cover
Contact Name
Nuzul Iskandar
Contact Email
nuzul.iskandar@gmail.com
Phone
+6285274707108
Journal Mail Official
alqisthuiainkerinci@gmail.com
Editorial Address
Komplek Kampus IAIN Kerinci, Jl. Kapten Muradi, Kecamatan Sungai Liuk, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi,
Location
Kab. kerinci,
Jambi
INDONESIA
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
ISSN : 18581099     EISSN : 26543559     DOI : https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1140
Core Subject : Religion, Social,
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum is a peer-reviewed scientific open access journal. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. In the beginning the journal only served as a scholarly forum for the lecturers and professors at the State Institute of Islamic Studies. However, due to the later development with a broader readership, the journal has successfully invited scholars and researchers outside the Institute to contribute. The primary topics will publish in this journal is 1. Islamic family law; 2. Islamic criminal law; 3. Islamic political law; 4. Islamic economic law; 5. Islamic astronomy (falak studies).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 178 Documents
KEDUDUKAN JANDA MENURUT HUKUM WARIS ADAT PADA SISTEM GARIS KETURUNAN MATRILINEAL Eka Putra
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 8 (2012): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (709.324 KB) | DOI: 10.32694/qst.v8i.1172

Abstract

Hukum waris ialah sekelompok atau sekumpulan peraturan yang mengatur perihal bagaimanakah pengurusan suatu harta peninggalan pemiliknya setelah pemilik itu meninggal dunia, atau dengan perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, siapa sajakah yang berhak sebagai ahli waris yang berhak dan berapa besar “porsi” atau bagiannya masing-masing bila harta tersebut memang boleh dibagikan (dalam arti bukanlah harta yang tidak boleh dibagi-bagi seperti harta pusaka dan sebagainya) serta bagaimana pula pelaksanaan pewarisan itu bila umpamanya ada utang atau hibah/wasiat si pewaris pada orang lain
URGENSI MENGETAHUI AYAT-AYAT MAKIYAH DAN MADANIAH Samsul Bahry Harahap
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 8 (2012): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.06 KB) | DOI: 10.32694/qst.v8i.1173

Abstract

إن القران الكريم من كتاب الله الأعظم له أهمية كبيرة ووظيفة فعالة فى حياة الإنسان, لما فيه إرشاد وفرقان وهداية للناس كافة. فمعرفته واجب وفرض عين لكل فرد سواء كان مسلما أو غيره. أنزل الله القران على يد رسوله الكريم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إعجازا أكبر معجزة من جميع الرسل. فنزوله على عصرين هما عصر مكة وعصر مدينة. فاختلفت مضمون الايات المكية والايات المدنية ومعانيها وسورها. هذه المقالة تتكلم عن فروق الايات المكية والايات المدنية من حيث نزولها ونوع أياتها ومعانيها وفائدة معرفة إختلافاتها فى وقت النزول والحكمةالإلاهية بها.
GELAR ADAT DI KERINCI DITINJAU DARI ILMU SOSIAL Arzam Arzam
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 8 (2012): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.845 KB) | DOI: 10.32694/qst.v8i.1174

Abstract

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, hal ini ditandai dengan budayanya yang multikulturalisme; memiliki budaya, adat dan suku yang sangat banyak dan beragam, seperti: Budaya/Adat Bali yang mendiami Pulau Bali, Budaya/Adat Jawa yang mendiami Pulau Jawa, Budaya/Adat Sasak yang mendiami Pulau Lombok. Demikian pula halnya salah satu budaya/adat yang mendiami Pulau Sumatera yaitu Budaya/Adat Kerinci yang ada di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Dalam tulisan ini khusus mengenai adat, dalam adat Kerinci terdapat beberapa gelar adat, yaitu: Depati, Datuk, Rio, Mangku, Patih, Manti Agung, Malano dan lain-lain. Gelar adat ini ada yang diperoleh secara turun temurun (ascribed status) dan ada yang diperoleh dengan pemberian gelar adat kehormatan (assigned status). Setelah mengetahui gelar adat tersebut selanjutnya pada tulisan ini akan ditinjau dari sudut pandang Ilmu Sosial tentang: a. Pendahuluan, b. Gelar Adat, c. Status Sosial dan Struktur Sosial, dan d. Kesimpulan.
PEBANDINGAN HUKUM SYARA’ (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh’i) M. Ridha DS
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 8 (2012): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.683 KB) | DOI: 10.32694/qst.v8i.1175

Abstract

Hukum syara’ merupakan kata majemuk dari kata “hukum” dan “syara”. Hukum secara etimologi(bahasa) berarti “memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan”. Secara istilah hukum merupakan ‘seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu negara atau sekelompok masyarakat,berlaku dan bersifat mengikat untuk seluruh anggota masyarakatnya’.
POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA Nofialdi Nofialdi
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 8 (2012): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.54 KB) | DOI: 10.32694/qst.v8i.1176

Abstract

Undang-undang Peradilan Agama yang disingkat dengan UUPA merupakan ketentuan perundangan-undangan yang mengatur susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama. Ketentuan tentang ini dituangkan dalam UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Kelahiran UUPA ini menandai berakhirnya keanekaragaman peraturan yang mengatur tentang kekuasaan, kedudukan dan tekhnik beracara di Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan yang diakui eksistensinya dan menjadi salah satu lembaga untuk para pencari keadilan dalam persoalan khusus yang terjadi di antara umat Islam di Indonesia. Karena sebelum berlakunya UUPA Pengadilan Agama diatur dengan berbagai macam peraturan dan dengan berbagai nama dan sebutan, di antaranya peradilan serambi, kerapatan qadhi dan lain sebagainya.
KONSEP UANG DALAM EKONOMI ISLAM Yuserizal Bustami
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 8 (2012): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.86 KB) | DOI: 10.32694/qst.v8i.1177

Abstract

Zaman sekarang ini manusia tidak bias terlepas dengan belenggu ekonomi dalam kehidupan seharai-hari, terutama setiap transaksi dan komunikasi anatar sesame dalam mencukupkan kebutuhan hidupnya. Ekonomi yang berkembang tidak bias lepas dari dasar pokok utamanya yaitu Uang, sebagai alat yang digunakan untuk tolak ukur dan tukar menukar antara satu barang dengan barang yang lain. Pembahasan pada makalah ini akan menguraikan tentang uang yang dimaksud dalam Ekonomi Islam secara teoritis maupun praktis, sehingga dapat diketahui bahwa uang mungkin bias menjadi segalanya dan dapat juga menjadi tidak ada apa-apanya.
HADITS-HADITS AQIQAH Samsul Bahry Harahap
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 9 (2013): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.59 KB) | DOI: 10.32694/qst.v9i.1178

Abstract

Aqiqah merupakan sebutan yang diberikan kepada kambing yang disembelih karena kelahiran anak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa aqiqah itu hukumnya sunnat yang didasarkan kepada hadits-hadits Qauliyah dan Fi’liyah
EKONOMI POLITIK DALAM ISLAM Yuserizal Bustami
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 9 (2013): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.611 KB) | DOI: 10.32694/qst.v9i.1179

Abstract

This article explain about the contemporary works of Islamic studies, especially in connection with the issues of Islamic economy and politic. The economic and politic issues in Islamic system would be an easy to apply the process if there was a consensus among Moslem scholars. Unfortunately, it is very difficult to find the consensus, so the article just discuss the important controversies about it. After understanding well that the Islamic state theoretically is a legal enity, the writer tries to study on the structure of economy and politic in Islamic system. The benefit way and often used is comparing between the Islamic system and socialism as theoretical entities. This way is used in framework as written above. Following the consensus of the scholars, the successful of an Islamic state depends on its capacity in creating the Islamic mechanism, especially in relation with preceptor mechanism.
UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF FIQIH Y. Sonafist
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 9 (2013): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.792 KB) | DOI: 10.32694/qst.v9i.1180

Abstract

Krisis perekonomian yang sering terjadi kadang-kadang membawa dampak pada krisis keuangan global dan mengakibatkan kondisi keuangan perorangan dan keluarga mengalami ketidak-stabilan. Banyak yang mendadak menjadi miskin atau sebaliknya banyak yang mendadak menjadi kaya. Akibat selanjutnya secara empirik banyak orang yang menjual hutang atau piutangnya kepada orang lain dengan uang cash karena terdesak oleh kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jual beli dalam bentuk ini dalam istilah fiqhiyyah disebut Bai’uddain; misalnya si A berutang pada si B. Perjanjian hutang piutang dikuatkan dalam akte perjanjian hutang piutang. Karena kebutuhan yang mendesak, akte perjanjian hutang piutang tersebut dijual B kepada si C, dan berdasarkan akte tersebut, si C menagih hutang pada si A. Atau si A memesan atau minta dibuatkan suatu barang (katakanlah perabot) pada si B dan telah dibayar sebagian harga (perskot), lalu setelah itu si A mengalami kesulitan ekonomi dan butuh uang cash, maka ia menjual utangnya itu pada si C dengan sedikit keuntungan. Lantas, bagaimanakah hukum jual beli hutang atau piutang (Bai’ al-dain) ini dalam perspektif Fiqh Islam ? nampaknya para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Selengkapnya dapat dibaca dalam tulisan berikut.
MEREKA YANG GAIB; ANTARA JIN, SETAN, IBLIS DAN MALAIKAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN AS-SUNNAH M. Ridha DS
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 9 (2013): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.336 KB) | DOI: 10.32694/qst.v9i.1181

Abstract

Telah jelas bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia ialah dalam rangka beribadah kepadanya. Demikian ditegaskan dalam firman Allah surat al-Dzariyyat ayat 56. Jin dan manusia adalah dua jenis makhluk ciptaan Allah selain hewan, tetumbuhan, malaikat, dan makhluk-makhluk lain yang kita tidak mengetahuinya. Manusia dan jin diberikan kemampuan untuk berfikir dan mengetahui sesuatu, manakah yang baik dan manakah yang buruk. Berbeda dengan hewan dan tetumbuhan. Akan tetapi Allah lebih memilih manusia yang diciptakannya dalam bentuk fisik dan psikis yang sempurna untuk menjadi khalifah-Nya di muka bumi. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa manusia juga mempunyai kelemahan-kelemahan seperti congkak(ghurur), iri hati, amarah, tamak, lupa, juga terbatas akan pengetahuannya(Qs. al-Isra’: 17:85). Seperti pengetahuan akan hal-hal yang gaib. Jadi, selain manusia terdapat makhluk-makhluk lain ciptaan Allah.

Page 9 of 18 | Total Record : 178


Filter by Year

2011 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 1 (2025): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol 22 No 2 (2024): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol 22 No 1 (2024): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol 21 No 2 (2023): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 21 No. 1 (2023): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 20 No. 2 (2022): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 20 No. 1 (2022): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 19 No. 2 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol 19 No 2 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 18 No. 2 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 17 No. 2 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 17 No. 1 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 16 No. 2 (2018): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2018): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 15 No. 2 (2017): Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2017): Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2016): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2016) Vol. 13 No. 2 (2015) Vol. 13 No. 1 (2015): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 12 (2014): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 11 (2014): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 10 (2013): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 9 (2013): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 8 (2012): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 7 (2012): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2011): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum More Issue