cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 45   46   47   48   49 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PEKERJA MIGRAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/PID.SUS/2017) Saleha, Ella Annisa; Asmara, Romi; Malahayati, Malahayati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23484

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan antara maraknya praktik penyelundupan pekerja migran secara ilegal dan ketentuan hukum yang mewajibkan prosedur resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 2004. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pekerja migran serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 615K/PID.SUS/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menegaskan penempatan tenaga kerja Indonesia secara non-prosedural sebagai pelanggaran serius, serta menguraikan pembuktian alat bukti, niat jahat, dan peran aktif terdakwa sebagai Direktur Keuangan. Novelty penelitian ini terletak pada sorotan terhadap pertanggungjawaban pidana pejabat struktural dalam korporasi yang selama ini luput dari jerat hukum. Kesimpulannya, putusan Mahkamah Agung mencerminkan upaya serius penegakan hukum untuk melindungi pekerja migran dari kejahatan terorganisir. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah melakukan reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi agar pejabat tidak dapat berlindung di balik jabatan administratif dalam kasus serupa.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWER EXCES) YANG MELAMPAUI BATAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN.BIR) Fatimah, Fatimah; Hatta, Muhammad; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23541

Abstract

Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Bir mencerminkan ketidaksesuaian antara kenyataan dan ketentuan hukum terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), yang dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 KUHP. Terdakwa dinyatakan bersalah karena tindakannya dianggap melebihi batas proporsionalitas saat membela diri dan ibunya dari ancaman, hingga menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum bagi terdakwa dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan analisis data kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak dalil noodweer karena pembelaan terdakwa dianggap tidak proporsional dan tidak sesuai Pasal 38 ayat (2) KUHP, sehingga menjatuhkan pidana penjara lima tahun. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap batas pembenaran hukum dalam pembelaan terpaksa dan dampaknya terhadap hak-hak sipil terdakwa. Kesimpulannya, pemidanaan tetap dijalankan berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum, serta memperhatikan hak narapidana dalam kerangka sistem pemidanaan yang humanis. Disarankan agar lembaga pemasyarakatan menyediakan program pembinaan hukum terstruktur bagi narapidana kasus kekerasan untuk memperkuat fungsi rehabilitatif pemidanaan.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI JALUR LAUT (Studi Penelitian Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai) Anfadi, Farid; Arnita, Arnita; Gani PG, Eko
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23543

Abstract

Penyelundupan narkotika di Tanjungbalai, terutama melalui jalur laut dari Malaysia, menjadi ancaman serius karena letaknya yang strategis di Selat Malaka. Minimnya pengawasan dan kompleksitas wilayah memperbesar risiko. Penegakan hukum perlu diperkuat melalui peningkatan pengawasan, kolaborasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya dan kompleksitas modus pelaku masih menjadi hambatan utama. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum empiris, yang pada dasarnya merupakan bentuk penelitian hukum sosiologis. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data deskriptif yang lengkap, yang berasal dari narasi tertulis dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satresnarkoba dan Polairud Polres Tanjungbalai berperan penting dalam memutus rantai penyelundupan narkotika melalui jalur laut, dengan dukungan patroli, operasi penindakan, dan sinergi dengan BNNK berbasis intelijen. Penegakan hukum dihadapkan pada kendala teknis dan sosial, seperti keterbatasan armada, personel, alat deteksi, serta kompleksitas modus pelaku dan minimnya partisipasi masyarakat. Aparat telah menjalankan strategi seperti patroli gabungan, penangkapan intelijen, pelatihan, serta edukasi masyarakat untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan jaringan narkotika.
Efektivitas Penggunaan Lie Detector Dalam Sistem Pembuktian Pidana Di Indonesia Saputra, Gibran; Akli, Zul; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19261

Abstract

The effectiveness of using lie detectors in the criminal evidence system in Indonesia is very dependent on the quality of the evidence. In this case, legal considerations need to be taken when using a lie detector to provide testimony in criminal cases. A lie detector can prove a criminal case that shows the suitability of the lie detector with other evidence as stated in Article 184 of the Criminal Procedure Code.The aim of this research is to determine the legal considerations regarding the use of lie detectors in the criminal evidence system in Indonesia and the effectiveness of the use of lie detectors in the criminal evidence system in Indonesia. This research uses a type of normative legal research using a statutory approach, a historical approach, and the nature of the research, namely analytical descriptive.The research results show that legal considerations regarding the use of lie detectors in the criminal evidence system in Indonesia are based on National Police Chief Regulation Number 10 of 2009. This regulation aims to increase scientific evidence in the criminal investigation process. Lie detectors are recognized as supporting evidence in accordance with the provisions stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code and Article 5 Paragraph 2 of Law Number 19 of 2016, amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The effectiveness of the use of lie detectors in the criminal evidence system in Indonesia has four important factors in legal effectiveness. The use of lie detectors is in accordance with the law. Lie detectors are facilities that support law enforcement. Lie detectors are used in communities that understand technology and use. lie detectors are relevant to Indonesian culture.
PENGGUNAAN TEKNOLOGI FORENSIK DIGITAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Kasus Kopi Sianida Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017) Pratama Sirait, Miswan; Hatta, Muhammad; Akli, Zul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19275

Abstract

Peran digital forensik sangat penting dalam pembuktian hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017. Meskipun bukti digital diakui di pengadilan, pengaturannya dalam hukum Indonesia masih terbatas, mengakibatkan kesulitan dalam menjamin keaslian dan keabsahan bukti. Kejanggalan dalam pemeriksaan bukti CCTV dan ketidaksesuaian hasil laboratorium dalam kasus sianida menunjukkan perlunya prosedur forensik yang lebih baik untuk mendukung pembuktian di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan penggunaan teknologi forensik dalam pengumpulan bukti elektronik pada kasus sianida yang diadili oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 498 K/PID/2017. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada data primer dan sekunder, yang dianalisis melalui tiga tahap yaitu pengumpulan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 498 K/PID/2017, bukti forensik seperti analisis kimia dan rekaman CCTV berhasil digunakan untuk menerapkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sehingga membuktikan niat jahat pelaku. Penggunaan teknologi forensik, termasuk analisis toksikologi dan penyelidikan DNA, berperan penting dalam pengambilan keputusan yang adil dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penggunaan digital forensik dalam kasus ini memperlihatkan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penegakan hukum untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, penegak hukum perlu terus meningkatkan kemampuan teknologi forensik dan melatih personel guna memastikan penanganan kasus yang akurat dan menyeluruh.
TANGGUNG JAWAB NASABAH YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS ORANG LAIN DALAM KASUS WANPRESTASI DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) DI PT. ADIRA FINANCE CABANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN Hasibuan, Nursaadah; Kurniasari, Triwidya; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19276

Abstract

Nasabah yang melakukan wanprestasi sering terjadi dalam praktek leasing. Hal ini akbat kelalaian yang dilaukukan nasabah. Saat ini terjadi fenomena seperti wanprestasi oleh nasabah akibat menggunakan identitas orang lain atau sering disebut nasabah topengan. Studi ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan di PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:74/PMK.012/2006 dan Untuk mengetahui pertanggung­awaban nasabah yang melakukan wanprestasi pengguna identitas orang lain di PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan jenis penelitian hukum kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang dibuat dengan konsumen harus melewati tahapan seperti kelengkapan surat berupa data diri serta kelengkapan data lainnya, setelah itu perusahaan akan melakukan survey langsung ke kediaman konsumen untuk memastikan kebenaran data diri. Dalam hal ini nasabah yang identitasnya digunakan sebagai nasabah awal bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami oleh perusahaan berupa menjalani sanksi yang diberikan dengan mengembalikan objek perjanjian diawal.
EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS Tanjung, Yogi Fahri; Nasir, Muhammad; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19334

Abstract

Perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap aktivitas manusia, termasuk dalam pengelolaan pelanggaran lalu lintas. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yang bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum dalam lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan ETLE, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaian kendala tersebut di Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara, observasi, dan kuesioner, serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat dari 5.419 pelanggar pada tahun 2022 menjadi 13.566 pelanggar pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ETLE di Kota Medan belum sepenuhnya efektif. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya jumlah kamera ETLE di persimpangan, faktor cuaca, pemahaman masyarakat yang terbatas, adanya kendaraan dengan plat palsu, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya penyelesaian yang disarankan meliputi peningkatan jumlah kamera ETLE, perbaikan dan perluasan jaringan sistem, sosialisasi kepada masyarakat, pengenaan biaya tambahan saat pembayaran pajak bagi pelanggar, pengecekan plat kendaraan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penambahan anggaran untuk program ETLE. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi dan perbaikan sistem ETLE agar dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menegakkan hukum lalu lintas di Kota Medan. 
Tinjauan Yuridis Terhadap Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Ramadhan, Farhan Fachrezi; Hatta, Muhammad; Herinawati, Herinawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19344

Abstract

Kasus percobaan pembunuhan merupakan kasus kejahatan terhadap nyawa dan tidak tergolong pada kasus yang dapat diselesaikan melalui restorative juctice. Kenyataannya, terdapat kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan yang diselesaikan menggunakan mekanisme restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penerapan restorative justice dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dan bagaimana mekanisme penerapan restorative justice pada kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang yang bersifat deskriptif dan berbentuk analisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai bentuk penerapan restorative justice untuk kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berupa penghentian penyidikan dan penyelidikan di Kepolisian. Mekanisme atau proses pemberian Restorative justice dilakukan dengan cara mediasi yang dilakukan secara sukarela, mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bentuk penerapannya disesuaikan pada tingkat penyelesaiannya. Pada tingkat penyidikan dan penyelidikan, penerapan restorative justice berupa penghentian penyidikan dan penyelidikan melalui mekanisme gelar perkara khusus. Kata Kunci; Restorative Justice, Anak, Percobaan Pembunuhan.
PENYELESAIAN SENGKETA ADAT TERHADAP PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA KEBUN WARGA (Studi Penelitian Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen) ANZIKRI, WILLY; NASIR, MUHAMMAD; BAHREISY, BUDI
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19532

Abstract

ABSTRACKCustomary dispute resolution is a traditional system used to resolve conflicts and maintain stability in society and is generally carried out through deliberation or kinship. Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the development of traditional life and customs in article 13 letter j, then if there is a dispute over customary violations regarding pets, then the solution in the community uses customary law. The purpose of this research is to find out about the regulation of controlling livestock according to the Law, the Aceh Qanun, the Bireuen Regency Qanun, and the Qanun in Gampong Term Alue, the obstacles faced in implementing compensation and the efforts made to resolve them.This research uses an empirical juridical approach, qualitative methods with field data collection techniques, namely observation, interviews and documentation with sampling using purposive sampling techniques. The results of this research indicate that unlawful acts committed by pet owners that cause harm to other people must be held accountable in accordance with the traditional regulations of the Panjang Alue gampong. Victims lack of understanding in obtaining legal protection is a problem that must be faced, so it is recommended that village officials increase public awareness about the responsibilities of pet owners through socialization and education programs about the responsibilities of livestock owners so that it can help prevent conflicts and increase mutual understanding among public.Keywords : Dispute Resolution, Customary Law, Pet.AbstrakPenyelesaian sengketa adat merupakan sistem tradisional yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dan menjaga stabilitas dalam masyarakat dan pada umumnya dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam pasal 13 huruf j maka apabila terjadi sengketa pelanggaran adat tentang hewan peliharaan, maka penyelesaian di masyarakat menggunakan hukum Adat. Tujuan penelitian untuk mengetahui mengenai pengaturan penertiban hewan ternak menurut Undang-Undang, Qanun Aceh, Qanun Kabupaten Bireuen, serta Qanun yang ada di Gampong Jangka Alue, kendala yang dihadapi dalam pemberian ganti rugi terhadap pemilik hewan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa adat terhadap pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian pada kebun warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sempling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemilik hewan peliharaan sehingga menyebabkan kerugian kepada orang lain harus dipertanggung jawabkan sesuai peraturan adat gampong Jangka Alue. Ketidakpahaman korban dalam mendapatkan perlindungan hukum menjadi suatu masalah yang harus dihadapi, sehingga disarankan agar perangkat desameningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab melalui program sosialisasi dan edukasi tentang tanggung jawabpemilik hewan ternak sehingga dapat membantu mencegah terjadinya konflik dan meningkatkan pemahaman bersama di antara masyarakat.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Hukum Adat, Hewan Peliharaan.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK MENURUT PERATURAN BUPATI KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT Manik, Nurammah; Amrizal, Amrizal; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19586

Abstract

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana keputusan politik didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa, dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk perwujudan demokrasi di tingkat desa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2021, dengan fokus pada aspek hukum dan implementasi teknis pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Bupati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pilkades serentak telah dilaksanakan pada 13 desa di Kabupaten Pakpak Bharat, pelaksanaan di 39 desa lainnya masih tertunda karena ketidakjelasan dalam peraturan terkait pelaksanaan secara bergelombang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2021 perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk menghindari benturan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkades. Disarankan agar peraturan daerah dan peraturan bupati mengakomodasi ketentuan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan Pilkades secara bergelombang, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Page 47 of 51 | Total Record : 503

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue