Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.668
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal SOLMA Seminar Nasional Lahan Suboptimal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Nuribadah, Nuribadah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
KEWENANGAN WALI NAGARI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI NAGARI KOTO SAWAH KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT Aini, Nur; Nuribadah, Nuribadah; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16189

Abstract

Pembangunan merupakan suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik. Nagari Koto Sawah merupakan salah satu desa yang saat ini masih dalam proses pembangunan, baik dari infrastuktur, ekonomi, Pendidikan bahakan sumber daya manusia yang masih rendah. Wali Nagari sebagai pemimpin Nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus desa agar menjadi lebih baik demi mencapai pembangunan untuk kehidupan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan wali nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil peneitian meunjukan dalam pelaksanaan pembangunan nagari, sudah dilaksanakan dengan semestinya oleh Wali Nagari. Kepala desa memimpin pelaksanaan pembangunan. Hasil peneitian meunjukan bahwa kewenangan Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan nagari baru berjalan pada tahap perencanaan pembangunan.
Implementasi Pos bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Amin, Mirazani; Iskandar, Hadi; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.13204

Abstract

AbstractLegal Aid Posts have an important role in public services by providing assistance to individuals who need legal assistance. This assistance is not limited to those who are economically disadvantaged, but is also provided to individuals who do not fully understand the judicial process and therefore require the assistance of an advocate to ensure the upholding of their rights and obligations. This service is available to all Indonesian citizens, with the aim of upholding justice for those caught in legal problems. Legal aid organizations play an important role in society by offering solutions at various levels, including consultation and assistance outside the courtroom.This research method includes a type of empirical juridical study, or what is called a field study, namely examining applicable legal provisions and what appears in reality in society. And answer all questions. Empirical juridical studies are legal studies regarding the enactment or application of empirical legal provisions in action in all specific legal events that arise in society.According to this study, it was found that the Legal Aid Post (Posbakum) of the Banda Aceh State Administrative Court has a very important role in providing legal aid services. Even though there are challenges faced, efforts to overcome these obstacles are carried out through various means such as disseminating information, increasing legal knowledge, and creating websites. Through these initiatives, Posbakum strives to ensure that individuals have access to the legal assistance they need, ultimately promoting fairness and fairness in the state administrative justice system.The author's suggestion is that the Chairman of the Banda Aceh State Administrative Court take a transparent and cooperative approach, with the aim of obtaining more precise and reliable information during research. Furthermore, this approach is expected to improve the quality of assistance services provided by Posbakum at the Banda Aceh State Administrative Court as a whole. Going forward, it is very important to closely monitor the performance of Posbakum and effectively introduce or promote to the general public the existence of the Legal Aid Post at the Banda Aceh State Administrative Court, which is specifically designed to serve individuals who need free legal services.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM YANG DILAKUKAN MELALUI CYBERCRIME Putri, Dian Hellena; Nuribadah, Nuribadah; Abidin, Zainal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17128

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui cybercrime, dan apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengakomodir perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui cybercrime, serta bagaimana perlindungan pasca pemulihan terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui cybercrime. Akan tetapi, meskipun telah dilakukan langkah hukum, masih saja terjadi kasus pornografi balas dendam melalui dunia siber. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, norma-norma hukum serta kaidah hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yakni KUHP, UU. No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam UU No 12 Tahun 2022 rumusan terhadap tindak pidana pornografi balas dendam belum sepenuhnya terakomodir, namun dalam langkah pemulihan terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam telah sangat baik baik pemulihan saat persidangan masih berjalan maupun sampai pada pasca penjatuhan hukuman.
Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi ( Studi Penelitian Di Komisi Informasi Aceh) Vahaddisz, Faiz Dayan; Nuribadah, Nuribadah; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.4906

Abstract

Berdasarkan uraian tersebut, jadi kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pelaku pemberi data Aceh dilaksanakan dengan struktur pada Sekeretariat Komisi Informasi Provisi dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara taknis operasional berada dibawah dan mempunyai kewajiban terhadap ketua Tingkat Provinsi Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas IT Provinsi Aceh. Pada dasarnya posisi Komisi Informasi Aceh merupakan Komisi Informasi tingkat provinsi. Pasal 27 ayat (3) UU Komisi Informasi Publik menyebutkan, bahwasanya yang menjadi kewenangan dari pada Pelaku Provinsi Aceh antara lain wewenang untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait. Hambatan internal dalam penyelesaian mediasi pada sisi yang bermasalah. Dilihat segi faktor hukum, masih terdapat banyak kelemahan di dalam Undang-Undang no. 14 Tahun 2008 tentang (UU KIP) dimana Lembaga tidak mematuhi eksekusi putusan pada Komisi Informasi Publik yang begitu lama, sehingga publik harus melakukan upaya lain yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan. Upaya dalam meningkatkan integritas terhadap Komisi Informasi Aceh agar memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Model Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Program Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban (K3) di Kota Lhokseumawe Nuribadah, Nuribadah; Iskandar, Hadi; Jafar, Sofyan; Sari, Elidar; Rahman, Arif; Sari, Purnama
Seminar Nasional Lahan Suboptimal Vol 11, No 1 (2023): Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-11 “Optimalisasi Pengelolaan Lah
Publisher : Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO) Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nuibadah, N., Iskandar, H., Jafar, S., Sari, E., Rahman, A., Sari, P. (2023). Implementation model for gender mainstreaming in the beauty, cleanliness and order (K3) program in Lhokseumawe City. In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-11 Tahun 2023, Palembang  21 Oktober 2023. (pp. 65–77).  Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).The text discusses the implementation model of the K3 Program in Lhokseumawe City, which focuses on beauty, cleanliness, and order. The program aimed to ensure equal participation from both men and women in development. However, social norms and gender inequality often marginalize women, preventing them from accessing and governing the K3 programs. The research method used is qualitative, employing a sociological empirical/juridical approach. Primary and secondary data were collected through interviews with selected individuals who represent the relevance of the research. The results reveal a model for implementing gender mainstreaming in the K3 Program, which includes direct and indirect supervision, providing equal opportunities for men and women, and program monitoring and evaluation. Challenges in implementing gender mainstreaming in Lhokseumawe City include a lack of concern among individuals, erosion of ethics and morals, and the absence of a Standard Operating Procedure (SOP). Efforts made to address these challenges include creating a website on gender issues, involving women in all stages of the program, forming a women's community, and reviving abandoned clean-up activities. It is recommended that women be involved in the drafting of SOPs for the implementation of the K3 Program and Qanun orderliness.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA KEJAHATAN BEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI SMAN 1 MUARA BATU Nur Aksa, Fauzah; Jamidi, Jamidi; Herinawati, Herinawati; Nuribadah, Nuribadah; maghfirah, fitri
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i1.16717

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan karena keprihatinan yang sangat mendalam atas kejahatan begal yang dilakukan oleh anak-anak yang masih sangat belia, kejahatan begal ini sukses menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Fenomena begal merupakan suatu tren fenomena kejahatan dilihat dari pola dan modusnya yang bersifat khusus. beberapa istilah yang terdapat dalam al-Quran dan hadis yang kemudian dianggap saling terkait dalam diskursus mengenai perilaku pembegalan ini, dimana di dalamnya terkait juga mengenai bentuk-bentuk hukum yang berlaku diberlakukan terhadapnya. Membegal, dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Qatuth Tharîq atau Hirâbah. Yaitu, mencegat untuk merampas harta orang lain, atau membunuhnya, atau menerornya, dengan cara terang-terangan, dengan kesombongan, dengan mempergunakan kekuatan (senjata) serta jauh dari orang yang bisa menolong. Membegal adalah tindakan merampas harta orang lain, atau membunuh atau meneror dengan jalan mengumumkan dengan terang-terangan, dengan memamerkan kekuatan dan saat itu tak ada yang bisa menolong. Awalnya belum banyak kejadian tentang begal di Aceh Utara dan Lhokseumawe, akhir-akhir ini sudah banyak yang terjadi, di provinsi aceh yang terkenal karena serambi mekkah nya.  Mirisnya begal yang terjadi justru dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Kejadian begal dengan sepeda motor ini semakin meningkat sejak Januari hingga Mei 2024 yang sudah tercatat ada beberapa kasus yang terjadi. Berdasarkan gambaran krusial tersebut yang terus terjadi di Lhokseumawe dan aceh utara , sehingga Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe menganggap bahwa perlu adanya penyuluhan tentang kejahatan ini. Pengabidan Kepada Mayarakat ini akan dilaksanakan melalui metode ceramah atau penyuluhuan SMAN I Muara Batu yang berada di wilayah Aceh Utara. Melalui penyuluhan ini, diharapkan bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahunan hukum masyarakat khususnya anak- anak remaja yang masih di bawah umur terhadap bahaya serta proses hukum dari tindak kejahatan begal. Di samping itu, meningkatkan pemahaman anak-anak remaja terkait bahaya dan akibat begal serta upaya penanganan serta pencegahan nya, baik dengan cara memperkuat Pemahaman bagi masyarakat khususnyan anak-anak dibawah umur memberikan pemahaman agar orang tua serta masyarakat umum bisa terlibat dalam pengawasan yang ketat terhadap anak-anak mereka dan respek terhadap yang terjadi di sekitar lingkungan mereka, juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya begal dalam perspektif islam  Senada dengan itu, Pendekatan persuasif juga diperlukan, agar masyarakat khususnya masyarakat dan orangtua lebih berani mengkomunikasikan jika terjadi pengaruh-pengaruh buruk pergaulan di lingkungan anak.anak mereka.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA OVER DIMENSION OVER LOADING (ODOL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN siagian, samsir; kalsum, ummi; nuribadah, nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19241

Abstract

Over dimension Over loading (ODOL) merupakan salah satu tindak pidana yang signifikan mempengaruhi tatanan jalan dan keselamatan lalu lintas.fenomena ODOL telah menjadi permasalahan serius di Indonesia tekhusus di aceh lhoukseumawe banyak dalam penindakannya tidak sesuai dengan praturan yang berlaku, mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan dan menurunkan tingkat keselamatan lalu lintas Diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 mengatur mengenai batasan dimensi dan muatan kendaraan serta sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut.Jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti norma-norma hukum atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, Sifat penelitian deskriptif, sumber bahan hukum digunakan data skunder di peroleh dari bahan pustaka berupa keterangan secara tidak langsung melaluikepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, laporan dan literatur yang terkait dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No 22 Tahun 2009 mengatur tentang dimensi dan muatan kendaraan tetapi tidak menjelaskan secara eksplisit tidak ditemukan satu pasal pun yang melarang atau mewajibkan secara tegas tentang ODOL , peraturan ini seringkali tidak cukup ketat dan implementasinya kurang efektif. Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut belum mencakup semua aspek praktis dari pelanggaran ODOL, dan sanksi yang diterapkan tidak selalu memberikan efek jera yang diharapkan. Kekurangan dalam ketelitian peraturan dan kurangnya mekanisme pengawasan yang memadai mengakibatkan banyak kendaraan ODOL yang tidak tertindak secara konsisten.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN FOTO DAN VIDEO PORNOGRAFI ( Studi Penelitian di Polres Kota Lhokseumawe ) Suhaila, Suhaila; Husni, Husni; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19959

