cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 47   48   49   50   51 
ANALISIS UJARAN KEBENCIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Fitri, Elya; Yusrizal, Yusrizal; Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16110

Abstract

Hate speech is speech, behavior, writing, or performance that is prohibited because it can trigger violence and prejudice on the part of the perpetrator of the statement or victim. General election is an instrument to realize people sovereignty. This research is conducted in a normative juridical manner, namely examining norms when in their application there is a lack of clarity of norms, either due to the accurrence of a norm vacuum, norm vagueness, or conflict of norm by using library legal materials which include primary legal materials and secondary legal materials. The result of the research show that hate speech in law number 7 of  2017 concering general elections is regulated in article 280 paragraph (1) letter c and the legal handling of hate speech cases is not specifically regulated, therefore collaboration with regulations or laws such as the criminal code (KUHP), law number 19 of 2016 concerning information information and electronics, and generals elections election commission regulation number 15 of 2023 concering general election campaigns is required. At the end of this research, it is concluded that the main thing that causes hate speech cases to not stop during the general election periode is due to the absence of specific rules governing law number 7 on general elections related to hate speech.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH TERPADU KAMPUS II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 ( Studi Putusan : No. 54/Pid.Sus - TPK/2021/PN.Mdn) Khodijah Nasution, Fitri; Bahreisy, Budi; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16275

Abstract

Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dengan sanksi berupa pidana denda dan pidana tambahan. Pokok permasalahannya bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia dan analisis putusan hakim pada  putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia, sudah tepat jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam analisis putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, seharusnya Majelis Hakim juga menerapkan hukuman yang ada pada Pasal 52 KUHP yang hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari vonis Majelis Hakim supaya memberikan efek jera.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MENYUSUI BAGI NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli) Salsabila, Salsabila; Saputra, Ferdy; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16554

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak narapidana, terutama wanita yang dijatuhi hukuman penjara dan menjalani masa hukuman didalam Lapas atau rutan dengan memperoleh pembinaan dan fasilitas khusus yang sesuai dengan kebutuhan narapidana wanita. Tujuannya guna melindungi hak-hak mereka agar dapat terpenuhi dengan layak dan maksimal tanpa adanya diskriminasi. Manfaat dalam penelitian ini  untuk memberikan gambaran terkait tantangan dan kendala yang dihadapi narapidana wanita dalam menyusui bayinya selama menjalani hukuman di Lapas serta mengevaluasi kebijakan dan peraturan yang berlaku terkait perlindungan hak menyusui bagi narapidana wanita di Lapas. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan lapas terhadap hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak menyusui bagi narapidana wanita dan bagaimana upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala dalam implementasi hak-hak narapidana wanita. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, data yang didapatkan melalui hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan dan responden untuk mendapatkan data primer, dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, literasi, teori serta perundang-undangan terkait kemudian dilakukannya pengkajian bahan hukum dan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh pihak lapas maupun instasi negara yang terkait masi belum sepenuhnya mengalami kemajuan, meskipun masih memiliki kendala berupa anggaran dan kurangnya tenaga ahli yang belum mencapai maksimal, namun untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak-hak narapidana wanita menyusui pihak lapas sudah melakukan upaya untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan perlindungan hak menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB sigli dengan melakukan kerjasama antara Lapas dan beberapa instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak, Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat hal ini menunjukkan sikap bijak guna meningkatkan kebutuhan dan memberikan perlindungan terhadap para narapidana wanita terutama yang hamil atau menyusui. Saran penulis untuk meningkatkan program tersebut diperlukannya pelatihan mentor ibu, telemedicine, kebun gizi, kemitraan lokal, dan pelatihan staf tentang kebutuhan khusus ibu menyusui. Hal ini mencerminkan transformasi positif sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih manusiawi.Saran penulis Melakukan program mentor yaitu dengan sediakan konsultasi online dengan dokter kandungan dan laktasi. Kebun kegiatan kebun sayur untuk memperbaiki nutrisi ibu menyusui. 
EFEKTIVITAS PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MELALUI REKONSTRUKSI (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe) Mawardah, Fadila; Hatta, Muhammad; Akli, Zul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16786

Abstract

Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa tersangka tidak dibebankan kewajiban pembuktian sementara itu, dalam proses rekonstruksi tersangka dilibatkan untuk membuktikan, hal ini tidak sejalan dengan salah satu asas hukum, yakni asas praduga tidak bersalah.Tujuan penelitian ini, ialah untuk mengetahui efektivitas  pengungkapan  tindak pidana pembunuhan berencana yang diungkap melalui rekonstruksi serta untuk mengetahui hambatan dan  upaya dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana melalui rekonstruksi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini ialah efektifitas pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui rekonstruksi dikatakan efektif namun pada pelaksanaanya perlu pengoptimalan serta koordinasi yang baik serta pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan rekonstruksi yang lebih sistematis. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan cara melaporkan keadaan dilapangan kepada ataasan untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Selain itu upaya preventif dengan melaksanakan sterilisasi tempat dilakukannya rekonstruksi sebelum pelaksanaan rekonstruksi. 
PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (studi penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara) Muna, Zahratul; Sulaiman, Sulaiman; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16814

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah melalui PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, serta upaya peningkatan efisiensi. PTSL merupakan program nasional untuk legalisasi aset tanah, dilaksanakan di wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah. Kabupaten Aceh Utara adalah salah satu daerah yang terlibat dalam program ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada kesepakatan antara warga desa dan kepala desa terkait partisipasi dalam PTSL. Upaya peningkatan mencakup kunjungan langsung ke rumah warga dan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi dalam program ini, serta pemetaan bidang tanah sebagai strategi tambahan
Penerapan Diversi di Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian Di Polres Gayo Lues Rezeki, Citra Mahara; Saputra, Ferdy; Arnita, Arnita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17008

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, hambatan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam melaksanakan diversi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan bersifat deskriptif dengan menggambarkan tentang penerapan diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi oleh penyidik Polres Gayo Lues terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan UU SPPA dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait, untuk dilakukan musyawarah dan hasilnya disusun dalam bentuk Kesepakatan Diversi. Adapun hambatan yang terjadi dalam penerapan diversi yaitu berupa kurangnya personil Polri yang terlatih dalam penanganan perkara anak, korban tidak mau memaafkan pelaku, rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversi, kurangnya waktu yang diberikan oleh undang-undang bagi penegak hukum untuk mengupayakan diversi, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai. Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan tersebut yaitu dengan melakukan seminar atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan diversi serta melakukan praktek pelaksanaan diversi oleh penyidik PPA.
KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP BANK INDONESIA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XII/2014 Waningsih, Ririn Anggraini; Yulia, Yulia; Afrizal, Teuku Yudi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17021

Abstract

Kedudukan Bank Indonesia mempunyai peran yang paling utama dan penting. Setiap negara mempunyai satu bank sentral dan hampir disetiap propinsi mempunyai cabang Bank Sentral. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara. untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Sentral, yaitu dengan dibuatnya Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sejak diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 serta pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau studi dokumen, dan bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data penilitian ini meliputi data sekunder dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya OJK dan Bank Indonesia memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga negara namun, tetapi memiliki derajat kedudukan yang berbeda sebagai lembaga negara. Namun dalam hal kewenangan, kedudukan OJK menyamai Bank Indonesia. Dari pertimbangan Hakim bahwa kasus sengketa ini timbul karena adanya rasa bahwa OJK mengambil alih kewenangan Bank Indonesia, sehingga BI merasa adanya tumpang tindih kekuasaan yang terjadi setelah dibentuknya OJK. Disarankan kepada OJK dan Bank Indonesia agar dapat melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik agar sistem keuangan yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan efisien. Dan dengan adanya koordinasi yang baik maka Bank Indonesia dapat fokus dalam menjalankan kewenangannya pada kebijakan moneter.
EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL Wandira, Ayu; Nurarafah, Nurarafah; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17117

Abstract

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 13 bahwa Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas penyelesaian sengketa oleh mediator dalam proses mediasi di Mahkamah Syariah Singkil, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam proses mediasi serta untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan mediator dalam mengtasi hambatan yan terjadi pada proses mediasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan kasus yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian sengketa oleh mediator dalam proses mediasi sudah efektif karena tingkat keberhasilan mediasi disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hambatan yang dialami pada saat mediasi yaitu para pihak tidak ada Itikad baik untuk berdamai dan juga sering diwakili oleh kuasa hukumnya pada saat proses mediasi dan keterbatasan jumlah hakim mediator juga sangat berpengaruh karena kebanyakan para pihak lebih memilih hakim mediator dari pada mediator non hakim sehingga upaya yang dilakukan mediator mahkamah syariah singkil yaitu meningkatkan lagi kemampuan mediator dalam berkomunikasi dengan para pihak sehingga para pihak dapat memahami maksud dan tujuan mediasi yaitu mencapai kesepakatan Bersama sehingga tidakakan ada pihak yan merasa dirugikan juga mengusulkan penambahan hakim mediator supaya jika sedang ada sidang mediator yang lain tetap bisa melakukan mediasi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGEMIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Muhammmad, Fuad; Iskandar, Hadi; Basri, Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17281

Abstract

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah perataruan yang mengatur tentang bagaimana proses penegakan hukum untuk memberikan perlindungan serta pemeliharaan  terhadap tindak kejahatan terhadap anak salah satunya tindak eksploitasi, namun kenyataan yang terjadi di Kota Lhokseumawe tindak eksploitasi anak khususnya anak jalanan masih sering ditemukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penagakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan, mengentahui kendala dan upaya yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menangani masalah eksploitasi anak di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan jenis  penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif melalui pengumpulan serta analisis data primer melalui kegiatan wawancara Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum berlandaskan UU Nomor 35 Tahun 2014, pentingnya penegakan hukum yang efektif penting dilakukan untuk memastikan hak-hak anak dilindungi dengan baik untuk mencegah tindak eksploitasi, saran penulis hendaknya penguatan sistem hukum dan program pembinaan, perlindungan, rehabilitasi bagi anak-anak telah dieksploitasi.
PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe) Aisyah, Siti; Harun, Harun; Ramziati, Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18185

Abstract

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan narkotika. Narkotika, walaupun berguna dalam pengobatan, bisa menimbulkan ketergantungan dan masalah sosial jika disalahgunakan. Rehabilitasi pecandu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang membedakan antara pelaku tindak pidana dan korban ketergantungan. Di Lhokseumawe, data menunjukkan penurunan jumlah pecandu yang direhabilitasi, menandakan pentingnya rehabilitasi dalam meningkatkan kualitas hidup pecandu dan mencegah kejahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan, hambatan, dan solusi dalam program rehabilitasi BNN Kota Lhokseumawe dengan metode yuridis empiris dan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan responden. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga tahapan rehabilitasi: medis (detoksifikasi), sosial, dan bina lanjut. Hambatan internal meliputi pilih kasih dalam proses hukum, keterbatasan anggaran, dan sumber daya manusia. Hambatan eksternal termasuk kurangnya motivasi pecandu, kondisi ekonomi, stigma sosial, dan kurangnya dukungan keluarga serta masyarakat. Upaya penyelesaian hambatan meliputi penyuluhan tentang Undang-Undang Narkotika, pengawasan, dukungan online, tes skrining, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Disarankan agar BNN Kota Lhokseumawe meningkatkan efektivitas rehabilitasi dengan memperkuat keadilan penegakan hukum, memperbaiki pengelolaan anggaran dan fasilitas, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Page 49 of 51 | Total Record : 503

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue