Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Articles
47 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)"
:
47 Documents
clear
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GRASI BAGI TERPIDANA MATI ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[rani, khairani]]>;
<![CDATA[Husni, Husni]]>;
<![CDATA[Subaidi, Joelman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17182
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang kebijakan hukum pidana terhadap pemberian grasi kepada narkotika yang terjadi pada saat ini. Narkotika merupakan tindak pidana khusus serta merupakan tindak pidana yang terorganisir yang biasa disebut juga kejahatan luarbiasa. Yang dimana pelaku tindak pidananya dapat dijatuhi hukuman kurungan penjara sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Berdasarkan hal tersebut ditemukannya beberapa kasus narkotika yang dijerat hukuman tindak pidana mati mengajukan grasi.. Grasi tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Permasalahan yang dibahas yaitu kebijakan hukum pidana terhadap pemberian grasi kepada terpidana narkotika dan dampak dari kebijakan hukum pidana atas pemberian grasi kepada terpidana narkotika terhadap masyarakat dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder dan tersier. Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan pemberian grasi kepada terpidana narkotika saat ini berlaku di Indonesia mencakup hak pengajuan permohonan grasi kepada Menteri Hukum dan HAM serta Ketua Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara. Kebijakan hukum pidana mengenai pemberian grasi kepada terpidana narkoba di mencakup mekanisme pemberian grasi bagi terpidana, mekanisme pelaksanaan pengajuan grasi, kebijakan pertimbangan alasan pemberian grasi, hingga diperolehnya putusan. Pemberian grasi bagi terpidana mati menimbulkan dampak negatif dan positif dari masyarakat dan penegakan hukum sehingga adanya alasan dan dasar hukum yang kuat sehingga presiden mampu mengabulkan grasi tersebut.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA OTOMOTIF TERHADAP KERUSAKAN RANGKA SEPEDA MOTOR YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Yelia, Rufa]]>;
<![CDATA[Kurniasari, Tri Widya]]>;
<![CDATA[Rahman, Arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16898
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerusakan rangka sepeda motor yang menggunakan rangka eSAF, hambatan yang dihadapi konsumen yang dirugikan dalam kasus kerusakan rangka sepeda motor dalam pemenuhan haknya serta upaya yang dilakukan konsumen dalam pemenuhan hak-haknya yang dirugikan dalam kasus kerusakan rangka sepeda motor tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis kualitatif dan pendekatan hukum normatif (normative law research), kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan. Kajian kepustakaan dalam penelitian ini yaitu tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, tinjauan umum pelaku usaha, prinsip tanggungjawab pelaku usaha, cacat tersembunyi. Hasil penelitian ini adalah pelaku usaha yang bersangkutan yaitu PT Astra Honda Motor hendaknya memberikan tanggung jawab penuh sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan memberi ganti rugi kepada para konsumen sepeda motor yang menggunakan rangka e-SAF. dan terdapat pula upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan adalah dengan melaporkan kasus yang terjadi kepada BPSK, selain itu, dalam Pasal 23 memberikan opsi penyelesaian dengan cara litigasi dan non-litigasi.]]>
<![CDATA[PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GUGATAN PERDATA ]]>
<![CDATA[Zulfina, Zulfina]]>;
<![CDATA[Bahreisy, Budi]]>;
<![CDATA[Nur, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16972
<![CDATA[Kerugian negara merupakan salah satu unsur utama yang membentuk tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, para pelaku tindak pidana korupsi dituntut untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Dalam menangani kasus korupsi, aparat penegak hukum dapat melakukan upaya pengembalian kerugian negara menggunakan dua jalur, yaitu jalur pidana dan jalur perdata sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dan untuk mengetahui mekanisme pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aturan hukum mengenai gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C. Mekanisme pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata dilaksanakan sesuai prosedur tentang penggunaan gugatan perdata, yaitu gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai penggugatnya. Saran yang dapat diberikan adalah mengenai kesadaran publik terhadap kasus korupsi. Masyarakat sipil dan aparat penegak hukum harus bekerjasama dalam menangani kasus korupsi agar penanganan kasus korupsi bisa membawa hasil yang maksimal terutama dalam hal pengembalian kerugian negara.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN WALI NAGARI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI NAGARI KOTO SAWAH KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT ]]>
<![CDATA[Aini, Nur]]>;
<![CDATA[Nuribadah, Nuribadah]]>;
<![CDATA[Iskandar, Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16189
<![CDATA[Pembangunan merupakan suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik. Nagari Koto Sawah merupakan salah satu desa yang saat ini masih dalam proses pembangunan, baik dari infrastuktur, ekonomi, Pendidikan bahakan sumber daya manusia yang masih rendah. Wali Nagari sebagai pemimpin Nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus desa agar menjadi lebih baik demi mencapai pembangunan untuk kehidupan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan wali nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil peneitian meunjukan dalam pelaksanaan pembangunan nagari, sudah dilaksanakan dengan semestinya oleh Wali Nagari. Kepala desa memimpin pelaksanaan pembangunan. Hasil peneitian meunjukan bahwa kewenangan Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan nagari baru berjalan pada tahap perencanaan pembangunan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B) ]]>
<![CDATA[Rahmi, Mutia]]>;
<![CDATA[Harun, Harun]]>;
<![CDATA[Amrizal, Amrizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17172
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB dan menjelaskan kendala dan upaya dalam implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B.Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian Implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dimana semua administrasi perkara pidana yang masuk harus menggunakan E-Berpadu dan persidangannya juga dilakukan secara elektronik. Hal ini bertujuan agar terwujudnya asas peradilan cepat, sederhara, dan biaya ringan, juga memudahkan masyarakat mencari keadilan. Namun ada beberapa kendala bagi orang yang awam akan teknologi, oleh karena itu pengadilan harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat.Bagi masyarakat agar dapat menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B agar dapat mengikuti perkembangan zaman terkhususnya di bidang teknologi dan komunikasi. Karena fasilitas tersebut memudahkan para pencari keadilan untuk hemat waktu, tenaga dan biaya dan untuk Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B agar lebih lagi melakukan sosialisasi mengenai E-Berpadu kepada masyarakat baik secara langsung maupun melaluo media cetak ataupun perantara lainnya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus di Polres Aceh Utara) ]]>
<![CDATA[Silvia, Serli]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Zulkifli, Zulkifli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16602
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung, apa saja faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung, apa saja hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris, penelitian empiris dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial, yakni suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungan, dan penelitian ini bersifat hukum yang bertujuan untuk memperoleh sumber data langsung dari lapangan melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini ialah, kasus penganiayaan ini tidak diselesaikan sampai ke pengadilan, pelaku tindak pidana penganiayaan hanya diberi arahan dan bimbingan supaya tidak melakukan perbuatannya, dan pada kenyataannya perbuatan tersebut terulang kembali, faktor yang menyebabkan terjadinya tidak pidana penganiayaan ialah karena faktor orang tua yang tempramental/ringan tangan dan memiliki sifat emosional yang tidak terkendali, dan hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan ini ialah, aparat penegak hukum mempunyai kesulitan dalam mencari informasi terhadap warga sekitar, karena IL mempunyai sifat yang tempramental yang membuat IL tidak pernak bersosialisasi dengan warga lainnya. Dan pihak kepolisian juga memiliki hambatan yaitu tidak tersedianya fasilitas rumah aman bagi anak yang sedang terkena kasus tindak pidana penganiayaan.]]>
<![CDATA[PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENGAWASAN IKHTILAT BERDASARKAN QANUN NO 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DIBIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYARIAT ISLAM (Studi Penelitian Kabupaten Gayo Lues) ]]>
<![CDATA[Novia, Julia Putri]]>;
<![CDATA[Nasir, Muhammad]]>;
<![CDATA[Bahreisy, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17155
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran wilayatul hisbah dalam pengawasan ikhtilat dikabupaten gayo lues, serta memahami kendala dan upaya apa yang dihadapi wilayatul hisbah dalam melakukan pengawasan ikhtilat berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang pelaksaan syariat islam dibidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan kasus yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayatul hisbah dalam melakukan pengawasan ikhtilat di Kabupaten Gayo Lues masih banyak kasus yang terjadi, menurut wilayatul hisbah di Kabupaten Gayo Lues bahwa masih banyak terjadi pelanggaran ikhtilat terlebih didekat lapangan pacuan kuda yang dijadikan tempat melakukan perbuatan ikhtilat, dimulai dari dewasa hingga anak-anak yang sudah baligh. Kendala yang dihadapi oleh wilayatul hisbah sendiri adalah kurangnya pemahaman terkait aturan-aturan yang berlaku dan juga ketidak pedulian dari masyarakat itu sendiri. Dan upaya yang dilakukan wilayatul hisbah untuk mencegah peningkatan ikhtilat adalah melakukan patroli rutin, razia, pemetaan, dan sosialisasi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KECAMATAN BLANGPEGAYON KABUPATEN GAYO LUES ]]>
