cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 47   48   49   50   51 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH HEWAN TERNAK Prianto, Agil Dwimei; Bahreisy, Budi; Alfikri, Albert
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18204

Abstract

Kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan terrnak merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang kesalahannya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu. Perlu dipahami pemilik ternak sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh hewannya. Permasalahan dari penelitian ini adalah aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak dan pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak dan pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif-kompratif. Sumber hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan keamanan bagi korban. Secara keseluruhan, pengaturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak mencakup berbagai aspek dari hukum pidana, perdata, dan adat, yang masing-masing memiliki pendekatan dan prinsip tersendiri untuk menangani permasalahan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak sesuai dengan keadaan dan norma yang berlaku di masyarakat dan negara hukum. Tanggung jawab hukum pemilik hewan ternak yang lalai terhadap hewan peliharaannya sehingga mencelakai dan/atau menyebabkan kerugian yang nyata-nyata bagi orang lain, dalam perspektif hukum positif dapat dituntut secara pidana dan juga digugat perdata, atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dan dalam prespektif hukum adat pertanggungjawaban hukuman dalam menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak adalah dengan ganti rugi. 
PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PELAKU USAHA COFFEE SHOP (Studi Penelitian Di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen) Aprilia, Desra; Aksa, Fauzah Nur; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18366

Abstract

Zakat adalah suatu kewajiban yang diwajibkan kepada umat Islam dan merupakan rukan Islam yang keempat dan telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma para ulama. Zakat bertujuan untuk membersihkan diri dari harta yang kotor serta menjaga keberkahan dalam harta. Permasalahan yang dikaji berfokus pada pemahaman dan pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan oleh pelaku usaha coffee shop di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan biasa dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya ada pelaku usaha coffee shop yang belum sepenuhnya memahami mengenai zakat perdagangan seperti Havana Coffee shop dan Rumoh Tuha Coffee shop sehingga belum melaksanakan pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan yang semestinya sudah wajib ditunaikan oleh pelaku usaha coffee shop tersebut, dan ada juga yang sudah paham terkait dengan zakat perdagangan usaha coffee shop seperti Dee Faree Coffee shop, WD coffee shop, dan Starblack coffee shop yang ada di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Terkait dengan pelaksanaanya pelaku usaha coffee shop sudah melaksanakan pembayaran zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahunnya dan langsung menyalurkan kepada Masyarakat yang berhak menerima zakat.  Diharapkan kepada para pelaku usaha coffee shop di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk lebih mempelajari terkait pelaksanaan zakat perdagangan supaya lebih memahami dan kedepannya dapat melaksanakan kewajiban zakat.
PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA JARIMAH PEMERKOSAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/JN/2022/MS.Mrd) Miranda, Sari; Hatta, Muhammad; Aksa, Fauzah Nur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18505

Abstract

Kasus pemerkosaan di Aceh, khususnya di Meureudu, semakin meluas dengan korban utama, anak-anak di bawah umur. Kasus yang diangkat adalah pemerkosaan terhadap seorang perempuan berketerbelakangan mental oleh seorang pecandu film pornografi bernama Din Kohler. Kejadian terjadi selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Meureudu. Pelaku, Din Kohler, yang sudah bercerai, melampiaskan hasrat seksualnya yang menyimpang kepada korban. Kasus dilaporkan oleh ibu korban dan diteruskan ke kepolisian. Meskipun pelaku mencoba perdamaian, korban menolak, dan pelaku melarikan diri menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Pelaku akhirnya ditangkap setelah sebulan bersembunyi. Perbedaan keterangan antara korban dan terdakwa menimbulkan permasalahan dalam putusan nomor 3/JN/2022/MS.Mrd. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Metode penelitian hukum ini mengambil data dari perilaku dan tingkah laku melalui wawancara dan pengamatan langsung. Fokus penelitian adalah penerapan sanksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd. Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang diberlakukan oleh negara terhadap pelaku kejahatan, dengan tujuan mengubah perilaku pelaku dan menciptakan efek jera. Putusan hakim berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam perkara ini terdakwa dijatuhi hukuman 'Uqubat Ta'zir penjara selama 43 bulan, dalam putusan ini hakim merujuk pada bukti-bukti dan kesaksian yang ada di persidangan. Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan ini yaitu hakim melibatkan alat bukti, barang bukti, dan unsur-unsur tindak pidana, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
EKSISTENSI PELAKSANAAN PEMANGGILAN TERGUGAT CERAI GAIB MELALUI RADIO (Studi Penelitian di Mahkamah Syariyah Meureudu) Ulfa, Nuzula; Jamaluddin, Jamaluddin; Zulfan, Zulfan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18543

Abstract

Proses pemanggilan tergugat cerai gaib melalui radio merupakan tahap persidangan di pengadilan untuk memanggil pihak yang tidak tampak agar hadir di persidangan, menggunakan siaran radio RRI sebagai medianya. Dasar hukum untuk pemanggilan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pelaksanaan pemanggilan tergugat cerai gaib di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan alasan penggunaan radio dalam pemanggilan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, melibatkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan, yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanggilan pihak yang gaib di Mahkamah Syar'iyah Meureudu mengikuti PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan memanggil melalui media massa, khususnya radio, sebanyak dua kali dengan jarak waktu satu bulan untuk panggilan pertama dan kedua, serta hari sidang tiga bulan kemudian. Namun, penggunaan radio sebagai media massa dalam pemanggilan ini dianggap kurang efektif karena radio semakin jarang digunakan masyarakat, bertentangan dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Disarankan agar Mahkamah Syar'iyah menambah alternatif media pemanggilan, dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukumnya untuk mengikuti prosedur hukum guna melindungi hak dan kewajiban.
KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN IKHTILATH DI KOTA LHOKSEUMAWE Dandy, Muhammad; mukhlis, mukhlis; Alfikri, Albert
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18564

Abstract

Proses penerapan Syariat Islam di Aceh dimulai pada 15 Maret 2002, dengan pembentukan Wilayatul Hisbah (WH) sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Qanun, termasuk pencegahan ikhtilath percampuran antara laki-laki dan perempuan non-mahram. WH menghadapi tantangan dalam implementasinya, termasuk resistensi sosial, keterbatasan sumber daya, dan dualisme kewenangan dengan peradilan adat. Meski sudah ada peraturan tegas dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai hukuman untuk ikhtilath, permasalahan masih sering terjadi.            Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis implementasi kewenangan Wilayatul Hisbah dalam pencegahan ikhtilath di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan fenomena yang ada. Populasi mencakup seluruh elemen terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, serta dianalisis secara induktif untuk menghasilkan interpretasi.            Wilayatul Hisbah (WH) di Kota Lhokseumawe melakukan pencegahan ikhtilath melalui patroli rutin, edukasi, dan penegakan hukum sesuai Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun berhasil mengendalikan pelanggaran seperti khamar dan zina, kasus khalwat masih dominan. Untuk meningkatkan efektivitas, WH mendirikan Dayah Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak (BERAKHLAK) pada 2023 dan mempertimbangkan anggaran serta kesulitan operasional dalam memilih rehabilitasi dibandingkan hukuman cambuk. WH menghadapi hambatan seperti resistensi sosial-budaya, keterbatasan sumber daya, dan dualisme kelembagaan, termasuk konflik antara qanun dan peradilan adat serta ketidakmampuan dalam penahanan. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 memperluas kewenangan WH.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGABULAN ISBAT NIKAH PADA PASANGAN SUAMI ISTERI YANG MELAKUKAN NIKAH SIRRI (Analisis Putusan Nomor 0004¬/Pdt.P/2019.Pa.Kkn Dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr) Putri, Eka; Jamaluddin, Jamaluddin; Thani, Shira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18614

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan syarat sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun pernikahan yang tidak dicatatkan sah secara agama. Namun, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum, yang mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah pada kasus nikah sirri, dengan fokus pada putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn dan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, perbandingan, dan perundang-undangan dengan metode deskriptif analisis, serta data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah sirri dengan wali muhakkam tidak sah secara hukum di Indonesia, sehingga seharusnya ditolak. Namun, dalam putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn, hakim memberikan pengecualian. Disarankan agar Pengadilan Agama di Indonesia memperketat pertimbangan terhadap permohonan isbat nikah nikah siri dan memberikan sanksi untuk mencegah pernikahan siri. Sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan juga diperlukan untuk melindungi semua pihak terkait dan mencegah praktik nikah siri.
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API DALAM PENEMBAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI ( Studi Penelitian Kota Subulussalam) Fahlevi, Anisa; Yusrizal, Yusrizal; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18848

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penembakan Satwa yang dilindungi di Kota Subulussalam ditinjau dari perspektif penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api dalam penembakan satwa liar dan untuk mengetahui hambatan dan pencegahan penanggulangan penyalahgunaan senjata api dalam penembakan satwa yang dilindungi. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting sumber daya alam hewani (satwa), satwa berperan dalam pembentukan lingkungan hidup, apabila terjadinya suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap kawasan suaka alam dan kawasan kelestarian alam maka diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pasal yang mengatur tentang satwa yang dilindungi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 21 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Penegakan hukum dalam menangani kasus penembakan satwa yang dilindungi tidak berjalan efektif, karena tidak adanya upaya komprehensif, perlu adanya revisi terhadap peraturan yang berlaku melihat perkembangan zaman sekarang ini dan melihat melalui teori dan praktik yang belum sesuai sebagaimana aturan yang berlaku. Untuk hambatan penegakan hukum yaitu hambatan internal dan eksternal, untuk upaya penanggulangan tindak pidana penembakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang yaitu sosialisasi kepada masyarakat, patrol desa, patrol berbasis smartpatrol di kawasan konservasi.Kata Kunci : Tindak Pidana, Penembakan Satwa Liar
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (Studi Penelitian di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe) Khairunnisa, Izmi; Hatta, Muhammad; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18939

Abstract

Perkembangan hukum di Indonesia berupaya mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan norma hukum. Namun, dalam praktiknya, terjadi fenomena tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) akibat ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak adil. Tindakan ini, seperti pengeroyokan, semakin umum terjadi, mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal. Kasus pengeroyokan di Lhokseumawe menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih kekuatan fisik untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri dan Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindakan main hakim sendiri di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tindakan main hakim sendiri di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap lambat dan tidak adil, serta kurangnya pemahaman hukum. Hal ini mengakibatkan masyarakat memilih menyelesaikan masalah secara langsung. Untuk mengatasi masalah ini, perlu peningkatan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum, serta program edukasi hukum berkelanjutan. Pemerintah disarankan untuk menginisiasi kebijakan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar penegakan hukum lebih efektif sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
KEDUDUKAN NON MUSLIM DALAM PEMBERLAKUAN HUKUM CAMBUK DI ACEH (ANALISIS YURIDIS QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT) Makarima, Suraiya; Hamdani, Hamdani; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19132

Abstract

Aceh adalah tempat khusus di mana mereka mengikuti aturan-aturan tertentu berdasarkan kepercayaan Islam, terutama dalam hal keluarga, hukum sehari-hari, dan aturan tentang apa yang benar dan salah. Hal ini telah menyebabkan beberapa situasi yang sulit, terutama bagi orang-orang yang tidak mengikuti Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran non-Muslim dalam penegakan hukum cambuk di Aceh, sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perspektif pelaku non-Muslim dalam proses pengambilan keputusan ketika menghadapi pelanggaran kerangka hukum ini. Metode penelitian sangat penting dalam setiap penelitian, karena berfungsi sebagai kerangka acuan yang menguraikan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses penelitian. Dalam hal ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu Penerapan Qanun Jinayah yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah di Aceh memiliki ketentuan khusus bagi non-Muslim. Pertama, non-Muslim akan dikenakan peraturan ini jika mereka melakukan tindak pidana bersama Muslim. emerintah Aceh beserta Pemerintah Kabupaten dan Kota serta instansi terkait harus sungguh-sungguh menegakkan hukuman cambuk sebagai bentuk hukuman bagi pelanggar syariat.    Kata Kunci:  Non-Muslim, Hukum Cambuk, Hukum Jinayat
PENERAPAN SISTEM SANKSI DUA JALUR TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB) Damanik, Arya Ilham Fauzi; Akli, Zul; Yulia, Yulia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19201

Abstract

Penjatuhan pidana pada anak sering kali menimbulkan perdebatan, karena hal ini mempunyai akibat yang sangat luas baik dari segi perilaku maupun stigma diantara masyarakat dan juga dalam diri anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak menganut sistem dua jalur (Double Track System), yaitu sistem dua jalur yang mengatur tindakan dan sanksi pidana terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem sanksi dua terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum pengadilan negeri Pematangsiantar dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerapannya serta untuk mengetahui upaya dalam menanggulangi hambatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi dua jalur terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, hakim dalam memberikan sanksi lebih sering menjatuhkan putusan pidana penjara. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang diberikan pidana denda maka hakim mengganti pidana tersebut dengan pelatihan kerja kepada anak.

Page 50 of 51 | Total Record : 503

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue