cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nuzul Iskandar
Contact Email
nuzul.iskandar@gmail.com
Phone
+6285274707108
Journal Mail Official
alqisthuiainkerinci@gmail.com
Editorial Address
Komplek Kampus IAIN Kerinci, Jl. Kapten Muradi, Kecamatan Sungai Liuk, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi,
Location
Kab. kerinci,
Jambi
INDONESIA
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Published by Institut Agama Islam Negeri Kerinci
ISSN : 18581099     EISSN : 26543559     DOI : https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1140
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum is a peer-reviewed scientific open access journal. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. In the beginning the journal only served as a scholarly forum for the lecturers and professors at the State Institute of Islamic Studies. However, due to the later development with a broader readership, the journal has successfully invited scholars and researchers outside the Institute to contribute. The primary topics will publish in this journal is 1. Islamic family law; 2. Islamic criminal law; 3. Islamic political law; 4. Islamic economic law; 5. Islamic astronomy (falak studies).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 178 Documents
 4   5   6   7   8 
Optimalisasi Penyelesaian Perkara Kepailitan dalam Ease Of Doing Business untuk Menarik Investor Asing ke Bisnis Syariah di Indonesia Rifqon Khairazi; Andi Rahmat Heiawan
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1063.352 KB) | DOI: 10.32694/qst.v18i1.803

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengaruh hak imunitas terhadap Profesi Kurator dan Pengurus dalam menjalankan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam penyelesaian perkara kepailitan, dan untuk mengetahui hubungannya dengan kegiatan investasi global dalam indikator Ease of Doing Business dengan menggunakan parameter Penyelesaian Perkara Kepalitan (Resolving Insolvency) guna menciptakan iklim investasi dan bisnis syariah yang baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui Pendekatan Perundang-undangan (Statue approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Aprroach),Sumber data penelitian ini didapatkan dengan melakukan penelusuran peraturan prundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan data-data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan BKPM. Hasil penelitian menemukan bahwa upaya memberikan perlindungan kepada Profesi Kurator dan Pengurus dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara kepailitan dengan cara memberikan hak imunitas mampu mengarahkan hukum kepailitan Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU sudah tidak sesuai dengan kegiatan bisnis global dan ditemukan beberapa Pasal di dalamnya yang cenderung mengarahkan kepada kepentingan tertentu. Sehingga dengan adanya perbaikan regulasi hukum kepailitan Indonesia, serta perbaikan dalam indikator Ease of Doing Business yang menjadi penilaian utama adalah regulasi. Oleh karena itu, perbaikan regulasi (UUK PKPU) diharapkan mampu meningkatkan peringkat Kemudahan Berusaha (EoDB) Indonesia dalam menarik Investor baik lokal maupun asing untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Terutama dalam bisnis syariah yang semakin berkembang.  
Korelasi Gaya Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Dengan Budaya Kerja Pegawai Madarasah di Sorong Papua Barat Agus Yudiawan
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.502 KB) | DOI: 10.32694/qst.v18i1.804

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja dengan budaya kerja pegawai madarasah di MTs. Sains Al Gebra Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 25 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel sensus dengan seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Data dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner dengan skala Linkert berskala 5 (Lima) dan selanjutnya dianalisis menggunakan korelasi product moment dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja memiliki hubungan yang signifikan dengan budaya kerja pegawai di MTs. Sains Al- Gebra Kota Sorong. Koefisien korelasi gaya kepemimpinan dengan budaya kerja sebesar 0,626 berarti memiliki hubungan kuat. Selanjutnya koefisien korelasi 0,569 antara lingkungan kerja dengan budaya kerja dengan korelasi sedang. Kesimpulan yang diperoleh adalah gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja dapat memunculkan budaya kerja pegawai, oleh karenanya perlu dioptimalkan.  
Reformulasi Illat dalam Taklif sebagai Pembaharuan Hukum Islam: Studi atas makna Safar Martunus Rahim; Marjan Fadil
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 18 No. 2 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.676 KB) | DOI: 10.32694/qst.v18i2.805

