cover
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Volume 2 Issue 5 - May 2023" : 5 Documents clear
Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi dalam Tindak Pidana Lingkungan Imanuel Sembiring; Alvi Syahrin; Mahmud Mulyadi; Mahmul Siregar
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 5 - May 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i5.156

Abstract

Perseroan dalam menjalankan usahanya sering melakukan perbuatan pidana baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian karena berfokus pada keuntungan seperti salah satunya melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Kesalahan direksi dalam mengurus perseroan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lingkungan dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Dalam tindak pidana tersebut seharusnya perseroan terbatas dan direksi secara bersama-sama dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan direksi dalam mengurus perseroan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitin ditemukan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan masih belum terdapat keharmonisan dalam penentuan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan, seharusnya Perseroan Terbatas dan Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara bersama-sama atas tindak pidana lingkungan yang dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan perseroan.
Urgensi Pemusatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pada Tingkat Polres Dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Polri dalam Mengayomi, Melayani, dan Melindungi Masyarakat: (Studi Pada Polrestabes Medan) M. Ainul Yaqin; Madiasa Ablisar; M. Hamdan; Mahmud Mulyadi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 5 - May 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i5.158

Abstract

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dikarenakan Polri terbentuk dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat, oleh karenanya Polri harus Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter). Dalam hal ini, berbagai Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang ditangani, dilaksanakan melalui tahap: penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah urgensi pemusatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada polsek-polsek di jajaran Polrestabes Medan di wilayah Kota Medan dapat diselesaikan. Bagaimana pula hambatan yang akan dihadapi, sebab jika penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (mengungkap kasus-kasus) diserahkan kepada Polrestabes Medan, maka dibutuhkan dasar hukum dan “pilot project”. Apabila terjadi pemusatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilaksanakan, maka setiap polsek-polsek hanya bertugas patroli untuk mencegah kejahatan, mengunjungi warga, mendamaikan perselisihan di tingkat kecamatan, dan sebagainya. Kajian ini akan mengkaji dan menganalisis urgensi pemusatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada tingkat polres kabupaten/kota dikaitkan dengan tugas dan fungsi Polri dalam melindungi masyarakat di Kota Medan; dan hambatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada Polrestabes Medan terkait tugas Polri dalam rangka penegakan hukum dalam melindungi masyarakat di Kota Medan.
Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika di Kalangan Publik Figur Zulkarnain Zulkarnain; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Edi Yunara
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 5 - May 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i5.160

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika di kalangan publik figur. Kajian dan analisis dilakukan dengan memperbandingkannya dengan kasus-kasus masyarakat biasa sebagai pengguna narkotika. Menggunakan penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika dapat direhabiltasi berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI No. dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Kedua, penerapan asas equality before the law belum dapat berjalan efektif terhadap pelaku publik figur sebagai penyalahguna narkotika, bahkan terhadap publik figur, baik tuntutan maupun hukuman pidana penjara lebih berat lagi; Ketiga, penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika di Indonesia terdapat hambatan-hambatan sistem hukum. Disarankan sebaiknya, Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dilakukan amandemen terkait frase “Pengguna Narkotika” yang berdampak pada dihukumnya pengguna narkotika dengan pidana penjara. Dalam mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya terintegrasi antara para stakeholder.
Penanggulangan Aksi Premanisme Pada Polrestabes Medan di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Rangka Memelihara Kamtibmas Regi Putra Manda; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Marlina Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 5 - May 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i5.162

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penanggulangan aksi premanisme pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan disertai penelitian lapangan yang fungsinya untuk menguatkan argumentasi-argumentasi yang dibangun. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan penanggulangan aksi premanisme pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, masih mengedepankan pengaturan berdasarkan tindak pidana umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Pelaksanaan penanggulangan aksi premanisme oleh Polrestabes Medan pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan mengutamakan kebijakan kriminal, yaitu: upaya penal dan non-penal; Hambatan dan upaya yang dilakukan Polrestabes Medan dalam menanggulangi aksi kejahatan premanisme pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan, terdiri dari: hambatan substansi hukum; struktur hukum; dan budaya hukum, begitu juga dengan upayanya.
Pertimbangan Jaksa dalam Mengajukan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Narkotika Pemidanaan yang Dituntut Rehabilitasi Hermoko Febriyanto; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Marlina Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 5 - May 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i5.164

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan upaya banding terhadap perkara narkotika yang dituntut rehabilitasi sebagaimana dalam beberapa Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan upaya banding dalam perkara narkotika yang dituntut rehabilitasi, majelis hakim belum menerapkan pemidanaan relatif terkait upaya perbaikan/pengobatan terhadap pelaku sebagai “Pecandu”, “Penyalah Guna”, dan “Korban Penyalahgunaan Narkotika. Disarankan sebaiknya hakim mempertimbangkan kategori pelaku dengan menggali fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5