cover
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Pemuliaan Hukum
ISSN : 26542722     EISSN : 28298640     DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.
Core Subject : Social,
Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 164 Documents
Implikasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Etika Pemilu Legislatif di Indonesia Rizaldy, Bintang Tommy
Pemuliaan Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v9i2.3163

Abstract

Pelanggaran etika dalam pemilihan umum legislatif merupakan persoalan yang dapat memengaruhi integritas penyelenggaraan pemilu, kepercayaan masyarakat, dan legitimasi demokrasi di Indonesia. Permasalahan muncul ketika pelanggaran etika tidak selalu memiliki karakteristik yang sama dengan tindak pidana pemilu, sehingga diperlukan kejelasan dalam menentukan mekanisme penanganan dan bentuk pertanggungjawaban hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran etika pemilu legislatif serta mengkaji mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana berperan penting dalam menjaga integritas pemilu, mendorong akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan publik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa perbedaan pemahaman antarlembaga, keterbatasan pembuktian, serta koordinasi yang belum optimal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara pelanggaran etika pemilu dan penegakan hukum pidana, khususnya mengenai pentingnya pembedaan mekanisme etik, administratif, dan pidana. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pemilu melalui rekomendasi penguatan koordinasi kelembagaan, konsistensi penerapan hukum, dan kepastian pertanggungjawaban guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
Pengaruh Partai Politik terhadap Pembentukan dan Karakter Produk Hukum dalam Negara Demokrasi Indonesia. Hadad, Alwi Al Hadad; Iskandar; litya Surisdani Anggraeniko
Pemuliaan Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v9i2.3169

Abstract

Pembentukan produk hukum dalam negara demokrasi idealnya berorientasi pada kepentingan umum, keadilan, dan aspirasi masyarakat. Namun, dominasi partai politik, konsentrasi kekuasaan oligarkis, serta praktik politik transaksional berpotensi memengaruhi proses legislasi dan karakter hukum yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh partai politik terhadap pembentukan dan karakter produk hukum di Indonesia serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis melalui analisis norma pembentukan peraturan perundang-undangan dan gejala sosial yang berkaitan dengan dinamika politik legislasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan partai politik di parlemen, ideologi, strategi koalisi, dan kepentingan elite berperan dalam menentukan arah pembentukan produk hukum. Pengaruh oligarki dan politik transaksional berpotensi mendorong lahirnya regulasi yang lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu daripada kebutuhan masyarakat luas, sebagaimana tercermin dalam kontroversi pembentukan regulasi di bidang pertambangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara dominasi partai politik, oligarki, dan politik transaksional dengan karakter produk hukum dalam demokrasi Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian politik hukum serta penguatan transparansi, partisipasi publik, dan orientasi kepentingan umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Paradoks Hukum Anti-Diskriminasi di Indonesia Analisis Antara Regulasi Kesetaraan dan Praktik Sosial Anshory, Nakhri; Sulastri, Dewi
Pemuliaan Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v9i2.3952

Abstract

Kesenjangan antara regulasi anti-diskriminasi yang menjamin kesetaraan dan praktik sosial yang masih menunjukkan diskriminasi berbasis agama, gender, etnis, dan disabilitas memperlihatkan adanya paradoks dalam bekerjanya hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang menyebabkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial serta merumuskan strategi penguatan efektivitas hukum anti-diskriminasi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan socio legal approach untuk memetakan relasi antara norma hukum dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradoks muncul akibat ketidakseimbangan antara substansi hukum, struktur penegakan, dan budaya hukum masyarakat. Selain itu, resistensi budaya, tumpang tindih regulasi, dan bias institusional memperkuat ketidakmampuan hukum dalam menjamin kesetaraan substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan paradoks hukum anti-diskriminasi melalui keterikatan antara dimensi normatif, kelembagaan, dan sosial-kultural dalam menjelaskan kegagalan transformasi norma menjadi praktik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian efektivitas hukum dengan menawarkan penguatan budaya egaliter, kapasitas penegak hukum, harmonisasi regulasi, serta partisipasi kelompok rentan sebagai strategi mewujudkan hukum anti-diskriminasi yang lebih substantif.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Sunat Perempuan dalam Perspektif Living Law di Kabupaten Garut Nurfadilah, Muhammad Fijri
Pemuliaan Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v9i2.4142

Abstract

Praktik sunat perempuan di Kabupaten Garut merupakan fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan perlindungan anak, tetapi juga dengan keberadaan norma sosial dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang turut mempertahankan praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan living law dalam praktik sunat perempuan serta mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban berdasarkan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep living law, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa living law dapat memberikan legitimasi sosial terhadap praktik sunat perempuan, tetapi keberadaannya tidak dapat menjadi dasar pembenaran apabila bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan hukum nasional. Pengakuan negara terhadap hukum adat memiliki batas ketika praktik yang hidup dalam masyarakat berpotensi merugikan hak, kesehatan, dan tumbuh kembang anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara living law dan perlindungan hukum terhadap anak dalam praktik sunat perempuan dengan menempatkan hukum adat dalam batas-batas pengakuan hukum nasional. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan perlindungan anak melalui harmonisasi antara pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, hak asasi manusia, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.