Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum is a peer-reviewed scientific open access journal. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. In the beginning the journal only served as a scholarly forum for the lecturers and professors at the State Institute of Islamic Studies. However, due to the later development with a broader readership, the journal has successfully invited scholars and researchers outside the Institute to contribute. The primary topics will publish in this journal is 1. Islamic family law; 2. Islamic criminal law; 3. Islamic political law; 4. Islamic economic law; 5. Islamic astronomy (falak studies).
Articles
178 Documents
<![CDATA[Peran Nahdatul Ulama (NU) dalam Pembangunan Hukum Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nofialdi]]>
<![CDATA[ Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 17 No. 1 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Kerinci ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (987.262 KB)
|
DOI: 10.32694/qst.v17i1.793
<![CDATA[Dalam memberikan fatwa, sebagian ulama Indonesia telah membentuk organisasi dan tiap-tiap organisasi memiliki majlis atau lajnah yang bertugas merespon masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Di antara lembaga Ijtihad Ormas Islam di Indonesia adaiah: (1) Majlis Tarjih Muhammadiyah; (2) Bahsul Masa’il NU; (3) Majlis Fatwa Mathla’ul Anwar; (4) Dewan Hisbah Persis; dan (5) Komisi Fatwa MUl. Pola ijtihad yang dilakukan oleh NU adalah pola bermadzhab, baik bermadzhab secara qauli maupun manhaji. Akan tetapi sebenarnya, mayoritas ulama NU hanya memegang dan mempelajari manhaj imam Syafi’i. Hal ini terlihat dalam kepustakaan mereka dan kurikulum pesantren yang diasuhnya. Kitab-kitab seperti Waraqat, Hujjah al-Wushul, Lam'u al-Jawami’, al-Mushtasyfa, al-Asybah wan al-Nazha’ir dan lain-lain banyak dijumpai pada koleksi kepustakaan mereka dan dibaca (diajarkan) di beberapa pesantren. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi NU sebagai salah satu institusi/ Ormas Islam yang diakui dan diikuti pandangan hukumnya. Hal ini diperkuat sebuah lembaga yang dibentuk oleh NU yang bertugas khusus dalam pengkajian hukum Islam dan pemberi fatwa yaitu bahsul masa’il. Walaupun terdapat banyak perbedaan dalam masalah hukum dengan institusi lain seperti Muhammadiyah, NU sampai sekarang masih tetap bertahan (survive) berkontribusi dalam hukum Islam di Indonesia. ]]>
<![CDATA[Jihad dan Terorisme dalam Tinjauan Alquran, Hadis, dan Fikih ]]>
<![CDATA[Nuzul Iskandar]]>
<![CDATA[ Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 17 No. 1 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Kerinci ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1128.122 KB)
|
DOI: 10.32694/qst.v17i1.794
<![CDATA[Artikel ini merupakan telaah terhadap konsep jihad danterorisme berdasarkan ayat-ayat Alquran, Hadis, dan fikih. Penelaahan ini penting dilakukan untuk menjawab persepsi sebagian orang: apakah terorisme dan jihad adalah dua hal yang sama atau berbeda? Telaah ini dilakukan terhadap teks ayat-ayat Alquran dan hadis tentang jihad dan terorisme, lalu dikonfirmasi pada teks-teks fikih. Dari penelaahan tersebut dapat disimpulkan bahwa jihad dan terorisme adalah dua hal yang berbeda. Term “jihad” dalam Alquran dan hadis memiliki sejumlah makna dan konteks, salah satunya memang bermakna perang fisik. Namun, makna tersebut tidak otomatis berarti bahwa Islam membenarkan terorisme, karena perang yang dimaksud dalam Islam memiliki sejumlah ketentuan dan tidak boleh mengabaikan aspek kemaslahatan, sedangkan aksi-aksi terorisme selalu mengabaikan aspek kemaslahatan tersebut. Dengan demikian, slogan jihad yang kerap diusung oleh pelaku teror diduga kuat berangkat dari pemahaman yang keliru atau sengaja dikemukakan untuk membohongi masyarakat awam. ]]>
<![CDATA[Analisis Regresi Multivariate Principle Components Analys Dengan Ordinary Least Square untuk Mengukur Signifikansi Faktor Keputusan Mahasiswa Memilih Pendidikan Tinggi Islam Negeri ]]>
<![CDATA[Agus Yudiawan]]>;
<![CDATA[Suharmoko]]>
<![CDATA[ Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 17 No. 2 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Kerinci ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1029.914 KB)
|
DOI: 10.32694/qst.v17i2.795
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh produk, harga, promosi dan lokasi baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan mahasiswa memilih Pendidikan Tinggi Islam Negeri STAIN Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi mahasiswa aktif STAIN Sorong angkatan 2013 hingga angkatan 2016 yang berjumlah 551 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling. Jumlah sampel ditetapkan sebesar 30% dari populasi, sehingga diperoleh 166 sampel. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner dan selanjutnya dianalisis dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) produk, harga dan promosi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih Pendidikan Tinggi Islam Negeri STAIN Sorong; (2) Lokasi secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih Pendidikan Tinggi Islam Negeri STAIN Sorong; dan (3) produk, harga, promosi dan lokasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih Pendidikan Tinggi Islam Negeri STAIN Sorong. ]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Polres Sumedang dalam Menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di tinjau dari Pasal 235 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ]]>
<![CDATA[Hardani]]>;
<![CDATA[Budi Sujati]]>
<![CDATA[ Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 17 No. 2 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Kerinci ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (832.694 KB)
|
DOI: 10.32694/qst.v17i2.796
<![CDATA[Data on traffic accidents collected by Sumedang Regional Police in 2014 as well as from daily observations provide an illustration that the level of traffic safety and the level of public compliance with traffic laws and regulations is very alarming, this is if strategic steps are not taken to improve the level of safety and improvement of community legal compliance will not only cause loss of life, but will also cause economic losses. So to realize legal certainty in traffic, Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation Article 235 was formed.The two factors that influence the implementation of Law Number 22 Year 2009 include: (1). External factors such as substantive legal substance, lack of personnel and many personnel violating professional discipline and ethics, limited police facilities and infrastructure, changes and developments in Sumedang Regency. (2). Internal factors such as the Sumedang Regional Police made an effort to propose to revise the Traffic Law, increase the number of personnel, budget support had been allocated up to the police station level, build a toll road, conduct morning malls, and grow public legal awareness.The results of the study concluded that the enforcement of traffic law at the Sumedang Regional Police Station had not been fully implemented and was not effective enough. Because the responsibility of traffic accidents is not based on Article 235 of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation and the high number of traffic accidents in Sumedang Regency.]]>
<![CDATA[Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Yasni Efyanti]]>;
<![CDATA[Zufriani]]>;
<![CDATA[Halim]]>
<![CDATA[ Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 17 No. 2 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Kerinci ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1048.66 KB)
|
DOI: 10.32694/qst.v17i2.797
<![CDATA[Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu “ritual politik”yang secara periodik dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, Pemilihan Umum telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas kali) mulai pemilu pertama tahun 1955 hingga yang terakhir pemilu ke-12 pada tahun 2019. Pemilihan Umum di Indonesia yang menganut sistem pemilihan umum langsung sesuai yang diamanatkan UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 22E dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian tetap saja rakyat yang memegang kedaulatan penuh itu bervariasi jenisnya. Ada yang sadar akan demokrasi, ada yang tidak sadar demokrasi, bahkan ada yang tidak tahu akan demokrasi sama sekali. Sebagian masyarakat pun masih ada yang kurang sreg menerapkan sistem pemilu langsung tersebut. Keberatan itu disebabkan belum maju secara ekonomi, dengan tingkat pendidikan relatif rendah, apalagi sistem politiknya belum tegak di atas landasan komitmen berdemokrasi yang kuat. Bila dilihat dalam Islam, Nabi s.a.w. tidak menerima kekuasaan dari siapapun (baca: tidak mewarisi kekuasaan), kemudian Nabi s.a.w. juga tidak meninggalkan petunjuk khusus atau wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya dalam posisi kepala Negara, sehingga ketika Nabi s.a.w. wafat yang menjadi permasalahan umat Islam adalah masalah Imamah atau kekhalifahan. Penelitian ini merupakan merupakan penelitian perpustakaan (libraryreaseach), artinya menggunakan pustaka sebagai sumber primer maupun sekunder. Sebagai sumber primer adalah kajian Islam tentang fenomena modern dandata sekunder adalah karya-karya yang berkenaan dengan fenomena perpolitikan di Indonesia. Begitu pula dalam melakukan pengumpulan data, akan dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur dan data-data tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia dalam 4 kali periode pemilu secara langsung. Untuk mempermudah penelitian ini akan digunakan pendekatan Historis, Deskriptif dan Komparatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang kuat tentang demokrasi kepada masyarakat sehingga dapat menguatkan komitmen masyarakat dalam berdemokrasi. ]]>
<![CDATA[Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam ]]>
<![CDATA[Ihda Aini]]>
<![CDATA[ Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 17 No. 2 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Kerinci ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1037.93 KB)
|
DOI: 10.32694/qst.v17i2.798