Abstract

Perlindungan hukum bagi korban penyebaran media pornorafi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Kurangnya perlindungan hukum yang efektif dialami oleh NA (22) yang menjadi korban ancaman dan penyebaran konten pornografi oleh mantan kekasihnya. Tindakan ini melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melarang distribusi konten bermuatan kesusilaan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe, serta penerapan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan korban, keluarga korban, pengacara, serta pihak kepolisian, serta mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Data dianalisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kota Lhokseumawe, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi korban dengan cara kerjasama dengan penyedia layanan internet, penyelidikan terhadap pelaku, dan pemberian layanan psikologis bagi korban. Penerapan sistem peradilan pidana terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe adalah korban telah mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, serta ganti rugi yang setimpal. Sistem peradilan pidana memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, yang mengatur tentang larangan penyebaran materi pornografi. Saran yang dapat diberikan adalah agar pihak kepolisian dapat terus meningkatkan serta memperkuat sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi, guna memastikan penanganan kasus-kasus serupa lebih efektif.
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PENJUALAN TANAH WARISAN YANG TELAH TERJUAL TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS (Studi Penelitian di Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara) Asyshura, Cheltra; Afrizal, Teuku Yudi; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa terkait penjualan tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris di Kecamatan Siantar Barat, dan menaganalisis kendala dan upaya yang dapat ditempuh pembeli dalam kasus semacam ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa tanah dapat diselesaikan melalui litigasi (peradilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Sengketa warisan kerap terjadi di kalangan ahli waris karena menyangkut kepemilikan harta yang bernilai tinggi. Apabila tidak dikelola dengan baik, situasi ini sering kali berujung pada perselisihan berkepanjangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa antar ahli waris umumnya diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah. Proses ini menghasilkan surat perdamaian tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersengketa, disaksikan oleh tokoh masyarakat serta keluarga masing-masing, atau dengan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Kendala yang dihadapi pembeli dalam transaksi tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris meliputi ketidakabsahan transaksi yang dapat menyebabkan pembatalan, potensi gugatan dari ahli waris lain, serta risiko kehilangan hak kepemilikan tanah. Upaya bagi pemebeli yaitu, dianjurkan mengambil langkah preventif dengan memastikan validitas transaksi, mengonfirmasi hak penuh penjual atas tanah, serta melakukan negosiasi dengan seluruh ahli waris demi tercapainya kesepakatan bersama.
Penyuluhan dan Pencegahan Tindakan Buliying dalam Upaya Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman di Sekolah Dasar No 13 Kecamatan Syamtalira Aron Aceh Utara Nur Aksa, Fauzah; Herinawati, Herinawati; Nuribadah, Nuribadah; Arnita, Arnita; Jamidi, Jamidi; Sulaiman, Sulaiman
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i1.21500

Abstract

Perilaku bullying merupakan tindakan agresif ataupun kasar yang dapat menimbulkan konflik bagi pelaku dan korbannya. Perundungan (bullying) di sekolah dasar merupakan salah satu masalah sosial yang sering kali diabaikan meskipun dampaknya terhadap psikologi anak dapat  merusak. Tindakan bullying tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah. Pendampingan dalam bentuk penyuluhan serta pencegahan perundungan kepada siswa Sekolah Dasar No.13 Kecamatan Syamtalira Aron agar para siswa tidak melakukan Tindakan bullying di lingkunan sekolah maupun di luar sekolah. Metode yang di gunakan dalam pengabdian ini berupa ceramah  serta tanya jawab, juga memberikan permainan dan quis agar kegiatan tersebut menjadi menarik bagi para peserta. Penyuluhan dan upaya pencegahan perundungan di Sekolah Dasar No 13 Kecamatan Syamtalira Aron ini dilakukan melalui pendekatan edukatif, psikososial, dan partisipatif. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai bentuk-bentuk bullying serta dampaknya, serta membekali mereka dengan strategi pencegahan yang efektif. Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran siswa dan guru dan antusiasme mengenai pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari perundungan Implikasi dari kegiatan ini agar siswa menyadari akan dampak negatif dari perilaku bullying serta bertanggung jawab dalam upaya mencegah perilaku tersebut dalam lingkungan sehari-hari.
Co-Authors Amin, Mirazani Arif Rahman Arnita Arnita Asyshura, Cheltra Budi Bahreisy Elidar Sari ELIDAR, ELIDAR Faisal Faisal Fitri Maghfirah Fitria, Hayatun Hadi Iskandar Hasan Basri Herinawati, Herinawati Husni Husni Jamidi, Jamidi Johari Johari Khodijah Nasution, Fitri Manfarisyah, Manfarisyah Muhammad Hatta Nur Aini Nur Aksa, Fauzah Nurarafah, Nurarafah Purnama Sari Putri, Dian Hellena Rauzati Romi Asmara Sari, Widia siagian, samsir Siregar, Arya Parnaungan Sofyan Jafar Suhaila, Suhaila Sulaiman Sulaiman Teuku Yudi Afrizal Tri Widya Kurniasari Ummi Kalsum Vahaddisz, Faiz Dayan Zainal Abidin