cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 47   48   49   50   51 
PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARISAN SETELAH MENINGGAL AYAH (Studi Penelitian Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen) Husna, Misratul; Yulia, Yulia; Herinawati, Herinawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19235

Abstract

Hukum waris mengatur penerimaan harta dan kewajiban setelah kematian pewaris. Pembagian warisan diatur oleh hukum adat, dan hukum Islam pembagian harus sesuai ketentuan syariat Islam. Dalam konteks Aceh, Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Namun berbeda di Kecamatan Kutablang Pembagian warisan ditangguhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penangguhan Pembagian Harta Warisan Setelah Ayah Meninggal dunia di Kecamatan Kutablang.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan (field research) Penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dan menarik kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penangguhan pembagian harta warisan di Kecamatan Kutablang sering terjadi karena ahli waris masih muda, konflik keluarga, atau ibu pewaris masih hidup. Penangguhan pembagian dari tiga kasus tersebut dilakukan pembagiannya, kasus pertama tahun 2020, kasus kedua tahun 2020, sedangkan kasus ketiga dilakukan pada tahun 2022. Faktor penghambat pembagian ini disebabkan karena dualisme hukum adat dan hukum Islam yang selalu bertentangan, sedangkan penyelesaian penangguhan pembagian warisan dilakukan mediasi yang di pelopori oleh aparatur desa, dan pemuka agama yang berpedoman pada dasar syariat hukum Islam dan Qanun aceh.
PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PERKARA KHALWAT DI TINGKAT GAMPONG (Studi Penelitian di Blang Pulo Kota Lhokseumawe) Afriani, Maulida; Muhammad Nur, Muhammad Nur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19253

Abstract

A cultural approach that involves local wisdom and traditional institutions is a strategic and effective step in resolving crimes because society already has a legal system known as customary law. The use of customary law to resolve community cases is always carried out in the life of the Acehnese traditional community. The local wisdom of the people in Aceh in resolving disputes and disputes has now been confirmed in Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Traditional Life and Customs. Islam strictly prohibits adultery, while Khalwat is a plot or opportunity for adultery to occur as well as an act that is contrary to existing customs. Violators of Islamic Sharia will receive strict warnings and customary sanctions/fines in accordance with established regulations. This research aims to explain how customary sanctions are resolved or applied to khalwat cases at the Gampong Blang Pulo level, Lhokseumawe City. This research uses empirical legal research, data collection is carried out through primary data and secondary data. Based on the results of the research, it was possible to resolve the khalwat case at the Traditional Court in Gampong Blang Pulo, Lhokseumawe City, namely to resolve it peacefully without violence against the perpetrator. During the trial process, the Gampong Customary Court first asked the residents, witnesses, the community and the perpetrator's statement about the chronology of the incident. Then the Gampong Customary Court deliberates to make a decision in accordance with the existing reusam or rules that have been established in the Gampong. The customary sanctions applied by the Gampong Customary Court so far are still in the form of warnings and warnings 1-2 times and the Gampong Customary Court provides guidance by summoning the perpetrator's parents and asking the perpetrator to promise not to do it again.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 441/PDT.G/2020/PN. MDN) Wing, Fitria Zahra; Yulia, Yulia; Sastro, Marlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19343

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi investor dalam perjanjian kerjasama perseroan terbatas, khususnya pada Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PN. Mdn, dan mempertimbangkan dasar keputusan hakim dalam kasus tersebut. Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak asasi manusia dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman atau tindakan merugikan. Pemerintah berupaya menarik investasi domestik dan asing melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, industri, dan jasa, dengan memberikan kepastian hukum bagi investor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis deduktif terhadap Putusan Nomor 441/PDT.G/2020/PN. MDN yang melibatkan PT. Poly Kartika Sejahtera dan Puskop Kartika "A" BB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor sangat penting untuk menjamin kepastian investasi dan kepercayaan di sektor bisnis. Dalam kasus PT. Poly Kartika Sejahtera, tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi saham, sehingga penggugat berhak menuntut ganti rugi dan mengajukan sita jaminan. Namun, hakim menolak gugatan dengan alasan formalitas, yang dinilai mengabaikan aspek keadilan substantif bagi investor. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap investor sangat penting untuk menciptakan kepastian dan stabilitas dalam investasi, serta mendukung iklim usaha yang berkeadilan. Disarankan agar pemerintah dan lembaga hukum menegakkan ketentuan hukum, seperti Pasal 1338 dan Pasal 1243 KUH Perdata, secara tegas dan memperjelas regulasi terkait perlindungan investor dalam undang-undang penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mencegah kerugian bagi investor di masa mendatang.

Page 51 of 51 | Total Record : 503

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue