this context, the family serves as a role model and teaches children to conduct business with integrity, which will ultimately help create a generation of ethical, sustainable businesses that contribute positively to society and the environment.
ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia) Sholeh, Itsnaini Firdausi Nuzulah; Jannah, Shofiatul
JURNAL HAKAM Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i1.7570

Abstract

The procedure for implementing family law in countries with a majority Muslim population is different, this is influenced by variations in political structure, social structure, and cultural norms of each country. Different applications of family law in each country result in the determination of the minimum age of marriage varies also in each Islamic country. Islamic countries and Muslim-majority countries usually set the age of marriage between 15 and 21 years and usually Islamic countries distinguish age groups between men and women. Family law laws applicable in Pakistan, the Maldives, Egypt, and Indonesia are covered in this article. Using normative research methods, the authors highlight significant differences in setting the minimum age of marriage in each country. The age limit for marriage is compared to the applicable family laws in each country as part of the regulatory analysis. Analyze something compared using vertical, horizontal, and diagonal methods. The thought process of setting marriage age limits in each country is based on each madhhab that the country adheres to as well as the idea that social and cultural norms can be modified to fit the characteristics of that country. Although Islamic law provides freedom in setting a minimum age of marriage, each country has an important role in determining the legal age of marriage to protect its citizens.Keywords: Reform, Family law, age limit for marriage
CHILDFREE TREND ON SOCIAL MEDIA (CRITICAL ANALYSES STUDIES IN ISLAMIC PERSPECTIVE ) Maftukhah, Nuriatul; Hilmi, Mustafiqul; Hasaniyah, Nur
JURNAL HAKAM Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i2.6854

Abstract

The term childfree has captured the public's attention, because it’s embraced by Indonesian influencers who are known through their social media platforms. In Islam, one of the aims of marriage is to multiply society or hifdzu an-nasl, because the Prophet Muhammad ‘Alaihissalam liked his communitiy in large numbers. How ever, the development of cultural pluralizm, some individuals who want to marry tend to avoid having a children for reasons that refer to worldliness prosperity. The purpose of this study is to find out the background of influencers adhering childfree and then connect to the laws of the Qur'an and hadith. This research is qualitative research with descriptive analysis method. Data sources are secondary data, wich is social media accounts of influencers adhering childfree and texts of the Qur'an and hadith. Data are obtained using the listen and record technique and then analyzed descriptively. The result of this study, background childfree adherents is having freedom and independence due to western culture. There are three laws wich explain about childfree. It’s Allowed if reasonable for health and religious reasons. Makruh, if the reason is hassles or worldly prosperity. Haram, if afraid of children only makes them poor.
PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS Bunyamin, Bunyamin; Mujahidin, Mujahidin; Agit, Alamsyah
JURNAL HAKAM Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i1.8719

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas perlindungan nasabah bank syariah, penyelesaian kredit macet, dan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya aspek hukum dalam sektor perbankan dan dampak kredit macet terhadap bank dan nasabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif dijelaskan sebagai pendekatan penelitian yang berdasar pada bahan hukum utama dan telaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Sementara itu, pendekatan empiris digambarkan sebagai pendekatan penelitian hukum dengan menggunakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini membahas pemberian kredit dalam dua bagian utama. Pertama, penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mendukung UMKM melalui pemberian bantuan insentif dan akses modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR memungkinkan pemilik UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kinerja mereka secara umum. Kedua, penelitian ini juga menekankan pentingnya aspek hukum dalam sektor perbankan, terutama dalam penyelesaian kredit macet. Penyelesaian kredit macet melalui jalur damai dan hukum sangat penting untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam kegiatan perbankan
STUDI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI TUBUH WANITA MELALUI LIVE STREAMING DI MEDIA SOSIAL Fianto, M. Alif; Syamsuri, Syamsuri
JURNAL HAKAM Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i2.7052

Abstract

It cannot be denied that pornography is something that can bring someone closer to adultery. It has the ability to trigger real passion. The results of several surveys conducted to date increasingly confirm that pornography is indeed a significant trigger for lust. Therefore, as such, pornography in all its forms is forbidden (haram) in Islam. The prohibition of pornography has the same position as the prohibition of other behaviors that are an introduction and trigger for adultery, such as tabarruj (deliberately exposing one's face, beauty, clothing, jewelry and speech), being alone with the opposite sex (khalwat), songs obscene songs, and the like. In this context, jarimah refers to actions that are prohibited by Islamic law and are threatened with had punishment (predetermined punishment). The perpetrator deliberately distributes pornographic content so that viewers can enjoy it and the perpetrator makes money from this content. According to Article 4 paragraph (1) of the pornography law, all criminal acts of pornography are considered acts committed intentionally (dolus). Even though it does not directly mention the element of intention, pornographic acts carried out on the Mango Live application can be categorized as acts carried out intentionally because the perpetrator has certain motives and goals in carrying out these actions. However, Article 27 paragraph (1) of the ITE Law clearly states that the elements must be present in the formulation, so that acts of pornography or violations of decency are included in the category of violations.
KONSEKUENSI PENYEDIA DAN PENGGUNA JASA JOKI TUGAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Arifin, Ahmad; Arifin, Tajul
JURNAL HAKAM Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i2.6046

Abstract

Islam menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Serangkaian ilmu didapatkan melalui tahap Pendidikan, namun dalam prosesnya butuh komitmen kuat dalam menjalankan kewajibannya dengan dilandasi sebuah integritas. Fenomena Jasa Joki Tugas menjadi salah satu penyebab hilangnya integritas di kalangan mahasiswa, oleh karena itu penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jasa joki tugas akademik yang saat ini banyak tersedia melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi yang diterima bagi penyedia dan pengguna dari adanya praktik jasa joki tugas, dan mengetahui status akad dari adanya praktik tersebut yang ditinjau melalui hadis Riwayat Bukhari. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif secara deskriptif analitis dengan studi kepustakaan (Library Research) sebagai jenis penelitianya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang timbul dari praktik jasa joki tugas ini adalah akad ijarah. Namun, penggunaan objek akad dari praktik jasa joki tugas ditujukan dengan memuat unsur kebohongan dan kecurangan akademik yang tentu menyalahi ketentuan sah dari salah satu konsep akad. sehingga dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Penyedia dan pengguna jasa joki tugas sama-sama memperoleh hasil yang tidak baik, oleh karena itu sikap tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi yang akan diterima merupakan solusi dari adanya praktik jasa joki tugas ini.
PERKAWINAN ANTAR ORANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF -, Robi'ah; Sari, Shinta Maya; Ihsan, Rizal Nur; Putri, Delian Rayunda; Dini, Ulfa Rahma
JURNAL HAKAM Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i1.7330

Abstract

praktek perkawinan antar agama menurut hukum positif dan hukum agama merupakan suatu permasalahan yang krusial. pada dasarnya secara hukum dengan melihat ketentuan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan intruksi presiden No 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, sebenarnya pengaturan mengenai pelarangan perkawinan lintas agama sudah jelas. secara hukum agama yang ada di indonesia secara tegas melarang perkawinan beda agama, atau membolehkan dengan syarat-syarat yang sangat berat dilakukan. akan tetapi atas dasar rasa cinta, HAM, dan alasan lainnya perkawinan lintas agama masih banyak terjadi yang dapat disisasati melalui beberapa cara. namun pada kenyataannya perkawinan lintas agama dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suami istri yang berbeda agama, terkait dengan kehidupan rumah tangga yang dijalani, serta tujuan perkawinan yang hendak dicapai. selain itu dari segi keabsahan perkawinan kepada ranah atau kewenangan agama dan kepercayaan masing-masing agama, sehingga sah tidaknya perkawinan bergantung pada ketentuan hukum agama.

Page 8 of 11 | Total Record : 106

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): Desember Vol 1, No 1 (2017): Juni More Issue