<![CDATA[Kebijakan fiskal berarti kebijakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrument kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.Literatur fiskal modern ternyata tidak satupun membicarakan masalah etika, terkecuali pada teori distribusi. Itupun sebatas teori distribusi. Di sisi lain, tidak benar mengatakan bahwa konsep ekonomi Islam yang telah ada sejak pemerintahan Islam Madinah merupakan konsep siap pakai yang tinggal dijadikan alternatif pengganti sistem fiskal modern. Penerimaan begitu saja dari konsep klasik fiskal Islam tanpa mereformulasikan dalam konteks kontemporer hanya akan memutar waktu ke zaman primitif. Bila hanya menerima zakat sebagai tulang punggung fiskal Islam, lalu menolak pajak, maka hal itu hanya akan berujung pada konsep fiskal Islam yang utopis. Hal yang perlu dilakukan untuk masing-masing sistem fiskal adalah mengambil kelebihan di masing-masing sistem, lalu mengombinasikannya. Dalam artian, fiskal modern menerima gagasan-gagasan etika dan fiskal Islam mengadopsi gagasan-gagasan teoritis dan aplikatif fiskal modern. ]]>
<![CDATA[Keikutsertaan Masyarakat Muslim dalam Upacara Tiwah Agama Hindu Kaharingan di Kota Palangka Raya ]]>
<![CDATA[Abdul Helim]]>;
<![CDATA[Unggun Tiara Syahriana]]>
<![CDATA[ Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 17 No. 2 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Kerinci ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1016.405 KB)
|
DOI: 10.32694/qst.v17i2.799
<![CDATA[This study tries to answer on kinds of things followed by Dayak Ngaju Tribe Muslim Community Palangka Raya city in Tiwah Ceremony of Hindu Kaharingan and the reasons why they participate on the ceremony. This problem is studied by qualitative description by using cultural and religious approaches. The study results find out that most of Muslim community only participate some series of tiwah ceremony considered to be still tolerated by Islam, meanwhile for some other small parts, they still participated on them but they just do it not by full-hearted. Their participation on the tiwah ceremony is as a honor for their parents and family having their own history in their life. The participation model of Dayak Ngaju Tribe Muslim Community which is only in still tolerated things in Islam activities can be considered as the local Islamic tradition.]]>
<![CDATA[Pendekatan Linguistik dalam Pengkajian Hukum Islam Klasik ]]>
<![CDATA[Muhammad Ridha]]>;
<![CDATA[Muhammad Alfian]]>
<![CDATA[ Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Kerinci ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (919.276 KB)
|
DOI: 10.32694/qst.v18i1.800
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai penggunaan pendekatan linguistik dalam pengkajian hukum Islam klasik. secara periodik, hukum Islam klasik berkembang dari masa rasulullah hingga sampai pada masa bani abbasiyah dengan menunjukan pola yang dinamis dan unik pada tiap periodenya. Pendekatan linguistik dalam pengkajian hukum islam digunakan untuk mengambil tafsiran baru dari hukum Islam klasik, yang masih dianggap relevan untuk keadaan sekarang. Hal ini karena bahasa Arab merupakan bahasa unik yang bisa menghasilkann bentuk tafsiran yang beragam, tergantung cara mana yang kita pakai. Beberapa bentuk pendekatan linguistik dalam pengkajian hukum Islam klasik adalah semantik, semiotik dan hermeneutika. ]]>
<![CDATA[Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi ]]>
<![CDATA[Ali Hamzah]]>
<![CDATA[ Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Kerinci ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1065.789 KB)
|
DOI: 10.32694/qst.v18i1.801
<![CDATA[Perkembangan Ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran muslim tentang ekonomi di masa lalu. Keterlibatan pemikir muslim dalam kehidupan masyarakat yang komplek dan belum adanya pemisahan disiplin keilmuwan menjadikan pemikir muslim melihat masalah masyarakat dalam konteks yang lebih integratif. Pembahasan mengenai perbedaan antarpendapat ekonom Muslim tidak perlu dihindari karena takut akan timbulnya perpecahan dalam pengembangan ekonomi Islam. Berbicara mengenai sistem ekonomi, sudah banyak kajian yang menyatakan bahwa dalam menjawab persoalan perekonomian manusia, Islam dapat menawarkan sistem perekonomian yang lebih baik, dan memberikan harapan yang menjanjikan. Kegagalan pendekatan pembangunan ekonomi secara konvensional itu, ditandai dengan adanya kemiskinan masyarakat. Salah satu ekonom Muslim Kontemporer yaitu Muhammad Abdul Mannan. Menurut Mannan, distribusi kekayaan tergantung pada kepemilikan orang yang tidak seragam. Mannan mengkritik mengenai neoklasik mengenai distribusi, pandangan–pandangannya secara mendasar malah masuk ke dalam kerangka neoklasik. Disini penulis akan mengkaji tentang distribusi dalam ekonomi Islam menurut pandangan Muhammad Abdul Mannan. ]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Anak Kepada Orang Tua, dan Perbedaaan Dengan Penghinaan Menurut KUHP (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 168/PID/2020/PT.DKI) ]]>
<![CDATA[Fauzan Nur Adima]]>
<![CDATA[ Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Kerinci ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (920.73 KB)
|
DOI: 10.32694/qst.v18i1.802
<![CDATA[Undang-Undang 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kaitanya bukan hanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan harus didapatkan oleh setiap anggota keluarga suami, isteri dan anak, seperti dalam kasus ini terjadi kdrt secara psikis oleh anak terhadap orang tua yang mengakibatkan depresi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Analisa terhadap pertimbangan hakim terhadap KDRT Psikis. Dengan metode penelitian Yuridis-Normatif. Pertimbangan hakim telah tepat dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. ]]>