<![CDATA[Hanisa, Hanisa]]>;
<![CDATA[Sulaiman, Sulaiman]]>;
<![CDATA[Yulia, Yulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.14950
<![CDATA[This study aims to research the implementation of buying and selling land that has not been certified and to find out information and understand the legal results of buying and selling land that has not been certified in Blangpegayon District, Gayo Lues Regency. This research is empirical juridical research using a law and case approach that obtains data through field research and literature. Based on the results of the research, it is known that in the implementation of buying and selling for land that has not been certified in Blangpegayon District, Gayo Lues Regency, it was found that there was still a lot of buying and selling for land that had not been certified, according to the people of Blangpegayon District, Gayo Lues Regency, that buying and selling was underhand for land that had not been certified and only It is felt that using a receipt is sufficient because processing the certificate requires expensive costs and a more complicated process. The legal consequences of buying and selling underhand for land that has not been certified in Blangpegayon District, Gayo Lues Regency are still valid but the legality is not yet valid because there is no certificate so it can lead to settlements at a later date.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA (Studi Penelitian di Polres Bireuen) ]]>
<![CDATA[Marzatillah, Siti]]>;
<![CDATA[Zulfan, Zulfan]]>;
<![CDATA[Hatta, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16811
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pinjam pakai barang bukti dalam penanganan perkara pidana serta untuk mengetahui konsekuensi hukum dalam hal pinjam pakai barang bukti yang disalahgunakan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, serta observasi langsung terhadap proses pinjam pakai barang bukti. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa Konsekuensi hukum dalam hal pinjam pakai barang bukti yang disalahgunakan sesuai dengan perjanjian awal penyidik dengan pemilik barang bukti atau saksi korban pada pengajuan surat permohonan pinjam pakai. Maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang maka konsekuensi hukumnya menjadi tanggung jawab penyidik. Dengan demikian dapat disimpulkan, proses pinjam pakai barang bukti harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas proses penegakan hukum. Saran penulis dalam penelitian ini, penting bagi Kepolisian Resor untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang bukti guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dengan tetap menjaga kepercayaaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. ]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PANTI ASUHAN NAMIRA SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUH DI WILAYAH RANTAUP RAPAT ]]>
<![CDATA[Harahap, Irpan Rizaldi]]>;
<![CDATA[sulaiman, sulaiman]]>;
<![CDATA[Nasir, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17097
<![CDATA[Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang yang berwenang termasuk pula sebuah yayasan yang dinamakan sebagai Panti Asuhan yang harus melakukan proses penetapan dan pengangkatan wali sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat, tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pelayanan BPJS kesehatan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang- pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Namirang Kota Rantauprapat, Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perwalian di Panti Asuhan Putra Putri Namira sebagai Wali tidak melalui penetapan Pengadilan, perwalian dalam Panti Asuhan Putra Putri Namira hanya sampai mengurus anak asuh sampai selesai jenjang pendidikannya. Tanggung jawab hukum Panti Asuhan Namira berupa anggaran dasarnya seperti mengurus, memberi pendidikan, dan pemeliharaan terhadap anak asuh. Perlindungan anak asuh di Panti Asuhan Namira yaitu berupa pendampingan selama proses hukum berlangsung apabila anak tersebut berhadapan dengan hukum, bertanggung jawab penuh atas kerugian apabila anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, Panti Asuhan melindungi dan merehabilitasi anak asuh tersebut apabila menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Sebaiknya dibuat peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur tentang perwalian dengan lebih jelas dan lebih rinci, karena aturan perwalian yang termuat di dalam KUH Perdata kerap kali diabaikan sedangkan aturan lain yang memuat tentang perwalian juga masih kurang, Seharusnya Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang tinggal dalam pengasuhan keluarga akan tetapi keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang.]]>