Abstract

Manusia dibebankan untuk melakukan atau meninggalkan perintah dari Allah swt (taklif) dan dalam keadaan tertentu tidak mampu melakukan perintah tersebut karena adanya halangan (masyaqqah). Safar adalah salah satu keadaan yang terdapat masyaqqah di dalamnya dan diperlukan upaya untuk mengangkat kesulitan tersebut. Ulama Ushul fiqh konvensional cenderung meyakini bahwa illat hukum pada safar adalah waktu dan jarak dengan prinsip bahwa‘illat harus “jelas, tetap dan tidak berubah” sejalan dengan pendapat ulama Al-Baidawi, Ibn Al-Hajib, Abd Al-Wahab Khallaf, Al-Amidi dan lainnya. Illat yang dipahami oleh ulama dahulu tidak berlaku lagi pada saat ini karena terdapat masyaqqah yang berbeda. Safar pada zaman dahulu dihadapkan pada kondisi geografis, mobilitas serta tingkat kriminalitas yang berbeda dengan konteks saat ini, sehingga prinsip illat pada saat ini tidak harus “jelas dan tetap” seperti yang dipahami umum dalam hukum Islam klasik melainkan terdapat pada hikmah dan maslahah di dalamnya.  
Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Wulan Dwi Yulianti
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 18 No. 2 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.973 KB) | DOI: 10.32694/qst.v18i2.806

Abstract

The problem is that the relationship between punishment and correctional facilities must be returned to the concept of rationality of crime prevention mechanisms. The focus of efforts to control crime is not only on preventing and overcoming crime but also on penal system policies that are oriented towards a prison. The problems in this research are: 1). How can efforts be made to overcome overcapacity in correctional institutions in Indonesia? This research uses a normative juridical approach, by examining and interpreting theoretical matters concerning the theory of the penal system in an effort to overcome overcapacity in correctional institutions in Indonesia. The results show that the government needs to immediately implement a new criminal system theory as an effort to overcome the overcapacity of correctional institutions throughout Indonesia, namely by applying the theory of Social Integrity, Rehabilitation Sanctions for Narcotics users, Restorative Justice Efforts and most importantly the need for a new KUHP and KUHAP The criminal system that has been running does not run on a system of imprisonment and imprisonment for criminals by taking into account the values of justice for victims of crime.  
Keadilan dan Pemerataan Ekonomi Melalui Konsep Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Fauzi Muhammad
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 18 No. 2 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.309 KB) | DOI: 10.32694/qst.v18i2.807

Abstract

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) is a sharia microfinance institution that is conceptually held for non-profit muslims. In collecting funds and channeling based on sharia principles, the problems are resolved in the religious court. Judging from the aspect of economic justice, it is not very different from other financial institutions, only the BMT management target dives more on the potential of zakat, infaq and sedeqah that favor the helpless dhu'afa to be empowered, from consumptive to productive and having resilience with populist based financial management and amaliyah value.
Hukum Kriminalisasi Penyebaran Berita Hoax dalam Tinjauan: Refleksi atas Hoax Covid-19 dan Penolakan Omnibus Law Cindy Bella Devina; Dissa Chandra Iswari; Go Christian Bryan Goni; Devi Kimberly Lirungan
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 18 No. 2 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.586 KB) | DOI: 10.32694/qst.v18i2.808

Abstract

Keberadaan hoax di Indonesia ada sejak lama. Perkembangan pesat penggunaan media sosial dan kemudahan pertukaran informasi mempercepat persebaran informasi hoax tersebut. Bahkan, dalam pandemi COVID-19 sekalipun, berita hoax mengenai virus corona dan hal-hal yang berkaitan dengannya tersebar luas di masyarakat. Berikutnya, ketika massa banyak menolak Omnibus Law, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa penolakan tersebut disebabkan oleh hoax. Alhasil, ada beberapa orang yang ditangkap dengan menggunakan UU ITE sebagai landasan. Berbagai praktisi dan akademisi hukum mendukung pembuat dan penyebar berita hoax dapat dikriminalisasi, tapi tidak tanpa catatan. Artikel ini melakukan tinjauan hukum secara normatif mengenai kriminalisasi berita hoax. Tinjauan dilakukan memakai teori demokrasi deliberatif. Menggunakan kerangka teori ini, peneliti menemukan bahwa aspek-aspek demokrasi seperti substansi dialog dengan informasi yang akurat tidak terpenuhi akibat berita hoax. Hal ini sejalan dengan kehendak konstitusi Indonesia.  Hanya saja, kriminalisasi hoax ini perlu dipastikan tidak disalahgunakan penguasa atau pihak yang lebih lemah untuk mengekang kebebasan berpendapat. Cara yang dapat digunakan untuk mencegahnya adalah dengan menambahkan aturan baru untuk melibatkan pihak ketiga independen dalam sengketa berita hoax yang melibatkan pihak pemerintah atau pejabat pemerintah.  
Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial dan Politik Hukum) Aisyah; Fakina Herliani; Sopian
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 18 No. 2 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (970.29 KB) | DOI: 10.32694/qst.v18i2.809

Abstract

Zakat is a religious institution that aims to improve justice and welfare of the community so it needs to be regulated to increase the effectiveness and efficienty, zakat must be managed in an institutionalized manner in accordance with Islamic law. Management of zakat is the activity of planning, implementing, and coordinating the collection, distribution and utilization of zakat. Zakat itself means property that must be issued by a Muslim or business entity to be given to those entitled to receive it in accordance with Islamic law. UU No. 23 / 2011 is a regulation governing Zakat Management which cannot be separated from the social and political influence of the law.
Penerapan Regulasi Barrier To Trade Terkait Perlindungan Public Health Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Widya Rainnisa Karlina; Isna Kartika Sari; Febriyanto D. Rampengan; Rangga D. Saputra
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (861.573 KB) | DOI: 10.32694/qst.v19i1.833

Abstract

Each country always tries to protect public health, one of which is by implementing trade barriers. Even during the current Covid-19 pandemic, many countries have imposed barriers to trade by issuing import and export restrictions and prohibitions on certain products. Trade barriers carried out by these countries certainly negatively impact supply chains during the pandemic and put countries that depend on the supply of imported goods in a difficult position in dealing with the health of their people. The WTO does not allow countries to apply barriers to trade. But on the other hand, the state is faced with the obligation to protect public health from the threat of transboundary disease transmission. This study aims to analyze the application of barriers to trade regulations related to the protection of public health from the perspective of international trade law. This type of research is doctrinal research with a legal approach. The author examines international conventions related to the problem so that it is known that the WTO allows the application of trade barriers to protect health. One of them refers to Article XX (b) of the GATT 1994. However, its implementation must comply with WTO provisions.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIH FUNGSIAN HARTA WAKAF Indah Herningrum; Suci Mahabbati
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (864.601 KB) | DOI: 10.32694/qst.v19i1.840

Abstract

This article aims to examine the law on the transfer of waqf assets. According to its provisions, waqf assets must be managed according to the objectives set by the waqf provider (wakif) at the time the property is handed over. However, in practice, it is not uncommon for waqf assets to be converted to different functions from their original purpose, giving rise to legal questions that need to be answered. In that context, this study seeks to provide answers. This study uses a literature approach by referring to the texts of the Qur'an, Hadith, the opinions of scholars contained in the books of fiqh, and positive law regarding waqf in Indonesia. The results of the study indicate that the law of origin of waqf does not allow the transfer of functions or transfers, such as being traded, made into individual property, and so on. However, in the condition that the waqf property is no longer useful due to certain factors, then it may be transferred with consideration of the principle of benefit. In fact, in the prevailing regulations in Indonesia, this transfer of function is positioned within the framework of community economic empowerment.
Analisis Hukum Sanksi Pidana Kerja Sosial (Community Service Order) dalam Perspektif Hukum Islam M. Hasbi Ash-shiddiqqi; Alhusni Alhusni; Yudi Armansyah
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.085 KB) | DOI: 10.32694/qst.v19i1.846

Abstract

Discourse on renewal of the draft law on the criminal code (RUU-KUHP) has long been discussed. One of the newest aspects studied is about criminal social work or community service orders. This idea was born because prison sentences in Indonesia have not had a positive impact on convicts. Not to mention the issue of over-capacity of prisons that caused prison chaos until the operational costs of the prison were enormous. This juridical-normative study concludes that: The social work criminal design is in accordance with the criminal law punishments. Even so far in the Criminal Code it has been known as punishment through supervision mechanisms or fines. That is, beyond the criminal sanction, there are alternatives to punishment that can be given. In contrast, in Islamic law, in fact, it is in line with the principle of criminal sanctions for social work. Where, Islam tends to avoid prison sentences. Because prisons with various patterns are more likely to have a detrimental effect on convicts than on the mashlahat side.

Page 6 of 18 | Total Record : 178

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 1 (2025): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol 22 No 2 (2024): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol 22 No 1 (2024): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol 21 No 2 (2023): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 21 No. 1 (2023): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 20 No. 2 (2022): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 20 No. 1 (2022): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 19 No. 2 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol 19 No 2 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 18 No. 2 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 17 No. 2 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 17 No. 1 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 16 No. 2 (2018): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2018): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 15 No. 2 (2017): Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2017): Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2016): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2016) Vol. 13 No. 2 (2015) Vol. 13 No. 1 (2015): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 12 (2014): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 11 (2014): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 10 (2013): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 9 (2013): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 8 (2012): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 7 (2012): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2011): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum More Issue