cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 46   47   48   49   50 
PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya) Firdaus Firdaus, Firdaus; Sari, Elidar; Yusrizal, Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19802

Abstract

Aceh merupakan provinsi dengan status istimewa dan khusus yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya sesuai peraturan perundang- undangan. Pemerintahan desa di Aceh disebut Pemerintahan Gampong, dipimpin oleh Keuchik dan didukung perangkat lain termasuk Tuha Peut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tuha Peut, khususnya perempuan, dalam pemerintahan gampong, serta hambatan dan upaya mereka dalam menyelesaikan masalah gampong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlibatan Tuha Peut, terutama perempuan, dalam urusan pemerintahan Gampong serta memahami hambatan dan upaya mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai peran Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, khususnya dalam perumusan qanun, sehingga dapat menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas peran mereka melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Tuha Peut di Gampong Kayee Raya belum optimal, terutama dalam perumusan qanun gampong, akibat kurangnya pemahaman dan kemampuan anggota Tuha Peut. Kendala lain adalah perbedaan pendapat yang sering memicu perdebatan dan menghambat proses penyusunan qanun. Pemerintah disarankan memberikan pelatihan kepada anggota Tuha Peut untuk meningkatkan kompetensi mereka, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih koheren dan sesuai dengan qanun. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kajian lanjutan terkait kebijakan dan kontribusi Tuha Peut dalam pemerintahan adat Aceh.
PENYELESAIAN WANPRESTASI SEWA MENYEWA KAMAR KOS GAMPONG BLANG PULO KECAMATAN MUARA SATU Khaira, Zawil; Sastro, Marlia; Sulaiman, Sulaiman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19862

Abstract

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian bersama. Bila perjanjian itu telah dilaksanakan maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Balam perjanjian bila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian, maka pihak tersebut bisa dikatakan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi, faktor-faktor hambatan dan upaya penyelesaian wanprestasi sewa menyewa kamar kos di Gampong Blang Pulo. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk wanprestasi yang terjadi adalah penyewa melanggar batas waktu pembayaran masa kos, perjanjian waktu keluar masuk kos, larangan membawa teman lawan jenis ke dalam kamar kos, perusakan fasilitas kos dan perkelahian. Faktor-faktor hambatan wanprestasi sewa menyewa kamar kos Gampong Blang Pulo bahwa adanya faktor kesengajaan dalam mengenai terlambat pembayaran uang sewa kamar kos yang sudah melewati jangka waktu yang telah di sepakati dalam perjanjian. Upaya penyelesaian wanprestasi sewa menyewa pada kamar kos Gampong Blang Pulo, antara pemilik kos dengan penyewa kamar kos yaitu pada umumnya diselesaikan secara non litigasi, dilakukan musyawarah mufakat agar tercapainya sebuah perdamaian tanpa ada meninggalkan sebuah dendam atau kebencian antara para pihak. Saran yang dapat diberikan adalah penting bagi pemilik kos untuk melakukan pendekatan preventif, seperti komunikasi yang lebih intensif dengan penyewa, serta memberikan pemahaman terkait konsekuensi hukum wanprestasi.
PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan) Salsabila, Vania; Jamaluddin, Jamaluddin; Sulaiman, Sulaiman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.20024

Abstract

Perjanjian pranikah, yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, telah menjadi instrumen hukum penting untuk mengatur hak dan kewajiban antara calon suami dan isteri sebelum pernikahan berlangsung. Dalam masyarakat modern, perjanjian ini semakin diakui sebagai salah satu cara untuk memberikan kepastian hukum. Namun Sebagian masyarakat menganggap perjanjian pranikah sebagai hal yang tabu dan tidak etis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik perjanjian pranikah serta meneliti tentang penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berkaitan dengan perjanjian pranikah. Fokus penelitian terletak pada keberadaan perjanjian pranikah di kalangan masyarakat dan akibat hukum apabila terjadi cidera janji. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan analisis dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Medan, perjanjian pranikah masih sering dianggap sebagai sesuatu yang tabu dalam pandangan masyarakat. Namun, saat ini perjanjian pranikah mulai diterima di beberapa kalangan meskipun lebih tinggi di kalangan non Muslim daripada kalangan Muslim. Dalam kasus pelanggaran, perjanjian pranikah dapat menjadi dasar hukum yang sah untuk menggugat ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau perceraian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perjanjian pranikah merupakan suatu hal yang penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami isteri, namun memerlukan peningkatan pemahaman hukum di masyarakat agar dapat diterapkan secara optimal. Diharapkan kepada pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perjanjian pranikah sebagai perlindungan hukum dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum.
ANALISIS PENETAPAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU JARIMAH BERDASARKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/JN.ANAK/2020/MS.TKN) Mauliza, Isna; Faisal, Faisal; Hamdani, Hamdani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13084

Abstract

This study aims to examine the analysis of the judge's considerations in deciding the decision in case Number: 01/JN.Anak/2020/MS.Tkn based on Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law and maqashid sharia. This research uses qualitative research with a normative legal research approach or what is usually called library research. Based on the research results, it is known that in deciding and considering the case with Decision Number: /JN.Anak/2020/MS.Tkn, the author does not agree with the judge's decision to consider this case a case of sexual harassment because of the facts revealed in The trial of this case could be classified as a rape case. In the view of maqashid syari'ah itself, the perpetrator's actions in this case can be concluded to be contrary to the 5 (five) main points of benefit to be achieved in maqashid syari'ah, namely hifz ad-din, hifz 'aql, hifz nasl, hifz maal, and hifz nafs.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEREDARAN MAKANAN BUATAN RUMAH YANG TIDAK TERDAFTAR DI DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE Nurhakiki, Nurhakiki; Manfarisyah, Manfarisyah; Hamdani, Hamdani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13126

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan Home Made yang tidak terdaftar di Dinas kesehatan serta peranan Dinas Kesehatan dalam menyikapi adanya makanan Home Made yang beredar dan tidak memiliki izin Dinas Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum secara langsung di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan buatan rumah yang tidak memiliki izin yaitu dengan cara menindak lanjuti pelaku usaha yang bertindak merugikan konsumen seperti yang diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun peranan dinas kesehatan dalam menyikapi adanya makanan buatan rumah yang beredar dan tidak memiliki izin dinas kesehatan yakni dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memberi himbauan secara langsung kepada para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikat PIRT sebagai bentuk kepercayaan konsumen untuk membeli atau mengonsumsi produk yang di produksi oleh si pelaku usaha. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Pelaku Usaha, Dinas Kesehatan, UU Nomor 8 tahun 1999.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 576 K/PDT SUS-HKI 2020 TENTANG PEMEGANG HAK MEREK GEPREK BENSU Tri Nanda, Bela Sukma; Yulia, Yulia; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13332

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung No 576 K/Pdt Sus-HKI/2020, dan untuk menjelaskan akibat hukum atas pemegang hak merek Ayam Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu Sedep Bener Penelitian ini menggunaka metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan materi merek. Sifat penelitian adalah deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dijelaskan hasil dari putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini merek dari pihak I Am Geprek Bensu Sedep Bener atas nama Yangcent sebagai pihak tergugat didaftarkan atas itikad baik maka memerintahkan kepada pihak pengadilan untuk menetapkan hak merek dagang tersebut dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan untuk merek Geprek Bensu pemilik Ruben Samuel Onsu dinyatakan pihak yang kalah, dan segala jenis gugatannya ditolak. Akibat Hukum Atas Hak Merek Ayam Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu Sedep Bener yaitu untuk membatalkan Seluruh Sertifikat Merek dengan memerintahkan agar Ruben Onsu untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan mencoret pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual dengan segala akibat hukumnya dan dihukum Membayar Biaya Perkara dengan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara. Disarankan sebaiknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus lebih selektif dalam melakukan penerimaan permohonan pendaftaran merek agar tidak terjadi sengketa merek seperti kasus dalam penelitian ini.
PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Penelitian di Polres Mandailing Natal) Lubis, fitriani kholilah; Nur, Muhammad; Hatta, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13394

Abstract

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dan otoritas yang dampak dari tindak pidana korupsi adalah kerugian negara.. Penangguhan penahanan merupakan suatu upaya untuk mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari masa tahanannya atas permintaan yang bersangkutan sebelum penahanannya selesai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Mandailing Natal dan alasan polisi memberikan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Mandailing Natal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris melalui pendekatan kasus dengan menggunakan metode kepustakaan serta wawancara. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa proses penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penangguhan penahanan dilakukan dengan prosedur dimulai dari tersangka atau terdakwa mengajukan surat permohonan untuk ditangguhkan penahanannya. Alasan diberikan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana, dan keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti Disarankan kepada pemerintah untuk lebih bijak dalam menangani kasus korupsi yang terjadi serta memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut hal itu bisa merugikan negara bahkan banyak orang dan bukan malah memberikan keringanan berupa menangguhkan penahanannya sehingga para pelaku tindak pidana korupsi merasa bahwa mereka tetap dilindungi walupun sudah melakukan kejahatan. Kata Kunci: Penangguhan Penahanan, Perkara Korupsi, Mandailing Natal
ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn) Sinaga, Ridana; Sulaiman, Sulaiman; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13651

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan hakim terhadap putusan nomor 686/pdt.g/2021/pn.mdn) serta untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam putusan nomor: 686/pdt.g/2021/pn.mdn. Dasar hukum wanprestasi Pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan; Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kajian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan hakim pengadilan negeri medan dalam memutuskan putusan nomor 686/pdt.g/2021/pn-mdn adalah majelis hakim pengadilan negeri medan telah mempertimbangkan segala alat bukti yang diajukan oleh kreditur dan debitur. Tetapi majelis hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang dapat dibuktikan secara tertulis, sehingga alat bukti pengakuan debitur dikesampingkan. Alat bukti pengakuan yang dimaksud adalah dimana debitur tidak dapat membayar hutangnya akibat pandemi covid-19 sehingga debitur termasuk dalam keadaan memaksa (Force Majure). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW, secara umum pandemi covid-19 dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa dan dapat dikatakan sebagai Force Majure yang bersifat relatif.  Hal ini sebagaimana didalam Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah debitur yang belum tentu bersalah dinyatakan melakukan Wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutang dan memberikan jaminan rumah kepada kreditur.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (STUDI PENELITIAN DI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH) Hafis, Al; Yusrizal, Yusrizal; Arnita, Arnita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.15535

Abstract

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang melanda masyarakat seluruh dunia, termasuk dilingkungan perguruan tinggi, yang menjadi tempat rawan kekerasan seksual, baik antara mahasiswa maupun staf pengajar. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS) dalam menangani masalah kekerasan seksual. Universitas Malikussaleh sebagai salah satu perguruan tinggi yang menghadapi tantangan terhadap kekerasan seksual, yang menimbulkan keresahan mahasiswa terjadinya kekerasan seksual.Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alamiah,  dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian sosiologis terhadap pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di universitas malikussaleh mengenai PPKS.Berdasarkan hasil penelitian dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh, yaitu pembentukan Satgas PPKS Unimal dan melakukan sosialisasi, pengenalan PPKS. termasuk Pemahaman kebijakan, dan hambatan budaya di lingkungan akademik. Namun adanya terjadi 9 kasus kekerasan seksual, 7 diantara diluar lingkungan kampus, 9 dari kasus tersebut dilakukan proses pada aparat penegak hukum dan 7 lainya dilakukan tahap mediasi, untuk pelaku diberikan sanksi, tetapi kasus tersebut lebih tertutup dan tidak di publik sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1), ayat (2), ayat (3) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Rahayu, Tria; Zulfan, Zulfan; Kalsum, Ummi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16075

Abstract

Pemberlakuan Justice Collaborator di Indonesia masih banyak mencuri perhatian masyarkat dimana untuk regulasi pengaturan Justice Collaborator belum diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlindungan dan penerapan Justice Collaborator dalam lingkungan peradilan pidana masih memerlukan sosialisasi dari pembuat  aturan perundang-undangan tentang Justice Collaborator sehingga perlindungan dan penerapan Justice Collaborator dalam peradilan pidana bisa dimaksimalkan dan memiliki kepastian hukum.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana. Untuk mengatahui bentuk perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dalam peraturan Perundang-undangan. Untuk mengetahui tindak pidana yang berhak ditetapkan Justice Collaborator.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif mengunakan pendekatan Perundang-Undangan dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang di analisis sehingga menghasilkan data sesuai dengan penelitian yang dilakukan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator di Indonesia masih menghadapi tantangan, dan resiko keamanan terhadap Justice Collaborator serta ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan kewajiban dan hak Justice Collaborator. Tindak pidana yang berhak diberlakukan juga tidak secara tegas di atur sehingga membuat ambigu dalam memberikan status Justice Collaborator.Saran terhadap pemerintah seharusnya meninjau lanjut terkait pegaturan Justice Collaborator mengingat belum adanya aturan yang jelas terhadap Justice Collaborator, dan segera membuat regulasi secara implisit kedalam hukum materil maupun formil. 

Page 48 of 51 | Total Record : 503

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue